Sakina Sumber Batu tidak pernah beroperasi lagi dan juga belumpernah mengadakan RUPS sama sekali ; Bahwa benar dalam gugatan yang diajukan oleh Megawati Purnomo tersebutalamat saksi adalah di JI. Tanjung Raya No. 8 Jatipulo, Tomang, Jakarta 14Barat, yang tidak lain adalah alamat rumah Megawati Purnomo (Penggugat) yang dikontrakkan ;Bahwa benar alamat/tempat tinggal saksi sejak tahun 1992 sampai sekarangadalah di JI.

Sakiya adalah Tjondro Santoso ;Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah membuat Notulen RUPS palsu dimanaseolaholah telah diadakan RUPS PT. Sakima Indah yang dipimpin oleh saksiKoran Purba dan berdasarkan Notulen rapat tersebut telah dibuat Akte No. 44dan kemudian dibuat Akte No. 22 yang seolaholah Terdakwa telah diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sakima Indah ;Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2000, terdakwa telah membuat suratkuasa atas nama PT. Sakima Indah kepada P.

Sakima Indah berdasarkanNotulen RUPS PT. Sakima Indah tanggal 15 Juli 1996 yang kemudian dibuatkanakte No. 44 tanggal 09 September 1996 kepada Notaris Refizal, SH. MHum, yangkemudian dari Akte tersebut dibuatkan Akte No. 22 tanggal 06 Juni 1997 di kantorNotaris Nurul Hidayati Handoko, SH ;Bahwa benar setahu Terdakwa tidak ada perubahan AD/ART perusahaan setelah adanya perubahan susunan direksi di PT.

Sakima Indah ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat danmenandatangani Notulen RUPS PT. Sakima Indah, khususnya tanda tangan saksi Koran Purba ;Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah mengangkat dirinyasebagai Direktur Utama PT. Sakima Indah ; Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang Copy Surat Kuasa PT. Sakiya, PT. Sakima Indah, PT.

Sakina Sumber Batu tidak pernah beroperasi lagi dan juga belum pernahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sama sekali ;. Bahwa benar saksi Koran Purba selaku Direktur Utama PT. Sakima Indah, tidakpernah menghadiri RUPS tanggal 15 Juli 1996 dan juga tidak pernahmenandatangani Notulen hasil RUPSLB tersebut ; .

PARA PENGGUGAT di Perseroan ke pihak lain;Bahwa seandainya High Court Singapore memiliki yurisdiksi, quod non,Putusan High Court Singapore tidak dapat dilaksanakan sebelummendapat pengesahan dari Peradilan di Indonesia sehingga dalam kasusini pelaksanaan eksekusi oleh Sheriff High Court Singapore adalahperbuatan melawan hukum dan terindikasi pidana;Halaman 8 Putusan Nomor 368/PDT /2016/FT .DKI.15.16.17.18.19.Bahwa kemudian, TERGUGAT diwakili oleh TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill telah menyelenggarakan RUPS

pada tanggal 29 Juni 2009(RUPS Pertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua) dan RUPStanggal 7 Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku. dikarenakan menghalangi PARA PENGGUGAT sebagaiPemegang Saham untuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPSRUPS Tahun 2009tersebut di atas ilegal dan cacat hukum, maka seluruh hasil RUPSdimaksud termasuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamTahunan

;Menyatakan Pengadilan Singapura (High Court Singapore) tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengansengketa saham Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;Menghukum TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill yang mewakiliTERGUGAT untuk membatalkan hasil RUPS/RUPSLB yangdiselenggarakan tanggal 28 Juni dan 22 November 2011 dan RUPSLBtanggal 2226 November 2013 dan 6 Desember 2013;Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham milikPARA PENGGUGAT yang telah diambil oleh TERGUGAT

No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Komisaris, sedangkan berdasarkan faktapersidangan dan bukti bukti tersebut tidak ada yangmenyebutkan kesamaan tentang Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), Direksi dan Komisaris dari PT. NEWRATNA MOTOR dan PT. NASMOCO ;Bahwa berdasarkan Bukti P15 pada halaman 42 tentangpertimbangan aspek keadilan korban dankemasyarakatan disebutkan bahwa terdakwa (TergugatIl) dianggap melakukan perbuatan penipuan terhadapPT.

Nusa Bara dengan PT Anugrah Bumindo Resources.Bahwa pada saat menandatangani perjanjian, sebagaimana klausuldalam perjanjian, para terdakwa sepakat untuk menyerahkan aktapenjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yangmerupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan darikeseluruhan saham perusahaan hingga selesai semua proses jual bellisaham, dan akan menyerahkan akta notulen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyatakan bahwa menyetujui penjualan sahamperusahaan milik pemegang

AnugrahBumindo Resources, termasuk tapi tidak terbatas pada untukmelakukan negosiasi, konsultasi, dan mengikatkan diri dengankonsultan perorangan dan atau perusahaan jasa pertambangan,melakukan pembayaran, pengurusan jjinijin lingkungan, kehutanan,dan peningkatan IUP operasi produksi, dan halhal lain yang dianggapperlu untuk dan atas nama perusahaan, kemudian sebagaimanadalam klausul perjanjian, setelah ditandatangani perjanjian maka PT.Anugrah Bumindo Resources dengan kuasa RUPS perusahaan akanmewakili

Prabutirta Jaya Lestari, danmelakukan pembagian dari hasil lelang tersebut kepada penggugatsecara proporsionalb. melakukan RUPS dan menetapkan Penggugat sebagaipemegang saham;c. memerintahkan BPK untuk melakukan audit investigasi pada PTPrabutirta Jaya Lestari;d. menetapkan PT Prabutirta Jaya Lestari sebagai PerusahaanDaerahBUKANLAH OBJEK SENGKETA KEPERDATAAN yang dapat dimohonkan,diperiksa, diadili maupun diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo,Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor

hukum, penyelenggara negara, danorang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauc. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).Selain itu, Tergugat Il sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidak berwenanguntuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Berkaitandengan pelaksanaan RUPS dan pihak yang berwenang mengadakannyasecara hukum telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) UndangUndang40 Tahun 2007 (UU PT) tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau

PrabutirtaJaya LestariAdapun Para Tergugat sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidakberwenang untuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan/atau menetapkan Penggugat selakuPemegang Saham PT Prabutirta Jaya Lestari sebagaimana dimintakanoleh Penggugat.

Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS dan pihak yangberwenang mengadakannya secara hukum telah diatur dalam Pasal 79ayat (1) dan (2) UndangUndang 40 Tahun 2007 (UU PT) tentangPerseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih

Banjar;Bahwa selama ini RUPS hanya dilakukan pada tahun 2013 dan waktu ituDireksi menyampaikan kepada pemegang saham mengenai laba yaitusebanyak Rp.

yaitu pada tahun 2013 dan sebelum nya tidakpernah, dan saat RUPS membicarakan dana BUMDes untuk simpanpinjam dan juga dana BUMDes digunakan untuk simpan pinjam juganamun tidak dituangkan dalam berita acara hasil RUPS, danTerdakwa bisa menunjukkan hasil rapat tersebut kepada pemeriksanamun tidak ingat isinya karena saat itu pak TAUPIQ membacakanrencana kegiatan tahun berjalan; Bahwa RUPS pada tahun 2008,2009,2010,2011 dan tahun 2012tidak diadakan alasannya apa Terdakwa tidak tahu; Bahwa dalam rapat

ikut hadir dan juga tandatangan di daftarhadir rapat RUPS.

yaitu pada tahun 2009, dan saat RUPS tidak adamembicarakan dana BUMDes untuk simpan pinjam dan juga danaBUMDes digunakan untuk simpan pinjam juga tidak dituangkandalam berita acara hasil RUPS, dan Terdakwa tidak bisamenunjukkan hasil rapat tersebut kepada pemeriksa karenaTerdakwa tidak memiliki hasil rapat tersebut, RUPS pada tahun2008, 2010tidak diadakan alasannya apa Terdakwa tidak tahu.RUPS tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa tidak ikut keranaTerdakwa sudah mengundurkan diri dari kepengurusan

MULYADI dan Pak SENTOT, jumlah bunga yangdibebankan untuk pinjaman kepada BUMDes Simpang Empatdengan bunga 2% dari pokok pinjaman;Bahwa penentuan Bunga simpan pinjam sebesar 2% dari pokokadalah Dirut an pak SENTOT, yang menentukan bunga simpanpinjam sebesar 2% dari pokok DIRUT tidak hasil RUPS,karena yangTerdakwa ketahui RUPS diadakan Cuma 1 kali yaitu pada tahun2009;Bahwa sebelumnya Terdakwa Belum ada mengembalikan uangyang Terdakwa pakai sebelum muncul permasalahan di BUMDesKec.

Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening:127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013,Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagaipemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian dividen/keuntungan perusahaan;Bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikanperusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang sahamdalam RUPS

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya BabKuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebin dari Y2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanperseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;Dalam pasal 86 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPSakan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

Dalam hal pemanggilan yang kedua kali inidicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kalitelah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalamRUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain.

Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapaimaka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinyajuga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorumyang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan mengenaikourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinyabahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupeninjauan kembali);Selanjutnya dalam pasal 87 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.

tanggal 08 November 2019 ;2) Bahwa Pembanding/ SittiHairawati Mase melampirkan buktibukti pendukung keabsahannya sebagaiKuasa Hukum dalam perkara aquo berupa :1) Akta Notaris No. 2 Tanggal 5Nopember 2007, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Johanes JohnyOrisius SH ;2) Akta Notaris No.6 Tanggal 12Desember 2007, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Johanes JohnyOrisius SH ;3) Akta Notaris No. 11 Tanggal23 Februari 2011, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Johanes JohnyOrisius SH ;4) Rapat Umum PemegangSaham RUPS

Cupumanik GemahPermata tanggal 17 Juli 2019 tidak pernah dilampirkan di dalampembuatan Akta Notaris Nomor 13 Desember 2019, jika benaryang dilampirkan dalam pembuatan Akta Notaris tersebut RUPStanggal 17 Juli 2019, sudah pasti Notaris yang bersangkutan tidakakan mencantumkan pembuatan Akta berdasarkan RUPS tanggal9 Desember 2019, tapi akan mencantumkan RUPS tgl 17 Juli2019, disinilah keanehan dan kecerobohan Majelis hakim dalampertimbangan hukumnya, tidak teliti dan terlalu. terburuburumempertimbangkan

MKS8) Majelis Hakim dalamPertimbangannya halaman 26 alinea kedua yang pada pokoknyamenyamakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai CircularResolution, seyogianya RUPS Luar Biasa tidak sama dengan CircularResolution dengan penjelasan sebagai berikut :Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah salah satu jenis RapatUmum Pemegang Saham yang dapat diselenggarakan sewaktuwaktusesuai kebutuhan perusahan, dengan kata lain penyelenggaraan RUPSLuar Biasa jelas berbeda dengan RUPS tahunan dalam segi

waktu, dimanaRUPS Tahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisabeberapa kali dalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan ;Circular Resolution adalah pengganti pelaksanaan RUPS dengan carakonvensional maupun dengan telekonfrensi, kekuatan mengikat darikeputusan yang diambil sama dengan RUPS, agar keputusan yang diambildalam circular resolution mempunyai kekuatan mengikat surat edaran harusditanda tangani oleh seluruh pemegang saham ;Berdasarkan hal tersebut diatas RUPS Luar

Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPD-ST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/IIl/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta PerjanjianKerjasama Nomor: 13/DIR/PT.BPDST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPSNomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 3 tanggal 4Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah tercantum dengan jelas dalam Perubahan AktaPerjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIRIPT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor:120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006 yang pada Akta Berita AcaraRUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS nomor 03 tanggal4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PI BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Murui JayaPerdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk / Tergugat untukmengakuisisi sebanyak 63.250 saham perseroan dengan nilai Rp.6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima juta rupiah ) yangharus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta PT.

Murui JayaPerdana nomor 104 tertanggal 13 Januari 2012 yang sudah mendapatpengesahaan sangat mengejutkan / mengherankan, karena Para Penggugattidak pernah mengetahui / tidak pernah melakukan RUPS untuk membuatakta 104 tersebut (bukti P8);A. Bahwa dalam Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 104 ( bukti P 8)yang disebut sebagai perubahan atas Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 3tertanggal O02 Februari 2011 (bukti P5), tercatat sebagai Pengurus danPemegang Saham adalah sebagai berikut:a.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 104,oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta nomor 104secara ilegal yang merugikan para Penggugat;8. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III telah membuat akta PT.

Dan terakhir diajukan di muka RUPS parapemegang saham PT. Almicos Pratama tanggal 20 November2009 No. 8 (Bukti P2). Namun Tergugat tetap tidakmenggubrisnya.

Dalam RUPS Tergugat II tanggal 20November 2009, para pemegang saham menyetujui ditingkatkandari 210 (dua ratus sepuluh) saham menjadi 630 (enam ratus tigapuluh) saham. Semula Tergugat memiliki 360 (tiga ratus enampuluh) saham. Di dalam RUPS ini, Penggugat telah mengajukanprotes dan dicatat oleh Notaris bahwa saham milik Tergugat bukan 360 (tiga ratus enam puluh) saham, akan tetapi Tergugat Hal. 4 dari 21 hal.

Bahwa dengan selesainya RUPS tanggal 20 November 2009,dapat disimpulkan sebagai berikut:e Jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat II seluruhnyaadalah 630 (enam ratus tiga puluh) lembar saham yang sudahdisetor penuh;e 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari 630 (enam ratustiga puluh) saham di atas, adalah menjadi 204,75 (dua ratusempat koma tujuh puluh lima) saham merupakan titipan dariAlmarhum Bapak Ting Joe Tjie;e 90 (sembilan puluh) saham sudah diterima, Penggugat dari204,75 (dua ratus

Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas 360 (tiga ratus enam puluh)lembar saham atas nama Tergugat , yang berada dalam RUPS yangdibuat oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, SH. No. 8 tanggal 20November 2009;b. Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas tanah milik Tergugat II yangterletak di Jalan Rungkut Industri III/33 Surabaya;c.

DS JAYA ABADI tersebut sekarang atas nama pemohondan anakanak pemohon;Bahwa oleh karena ada anak pemohon yang masih dibawahumur, yang bernama : FLORENCE, Perempuan, lahir diPangkalpinang, tanggal 2 Februari 1998, maka pemohonmengajukan permohonan kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Sungailiat untuk memberi izin kepada Pemohon sebagaiwali dari anak pemohon yang belum dewasa tersebut gunamengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmenjual saham yang ada pada PT. PT.

Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon yaituISWADHANI TJANDRA untuk mewakili anaknya yang masihdibawah umur bernama : FLORENCE, Perempuan, lahir diPangkalpinang, tanggal 2 Februari 1998, dalam mengikuti RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual saham atas namaPemohon yang ada pada PT. DS JAYA ABADI;3.

.;1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat RUPS PT. Teko Tri Plasticindo Nomor 68 tanggal 28 Juli2015 pada Kantor Notaris Moehammad Adi Cahyono Santoso, SH.,M.Kn.;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama yangmenyatakan YOHAN PANCA KURNIAWAN yang ditandatanganidiatas materai tertanggal 1 Februari 2016;1 (satu) lembar rekapan pembelian dn penjualan sdr.

,M.Kn.; 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat RUPS PT. Teko Tri Plasticindo Nomor 68 tanggal 28 Juli2015 pada Kantor Notaris Moehammad Adi Cahyono Santoso, SH.,M.Kn.; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama yangmenyatakan YOHAN PANCA KURNIAWAN yang ditandatanganidiatas materai tertanggal 1 Februari 2016; 1 (satu) lembar rekapan pembelian dn penjualan sdr.

Pst.Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugattanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Sahamsetuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaitu berupa 2 (dua) buah kapalyang terdiri dari Kapal Motor MV.

Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 4 Gugatannyayang menyatakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugatkarena Tergugat Il tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi hasil dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat dan Tergugat Il tidak menjadi pihakyang turut serta dalam penyelesaian utang Penggugat yang telah diambil alih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 5 Gugatannyatentang pelaksanaan

hasil Keputusan RUPS Penggugat sebab pelaksanaan hasilKeputusan RUPS Penggugat merupakan tugas dari internal perseroanPenggugat.Bahwa Tergugat Il menolak untuk menanggapi dalil Penggugat pada butir 6Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menerima sisa danahasilpenjualan assetasset Penggugat setelah dipotong untuk pembayaran utangkepada BPPN karena dalil tersebut hanya merupakan pendapat dari Penggugatsehingga dalam hal ini Tergugat Il mensomeer kepada Penggugat untukmembuktikannya.

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7Gugatannya yang menyatakan Tergugat secara tanpoa hak dan tanpapersetujuan dari Penggugat maupun Keputusan RUPS telah mentransfer sisadana hasil penjualan assetasset perseroan, karena Tergugat juga berhakmelakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuaan Penggugat maupunKeputusan RUPS.

Komisaris Agus Sutanto (Tergugat ).Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 Penggugat mengadakan RUPS, yangdihadiri seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris guna membahaskeadaan perseroan yang pada waktu itu masih memiliki utang di Bank Mandiriyang telah diambil alin olen Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugattanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Sahamsetuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaitu

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;Hal. 14 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS1 (satu) bendel fotocopy Akita Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017tentang pernyataan

RUPS luar biasa mengenai peningkatan modaldasar dari Menkumham dengan nomor AHU0006714.AH.01.02Thn.2017 yang telah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun2015 kecuali bulan Juli yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTIkepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dileges;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun2016 yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADECHAERANI NURSAFITRI yang telah dileges;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDHalaman 4 dari 62 Putusan Nomor 45/PID/2019/PT BTNuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalam rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA SULISTIANAWATI selakuDirektur di dalam perusahaan PT.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalarn rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA selaku Direktur di dalamperusahaan PT.

INTAN MEDINA DEWI selaku Komisaris memiliki saham sebanyak400 lembar senilai Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya PITER SITUMORANG berdasarkan RUPS LuarBiasa PT.

Nurmuda Cahaya.Karena berdasarkan Akta Nomor 16, tanggal 16 Mei 2009 juncto Pasal 105dan Pasal 106 UndangUndang Persero dengan lewat waktu RUPS dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diselenggarakan atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, maka penghentian/pengunduran diri menjadibatal. Dalam hal ini kapasitas mewakili PT. Nurmuda Cahaya berada padakewenangan Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra, selaku Direktur Utama PT.Nurmuda Cahaya;Dan dapat diperjelas lagi dalam fakta hukum PT.

Nurmuda Cahaya tidakpernah menyelenggarakan RUPS sehubungan pengunduran diri DirekturUtama, maka sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 98ayat (2) kewenangan mewakili PT. Nurmuda Cahaya di dalam dan di luarPengadilan kembali kepada Direktur Utama Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra;b. Persyaratan PT.

Nomor 223 K/Pdt/2014tanpa sepengetauan dan ataupun persetujuan tegas dan tertulis (RUPS)dari Keseluruhan Direksi PT. Nurmuda Cahaya;c. Sesuai dan berdasar bukti T.4, yaitu: surat keterangan Nomor 179/2011tertanggal 30 November 2011 yang dibuat oleh Ny. Rivasta CarmellaSoeoed, SH., Notaris di Tangerang, maka Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang memuat tentang perubahananggaran dasar serta susunan pengurus PT.

Nurmuda Cahaya denganmengikat dan atau memberikan kuasa pada pihak ketiga tanopa adanyapersetujuan tegas dari organ perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, DewanDireksi) adalah tidak sah dan batal demi hukum sebab tidak sempurnaserta mengandung cacat ukum dalam pembuatannya;Bahwa dalam perkembangan selanjutnya diketahui Saebani Yusuf, SE., patutdi duga telah menyalahgunakan kewenangan serta bertindak menyimpangdari maksud dan tujuan pemberian kuasa (selaku Pit Direktur Utama) denganmelakukan Perbuatan

Nurmuda Cahaya danbukannya berdasarkan neraca laba rugi perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan.Sesuai Yurisprudensi tetap MARI Nomor 2743 K/Padt/1995 tanggal 18 Juni1996, telah diputuskan bahwa untuk menuntut pihak ketiga atas kerugianyang di derita suatu perseroan, haruslah dibuktikan terlebin dahulu denganadanya audit keuangan oleh akuntan publik dan yang disetujui juga olehorgan perseroan (RUPS);Hal.19 dari 22 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt/2014b.

Saebani Yusuf sebanyak 75 saham;4.Bahwa atas kesepakatan bersama antara pihakpihak, kemudianTergugat harus mengalihkan sebagian dari sahamsahamnyayaitusebanyak 10.675 saham, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris RivastaCarmella Soeoed, SH, Notaris di Tangerang, dalam RUPS tersebut seluruhpemegang saham telah menyepakati

Salman Maryadi, SH sebanyak 175 saham;5.Bahwa dengan keputusan RUPS dan terjadinya pengalihan sahamtersebut, maka Susunan pemegang saham Perseroan menjadi:a. Nyonya Mimien memiliki sebanyak 1.632 saham;b. Nyonya Riana memiliki sebanyak 1.632 saham;c. Nyonya Angela Watie memiliki sebanyak 1.632 saham;d. Nyonya Dewi Savitri memiliki sebanyak 1.010 saham;e. Aditya Redaya memiliki sebanyak 1.009 saham;f. Muna Larasati memiliki sebanyak 1.009 saham;g. Elman Karomi memiliki sebanyak 1.009 saham;h.

Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Karena seharusnya atas surat permintaan Tergugat tertanggal 23Nopember 2012 tersebut, direksi segera melaksanakan pemanggilankepada para pemegang saham perseroan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS tersebut diterima, sebagaimana

Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetapdilaksanakan oleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktupemanggilan para pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB barudilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilankepada para pemegang saham tertanggal 12 Desember 2012, berartipemangggilan itu Baru dilaksanakan direksi setelah 19 hari sejak tanggalpermintaan penyelenggaran RUPS diajukan oleh Tergugat, tenggang waktupemanggilan tersebut telah tidak Sesuai dengan

Bahwa setelah Nyonya Hajjah Yulies meninggal dunia, dan sebagai realisasipelaksanaan Akta Wasiat No.03 tertanggal 9 April 2007, maka pada tanggal 16Mei 2009, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NurmudaCahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Notaris Rivasta Carmella Soeoed, SH, Notaris di Tangerang, dimanadalam RUPS tersebut disepakati bahwa Tergugat akan mengalinkan sahamnyadi PT.

UU No. 19 Tahun 2003, maka kekuasaantertinggi pada PTPN XIII (Persero) adalah ditangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dalam hal ini diwakili olen Pemerintah Cq. Menteri NegaraBUMN ;Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PTPN XIII (Persero) tertanggal11 Maret 1996 sebagaimana dirubah dengan Anggaran Dasar tanggal 7Oktober 2002 jo Pasal 3 huruf c UU No. 1 Tahun 1995 jo. Peraturan PemerintahHal. 3 dari 16 hal. Put.

UU No.19 Tahun 2003 maka kekuasaan tertinggi dalamPTPN XIll (Persero) adalah ditangan RUPS yang dalam hal ini diwakili olehPemerintah Cq.

Menteri Negara BUMN ;Bahwa Pembangunan PMS Rimba Belian dengan Pola BLT adalahberdasarkan persetujuan RUPS PTPN XiIll (Persero) tanggal 05 Desember 2001dan Telah Dilaporkan dalam Laporan Tahunan PTPN XIll (Persero) kepadaRUPS PTPN XIII (Persero) untuk Tahun Buku 20032004 setelah terlebihdahulu di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan AuditorIndependen, laporan mana telah Diterima oleh RUPS Tahunan PTPN XiIll(Persero) dan kepada Direksi PTPN XIll (Persero) Telah Diberikan Release andDischarge

., tertanggal 19Januari 2007 adalah berisi acara tentang RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) yang membahas tentang rencana penjualan saham, jadi belum adakeputusan bahwa Termohon Kasasi sebagai pembeli sahamnya. Bahwadalam Akta Notaris Nomor 55 yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,S.H., tertanggal 19 Januari 2007 tidak menjelaskan akhir posisi kepemilikansaham, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menjual sahamnya;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa adanya kejanggalan 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16Januari 2007 (Bukti P6) dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) yang hanya berjarak3 (tiga) hari sehingga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) UU PT Nomor40 tahun 2007 yang menyebutkan, direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16 Januari 2007 (Bukti P6)dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) tersebut merupakan RUPST (Rapat UmumPemegang Saham Tahunan) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa);Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2385 K/Padt/2014e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkantidak adanya akta pemindahan hak.