Prg.terdiri dari anting, kalung dan cincin yang nilainya sekitarRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Bahwa saksi mengetahui semua yang disepakati dalampelamaran tersebut diberikan kepada Tergugat pada saat aqadnikah; Bahwa saksi tahu dalam pelamaran tersebut tidak pernahdibicarakan mengenai tekhnis pengembalian atas pemberiantersebut; Bahwa saksi tahu maksud diberikannya uang panai danemas satu stel kepada Tergugat sebagai biaya dalam acara pestapernikahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi sudah

Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.Menimbang, bahwa demikian halnya dengan serah terima uangnaik, meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh keduamempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnyaadalah perbuatan kedua mempelai.

Pihak keluarga hanya bertindaksebagai wakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidakmemungkinkan untuk dilibatkan menangani secara langsung.Menimbang, bahwa konteks perkara ini semakin memperjelaspertimbangan tersebut di atas, yaitu ketika Penggugat mendalilkan adauang naik dan pemberian berupa emas satu stel, yang berarti bahwa uangnaik itu Sesungguhnya diserahkan dan diperuntukkan kepada mempelaiperempuan, bukan kepada pihak keluarganya.

Bahwa dalam pelamaran tersebut tidak dibicarakan mengenaisyaratsyarat tertentu dan tekhnis pengembalian atas uang panai danpemberian emas satu stel tersebut. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah melaksanakan acara pestapernikahan Penggugat dan Tergugat secara meriah.

Demikian pula tidakterdapat fakta adanya perjanjian mengenai tekhnis pengembalian uangpanai.Menimbang, bahwa berdasarkan adat dalam perkawinan dimasyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, uang belanja perkawinanmerupakan pemberian dari pihak lakilaki kepada pihak perempuan,sehingga pemberian tersebut tidak dapat dikembalikan, dalam bentuk danCara apapun, sesuai kata hikmah yang berbunyi,Lisu Sompa TellisuPabbere yang artinya mahar dapat dikembalikan tetapi pemberian tidakdapat dikembalikan.Menimbang

Manager Tekhnis Pengujian Produk terapetik,narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs. Adrizal, Apt.

Manager Tekhnis PengujianProduk terapetik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produkkomplimen Drs.

Manager Tekhnis Pengujian Produkterapetik, narkotik, Kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Drs.Adrizal, Apt., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,11 (nol komasebelas) gram narkotika jenis shabushabu milik terdakwa Azizu Rafi Siregar,dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol (satu) Sesual dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangandari PT.

Bin YAKUB (dilakukanpenuntutan secara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Revisi PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK ) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan,Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133tanggal 03 Juli 2007 bersamasama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc.

Hal ini dikarenakan dalam kontrak tidak disebutkangambar peralatan dan spesifikasi tekhnis yang lengkap dan jelas.Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan pabrik es tersebut terdapatpenyelesaian pekerjan yang tidak sesuai dengan item pekerjaan yang telah disepakatinamun dalam kenyataannya dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan/MonthlyCertificate yang ditandatangani oleh saksi AMAN JAYA selaku PPTK, dan ARIEFANDRIYANTO selaku penyedia barang, pekerjaan dibuat seolaholah telahdilaksanakan 100

Bin YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah) PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan PeternakanKabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007bersamasama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc.

Hendri Kesuma, ST yang menjelaskanspesifikasi proyek tersebut.Bahwa, evaluasi penilaian terhadap penawaran yangdiajukan di tinjau dari segi administrasi, tekhnis dan hargapenawaran.24Bahwa, Peserta pendaftarannya adalah sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yangdilaksanakan pada tanggal 4 Juli s/d 13 Juli 2007 dan diantara peserta lelang tersebutdilakukan evaluasi penawaran yang sudah dianggap telah memenuhi persyaratan baikadministrasi maupun tehnis dan harganya yaitu sebanyak 3 (tiga) Perusahaan

Bahwa, Pengawasan Tekhnis dalam kegiatan pembangunanpabrik es dijabat Dodi Sastra Dinata yang merupakan pegawai92Honor dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomukoberdasarkan SK dari KPA.Bahwa, PT. Teisa Mandiri membeli mesin pabrik es dari CV.Arion Teknik Bandung yang beralamat di Jl. Duren Tiga RayaNo. 19/1 Jakarta dengan pimpinan Aceng Guna Wijaya yangtelah mendapat dukungan dari PT. Tehnik Unggul yangberalamat di Jl.

Sebagai PNSpada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau yang ditunjukselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatanPendistribusian bibit ternak pada masyarakat tahun anggaran 2008 padaDinas Peternakan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Peternakan Propinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor :050.UM/DisnakSK/Revisi/4979/011.08, pada tanggal yang tidak dapatditentukan secara pasti akan tetapi dalam bulan November 2008 sampaidengan Desember 2008 atau setidaktidaknya

10.08 tanggal 24Oktober 2008 sebesar Rp. 248.710.110, (dua ratus empat puluhdelapan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah) yaitusebesar 30% dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut SaksiGUSTAFIF JUHRIANTO, SE. terima pada tanggal 04 Nopember 2008sebesar Rp. 244.979.458, (dua ratus empat puluh empat jutasembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluhdelapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis

Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba KabupatenRokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala DinasPeternakan Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak KerbauPejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008;Bahwa ketika Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksanakegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut mengajukanBerita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepadaTerdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Sebagai PNSpada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau yang ditunjukselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pendistribusian bibitternak pada masyarakat tahun anggaran 2008 pada Dinas PeternakanPropinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanPropinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor : 050.UM/DisnakSK/Revisi/4979/011.08, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secarapasti akan tetapi dalam bulan November 2008 atau setidaktidaknyapada waktu dalam tahun 2008,

10.08 tanggal24 Oktober 2008 sebesar Rp. 248.710.110, (dua ratus empat puluhdelapan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah)yaitusebesar 30 % dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut SaksiGUSTAFIF JUHRIANTO, SE. terima pada tanggal 04 Nopember 2008sebesar Rp. 244.979.458, (dua ratus empat puluh empat jutasembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluhdelapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis

.: PDS15/Bklu/12/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Terdakwadiajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;DAKWAANPERTAMA :PRIMAIRw Bahwa terdakwa IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Peningkatan Jalan HotmixPasca Bencana 2009 ruas Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan MerapiRaya Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/TAHUN 2009 tanggal14 Januari 2009, pada hari

EFREDIDAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran (PA) DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu menunjuk terdakwa sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut melalui suratkeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor :600/02/DPUK/ TAHUN 2009 tanggal 14 Januari 2009;Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT.

Magna Plethora.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDIAIR :wa Bahwa terdakwa IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Peningkatan Jalan

EFREDIDAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran (PA) DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu menunjuk terdakwa sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut melalui suratkeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600/02/ DPUK/ TAHUN 2009 tanggal 14 Januari 2009;Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT.

Dalam kaitannyadengan pengeluaran atas beban APBD Kota Bengkulu guna pembayaranpekerjaan peningkatan jalan tersebut terdakwa atas kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) membuat :a.

Kemudian dari PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonantagihan 6nsure6n fisik 100 % uang 95 % yang ditujukan kepada Kepala DinasPekerjaan Umum, untuk selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan suratpermohonan tagihan Progres fisik kepada Sekretaris Daerah Kota Depok bagianpembangunan dengan surat Nomor : 961/ 1874DPU tanggal 23 Desember 2008,adapun tagihannya adalah sebesar 95 % dari nilai kontrak dan yang 5 % adalahbiaya masa pemeliharaan yang dicairkan

Setelah pekerjaan selesai dan dilakukan penilaian sertadilakukan pengecekan oleh panitia pemeriksa pekerjaan dengan dilampirkan hasilpengecekan dan foto hasil kerja dari PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kerja)mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonan tagihan progref fissik 100 %, uang95% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnyaditerbitkan surat permohonan tagihan progress Fisik kepada Sekretariat DaerahKota Depok bagian pembangunan Nomor: 961/1874DPU tanggal 23 Desember2008

Ada nota dinas dari pejabat pelaksana tekhnis kegiatan kepda Kepala Dinas;2. Surat permohonan tagihan pembayaran fisik dari Kepala Dinas kepadaSekretaris Daerah Kota Depok;3.

Nota dinas dari kepala bagian pembangunan Kota Depok kepada kepalabagian keuangan Pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP) dari pejabatoelaksana tekhnis kegiatan kepada bendahara pengeluaran yang ada di Dinas.Penandatanganan kwitansi pembayaran dari semua pihak (Kepala Dinasselaku pengguna anggaran, kepala Bidang selaku kuasa pengguna anggaran,pejabat pelaksana tekhnis kegiatan, Bendahara pengeluaran (Direktur/kontraktor yang bersangkutan); Bahwa saksi belum pernah membuat SPM (surat perintah

CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT dengan Progres fisik dilapangan telah mencapai 100 % dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan, yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi sdr. Ir. DONNY RIVAI sebagai Team Leader dan Sdr. DWI PRASETYO sebagai Inspector;

DONNY RIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

RONY GHUFRONI, BAE;

HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);

RONI GHUFRONI, BAE;

RONY GHUFRONI, BAE;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sadr.ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT,SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDOCONSULTAN Dirut. Ir.

HARI FAJAR WAHYUDI (tanpa ada hasilpemeriksaan check list atau blangko nampak kosong);1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sadr.ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST, MMT,SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.

RONI GHUFRONI, BAE;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sadr.ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST,MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKAPERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

RONI GHUFRONI, BAE;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sadr.ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN, ST,halaman 64 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKAPERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

RONY GHUFRONI, BAE;1 (satu) lembar Asli MHasil PemeriksaanAdministrasi, yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADIRISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN,ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang JasaPT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTAN Dirut. Ir.

Memerintahkan agar barang bukti berupa : a. 1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun anggaran 2009 ; -----------------------------------b. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten dan Keputusan Gubernur No. 147.25.05/Kep.452-HUK/2009 tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun anggaran 2009 ; ----------------------------

Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Nomor : 902/1710-BPPMD/2009 tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten tahun 2009 (legalisir) ; -------------------------------------------------------------------------------d. 1 (satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun tahap ke-4 dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009 (fotocopy legalisir) ; -------------------

Menyatakan Barang Bukti berupa : a. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangankepada Desa seProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 ;oO. 1 (Satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangankepada Desa seProvinsi Banten dan Keputusan Gubernur No.147.25.05 / Kep.452HUK/2009 tentang pemberian BantuanKeuangan kepada Desa se Provinsi Banten Tahun anggaranc.

Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan kepada Desa seProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;d. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;e. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa

Memerintahkan barang bukti berupafotokopi dari SuratSurat : 1 (Satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada DesaSeProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 ; 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan Gubernur No. 147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 :Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan MasyarakatDesa

Memerintahkan agar barang bukti berupa :a. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan KeuanganoOKepada Desa SeProvinsi Banten Tahun anggaran 2009 ;. 1 (Satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten No. 20 tahun2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan KeuanganKepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan Gubernur No.147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentang pemberian BantuanKeuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten Tahun anggaranKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD

/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;. 1 (atu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD Provinsi Banten (fotocopylegalisir) ; 1 (Satu) lembar

PATTALASANG) yang akan melaksanakan proyek yang merupakanaspirasi dari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tersebut, selanjutnyaTerdakwa mengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah ituH. PATTALASANG membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa,CV. Bimantara, dan CV.

PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepada KelompokMasyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratusSIS BIN fn nna nnn nnn ERBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayuhitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelahdilakukan proses pelelangan

PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitamkepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan100% (seratusDEI SGI) ~~~~ ~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nner enim renin ISBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayuhitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjukPanitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Tapan PermataKontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH ( Penggugat,karena Saksi sebagai Ketua Tim Tekhnis Wilayah Bina MargaDinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk memeriksa hasilPekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ProvinsiBengkulu untuk mengevaluasi pekerjaan 100 %; Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 440.000.0000,(em pat ratus em pat puluh juta rupiah ) ;Halamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl Bahwahasil dari Tim Tekhnis setelah

melihat Lokasi proyektersebut, ternyata Pembangunan Drainase dan Pelapis TebingbelumHalamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglselesai dikerjakan, material masin menumpuk, dan belumterpasang sehingga Tim tidak dapat melakukan pemeriksaanPekerjaan karena belum selesai 100 % ;Bahwa Tim Tekhnis ke Lokasi Pembangunan Drainase danPelapis Tebing tersebut pada tanggal 24 Desember 2018 dan Timtidak menemui pengawas Lapangan ;Bahwa Seharusnya proyek tersebut selesai pada tanggal

31Desember 2018 ;Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2018 setelah dari Lapangandan melihat Volume pekerjaan belum selesai, maka saksimengingatkan kepada PPTK ( Dedi Imansyah ) agar mengerjakanfisik pekerjaan tepat waktu ;Bahwa dasar Tim Tekhnis untuk turun lapangan adalah Ada NotaDinas dari KPA;Bahwa pada saat Tim turun kelapangan, nilai fisik Drainase danPelapis Tebing baru mencapai 60% ;.

Tapan PermataKontruksi karena Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Provinsi Bengkulu ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Meneliti KelengkapanAdministrasi yang akan dibayar untuk kelengkapan mengajukanpembayaran ;Bahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohonanuntuk = pembayaran adalah berupa Dokumen, Kontrak, jaminanpemeliharaan, Serita Acara Hasil Pekerjaan, Tim Tekhnis, SeritaAcara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Penggugat sebagaimana surat bukti P.11 dan P .12tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku KuasaPengguna Anggaran, karena berdasarkan surat bukti tertanda T. 11berupa Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksaan Pekerjaantertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa volumeHalaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglpekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60, 15 %,yang bersesuaian dengan surat bukti tertanda T.13 berupa Nata Dinasdari Tim Tekhnis

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingatsistem evaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan,SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaianpersyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga. TerhadapPenyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiaptahapan dinyatakan gugur. Bahwa setelah CV.

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingat sistemevaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam DokumenPemilinan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai daripenilaian persyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga.Terhadap Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaianpada setiap tahapan dinyatakan gugur.Bahwa setelah CV.

SUMBER AGUNG.Bahwa Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enimsebelumnya menetapkan syarat administrasidan syarat tekhnis dengan penetapan yang dikeluarkan yakni Nomor: 02/ULPPokja PB 11/10/2013 tanggal 29 April 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:Syarat Administrasi:a. Surat Penawaranb. Jaminan Penawaranc.

2003, agarditambahkan nama CHANDRA supaya menjadi LILIANE CHANDRA ; danc. nama Anak ERIKO (lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret 2005), sebagaitertulis dalam Akte Kelahiran Nomor. 239/UM/A/MKS/KCS/2005, agarditambahakan nama CHANDRA supaya menjadi ERIKO CHANDRA;Menimbang, bahwa sebelum meninjau isi (pokok) permohonan Pemohonuntuk formilnya Pengadilan memandang terhadap jenis dan sifat permohonanPemohon adalah jelas dan sesuai sebagaimana diatur menurut ketentuan Bukull Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku Il Edisi 2007tentang Pedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segalaketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan denganperkara inl ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penambahan nama anakanak Pemohon dalam Akte Kelahiranatas nama :a.

HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biayaoverhead yang dianggap wajar ;Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaanberupa Spesifikasi tekhnis karena menurut YULKASMIRmengenai spesifikasi tekhnis sudah tercantum dan termuat dalamlampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24Okttober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap SiarPeriode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan hargasatuan;Hal. 24 dari 166 hal

ViandraProduction) selain perusahaannya yang perizinannya sudahtidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAKyakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run)termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film JenggoBetawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehinggauntuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program firstrun (pertama kali tayang);Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dandan harga Program

HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biayaoverhead yang dianggap wajar ;Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaanberupa Spesifikasi tekhnis karena menurut YULKASMIRmengenai spesifikasi tekhnis sudah tercantum dan termuat dalamlampiran surat Terdakwa Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24Okttober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap SiarPeriode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan hargasatuan;Perbuatan YULKASMIR

ViandraProduction) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidakberlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimanaspesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI,sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernahditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan diTVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan danharga Program

No. 1315 K/Pid.Sus/2016Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan programdan pola acara LPP TVRI.b.

Untuk terpenuhinya unsur ini harus dikaitkandengan faktafakta yang terungkap di persidangan di bawah ini :> Bahwa benar para Terdakwa tidak punya keahlian di bidang komputer,spesifikasi tekhnis komputer/laptop para Terdakwa tidak tahu ;> Bahwa benar cara memeriksa barang yang dilihat waktu itu komputerdalam keadaan disegel, satu unit dibuka dan dihidupkan yaitu satu unitlaptop dan satu unit komputer ;> Bahwa benar ada melakukan klarifikasi kepada pihak terkait diantaranyaKPA, Tim Pemeriksa Barang

No. 1290 K/Pid.Sus/201 1> Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk merugikan keuangannegara dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pemeriksa Barangpengadaan komputer dan laptop ;> Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan para Terdakwa adalahkasat mata, berdasarkan jumlah, keadaan barang disegel semua,keadaan baru, jumlah cukup, sampel diperiksa dalam kondisi baik danhidup, secara tekhnis bagaimana cara pemeriksaan para Terdakwatidak tahu dan tidak mempunyai keahlian ;> Bahwa para Terdakwa tidak

tahu untuk pemeriksaan komputer danlaptop harus menggunakan tenaga tekhnis, baru pada saat persidanganini Terdakwa baru tahu ;> Bahwa para Terdakwa melakukan tugas sebagai Tim Pemeriksa Barangadalah sesuai dengan perintah dan surat keputusan atasan ;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paraPemohon Kasasi tidak mempunyai niat atau tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, danpara Pemohon Kasasi juga terbukti tidak lalai

Di muka persidangan terungkap fakta hukum bahwa :>Bahwa benar Terdakwa tidak punya keahlian di bidang komputer,spesifikasi tekhnis komputer/aptop para Terdakwa tidak tahu ;Bahwa benar cara memeriksa barang yang dilihat waktu itu komputerdalam keadaan disegel, satu unit dibuka dan dihidupkan yaitu satu unitlaptop dan satu unit komputer ;Bahwa benar ada melakukan klarifikasi kepada pihak terkait diantaranyaKPA, Tim Pemeriksa Barang disimpulkan mereka (para Terdakwa) tidakpunya kemampuan/keahlian dalam

No. 1290 K/Pid.Sus/201 1keadaan baru, jumlah cukup, sampel diperiksa dalam kondisi baik danhidup, secara tekhnis bagaimana cara pemeriksaan para Terdakwatidak tahu dan tidak mempunyai keahlian ;> Bahwa para Terdakwa tidak tahu untuk pemeriksaan komputer danlaptop harus menggunakan tenaga tekhnis, baru pada saat persidanganini Terdakwa baru tahu ;> Bahwa para Terdakwa melakukan tugas sebagai Tim Pemeriksa Barangadalah sesuai dengan perintah dan surat keputusan atasan ;Berdasarkan fakta hukum di atas

menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggota satuanResnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adatransaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitaran Teluk Dalam dan mendengarinformasi tersebut anggota satuan Resnakorba Nias Selatan melaporkan hal tersebutkepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggota satuanResnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adatransaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitar Teluk Dalam dan mendengarHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN Gstinformasi tersebut anggota satuan Resnakorba Nias Selatan melaporkan hal tersebutkepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

PengadilanNegeri Gunungsitoli, penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 09 Februari2017 anggota satuan Resnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakatbahwa akan ada transaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitar Teluk Dalamdan mendengar informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Nias Selatanmelaporkan hal tersebut kepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

apabilasalah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganmenerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggotasatuan Resnarkoba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akanada transaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitaran Teluk Dalam danmendengar informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Nias Selatan melaporkanhal tersebut kepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

No. 6 PK/Pid/200717.18.19.20.21.22.23.24.25.26.21.28.29;Tagihan Prestasi periode ke 2 tanggal 8 Desember 2003 PPDP ;Justifikasi tekhnis proyek pembangunan Dermaga Ponton pekerjaanPembangunan Dermaga Ponton laporan robohnya Dermaga PontonKabupaten Sarolangun karena bencana alam No.14/V/APU/2004tanggal 11 Mei 2004, yang dibuat oleh pelaksana PT.

BUSTAMI Nomor : 47/TGRP/2003tanggal 20 Oktober 2003 perihal teguran yang ditujukan kepadaDir.CV.Batam Utama ;2 (dua) buah map plastic warna merah yang berisikan surat masukdan surat keluar proyek dermaga ponton ;1 (satu) berkas fotocopy kontrak study kelayakan Nomor : 89/KONTPPDP/DINHUB /2003 tanggal 30 September 2003 ;1 (satu) berkas fotocopy dokumen usulan tekhnis pekerjaanperencanaan CV.Yoga Tiga ;1 (satu) berkas usulan tekhnis pekerjaan perencanaan CV.ElsanaCipta Prima ;1 (satu) berkas Surat

Endah Bangun Nagara(tidak berwarna, tidak ada cap, tidak ada stempel dan tanda tangan) ;Tagihan Prestasi periode ke 1 tanggal 3 Nopember 2003 PPDP ;Tagihan Prestasi periode ke 2 tanggal 8 Desember 2003 PPDP ;Justifikasi tekhnis proyek pembangunan Dermaga Ponton pekerjaanPembangunan Dermaga Ponton laporan robohnya Dermaga PontonKabupaten Sarolangun karena bencana alam No.14/V/APU/2004tanggal 11 Mei 2004, yang dibuat oleh pelaksana PT.

BUSTAMI Nomor : 47/TGRP/2003tanggal 20 Oktober 2003 perihal teguran yang ditujukan kepadaDir.CV.Batam Utama ;2 (dua) buah map plastic warna merah yang berisikan surat masukdan surat keluar proyek dermaga ponion ;1 (satu) berkas fotocopy kontrak study kelayakan Nomor : 89/KONTPPDP/DINHUB /2003 tanggal 30 September 2003 ;1 (satu) berkas fotocopy dokumen usulan tekhnis pekerjaanperencanaan CV.Yoga Tiga ;1 (satu) berkas usulan tekhnis pekerjaan perencanaan CV.ElsanaCipta Prima ;Hal. 95 dari 109 hal.

pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis

kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis kefarmasian ; Bahwa untuk bahan sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secarabebas apalagi dijual dirumahrumah penduduk, obat/bahan sediaanfarmasi hanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan

mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasianadalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiriatas apoteker dan apoteker tekhnis

penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis

kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada padahari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di DesaBuas Buas Hilir Kec.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

Proyek PT Miskat Alam Konsultan denganFAKHRUL, ST untuk melaksanakan tugas pendampingan di USB SMPN 6Lambaleda tahun 2012 dan bertanggung jawab melakukan pendampinganbaik secara adminisitrasi maupun tekhnis sampai dengan pekerjaanpembangunan USB SMPN 6 Lamabaleda tersebut selesai;Bahwa sebagai realisasi pemberian bantuan untuk pelaksanaan pekerjaanpembangunan USB SMPN 6 Lambaleda Kepala Dinas PPO KabupatenManggarai timur berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PPO KabupatenManggari Timur Nomor 420

Nomor 15/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG. hal4Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian pihakKomite Pembangunan USB SMPN 6 Lambaleda menyampaikan proposaltekhnis dan biaya sebesar Rp2.045.247.000,00 (dua milyar empat puluh limajuta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Direktorat PembinaanSMP Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan terhadap proposaltekhnis dan biaya tersebut pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaanmelakukan klarifikasi terhadap rencana pelaksanaan secara tekhnis

danpengecekan terhadap usulan biaya dan dari hasil klarifikasi terhadapproposal tekhnis dan biaya tersebut pihak Direktorat Jenderal PendidikanDasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menyetujui bantuanuntuk pembangunan USB SMPN 6 Lambaleda tahun 2012 sebesarRp1.994.319.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat jutatiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan hal tersebut dituangkan dalamBerita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 6Lambaleda nomor 151.g6

dikabulkankarena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hakperwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang