Jlani sekarang Jalan Desa,Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)karena telah menguasai tanah milik Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat secara tidak sah/melawan hukum;Menyatakan sertifikat hak milik para termohon kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak sah secara hukum karena tumpang tindin denganHalaman 6 dari 10 hal. Put.

Onvankelijk Verklaara);Tentang Kewenangan Mengadili (Competentie Absolute);Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannyakhususnya yang ditujukan kepada Tergugat V posita angka (26, 28 dan 30)pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V telah menerbitkan sertipikatpada Tahun 1978 atas nama Tergugat II di atas bidang tanah sertipikatsertipikat milik Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Ciangsana,dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Ciangsana) sehingga terjadi adanyatumpang tindin

Sehingga quad non Tergugat V dalam menerbitkansertipikatsertipikat jnlitis telah terjadi tumpang tindin (overlap) antaraHal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 2269 K/Pdt/2015sertipikat yang satu dan sertipikat lainnya dimungkinkan atau diduga terjadiadanya 2 (dua) kali penunjukan batas di atas bidang tanah yang lokasinyasama sehingga terjadi adanya kesalahan penunjukan batas yang sudahbarang tentu mutlak menjadi tanggung jawab pemiliknya atau kuasanyayang syah.

101 K/TUN/2010 Tertanggal 19 Mei 2011,jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 11 Agustus 2010, jo Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor41/G/2009/PT.TUNBDG tanggal 23 Desember 2009;Selanjutnya, gugatan Para Penggugat telah membuat kerancuan dankeruwetan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum apabilaPengadilan Negeri Cibinong sampai mengabulkan gugatan Para Penggugatquod non yang jelas Turut Tergugat tolak, maka hal tersebut akanmengakibatkan tumpang tindin

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan denganasas asas umum pemerintahan yang baik :Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHM 602/Kranggan telahmelanggar asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu antara lain:1) Asas Kecermatan :0 20 2no nono nn mene nc anneBahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan SHM 602 /Kranggan sehingga penerbitan sertipikat tersebut menjaditumpang tindin dengan lokasi SHM 517/Kranggan MilikPENGGUGAT sehingga tidak menimbulkan suatu kepastianHukum dan

Pada saatitu Terdakwa melihat anak Terdakwa memakai baju warna hijau celana tidurwarna kuning dan pada saat itu anak Terdakwa tidur telentang kemudianTerdakwa bernafsu dan Terdakwa langsung melepas celana biru dan celanaHalaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tat.dalam Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Terdakwa langsung membukacelana kuning dan celana dalam anak Terdakwa tersebut sampai lutut.Kemudian kaki anak Terdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anakTerdakwa Terdakwa tindin

Kemudian kaki anakTerdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anak Terdakwa tersebutTerdakwa tindin dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminTerdakwa kedalam vagina atau alat kelamin anak Terdakwa dan Terdakwamenggoyanggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke alatkelamin anak Terdakwa pelanpelan kurang lebih sekitar 15 (lima belas)Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tot.menit dan pada saat itu air mani langsung Terdakwa keluarkan di dalamvagina anak Terdakwa tersebut

Kemudian kaki anakTerdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anak Terdakwa tersebutTerdakwa tindin dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminTerdakwa kedalam vagina atau alat kelamin anak Terdakwa dan Terdakwamenggoyanggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke alatkelamin anak Terdakwa pelanpelan kurang lebih sekitar 15 (lima belas)menit dan pada saat itu air mani langsung Terdakwa keluarkan di dalamvagina anak Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepadaanak Terdakwa, Kalau

kepada Tergugat Il sebagaimana dimaksud pada butir 13diatas yakni seluas + 52 Ha yang letaknya berada pada areal WilayahSandaran (sebelah Timur) sebagaimana diketahui dari hasilPERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZINLOKASI PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERAH yang dibuat olehBADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KUTAI TIMUR / Tergugat Ill Tanggal 10 September 2015,sehinga areal izin Perkebunan milik Penggugat seluas Seluas + 2.300Hektar tidak ada masalah dan / atau tumpang tindin

dari padanya;Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan hak hak hukumkepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha kepada Tergugat Il karena data data legalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas +19.950 Ha telah diketahui oleh Tergugat sebab, segala prosedur atautahapan dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawitmilik Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benarsehingga tidak timbul tumpang tindin

Bahwa, terhadap GUGATAN PENGGUGAT point 18 menyebutkan /zinPerkebunan milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawt yang diberikan oleh TERGUGAT kepadaTERGUGAT IP dalam hal ini bertentangan dengan point 13 GUGATANPENGGUGAT, karena PENGGUGAT dalam point 18 sudah menjelaskankembali bahwa izin perkebunan milik Penggugat seluas + 2.300 Hektar (Ha)tidak ada masalah dan atau tumpang tindin kepada pihak lain termasukterhadap izin TERGUGAT Il Dengan demikian gugatan PENGGUGATOBSCUUR

Tanah Hak Guna UsahaPT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No. 39/HGU/BPNRI/2011tanggal 5/7/2009 seluas + 52 Ha;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Illmenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atasnama Tergugat Il yang tumpang tindin dengan areal izin usaha perkebunanmilik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan, faktanya adalah IzinLokasi dari Kepala Daerah Tingkat Il Kutai seluas + 20.000 Ha Nomor15/PKT/BPN16.3/UM14/XI1999 sudah tidak berlaku dan

saksi,Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan suratsurat lainyang terkait dalam perkara tersebut, maka dalam Rapat Musyawarah majelispada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 telah dicapai kesepakatan bulatmengambil putusan dengan pertimbanganpertimbangan hakim sebagai berikut:Menimbang, pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan TingkatPertama dengan berdasarkan pada peninjauan setempat di lokasi tanah objeksengketa bahwa pemeriksaan setempat objek sengketa oleh Tergugat telahtumpang tindin

berdasarkan SuratKeputusan Tergugat adalah tumpang tindihn dengan wilayah KP milikPenggugat, seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap SuratKeputusan Bupati Kotabaru No. 545/61/KP/D.PE Kode Wilayah KTB 01NORP 96 tertanggal 10 Desember 2001;GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)bahwa harus ditolak gugatan Penggugat karena tidak jelas atau kaburkarena Penggugat tidak menjelaskan pada titik koordinat berapa wilayahKuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah didalilkantumpang tindin

Arutmin Indonesia (bukti P3) dengan wilayahpenambangan yang didapat Tergugat Il Intervensi/Terbanding IlIntervensi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/105EX/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi(TB.04 DESPR 189) tertanggal 28 Juni 2006 yang diberikan kepada PT.Radhitya Bara Moya untuk wilayah seluas 60,2 (enam puluh koma dua)Hektar yang terletak di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, KalimantanSelatan (obyek gugatan), dan dihubungkan dengan bukti P6 adalahtumpang tindin

Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa sampai saatgugatan diajukan, Dirjen Pertambangan Umum belum menetapkan ralatberupa keputusan baru tentang perubahan titik koordinat Batas WilayahKP/KK/PKPB untuk menggantikan SK Dirjen 95, sehingga berdasarkanperaturanperaturan tersebut diatas, maka secara hukum peta bataswilayah yang dimiliki Penggugat terdapat cacat yuridis;Judex Facti (Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) telah menjatuhkanPutusan lebih dari yang digugat;Bahwa QUOD NON terjadi tumpang tindin

objeksengketa a quo didasarkan pada hasil pengukuran ulang atas SertipikatHak Milik Nomor 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan HasilPengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 01232 yang cacat hukum:; Bahwa selain itu, seharusnya Tergugat selaku Instansi Pemerintah yangmenjalankan fungsi dan pengawasan dalam bidang pertanahan tidakmenerbitkan suatu produk hukum dalam bentuk sertipikat objek sengketayang telah secara nyata diketahui oleh Tergugat bahwa di atas bidangtanah tersebut masih terdapat tumpang tindin

kedua) permohonan,Pemohon meminta Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaikipenulisan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor1704LT290120130951 tanggal 29 Januari 2013 yang tertulis ZAILANYUSUF sedangkan yang seharusnya tertulis ZAILAN maka berdasarkanpertimbanganpertinbangan di atas hakim berpendapat bahwa alasanpemohon untuk dapat mengajukan perubahan nama tidak berasalan hukum,selain itu demi terwujudnya asas kehatihatian dan asas kebermanfaatanserta menghindari adanya tumpang tindin

hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016,telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri jugaoleh Penggugat, Tergugat, dengan hasil :1.Benar tanah / lokasi objek sengketa yang terletak di RT.IV, RT.VII,Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten TanahBumbu.Benar tanah sengketa tersebut tumpang tindih antara tanah hakmilik Penggugat dengan milik Tergugat yang sekarang telahmenjadi jalan hauolingBenar tanah sengketa bersambitan dengan tanah SaksiHj.Wati, tapi bukan tumpang tindin

dengan Hj Wati seperti yangdinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hal58, dan saksi Hj Wati telah membuat pernyataan bahwatanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah objek sengketamilik Penggugat, hal ini telah dijelaskan oleh saksi ZAINALARIFIN hal 54, karena Penggugat membeli Tanah objek sengketatersebut dari Asnan.Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa :Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis

Wati menyatakan tidak terjaditumpang tindin kepemilikan dengan pihak manapun, hal ini sudah dinyatakansebelumnya di dalam Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hariKamis tanggal 20 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, pihak Penggugatdan pihak Tergugat.Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMDari bukti ini memang terbukti, bahwa tanah objek sengketa yang terletak+ KM 19, di daerah Sungai Tahi Wasi RT.IV, RT VII, Desa Sebamban Baru,Kecamatan Sungai Loban, di Kabupaten

SoetjiptoNotosudiro (Almarhum) ataupun Para Penggugat selaku ahli warisnyayakni tanah Hak Milik Nomor 371 telah tumpang tindin dengan 3 (tiga)Sertipikat lain (atau disebut objekobjek sengketa), yakni:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2411/Tinjomoyo tercatat atas nama SitiAssiah,b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Tinjomoyo tercatat atas namaHanna Dyah Sri Lestari;c.

Dengan demikian penerbitan atas objekobjeksengketa oleh Tergugat jelas telah menimbulkan ketidakpastianhukum atas Sertipikat Hak Milik Para Penggugat karena menjaditumpang tindin kepemilikan hak atas tanah dan sertipikat ganda.Karena sebelum objekobjek sengketa tersebut diterbitkan olehTergugat, objek hak atas tanah dimaksud telah terdaftar dalamSertipikat Hak Milik Para Penggugat;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampelaksanaan

Vide bukti T.2; T.3 dan T.7Adapun tumpang tindin tanah yang menjadi sengketa berdasarkanplooting BPKH wilayah VI sebagaimana dalam Bukti T.8 dapatdigambarkan sebagai berikut (mohon judex factie tingkat keduabandingkan dengan Bukti T.*);uUi ae 2 HM 252 / Tondkygei. S U.no 135 / tdag a.Sy An. Or.NY. La L.54.940MHM 251 / TongkeynaS U.no 137/ tongkeinaAn.

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbanganya adalah kelirudan bertentangan dengan hukum, sebab quad non membenarkan alashak dari PARA TERBANDING/ dahulu PARA TERGUGAT yakni bukti T.2dan T.7, sebagaimana pertimbangan putusan halaman 11 paragarafkedua, maka seharusnya Gugatan Tidak Ditolak Seluruhnya, melainkantuntutan ganti rugi dan pengosongan ditolak hanya pada bagian tanahyang terjadi tumpang tindin dengan bukti T.2, dan T.7 sesuai dengansurat bukti T.8, sedangkan pada bagian yang dibangun

jalan pada SHM251/ Tongkeina milik dari PARA PEMBANDING/ Dahulu PENGGUGATyang tidak masuk tumpang tindin dengan produk T.2; T.7 j.o T.8haruslah dipertimbangkan dan atau diterima tuntutan ganti ruginya,Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No.01/PDT/2021/PT MNDDengan demikian dalam hal ini judex factie tingkat pertama tidakmemberi pertimbangan yang cukup serta tidak menilai berdasarkanfakta persidangan sebagaimana bukti T.8 yakni gambar dibawah ini: = >= HM 252 / Tondkeyqa = = S U.no 135 / tdag s =

Nomor 2770 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanahobjek perkara serta mendirikan bangunan permanen di atas tanah objekperkara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugatsebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan penunjukan batas tanah oleh Tergugat II terhadap tanah hakmilik Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkarakepada

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUNPbr104,432 Ha yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan pada SuratKeterangan Ganti Rugi sebagaimana diuraikan di atas, yang tidaktumpang tindin dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk dan saat ini termuatCidalam: 222222 222 non non non en ee nnn nn nee nnn nee nen cen nee1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, yang telahdibatalkan sebagaian seluas 51.700 M? dan telah dipisahkan seluas:382.564 M?

tidak melindungikepentingan hukum terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisatanah seluas 104,432 Ha berdasarkan pada SKGRSKGR sebagaimanadiuraikan diatas dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226,Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas38,2564 Ha, yang tidak tumpang tindin

Guna Bangunan milik Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim di atas menguatkan pula pertimbanganMajelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUNPbr tanggal21 Januari 2010 halaman 47 menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa dari buktibukti dan uraian pertimbangan hukumdiatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh ParaPenggugat intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermatkarena sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing TinggiOkura atas nama para Penggugat tumpang tindin

No.196 PK/Pdt/2015tumpang tindin dengan tanah milik kelompok wetama yang telah memilikikekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor50/Padt.G/2008/PN kKdi., tanggal 24 Maret 2009 dan kelompok Muluk Tawang(Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pdt.G/2004/PN Kdi., tanggal2 Mei 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi SultraNomor 46/PDT/2005/PT Sultra., tanggal 26 Desember 2005, danputusanputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan berakibat hukum karena telah dilakukan pembayaran ganti rugiberdasarkan putusan dimaksud, sehingga sangat jelas dalam peta(bukti PK4) menunjukkan lokasi yang diklaim oleh keluarga SanggaKalenggo ternyata tumpang tindin dengan tanah milik kelompokWetama dan Muluk Tawang yang terlebih dahulu mempunyaiputusan inkracht, sehingga Putusan Mahkamah Agung

BIN24k3Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak cermat dalam meneliti buktibuktidan tidak memeriksa kebenaran keterangan saksisaksi yang diajukan olehTERBANDING semula PENGGUGAT, yang sama sekali tidak obyektif ;k3Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwaterdapat tumpang tindin antara SHM No.985 Gambar Situasi No.1942 tanggal17 Pebruari 1994 dengan SHM No.155 Gambar Situasi No.1812 tahun 1975telah ternyata bahwa Judex Factie sama sekali tidak mencermati gambarSituasi yang

Padahal fakta dilapangan hanyaHal 7 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLgsebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101.

Dengan demikian dalilPenggugat terjadi tumpang tindin HGB No.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidakterbukti, karena HPL No.91 dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukantanah yang sudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.6.

Hak Milik (Sementara) No.235/Grogol Selatan berasal dari tanahsawah klas dan sesuai dengan foto udara yang ada pada Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan, seharusnya bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan tidak overlap/tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik(Sementara) No.235/Grogol selatan ;bahwa oleh karena dalam Surat Tergugat No.494/09.02/P&PT tanggal 23Februari 2005 telah menyatakan bahwa bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan diduga overlap/tumpang tindin

bahwa Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan dan Sertipikat Hak Milik No. 1919/GrogolSelatan overlap/tumpang tindih ;18.Bahwa oleh karena di dalam surat No. 494/09.2/P&PT perihalSurat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik No.1919/GrogolSelatan tanggal 2322005 Termohon Peninjauankembali I/dahuluPemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat telah secara sewenangwenang menyatakan Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan yang belum ada Surat Ukur atau GambarSituasi overlap/tumpang tindin

dalam putusan No.71/G.TUN/2005/PTUNJKTtanggal 27 Oktober 2005, halaman 66 dinyatakan bahwa sertipikatditerbitkan tanpa surat ukur dan tidak pula ditetapbkan kembali denganmelakukan pengukuran (menerbitkan surat ukur), sehingga gambargambar yang tertera dalam gambar situasi pada lampiran sertipikat aquo secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, maka pertimbangan JudexFacti Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdapat adanyatumpang tindin