Ditemukan 2445 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anggaran anggian anggrani anugrah anggraini anggrian angguan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
248 — 20
  • SUKRI dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :e Bahwa ada Kegiatan Pengajian yang sudah dilakukan tahun 2009 olehwalikota Bekasi, akan tetapi anggaran kegiatan pengajian tersebut mulaidi anggarkan pada APBD 2010;e Bahwa kegiatan pengajian tersebut bukan Kesos yang melakukan akantetapi yang melakukan Walikotae Bahwa sepngetahuan saksi jumlahnya anggran yang ada pada APBDuntu kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 50 juta yang bentuknya Hibahdari Pemda ke MDI dan sudah terima
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 75/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 18 Desember 2014 — MIRMA FADJARWATI MALIK
121 — 47
  • . = =13Desember 2010;113 1 set Fotcopy legalisir KeputusanPengguna Anggran KementerianPendidikan Nasional No. 140/P/2010 Tel.23 November 2010;114 1 set asli Penetapan PemenangSeleksi Umum No. 380/RHS/MPN/2010Tgl. 3 November 2010;115 Berita Acara Pembayaran No.14163/G4/PSP/2010 Tgl. 13 Desember2010;116 1 Lembar asli RECEIPT No.REC7084/SBU/TSS/XII/10 Tgl. 8Desember 2010;117 1 Lembar asli INVOICE No.INV7084/SBUTSS/XII/10 Tgl. 08Desember 2010;118 1 set Fotocopy legalisir (Aslisudah ditarik oleh Bank
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
104 — 31
  • ada rapat yangdihadiri oleh seluruh eselon 2 semua direktur dari Dirjenpendidikan Islam dan ditambah 3 kepala biro yaitukabiro perencanaa, kabiro ortala, dan kabiro keuanganbahwa anggaran itu disepakati dalam bentuk bantuanbarang dan pengadaan dilakukan di pusat kenapademikian karena tahun sebelumnya bantuan diberikanuntuk pembelian alatalat dan disekolah itu menjadimasalah karena tidak melakukan pelelangan leh BPKPkami dipermasalahkan oleh karena itu ataskesepakatan rapat waktu itu menyepakati anggran
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2011 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 70/PID.B/2010/PN.WNG
Tanggal 21 Oktober 2010 — MARJUKI dkk
70 — 101
  • 16Oktober 2008, karena pemeriksaan yang dilakukan para terdakwahanya berdasarkan satu kali undangan dari saksi Bambang WahyuWidayat selaku kKuasa Pengguna Anggaran dan di KecamatanEromoko atas petunjuk dari Nurhadi Utomo (PPTK) pada tanggal17 Oktober 2008, dan setelah itu Terdakwa I selaku KetuaPanitia Pemeriksa Barang secara tidak tertulis melaporkankegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PemeriksaBarang kepada Pengguna Anggaran (saksi Ir.Siti Muchalimah,MM) maupun kepada Kuasa Pengguna Anggran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 21 Maret 2023 — Penuntut Umum:
SARMAN SANTOSA TANDISAU, SH.
Terdakwa:
SURYADY DARSONO ALIAS ADI ALIAS ONTONG
98 — 36
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Beton Dan Pentalutan Jalan l Anggaran Rp 249.985.000 Tahun Anggaran 2020
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud Lokasi Paud/TK Anggran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
171 — 67
  • . : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.sebagai kKuasa pengguna anggaran kalau ada/terdapat pimpinan satkeryang sederajat dengan pejabat eselon satu tersebut;Bahwa semenjak adanya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendahraannegara tidak lagi disebutkan pejabat eselon satu secara ex Offitiomerupakan pejabat kuasa pengguna anggaran;Bahwa selain diatur dalam ketentuan perundangan, kewenangan pejabatsebagai Kuasa Pengguna Anggran tersebut harus ada juga ketetapan /keputusan yang menunjukan ia sebagai kuasa pengguna
    Kuasa penggunaAnggaran, jika di berikan ke kuasa pengguna anggaran akan terjadi conflicof interest;Bahwa kedudukan pejabat eselon satu yang diberi delegasi kewenanganmenjawab sanggah banding tersebut disebut sebagai pejabat yang mewakilipimpinan lembaga/kementerian bukan sebagai kuasa pengguna anggaran;Bahwa dalam Pasal 14 ayat 3 Peraturan menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tanggung jJawab ada pada yang melaksanakan perintah;Bahwa sudah tepat Menteri menunjuk pejabat eselon 2 sebagai KuasaPengguna Anggran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
58 — 16
  • tersebutBahvea benar kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikanyang dilaksanakan MI AlHidayah dalam tahun 2013 dan 2014 diantaranyamengikuti seminar dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas PendidikanKota Surabaya dan atau Kantor Kemenag Kota Surabaya misalnya RPP (RencanaPersiapan Pembelajaran) dan Penyusunan silabus, untuk guru olah raga misalnyaada pelatihan senam, penyuluhan kesehatan untuk anakanak dllBahwa benar Terdapat pembesaran (markup) SPJ biaya gaji Guru/karyawanTahun Anggran
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
78 — 14
  • tidakmelakukan pemutusan kontrak kerja, dikarenakan selama pekerjaan yang lebihsering dipanggil oleh KPA dan PPK adalah saudara Irsyad dan saksi HendriPonda alias ucok Ponda dari pada saksi Surmasnyah Putra selaku direktur utama.Bahwa awalnya datang saudara Irsyad bersama saksi Hendri Ponda dikantin BPDKutacane memberitahukan bahwa seluruh sisa tarmen 1% (satu parsen) termasuk5% (lima paresn) pemeliharaan sudah masuk kedalam rekening perusahaan danstatusnya diblokir direkening perusahaan, dengan alasan mati anggran
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF
83 — 99
  • pemutusan kontrak kerja, dikarenakan selama pekerjaan yang lebihsering dipanggil oleh KPA dan PPK adalah saudara Irsyad dan saksi HendriPonda alias ucok Ponda dari pada terdakwa Surmasnyah Putra selaku direkturutama.Bahwa awalnya datang saudara Irsyad bersama saksi Hendri Ponda dikantin BPDKutacane memberitahukan bahwa seluruh sisa tarmen 1% (satu parsen) termasuk5% (lima paresn) pemeliharaan sudah masuk kedalam rekening perusahaan danstatusnya diblokir direkening perusahaan, dengan alasan mati anggran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
126 — 32
  • HNW sebagai calon pemenangdan PT.SHS sebagai pemenang cadangan;e Bahwa mekanisme pencairan anggaran BLBU Paket tahun 2012adalah sebagai berikut := Penyedia barang mengajukan pencairan anggaran keKuasa Pengguna Anggran (KPA) yang tembusannyadisampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danke Direktur perbenihan selaku penanggung jawabtekhnis;= Setelah ada disposisi dari KPA ke PPK, PPKmemberitahukan kepada tim verifikasi untukmelaksanakan verifikasi terhadap dokumen yaitu :a.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — IRFAN SUSILO,SH. Bin Abdullah Azmy (alm);
135 — 127
  • ., namun anggaran itu belum masuk dalam KUA PPASmurni;Bahwa untuk menindak lanjuti program tersebut anggran untuk program pergolatersebut diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PerubahanHalaman 83 dari 342. Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
MARTEN Anak dari ASAY
117 — 26
  • TUMIN;Bahwa saksi menerangkan melaksanakan tugas pokok dan fungsisaksi sebagai ketua BPD Belayan tetapi saat itu ada beberapakegiatan antara lain salah satunya yaitu kegiatan Jalan Usaha TaniHalaman 86 dari 309 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdengan anggran sebesar Rp398.740.701,00 (tiga ratus sembilanpuluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus satu riburupaih) tahun anggaran 2017 dari pada saat pengerjaan jalantersebut dimulai pada tanggal tidak di ingat kembali padapertengahan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Drs. Frans W. W. Fymbay, MM Alias Drs. Wim Fymbay, MM
202 — 55
  • MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;-
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;-------------------------------------------------------
  • 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;-----------------------------------
  • 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.DIPIRIA, SH.
4.AGUS KURNIAWAN, SH.
5.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
6.SIWI UTOMO,SH
7.ANDRIAN AL MASUDI, SH
8.SUDIYO, SH.
Terdakwa:
NANA SULAKSANA, BE, SE, MM.
83 — 41
  • 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggran Nomor: 600/14-DPU/2013 tentang penunjukan pengendali kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon APBD Kota Cilegon TA 2013 tanggal 09 Januari 2013;
  • 1 (satu) bundle copy Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2015 — SLAMET PRIONO, SP Bin ATMO SUMARTO.
80 — 7
  • OKU Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2013 tanggal April 2013.130. 1 (satu) bundel SK Bupati OKU Timur Nomor 7 Tahun 2013 beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggran 2013.131. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 14/SPD/0434 Tahun 2013 tanggal 02 Januari
    OKU Timur sebesar Rp.5.029.810.000.133. 1 (satu) lembar Anggaran Kas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggran 2013 Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan kegiatan penyediaan sarana pertanian / perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
91 — 14
  • Menyiapkan dokumen anggran mencakup administrasi kegiatan danadministrasi keuangan; Bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran SKPD Dinas PU TA 2011, kegiatan pekerjaanpembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) TA 2011 menggunakanHal. 168 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gtoanggaran dari APBD TA 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.01, yaitusebesar Rp.3.800.000.000, (tiga milyar delapan
    . menetapkan PPK. menetapkan Pejabat Pengadaan. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. menetapkan :(1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau(2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilaidi atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah). mengawasi pelaksanaan anggran
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
85 — 14
  • (KepalaDinas Pendidikan kota Bontang) di Bontang, lalu pada tanggal 27 Desember 2010bahwa PT Yudistira Borneo Mandiri telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa 1(satu) unit Kapal Latih kepada Pengguna barang/jasa dilakukan di Bontang danditerima, padahal phisik kapal latih masih berada di Jakarta,hal tersebut dilakukankarena untuk menyelesaikan administrasi guna kelengkapan persyaratan admmistrasiuntuk proses pencairan di DPPKA kota Bontang, untuk menghidari proses pembayaranyang melewati tahun Anggran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
71 — 31
  • Bahwa yang saksi tahu alasan dialihkannya anggran kegiatan pengadaan 17 unitmesin incenerator dari anggaran Dinas ke Anggaran Puskesmas karena Dinkes tidakbisa membayar kegiatan pengadaan 17unit mesin incenerator tersebut sementarapengerjaan kegiatan tersebut sudah selesai danpihak ketiga selalu menagihpembayarannya. Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan/Puskesmas penerimamesin tersebut dan mesinnya memang sudah ada dan bisa dinyalakan tetapi saksitidak tahu cara memfungsikannya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
92 — 54
  • Rp.51.310.624.Rp.546.416.450.Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu :Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yangdiketahui PPTK kepada Pengguna Anggran (Ka Dinas),melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menelitikelengkapannya.Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) menyiapkan SPMLS untukditandatangani Pengguna Anggaran dan dikirimkan keKepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.193Berdasar SPMLS tersebut Kepala DPPKADmengeluarkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
116 — 77
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian KeempatPelaksanaan Anggran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Hal 49 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.SusTPK/2019/PN Bgl6. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara:a.