adalah tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat seluas 17.600 m? sebagaimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 373/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, KabupatenHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2020Sumbawa, atas nama Penggugat:4. Menyatakan demi hukum tidak sah jual beli antara Tergugat 1dengan Tergugat 2 terhadap tanah objek sengketa seluas 1.434 m?sehingga batal demi hukum;5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang telah memohonpenerbitan Sertifikat Hak Milik 3441/Kel.

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Hak Milik (Sementara) No.235/Grogol Selatan berasal dari tanahsawah klas dan sesuai dengan foto udara yang ada pada Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan, seharusnya bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan tidak overlap/tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik(Sementara) No.235/Grogol selatan ;bahwa oleh karena dalam Surat Tergugat No.494/09.02/P&PT tanggal 23Februari 2005 telah menyatakan bahwa bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan diduga overlap/tumpang tindin

bahwa Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan dan Sertipikat Hak Milik No. 1919/GrogolSelatan overlap/tumpang tindih ;18.Bahwa oleh karena di dalam surat No. 494/09.2/P&PT perihalSurat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik No.1919/GrogolSelatan tanggal 2322005 Termohon Peninjauankembali I/dahuluPemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat telah secara sewenangwenang menyatakan Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan yang belum ada Surat Ukur atau GambarSituasi overlap/tumpang tindin

dalam putusan No.71/G.TUN/2005/PTUNJKTtanggal 27 Oktober 2005, halaman 66 dinyatakan bahwa sertipikatditerbitkan tanpa surat ukur dan tidak pula ditetapbkan kembali denganmelakukan pengukuran (menerbitkan surat ukur), sehingga gambargambar yang tertera dalam gambar situasi pada lampiran sertipikat aquo secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, maka pertimbangan JudexFacti Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdapat adanyatumpang tindin

Terdakwa tetap tidak menghiraukannya laluTerdakwa dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum;Bahwa saksi Andi Mansur telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan PidanaNomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak miliknomor:01027 Manembonembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembonembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalamBerita Acara Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa adatumpang tindin

Terlepas dari hal tersebut diatasdemi untuk mencapai kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yangtumang tindin maka seharusnya gugatan Perlawanan atas sita jaminantersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksaperkara pokoknya ;Bahwa seharusnya secara hukum apabila Pelawan menganggap dirinyasebagai pemilik serat kapas sejumlah 1.349.737,8 kg maka jalan yang palingtepat untuk ditempuh adalah menggabungkan diri kKedalam perkara perdatanomor : 383/Pdt.G/2003/PN.Jaksel yang

ini, serta menunggununggu itikad baik dariPARA TERGUGAT tapi seperti tidak ada ujungnya (buntu);Bahwa; selanjutnya, setelah sekian lama mengalami kebuntuan dari prosesmediasi, PENGGUGAT mencoba mencari keteranganketerangan ihwalpermasalahan ini, yang kemudian mendapatkan keterangan atau jawabanmelalui petugas ukur TURUT TERGUGAT, yang pertama kali melakukanproses pengembalian batas pada tahun 1997 sebelum terbitnya hak MilikNo 14997 menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak adatumpang tindin

ini, Serta menunggununggu itikad baik dariPARA TERGUGAT tapi seperti tidak ada ujungnya (buntu);Bahwa; selanjutnya, setelah sekian lama mengalami kebuntuan dari prosesmediasi, PENGGUGAT mencoba mencari keteranganketerangan ihwalpermasalahan ini, yang kemudian mendapatkan keterangan atau jawabanmelalui petugas ukur TURUT TERGUGAT, yang pertama kali melakukanproses pengembalian batas pada tahun 1997 sebelum terbitnya hak MilikNo 14997 menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak adatumpang tindin

Zakaria mengajukan permohonan hakatas tanah tersebut, tidak terjadi masalah; Bahwa setahu saksi Sampai dengan saat ini, tanah sengketa tersebut masihdikuasai oleh Penggugat sendiri namun saksi tidak tahu berapa jumlahsertifikat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mengetahui bila tanah milikPenggugat tersebut ada tumpang tindih dengan tanah milik oranglainkemudian Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten KubuRaya karena merasa keberatan

yang mengatakan bila sertifikattanah milik Penggugat ada tumpang tindih dengan beberapa sertifikat tanahmilik orang lain;Bahwa setahu Saksi bila sertifikat tanah milik Penggugat ada tumpang tindihdengan sertifikat tanah milik orang lain pada tahun 2016 dari ceritaPenggugat sendiri namun saksi tidak tahu dengan sertifikat tanah milik siapasaja yang dikatakan tumpang tindih dengan sertifikat tanah milik Penggugattersebut;Bahwa terhadap adanya permasalahan sertifikat milik Penggugat yang adatumpang tindin

Kabupaten Kubu Raya, yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 Februari 2007berdasarkan pemecahan Sertifikat Hak Milik 15012, GS 12047/1997, tanggal5 Desember 1997;Menimbang bahwa atas bantahan dalil oleh Tergugat XIII mengenaiadanya daluarsa dari pihak lain yang merasa keberatan dengan penerbitansuatu sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam perkara ini kurang tepat karenadalam hal ini justru Pihak BPN yang memberi kabar kepada Penggugat bila adatumpang tindin

JAYA GRAHA (objeksengketa);Bahwa penerbitan objek sengketa cacat hukum adminstratif mengenaikesalahan objek hak, tumpang tindin dengan tanah milik PENGGUGAT dankekeliruan data fisik dan data yuridis. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999berbunyi: cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106(1) adalah:(d). kesalahan objek hak; (g). terdapat tumpang tindih hak atas tanahdan (h).

Tanah objeksengketa tumpang tindin karena diletakkan di atas tanah PENGGUGAT yangletaknya di Jalan Kima No. 8, Desa Bontojai (sekarang Kelurahan Bira),Kecamatan Biringkanaya (sekarang Tamalanrea), Daswati II (Kotapraja) UjungPandang (sekarang Makassar).

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKSsecara hukum semua bentuk prosedural yang ditentukan dalam undangundangterkait dengan pembebasan/pelepasan hak dimaksud telah sah dan benaradanya;Bahwa dengan ini pula Tergugat II Intervensi membantah Penggugat dalamgugatannya yang menyebutkan adanya tumpang tindin atas tanah objeksengketa ataupun adanya kekeliruan meletakkan tanah objek sengketa di atastanah Penggugat.

PANCA SAKTI bukan merupakan kategori badan usaha baiksebagai ITMB, Distributor, Subdistributor, Pengecer atau PenjualLangsung dalam perdagangan minuman beralkohol, sehingga tidaklahtepat ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum rancu / saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, justru karena berdasarkanalasan UD.

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakimyang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntutumum tersebut rancu/saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penuntut umum didalam menyusun suratdakwaannya tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan kaburadalah tepat dan benar oleh karena itu perlawanan pelawan/penuntut umum haruslah ditolak

atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yangterdapat tumpang tindin dengan Sertipikat yang Hak MilikPenggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill, serta tanah milikPenggugat IV yang belum bersertipikat:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama EDY WARDOYO(Penggugat ), yang terletak di Desa Tanjunganom, KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 6 Januari 2000berdasarkan Surat Ukur Nomor: 39/BPN/1999 tanggal 20September 1999 seluas 3.690 m?

Hasilpengukuran ini menunjukan sebagian bidang tanah HakPakai Nomor 04 tumpang tindin dengan bidang tanahSHM No. 156;Bahwa pada tanggal 21 April 2014 melalui surat Nomor:390/600.13/IV/2014 Kepala Kantor PertanahanKabupaten Wonosobo telah memanggil Sdr. EdyWardoyo selaku pemegang SHM 156 untuk dimintaketerangannya pada tanggal 24 April 2014. Sdr. EdyHalaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.Wardoyo dahulu merupakan adik ipar sdri.

halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.tidak melapor terlebin dahulu kepada Perangkat Desabidang tanah mana yang akan dilakukan pengukuran;Bahwa Penggugat IV KASEP JOYO SUKARSO selakuKepala Desa Tanjunganom dan Penggugat Il/ SUGINYONOselaku Sekretaris Desa Tanjunganom pada saat prosespenerbitan SHM 152, 153, dan 156 melalui sertipikasi dalamrangka kegiatan PRONA Tahun 2000 seharusnyamengetahui persis tanah yang dimohon Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengahini tumpang tindin

Penggugat angka 1 dan angka 2pada Bagian Kualifikasi Perobuatan Tergugat yang intinyamenyatakan Para Para Penggugat telah menguasai sebagiantanah dalam Objek Sengketa sebelum Tergugat Il Intervensiadalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telahdiuraikan dalam Jawaban Tergugat Il Intervensi angka 6;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 pada BagianKualifikasi Perobuatan Tergugat yang intinya menyatakanpenerbitan Objek Gugatan merugikan Para Penggugat karenaterdapat bidang yang tumpang tindin

Tenggang Waktu Gugatan ;Bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Pakai ObjekSengketa aquo pada tanggal 25 September 2013 pada saatklarifikasi tumpang tindin Hak Pakai No 4 dan SHM No 156 olehPT Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina MargaWilayah Wonosobo dan Para Penggugat mendaftarkan gugatantanggal 17 Juli 2014 dengan demikian gugatan Para Penggugattidak memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalamPasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNT = i3.

Dinyatakan bahwa denganmemperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dankepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atauGubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yangWIUP nya tumpang tindin sesama komoditas;bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut maka Majelisberpendapat bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Gubernuruntuk melakukan penataan wilayah izin usaha pertambangan sebagailangkah penyelesaian masalah tumpang tindih in casu tindakanTergugat dalam

selurun WIUP tumpang tindih;bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurutMajelis Hakim secara hukum tindakan Tergugat dengan kewenanganyang dimiliki untuk mengambil tindakan dengan menerapkan sistempermohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhipersyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atauberdasarkan pada prinsip first come first serve, apabila seluruh WIUPtumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa a quomenunjukan jika telah terjadi tumpang tindin

XXX ) meninggal dunia, dengan tujuan untukmemberikan perlindungan hukum terhadap hakhak dan kepentingannyadidepan hukum dan diluar Pengadilan, kendatipun dinilai suatu yangtumpang tindin, karena disatu sisi Pemohon telah berperan sebagai walisecara otomatis bagi anakanak a quo ( vide Pasal 98 ayat (2) KompilasiHukum Islam), tetapi disisi lain ada halhal yang dipersyaratkan untukmenetapkan Pemohon sebagai wali bagi anakanaknya, namun demikianbahwa apa yang menjadi permohonan Pemohon tidak bertentangan

dari Tabrani Mahmud atas dasar AktaPengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Maret 2002;Bahwa oleh karena objek sengketa telah tumpang tindin dan objeksengketa merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat,guna menjadikan jelas dan terang perkara a quo, maka sumber asal dariperolehan tanah (penjual) harus ditarik sebagai pihak.

bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999, maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin

Tidak ada keharusan bagiPenggugat untuk menyerahkan pengurusan perkara kepadaorang lain, oleh karena pengurusan perkara~ ini murnimerupakan kehendak Penggugat maka petitum ini haruslahditolak ;Bahwa , biaya kehilanagan waktu untuk mengurusi perkaradi Pengadilan sebesar Rp.50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) tidak jelas dasar hukumnya dan dasar perhitungannya, lagipula tumpang tindin dengan pengurusan biaya perkara yangtidak jelas maksudnya sehingga petitum ini harus ditolak .Bahwa, tidak ada hubungannya

Putusan Nomor 2457/B/PK/Pjk/2020(AAUPB); (c) bahwa judex factie telah keliru dalam hukum acara yangditetapbkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin kKewenangan sekaligus berdampakduplikasi kKewenangan dalam memeriksa dan mengadili objectum in litis;karena wewenang judex factie mengadili atas Keputusan Keberatanyang diterbitkan Termohon Peninjauan

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Mei 2013 adaterpasang papan plang yang bertuliskan SHM 1916 milik Surya Gunawanjelas dan terang tumpang tindin dengan tanah yang diakui milikPembanding.

dipahami sebagai suatubentuk kepastian jaminan agar sepasang suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara sah yaitu. menurut agama dankepercayaannya namun telah melampaui jangka waktu yang ditentukan atautidak dapat membuktikan Perkawinannya dengan Akta Perkawinan padahalPencatatan Perkawinan pada Catatan Sipil itu pernah dilakukan gunamelakukan Pencatatan Perkawinan mereka secara Negara agar tercapaiketertiban, menjamin hakhak mereka secara keperdataan bahkanmenghindari terjadinya tumpang tindin

PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret2014 jo.Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014(selanjutnya disebut Rezim Putusan Kasasi 225)atas dasar penilaianbahwa IUP milik PARA PENGGUGAT tumpang tindin secarakeselurunhandengan PT. Aneka Tambang, Tbk;. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA sesungguhnya inginmematikan hakhak hukum IUP PARA PENGGUGAT.

Apabila dibaca secara parsial, seolah Dirjen mempunyaikewenangan untuk mengevaluasi WIUP tidak tumpang tindin guna terbitnyaSertifikat CnC.Ketentuan ini harus dibaca secara sistematisdengan ketentuanalasan pencabutan IUP (Pasal 119 UU Minerba)dan sengketa IUP melaluipengadilan dan arbitrase dalam negeri (Pasal 154 UU Minerba) sebagai satusistem peraturan perundangundangan.

Halhal yang menyangkutaspek kewilayahan termasuk isu mengenai tumpang tindin merupakan domainevaluasi penerbitan Pengumuman Penetapan IUP Clear and Clean. Olehkarena itulah pada pengumuman tersebut biasanya juga terdapat IUPIUPyang dicabut apabila terdapat tumpang tindih terkait wilayah penambangan;Namun demikian, dasar atau alasanalasan dalam Gugatan ParaPenggugat pada pokonya hanya menyangkut aspek kewilayahan, yaitumengenai isu adanya tumpang tindih izin.

Artinya, Sudahtidak ada lagi tumpang tindin antara WIUP Para Penggugat dan WIUPTergugat II Intervensi karena apabila terdapat tumpang tindih, maka Tergugattidak akan menerbitkan nama Tergugat Il Intervensi dalam PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.43/2015);Dalam hal ini, apabila Para Penggugat tidak menerima PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27, maka yang digugat seharusnya adalahPengumuman Penetapan Clear and Clean Ke27 karena dalam Pengumumantersebut menyatakan bahwa kritera kewilayahan Tergugat II Intervensi telahdipenuhi, termasuk tidak adanya tumpang tindin dengan WIUP lainnya;Hal ini juga didasarkan juga dengan terbitnya Putusan MA 225, yang padapokoknya menyatakan Keputusan 158 di Wilayah

Hajjah Sukini sehinggaterjadi tumpang tindin hak (Over lapping) diatas tanah milik ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara PenelitianLapangan tanggal 30082001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat Kepalakantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 1.711.72/1122/31/PT/2000tanggal 19 Juli 2000 Perihal: Pembatan Sertifikat 206/Bintaro atas namaMariana Basaria Goeltom Harahap, Cs jo Surat Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 FebruariHalaman 4 dari 43 halaman

Bahwa terjadinya tumpang tindin hak (Over Lapping) diatas tanah milikPara Penggugat disebabkan kesalahan dan kelalaian Tergugat sendirisehingga menurut hukum, Tergugat harus mempertanggungjawabkankelalaiannya tersebut bukan sebaliknya malah menerbitkan ObjekSengketa yang sangat merugikan Para Penggugat karena jelaskepemilikan Para Penggugat atas hak milik No. 206/Bintaro sah menuruthukum;17.

Putusan Nomor 232 K/TUN/2013VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro seluas 5.460M2 dari luas 6.820 M2 atas nama Ny. Mariana Basaria GoeltomHarahap dkk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1243/Bintaroseluas 3.140 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284/Bintaroluas 2100 M2 atas nama PT. Tunas Ridean, Tbk (Terbanding Il)terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan.

Nomor SK:258/HM/BPN. 31/BTL/2011 tanggal 29 November 2011 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. 206/Bintaro atas nama NyonyaMariana Basaria Goeltom Harahap, Soerjanti Hasna Goeltom, EduardPartogi Hasudungan dan Irene Sondang Tiurmasari, atas tanah yangterletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan (Vide Bukti T1);Yang didasarkan pada:Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 06/Spb/DV/VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro

Terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah; ataug. Terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Hukumadministratif.4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/PenerbitanSertipikat harus sesuai dan selaras dengan peraturan perUndangUndangan terkait; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 23 dari 59 Halaman5.

Walaupun demikian Termohon tetap memproses Permohonan tersebutdengan melakukan Pengukuran Bidang Tanah Pemohon, akan tetapi olehkarena hasil pengukuran bidang tanah Pemohon diketahui Termohontumpang tindin dengan Bidang Tanah Genesis dimana hal tersebut sejalandengan Keterangan saksi Pemohon dibawah sumpah atas nama Olie Bididan Agus, S.E yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas tanahPemohon seluruhnya tumpang tindih dengan Tanah Genesis, oleh karenanyaTermohon menangguhkan sementara penerbitan

Selain itu, apabila Termohon tetap menerbitkan Sertipikat Hak atasTanah yang dimohonkan Pemohon, sementara Termohon telah mengetahuidengan jelas adanya ketidaklengkapan data yuridis serta adanya masalahtumpang tindin diatas bidang tanah yang dimohonkan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut akan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan serta prinsip kehati Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 58 dari 59 Halamanhatian, hal tersebut juga sejalan