Ditemukan 1781 data
UKASE DAMOPOLII, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
157 — 62
Penggugat:
UKASE DAMOPOLII, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) KABUPATEN SINGKIL; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL; PT. SANGGA BISKANG
MM. selaku Ketua Koperasi Sekata Sepakat PNSKabupaten Singkil, berkedudukan di Jalan Bahari No.54Singkil ;PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Ca.GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Ca.BUPATI ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jalan BahariPulo Sarok Singkil, Aceh Singkil, dalam hal ini keduanyadiwakili oleh kuasanya : EDY PURWANTO, SH.
PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Ca.GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL,tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :43/Pdt/2006/PT.Bna. Tanggal 29 Agustus 2006 yang telah menguatkan amarputusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :11 /Pdt.G/2005/PN.SkI. Tanggal 11 April2006 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :. DALAM KONVENSI :. DALAM EKSEPSI :. Menolak eksepsi TergugatTergugat untuk seluruhnya ;.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Bengkulu Cq. Bupati Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara
52 — 0
MUHAMAD YUSUF
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Bengkulu Cq. Bupati Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara
2.Pemerintah RI CQ Menteri Keuangan RI CQ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PematangsiantarNegara
87 — 18
Bank Negara Indonesi, Tbk
2.Pemerintah RI CQ Menteri Keuangan RI CQ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PematangsiantarNegara
9 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,
183 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGAWI, tersebut;
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. ADMINISTRATOR PELABUHAN DUMAI, PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Cq. Kabag Humas Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
24 — 10
CITRA SAHABAT Diwakili Oleh : EDI UTAMA , SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Kabupaten Pasamn Barat Cq. Kabag Humas Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Diwakili Oleh : SETIA BAKTI, SH
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROP. NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT BOLA ; TWO MAN VAN KLIRING, dkk.
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURNIASARI alias MAMAS binti DJUHIN ; ELIN MARLINA binti UHDIAT ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAWA BARAT Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II CIAMIS Cq. CAMATKECAMATAN BANJARSARI Cq. KEPALA DESA SINDANGHAYU ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN DAERAH TK.II CIAMIS
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
NURASTI TOBING DKK VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASII B GUNUNGSITOLI DK
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI. Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NAD, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE, Cq. CAMAT PEMERINTAH KECAMATAN, DKK GEUMPANG DI GEUMPANG ; MOHAMMAD ISA YAHYA, SH.,
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM ; H. MOH. RUM
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RICq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARAMATARAM Cq. KANTOR LELANG NEGARAMATARAM, berkedudukan di Jalan Langko Mataram ;Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Win Handoyo, SH. MH.
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RICq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VIIDENPASAR Cq.
dalam semuatingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yangdisebutkan dalam amar dibawah ini ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;Hal.15 dari 17 hal.Put.No.1012 K/PDT/2011MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.1.PEMERINTAH
RI Cq.
MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSANPIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTORPELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM, dan 1.2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSANPIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM Cq. KANTOR LELANG NEGARAMATARAM, serta Pemohon Kasasi Il. PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANGMATARAM (Eks.
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMPARA, DM M E L A W A N AA PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, Cq. CAMAT POMALAA di POMALAA
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK VS NY. IMUK RATNA, DKK
PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAMNEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATENBANDUNG cg. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq.
59 — 21
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai; TERGUGAT III : 3. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri Ri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai, Cq. Dinas Satpol Pamong Praja Kota Dumai.
II Dumai,berkantor di Jalan Kilang Putri Tujuh, Dumai, Selanjutnya disebut : TERGUGAT 1; 2 PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. GUBERNUR RIAU, Cq.WALIKOTA DUMATI, berkantor di Jalan Perwira Dumai, Selanjutnya disebutTERGUGAT II ;3 PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. GUBERNUR RIAU, Cq.WALIKOTA DUMAI, Cq.
Yoyoh Tardiah
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri PUPR Cq Dirjen SDM Balai Besar wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
35 — 7
Penggugat:
Yoyoh Tardiah
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri PUPR Cq Dirjen SDM Balai Besar wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Farida; Sofyan; Yusmaniar; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang
Tergugat:
1.KERIA HEN
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
142 — 43
SURYAPASIFIK SEJAHTERA
Tergugat:
1.KERIA HEN
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang,
3.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang
4.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq.
97 — 31
PENGUSAHA MUDA
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang,
3.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang
4.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq.Kepala Inspektorat Kota Padang Panjang,
5.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang,
6.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Padang Panjang, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Cq.