Ditemukan 2445 data
100 — 37
Waktu antaranya tidak boleh lama.Menimbang, bahwa perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling)hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat.Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara Aquo pada tahun 2014sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPMMP3KI Kecamatan PinoRaya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggran 2014 telah mengelola danasumber APBN 2014 Sebesar Rp 3. 428.334.000,.(Tiga milyar empat ratus duapuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
99 — 18
Wonosegoro yang saksi siapkansebanyak 2 (dua);Bahwa mekanisme pencairan anggaran adalah sebagai berikut :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yangdiketahui PPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas),melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menelitikelengkapannya.Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) menyiapkan SPMLS untukditandatangani Pengguna Anggaran dan dikirimkan keKepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.231Berdasar SPMLS tersebut
153 — 170
Timur Kabupaten KepualuanSula Tahun 2016.Dan dapat saksi tambahkan saksi mengetahui bahwa (APBDesa) Desa KouTahun Anggaran 2016 sudah ditetapkan ketika saksi melihnat Bendahara DesaKou saudari Rusni Teapon mulai membelanjakan anggaran Dana Desa tahap Tahun 2016, kemudian saksi bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) saudara Muhamad Duwila pergi menemui Kepala Desa Kou saudara BasirDuwila dikantor Desa Kou untuk meminta (APBDesa) Desa Kou KecamatanMangoli Timur Kabupaten Kepualuan Sula Tahun Anggran
241 — 81
2009sampai sekarang pada komisi C yang membidangi Keuangan dan Infrastrukturdan mempunyai tugas dan wewenang :a) Fungsi legislasi antara lain : bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membentuk peraturan daerah dan menetapkan Perdaturandaerah (Perda);b) Fungsi Anggaran antara lain: Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membahas anggaran dan menetapkan APBD;c) Fungsi Pengawasan antara lain : Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap anggran
121 — 47
. = =13Desember 2010;113 1 set Fotcopy legalisir KeputusanPengguna Anggran KementerianPendidikan Nasional No. 140/P/2010 Tel.23 November 2010;114 1 set asli Penetapan PemenangSeleksi Umum No. 380/RHS/MPN/2010Tgl. 3 November 2010;115 Berita Acara Pembayaran No.14163/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember2010;116 1 Lembar asli RECEIPT No.REC7084/SBU/TSS/XII/10 Tgl. 8Desember 2010;117 1 Lembar asli INVOICE No.INV7084/SBUTSS/XII/10 Tgl. 08Desember 2010;118 1 set Fotocopy legalisir (Aslisudah ditarik oleh Bank
104 — 31
ada rapat yangdihadiri oleh seluruh eselon 2 semua direktur dari Dirjenpendidikan Islam dan ditambah 3 kepala biro yaitukabiro perencanaa, kabiro ortala, dan kabiro keuanganbahwa anggaran itu disepakati dalam bentuk bantuanbarang dan pengadaan dilakukan di pusat kenapademikian karena tahun sebelumnya bantuan diberikanuntuk pembelian alatalat dan disekolah itu menjadimasalah karena tidak melakukan pelelangan leh BPKPkami dipermasalahkan oleh karena itu ataskesepakatan rapat waktu itu menyepakati anggran
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.DIPIRIA, SH.
4.AGUS KURNIAWAN, SH.
5.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
6.SIWI UTOMO,SH
7.ANDRIAN AL MASUDI, SH
8.SUDIYO, SH.
Terdakwa:
NANA SULAKSANA, BE, SE, MM.
83 — 41
- 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggran Nomor: 600/14-DPU/2013 tentang penunjukan pengendali kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon APBD Kota Cilegon TA 2013 tanggal 09 Januari 2013;
- 1 (satu) bundle copy Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang
248 — 20
SUKRI dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :e Bahwa ada Kegiatan Pengajian yang sudah dilakukan tahun 2009 olehwalikota Bekasi, akan tetapi anggaran kegiatan pengajian tersebut mulaidi anggarkan pada APBD 2010;e Bahwa kegiatan pengajian tersebut bukan Kesos yang melakukan akantetapi yang melakukan Walikotae Bahwa sepngetahuan saksi jumlahnya anggran yang ada pada APBDuntu kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 50 juta yang bentuknya Hibahdari Pemda ke MDI dan sudah terima
123 — 78
DARMAWANSYAH,SE Alias PAK DAR Bin (Alm)ABDUL MANAF Bahwa saksi adalah PNS MAN 2 kota Bengkulu dari tahun 2005 sampaidengan sekarang; Bahwa saksi sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pengadanlahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu Bahwa yang menunjuk saya sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen)pengadan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 Dr.Misrip,M.pd.selaku Kuasa penguna anggran (KPA).
80 — 7
OKU Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2013 tanggal April 2013.130. 1 (satu) bundel SK Bupati OKU Timur Nomor 7 Tahun 2013 beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggran 2013.131. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 14/SPD/0434 Tahun 2013 tanggal 02 Januari
OKU Timur sebesar Rp.5.029.810.000.133. 1 (satu) lembar Anggaran Kas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggran 2013 Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan kegiatan penyediaan sarana pertanian / perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Kab.
171 — 67
. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.sebagai kKuasa pengguna anggaran kalau ada/terdapat pimpinan satkeryang sederajat dengan pejabat eselon satu tersebut;Bahwa semenjak adanya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendahraannegara tidak lagi disebutkan pejabat eselon satu secara ex Offitiomerupakan pejabat kuasa pengguna anggaran;Bahwa selain diatur dalam ketentuan perundangan, kewenangan pejabatsebagai Kuasa Pengguna Anggran tersebut harus ada juga ketetapan /keputusan yang menunjukan ia sebagai kuasa pengguna
Kuasa penggunaAnggaran, jika di berikan ke kuasa pengguna anggaran akan terjadi conflicof interest;Bahwa kedudukan pejabat eselon satu yang diberi delegasi kewenanganmenjawab sanggah banding tersebut disebut sebagai pejabat yang mewakilipimpinan lembaga/kementerian bukan sebagai kuasa pengguna anggaran;Bahwa dalam Pasal 14 ayat 3 Peraturan menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tanggung jJawab ada pada yang melaksanakan perintah;Bahwa sudah tepat Menteri menunjuk pejabat eselon 2 sebagai KuasaPengguna Anggran
83 — 99
pemutusan kontrak kerja, dikarenakan selama pekerjaan yang lebihsering dipanggil oleh KPA dan PPK adalah saudara Irsyad dan saksi HendriPonda alias ucok Ponda dari pada terdakwa Surmasnyah Putra selaku direkturutama.Bahwa awalnya datang saudara Irsyad bersama saksi Hendri Ponda dikantin BPDKutacane memberitahukan bahwa seluruh sisa tarmen 1% (satu parsen) termasuk5% (lima paresn) pemeliharaan sudah masuk kedalam rekening perusahaan danstatusnya diblokir direkening perusahaan, dengan alasan mati anggran
126 — 32
HNW sebagai calon pemenangdan PT.SHS sebagai pemenang cadangan;e Bahwa mekanisme pencairan anggaran BLBU Paket tahun 2012adalah sebagai berikut := Penyedia barang mengajukan pencairan anggaran keKuasa Pengguna Anggran (KPA) yang tembusannyadisampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danke Direktur perbenihan selaku penanggung jawabtekhnis;= Setelah ada disposisi dari KPA ke PPK, PPKmemberitahukan kepada tim verifikasi untukmelaksanakan verifikasi terhadap dokumen yaitu :a.
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.DIPIRIA, SH.
4.AGUS KURNIAWAN, SH.
5.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
6.SIWI UTOMO,SH
7.ANDRIAN AL MASUDI, SH
8.SUDIYO, SH.
Terdakwa:
SYACHRUL
74 — 9
- 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggran Nomor: 600/14-DPU/2013 tentang penunjukan pengendali kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon APBD Kota Cilegon TA 2013 tanggal 09 Januari 2013;
- 1 (satu) bundle copy Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Drs. Frans W. W. Fymbay, MM Alias Drs. Wim Fymbay, MM
202 — 55
MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;-
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;-------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;-----------------------------------
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran
91 — 14
Menyiapkan dokumen anggran mencakup administrasi kegiatan danadministrasi keuangan; Bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran SKPD Dinas PU TA 2011, kegiatan pekerjaanpembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) TA 2011 menggunakanHal. 168 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gtoanggaran dari APBD TA 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.01, yaitusebesar Rp.3.800.000.000, (tiga milyar delapan
. menetapkan PPK. menetapkan Pejabat Pengadaan. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. menetapkan :(1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau(2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilaidi atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah). mengawasi pelaksanaan anggran
85 — 14
(KepalaDinas Pendidikan kota Bontang) di Bontang, lalu pada tanggal 27 Desember 2010bahwa PT Yudistira Borneo Mandiri telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa 1(satu) unit Kapal Latih kepada Pengguna barang/jasa dilakukan di Bontang danditerima, padahal phisik kapal latih masih berada di Jakarta,hal tersebut dilakukankarena untuk menyelesaikan administrasi guna kelengkapan persyaratan admmistrasiuntuk proses pencairan di DPPKA kota Bontang, untuk menghidari proses pembayaranyang melewati tahun Anggran
92 — 54
Rp.51.310.624.Rp.546.416.450.Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yangdiketahui PPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas),melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menelitikelengkapannya.Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) menyiapkan SPMLS untukditandatangani Pengguna Anggaran dan dikirimkan keKepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.193Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKADmengeluarkan
186 — 55
Penyusunan prioritas dan plafon anggran sementara / anggaran(ppas/ppa), berkoordinasi dengan Badan PerencanaanPembangunan Daerah;e. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;f. Penyusunan rancangan penjabaran APBD;g. Penyusunan kebijakan teknis APBD;hal 101 Putusan Nomor : 87/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst9)h. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;i. Pelaksanaan proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) SKPD/UKPD;j.
Pst.dapatkan dari YOGAN ASKAN.Bahwa YOGAN ASKAN tidak menyampaikan kepada saksi, bahwa yangbersangkutan juga meminjam uang kepada pengusaha lainnya.Bahwa dari awal saksi memang tidak tahu sama sekali terkait denganpengurusan anggran ternyata setelahn YOGAN ASKAN di Jakarta danmenanyakan pengiriman uang yang sisanya yang saksi kirim hanya Rp25 jutadengan cara bertahap baru saksi mengetahui.Bahwa terkait dengan uang Rp500 juta saksi tahu dari YOGAN ASKAN waktuYOGAN ASKAN menelepon saksi.Bahwa sedangkan