DP BRINopek 11PEN/DIR/07/2008. tanggal 2 Juli 2008, (TIDAK MEMBERIKAN UANG PESANGON),ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Normatif yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun2003, yang TINGKATANNYA DIATAS Peraturan Perusahaan dan ketentuan PeraturanPerusahaan TIDAK BOLEH BERTENTANGAN dengan UU NO 13 Tahun 2003 ;Bahwa PERATURAN PERUSAHAN DP BRI yang ditetapkan dengan Surat KeputusanDireksi DP BRI Nokep : 11PEN/DIR/09/2002, tertanggal 1 September 2002 tidak diperbaharuiHal. 2 dari 8 hal. Put.

No. 565 K/Pid.Sus/20165) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*:Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganKabupaten Purworejo kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenispengeluaran.5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*:Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganKabupaten

No. 565 K/Pid.Sus/2016dan dalam Pasal 75 Perbendaharaan ditegaskan Bendahara partaibertanggung jawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yangdisampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atauapabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya:Bahwa dana yang berasal dari iuran anggota diperoleh dari anggota FraksiPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di DPRD KabupatenPurworejo yang berjumlah 8 orang dan setiap bulannya wajib memberikaniuran sebesar Rp

Penetapan DaftarCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPurworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTAtertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemiluanggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskankepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kotadan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

Anggota DPRD Kabupaten/Kotaterdiri atas :a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;Juru Kampanye;orang seorang; dan729 5Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota.Dalam hal Pendaftaran Pelaksana Kampanye tersebut, menggunakan formulirModel K4PK.DPRDKAB/KOTA dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap untukKPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

bersesuaian satu dengan yang lain, Ahli yang dihubungkanpula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut: Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTAtertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemiluanggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskankepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kotadan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019dari Partai Keadilan Sejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkaptersebut, sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTA tertanggal 20September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRDKabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Partai Politik,KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPurworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTAtertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemiluanggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskankepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/KotaHalaman 53 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwrdan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa kenyataannya Judex Facti dinilai dalam putusannya adalah lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karenaJudex Facti pengadilan Agama Makassar dalam putusannya adalah ternyata tidakmengikuti perintah dari Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo,sedangkan menurut hukum seharusnya pengadilan yang tingkatannya

lebih rendahadalah mutalk/wajib melaksanakan dengan sepenuhnya perintah dari pengadilanyang lebih tinggi tingkatannya;Bahwa adanya Putusan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 03 Januari 2013,dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2009/PA.Mks, sesungguhnya dilaksanakan olehPengadilan Agama Makassar adalah didasarkan atas adanya Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Perkara nomor 679K/AG/2010 tertanggal 23 Desember2010;Dikemukakan bahwa terhadap perkara a quo, oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia telah menjatuhkan

ataudidasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakanpalsu;b. apabila setelah perkara diputus ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d. apabila mengenal sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antar pihakpihak yang sama mengenal suatu soal yang sama, atasdasar oleh Pengadilan yang sama tingkatannya

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

1004/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Periffal :>Surat Ketejaingan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak ate namaRustandie SH, No NPWP 6770091 10409000 tertanggal 12 Januar surat keterangan catatan nopalisian 4 re NomorKSSkKCK/YANMAS/401/1/2018/INTELKAM tertanggal 06 Januari 2018nan Kepala KepolisianResor Purwakarta, Kasat Intelkam AKR)Narkum Sukmadiraja, SHyang menerangkan Bakal Calon HeSFlustandie, SH tidak pernahYang dikeluarkan dan ditandatangani olehmelakukan perbuatan tercela dariKpolisian sesuai tingkatannya

;Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jai 09.33 WIB tanggal~ 10 Januari 2018 telah ada yang mendafiar, pasangan calon denganmenyerahkan dokumendokumen mode KWkKParpol, B.1 KWKB.2 KWkKParpol, B.3 KWK= Parpol, B.4 KWKParpol,Keputusan tentang kepengurusad Partai Politik sesuai tingkatannya,Parpol, danatas nama Bapasion Hj. Anne Ratna Mustika, dan H. Aming Bupati danWakil Bupati yang didukurg oleh koalisi Partai Politik antara laindidukung oleh Partai Politik HANURA.

Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatanpada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia diJakarta ;Ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya, menetapkan :"Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografisyang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsaIndonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkansebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atauKeputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim AhliCagar Budaya sesuai dengan tingkatannya

menyatakan benda, bangunan,struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layaksebagai Cagar Budaya";Pasal 36 UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya, menyatakan : "Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuanruang geografis yang memiliki arti Khusus bagi masyarakat atau bangsaIndonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagaiCagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernursetelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuaidengan tingkatannya

tentangPenetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan cagarBudaya Peringkat Nasional";Selanjutnya ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor : 11 Tahun2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan : "Benda, bangunan, struktur,lokasi atau satuan ruang geografis yang memiliki arti kKnusus bagimasyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapatditetapbkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atauKeputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli CagarBudaya sesuai dengan tingkatannya

Setiap peraturan perundangundangan harusdibuat oleh badan atau jenis pejabat yang berwenang; 2) Keharusanadanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangandengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturanperundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

Apabila tata cara tersebuttidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin batal demihukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan,Dasardasar PerundangUndangan Indonesia, IndHill. Cp, Jakarta,1992, him. 1318);7. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikanPetitum yang intinya memohon agar Mahkamah Agung menjatuhkanHalaman 14 dari 37 halaman.

Termohon telah membentukPeraturan KPU yang didasarkan pada (1) Adanya kewenangandari pembuat peraturan perundangundangan; (2) Adanyakesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangandengan materi yang diatur; (3) Mengikuti tata cara ketentuanpembentukan peraturan perundangundangan; (4) Tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi tingkatannya dan tidak bertentangan dengan AsasPembentukan Peraturan PerundangUndangan Yang Baik danjuga telah memperhatikan materi muatan

Pembanding dalam memori peninjauankembali tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ini Pemohonmenggunakan 1 (satu) dasar dari 6 (enam) alasan menurut Pasal 67Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, ialahsebagaimana yang dimaksud pada huruf e yang berbunyi "Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

memberatkan dan keadaan meringankanberfungsi menentukan berat ringannya pemidanaan sehingga faktor keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagaipembanding antara putusan yang akan dijatunkan terhadap seorangterdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis, dengankesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktorkeadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama,seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampirsama tingkatannya

16,19%,maka serat kapas yang pendek tidak lagidiproses dalam proses produksi, namundijual sebagai waste comber noilc) Bahwa dalam data Asosiasi PertekstilanIndonesia (API), dinyatakan bahwa jumlahwaste atas Cotton berkisar pada angka25%30%, akan tetapi sisa produksiHalaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1321/B/PK/PJK/2017tersebut masih dapat dimanfaatkan sesuaitingkatannya.Bahwa data API tersebut tidak menjelaskansecara rinci mengenai pernyataan sisaproduksi tersebut masih dapat dimanfaatkansesual tingkatannya

dengan melakukankunjungan ke Balai Besar Penelitian Textil diBandung dan melakukan wawancara denganahlinya;10) Majelis dalam pokok sengketa ini hanyamemperhatikan fakta yang diungkapkan olehTermohon Peninjauan Kembali mengenaipengujian dari Asosiasi Pertekstilan Indonesiayang menyatakan bahwa jumlah waste atasCotton berkisar pada angka 25%30%;Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1321/B/PK/PJK/2017Faktanya dalam kisaran angka 25%30%, masihterdapat sisa produksi yang dapat dimanfaatkansesuai tingkatannya

SetelahMajeis Hakim Banding mempelajari berkasperkara Terdakwa maupun putusan PengadilanTingkat Pertama serta Berita Acara Sidang,Majelis Hakim ber pendapat bahwa apabilaseorang prajurit melakukan kesalahan/pelanggaran tentu ada sanksi yang harusditerima, namun sanksi yang diberikanpun adatingkatan tingkatannya, sesuai dengankesalahan yang dilakukan oleh seorang prajuritsehingga sistem pembinaan prajuritpun tetapdapat berjalan dengan baik, dan tidakmempengaruhi terselenggaranya tugas tugaspokok TNI

yakniSurat dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor005/1N DPC02/11/2010 tanggal 17 + Februari 2010perihal Pengantar ;18.Bahwa dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan Pasal 9 angka 3 menyebutkan "TerhadapPelanggaran disiplin Partai dikenakan sanksi olehKepengurusan Partai sesuai tingkatannya setelahmendapat rekomendasi dari Komite Disiplin Partai".Kemudian Pasal 9 angka 4 4xmenyebutkan~ "Partaimembentuk Komite Disiplin Partai untuk tingkatPusat, tingkat Daerah dan tingkat Cabang'

yangbertugas memberikan rekomendasi yang menyangkutpelanggaran Disiplin Partaikepada Kepengurusan Partai sesual tingkatannya"selanjutnya Pasal 39 menyebutkana.

Komite Disiplin Partai dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya ;b. Komite Disiplin Partai bertugas memberikan rekomendasikapada Pengurus Partai ditingkatannya berkenaan denganpelanggaran disiplin Partai ;c. Sesuai dengan Jati Diri Partai, Komite Disiplin Partaidalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuanHal. 9 dari 37 hal. Put.

Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkarapada semua tingkatannya;Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbandingl/Penggugat mengemukan halhal yang intinya sebagai berikut: Bahwa Eksepsi Tergugat I/Pembanding telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama; Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dipertimbangkan Majelis HakimTingkat Pertama sudah benar dan Pembanding harus bertanggung jawabterhadap perbuatan Tergugat II/Terbanding II dengan jabatannya sebagaisuvervisor

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang merujukpada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak bisa mengesampingkan undangundang yang tingkatannya lebih tinggi, di mana dakwaan tunggal PenuntutUmum Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.2.

Sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (3) Perkap Nomor: 14Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik yangberbunyi Pelanggar yang dikenakansanksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f,dan huruf g, berhak mengajukan bandingkepada Komisi Banding melalui Ankumsesuai dengan tingkatannya palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya surat keputusan SidangKKEP;Bahwa, sebagaimana diatur PerkapNomor: 14 Tahun 2011 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian

Bangka Belitung19sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi KepolisianNegara Republik yang berbunyiPelanggar yang dikenakan sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, danhuruf g, berhak mengajukan bandingkepada Komisi Banding melalui Ankumsesuai dengan tingkatannya palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya surat keputusan SidangKKEP, sampai diajukannya gugatan initerhadap upaya banding Penggugat

Namun dalam perkara a quo Majelis Hakim Tidak Menerapkan Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa fungsi Serikat Pekerja salahsatunya ialah sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai saranapenyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya:Pasal 4 Undang Undang 21 Tahun 2000;1) Serikat Pekerja/serikat buruh, Federasi, dan Konfederasi

Setiap peraturanperundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalaudiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

ApabilaHalaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebin tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebin tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

oleh setiap calon/ bakal calon tersebut agardapat dinyatakan lulus sesuai peraturan yang mengaturnya, hal tersebutdapat dibuktikan dengan tidak dibuatnya kriteria atau ketentuan yangmengatur supaya dapat menentukan apakah seorang bakal calon tersebutdapat dinyatakan lulus seleksi tahap pertama berdasarkan ketentuan yangseharusnya diatur dalam penyeleksian tersebut atau tidak bertentanganperaturan daerah yang mengatur pemilihan Kepala Desa dan tidakbertentangan peraturanperaturan yang lebih tinggi tingkatannya