Ditemukan 2441 data
270 — 150
perencanaan Kemenporaselaku PPK tentang perubahan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan danbiaya tiap bangunan dalam kontrak tahun jamak berdasar tahun anggarankegiatan pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraganasional dengan 2(dua) lembar fotocopy lampirannya.l(satu) bundel lembar fotocopy Rencana Anggaran dan Biaya proyekpembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasionalHambalang Bogor.1(satu) lembar asli surat dari Seskemenpora Wafid Muharam selaku Kuasapengguna Anggran
89 — 41
Rp. 8.047.720.000Halaman 31 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl(Delapan millyar empat ratus tujuh pulu juta tujuh nratus dua puluhribu rupiah), bahwa dari Anggran tersebut terbagi untuk :1.23.Pekerjaan Perencanaan sejumlah 390.192.000Paket Pekerjaan Kagiatan kegiatan Peningkatan jalan dengankonstruksi hotmix rumah ampar gading Pematang aur sejumlahRp. 8.029.873.000 ( Delapan millyar dua puluh sembilan jutadelapan ratus tujuh puluh ntiga ribu rupiah )Pekerjaan Pengawasan sejumlah Rp.
Pst.dapatkan dari YOGAN ASKAN.Bahwa YOGAN ASKAN tidak menyampaikan kepada saksi, bahwa yangbersangkutan juga meminjam uang kepada pengusaha lainnya.Bahwa dari awal saksi memang tidak tahu sama sekali terkait denganpengurusan anggran ternyata setelahn YOGAN ASKAN di Jakarta danmenanyakan pengiriman uang yang sisanya yang saksi kirim hanya Rp25 jutadengan cara bertahap baru saksi mengetahui.Bahwa terkait dengan uang Rp500 juta saksi tahu dari YOGAN ASKAN waktuYOGAN ASKAN menelepon saksi.Bahwa sedangkan
92 — 41
berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimanatersebut di atas, maka ditemukan faktafakta ataupun keadaan yang terungkapdalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaanbernama Drs.MOCH .RIDWAN bin ABDUL MUHYI dan diuraikan pula secara lengkapmengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya, yaitu sebagaiBendahara pada STAIN Cirebon/IAIN Syekh Nur Jati Cirebon sebagai pemegangKuasa Penmgguna Anggran
69 — 25
Wonosegoro yang saksi siapkansebanyak 2 (dua);Bahwa mekanisme pencairan anggaran adalah sebagai berikut :e Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS yang diketahui PPTKkepada Pengguna Anggran (Ka Dinas), melalui Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menelitikelengkapannya.e Berdasar SPPLS tersebut, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)menyiapkan SPMLS untuk ditandatangani Pengguna Anggaran dandikirmkan ke Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.e Berdasar SPMLS
63 — 18
MAJU CITRA UTAMA selakuPenyedia, anggran yang digunakan sebesar Rp.1.099.912.00.
224 — 149
2009sampai sekarang pada komisi C yang membidangi Keuangan dan Infrastrukturdan mempunyai tugas dan wewenang :a) Fungsi legislasi antara lain : bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membentuk peraturan daerah dan menetapkan Perdaturandaerah (Perda);b) Fungsi Anggaran antara lain: Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membahas anggaran dan menetapkan APBD;c) Fungsi Pengawasan antara lain : Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap anggran
183 — 420
2009sampai sekarang pada komisi C yang membidangi Keuangan dan Infrastrukturdan mempunyai tugas dan wewenang :a) Fungsi legislasi antara lain : bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membentuk peraturan daerah dan menetapkan Perdaturandaerah (Perda);b) Fungsi Anggaran antara lain: Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku membahas anggaran dan menetapkan APBD;c) Fungsi Pengawasan antara lain : Bersamasama dengan pemerintah daerahprovinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap anggran
Herdianto, SH
Terdakwa:
M.IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS
77 — 18
- 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
86 — 11
Banggai Tahun 2015 yaitu pada tahun 2014, kita dari perencanaan minta kepada masingmasing bidang tentang rencana kegiatan untuk tahun 2015, kemudian dari masing masing bidangmengirimkan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, kemudian setelah semuarencana dari masingmasing bidang menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dari masingmasing bidang dan usulan Musrembang dalam bentuk Rencana Kerja kemudian dikirim keBAPEDA, kemudian kita menyusun KUA PPAS kemudian muncul Rencana Kegiatan Anggran
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
90 — 53
Bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa Membuat dokumenpersaksiratan permintaan pencairan dana;Bahwa ada disusun dan ditetapbkan APBDdesa tahun anggaran 2015,namun tidak disusun sesuai tahapan yang benar, Yang mana APBDdesaTahun 2015 sepengetahuan saksi dibuat oleh Fasilitator Teknik ProgramDesa Maju inhil Jaya yang bernama AMAL;Bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDesa PanglimaRaja Tahun Anggaran Tahun 2015, Yang saksi ketahui dari laporan RealisasiPelaksanaan Anggran Pendapatan
116 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2134 K/PID.SUS/2016Bahwa oleh karena Gatot Sugeng Widodo selakubendahara pengeluaran bawaslu Provinsi Jawa Timurtidak mau menyelesaikan peratanggungjawaban keuangandan tidak mau menyetorkan sisa anggran ke kas Daerahsmesikpun sudah dilakukan pemanggilan secara patutsebelum dan sesudah keluarnya audit Reviu BPKPProvinsi Jawa Timur Maka Terdakwa selaku kepalasekretariat dan kuasa pengguna anggaranmenindaklanjutinya dengan : melaporkan ke Bapak Gubernur secara langsung digedung Negara Grahadi Surabaya
101 — 22
(KepalaDinas Pendidikan kota Bontang) di Bontang, lalu pada tanggal 27 Desember 2010bahwa PT Yudistira Borneo Mandiri telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa 1(satu) unit Kapal Latih kepada Pengguna barang/jasa dilakukan di Bontang danditerima, padahal phisik kapal latih masih berada di Jakarta,hal tersebut dilakukankarena untuk menyelesaikan administrasi guna kelengkapan persyaratan admmistrasiuntuk proses pencairan di DPPKA kota Bontang, untuk menghidari proses pembayaranyang melewati tahun Anggran
89 — 24
SDNBanulu belum dibayar 50 % baik DAK maupun DAU, dan SDNSipi belum dibayar 50 % baik DAK maupun DAU ;Bahwa penyebab kedelapan sekolah dimaksud tidak dibayarkan50 % tahap ke II karena dana yang berasal dari DAK sejumlahRp. 1.322.800.000, sudah diblokir oleh KPKN Atambua,penyebab dana tersebut diblokir saksi tidak tahu ;Bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut maka Pemda TTUtelah menetapkan anggaran yang bersumber dari DAU sebesarRp. 1.322.800.000, untuk menyelesaikannya ;Bahwa pada akhir tahun anggran
69 — 31
Bahwa yang saksi tahu alasan dialihkannya anggran kegiatan pengadaan 17 unitmesin incenerator dari anggaran Dinas ke Anggaran Puskesmas karena Dinkes tidakbisa membayar kegiatan pengadaan 17unit mesin incenerator tersebut sementarapengerjaan kegiatan tersebut sudah selesai danpihak ketiga selalu menagihpembayarannya. Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan/Puskesmas penerimamesin tersebut dan mesinnya memang sudah ada dan bisa dinyalakan tetapi saksitidak tahu cara memfungsikannya.
AFRIADI ASMIN, SH
Terdakwa:
MUSIKA ALIAS ITEM MUSIKA ALIAS MUSTIKA BIN M. NASIR
361 — 42
2 (Dua) lembar foto copy lampiran peraturan perubahan Kampung Gele Pulo Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung perubahan Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Tahun Anggran 2015.
46.
Register : 15-11-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 10-05-2022Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
DODY NOVALITA, SH
Terdakwa:
Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si Bin SUPARDI
142 — 65li>1 (satu) bendel pendapat akhir Fraksi Kebangkitan bangsa DPRD Kabupaten Trenggalek terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Agustus 2009
- 1 (satu) bendel pandangan akhir Fraksi Partai demokrat terhadap pembahasan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggran
Register : 27-05-2022 — Putus : 30-09-2022 — Upload : 03-10-2022Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 30 September 2022 — Penuntut Umum:
Herdianto, SH
Terdakwa:
HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M.IDRIS
99 — 18- 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
80 — 139EDI JUNAEDI selaku Skretaris Dewan Kota Cimahidan pelaksana dalam kegiatan tersebut sesuai dengan SuratPerintah.Bahwa benar menandatngani bukti pertanggung jawaban uangharian, biaya akomodasi dan uang transportasi yang diberikanoleh terdakwa ERLIS EKA FITRIANA, S.Sos.Bahwa benar saksi ketika melaksanakan perjalanan dinasdidalamnya 1 kamar terdapat 2 (dua) orang begitu juga denganAnggota DPRD Kota Cimahi.Bahwa benar saksi tidak pernah ditegur oleh PenggunaAnggran maupun Kuasa Pengguna Anggran ketika
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
121 — 66. : 194/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYPAGU anggaran senilai Rp. 640.000.0000 (enam ratus empat puluh jitarupiah) yang terbagi menjadi 4 triwulan, sehingga anggran untuk pertriwulannya sebesar Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah).Bahwa rincian kegiatan operasional dan pemeliharaan persampahan diantaranya : Paket pengadaan tanah penutup sampah Paket pengadaan wadeg campur kompos Biaya sewa sarana mobilisasi Biaya sewa alat berat.Bahwa Pagu Anggaran awal sebelum PAK (Perubahan AnggaranKegiatan)