., diberi tandaMenimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan buktisaksisaksi dipersidangan sebagai berikut:1ABDUL BASID, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalahsebagaiberikut:Bahwa saksi adalah Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Barito Kuala dibagian kearsipan;Bahwa Sertifikat No.2103 yang sekarang ada ditangan Penggugatdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BaritoKuala;Bahwa mengapa Sertifikat No. 2103 datadata yang

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa, benar saksi sebagai Direktur PT. Ridha Tri Utama dan perusahaandan bergerak dibidang Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintahdan BUMN/BUMD, serta pembangunan gedung, jalan, dan jembatan.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa , benar saksi bekerja di PT.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa,benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa Dra. Hj.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa ,benar saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Kapusardaberdasarkan SK dari Wali Kota ,pada tanggal 4 Januari 2010 Bahwa benar Angaranya sekitar 4 M ?

DADANG BASTAMAN sebagai orang perseorangan karena kedudukandan jabatannya sebagai Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan sekaligus selaku PPTK mampumelakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaknimelakukan tindak pidana korupsi, yang dengan demikian unsur setiap orang dalam pasalini telah terpenuhi.Ad. 2.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa, benar saksi sebagai Direktur PT. Ridha Tri Utama dan perusahaandan bergerak dibidang Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintahdan BUMN/BUMD, serta pembangunan gedung, jalan, dan jembatan.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa , benar saksi bekerja di PT.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa,benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa Dra. Hj.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa ,benar saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Kapusardaberdasarkan SK dari Wali Kota ,pada tanggal 4 Januari 2010 Bahwa benar Angaranya sekitar 4 M ?

DADANG BASTAMAN sebagai orang perseorangan karena kedudukandan jabatannya sebagai Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan sekaligus selaku PPTK mampumelakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaknimelakukan tindak pidana korupsi, yang dengan demikian unsur setiap orang dalam pasalini telah terpenuhi.Ad. 2.

Bahwa untuk membuktikan keabsahan Surat Keterangan yang dibuattertanggal 17 Nopember 1986 tersebut seharusnya disandingkan denganarsip yang terdapat di Desa Pataruman sekarang Kelurahan Patarumanyang mana Tergugat IX telah berusaha mencari arsip Surat Keterangantersebut namun tidak menemukannya;Bahwa sesuai dengan aturan Kearsipan UU Nomor 43 Tahun 2009bentuk isi Surat seperti halnya Surat Keterangan yang dibuat tertanggal17 Nopember 1986 dapat dimusnahkan setelah lebih dari 30 Tahun;.

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan sebagaimana telah TergugatIX sampaikan dalam poin 3 diatas tentang aturan Kearsipan UU Nomor43 Tahun 2009, maka apabila Tergugat IX tidak dapat membuktikankeabsahan Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidakberakibat hukum apapun bagi Tergugat IX;Demikian Jawaban ini disampaikan oleh Tergugat IX dalam persidangan, mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo

(Edmon Makarim, Kajian Aspek Hukum Kearsipan dan Dokumentasi,Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003,hal. 210);. Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan tentang salah atautidaknya seorang Terdakwa, terikat alat bukti sesuai undangundang dankeyakinan (nurani) Hakim sendiri. Alat bukti sesuai undangundang tidakbisa ditambah dengan alat bukti lain.

berlaku ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurutadat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 September2005, dan atas dalil tersebut telah dibuktikan dengan bukti P1 berupaFotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 376/WNI/Skd/2006,tertanggal 15 September 2006, yang bersesuaian dengan bukti P6 berupaSurat Keterangan Nomor : 474.2/478/DKC/2015 tertanggal 14 Desember2015 yang dibuat oleh Kasi Kearsipan

atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sanggup memenuhipermintaan Termohon tersebut;Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yangpada pokokny tetap pada jawabannya tersebut;Bahwa sebelum agenda pembuktian, Termohon telah menyerahkanSurat Keterangan Nomor : 873.4/126/402.113/2022 tanggal 10 Februari 2022tentang keterangan percceraian antara Pemohon dan Termohon, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Oleh karena itu Tergugat selaku Bupati Kupang memilikiagenda khusus yang bersifat rahasia dengan penomeran secara khusus danmenggunakan indeks nomor Surat sesuai Surat Keputusan Bupati Kupang(terdahulu Drs L.A Medah) Nomor 06 tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004tentang Pedoman Tata Kearsipan Kabupaten Kupang, dimana penomeran 821adalah Indeks Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural danfungsional.

Kupang, Nomor : 821/732/2009,tanggal 15 Mei 2009, tentang Pemberitahuan SerahTerima Jabatan (sesuai dengan aslinya). ; Foto copy Berita Acara Serah Terima, tanggal 16 Mei2009 (sesuai dengan aslinya) ; Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang, Nomor : 1ATahun 2005, tanggal 4 Januari 2005, tantang PembentukanBadan Pertimbangan Jabatan Dan KepangkatanKabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang, Nomor ; 06Tahun 2004, tanggal 18 Februari 2004, tentang PedomanTata Kearsipan

MajelisHakim bukanlah kewenangan Hakim/Pengadilan untuk memerintahkan kepadaTergugat Il untuk menghapus ataupun menganggap tidak pernah adaperbuatan hukum terkait dengan adanya Akta Kesepakatan Bersama Nomor20, tanggal 27 Januari 2015 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor32, tanggal 28 Januari 2015 tersebut, karena menurut Majelis Hakim, hal ituadalah kewenangan yang dimiliki olen seorang Notaris yang berkaitan eratdengan Protokol Notaris dan PPAT atau) yang dikenal denganPendokumentasian/tata kearsipan

yang merupakan bagian yang penting dariadministrasi kantor Notaris sehingga pihak lain tidak mempunyai kewenanganuntuk mengatur mengenai pendokumentasian/tata kearsipan tersebut, olehkarena itu, terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak beralasanhukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut agarperbuatan Tergugat II yang telah melegalisir Kwitansi Nomor: 001/MIR/2015tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp. 23.600.000.000, (dua puluh tiga milyarenam ratus juta

terbitnya Akta Jual Beli Nomor:39/2015 tanggal 30 April 2015, menurut Majelis Hakim bukanlah kewenanganHakim/Pengadilan untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untukmenghapus ataupun menganggap tidak pernah ada perbuatan hukum terkaitdengan adanya Akta Jual Beli Nomor: 39/2015 tanggal 30 April 2015 tersebut,karena menurut Majelis Hakim, hal itu adalah kewenangan yang dimiliki olehseorang Notaris yang berkaitan erat dengan Protokol Notaris dan PPAT atauyang dikenal dengan Pendokumentasian/tata kearsipan

akan menguji dari segi Prosedur penerbitan ObyekSengketa, dimana dengan mendasarkan pada ketentuan hukum pertanahan khususnyaUndang Undang Pokok Agraria, dikaitkan dengan Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik, maka diambil Kesimpulan dan menjadi fakta hukumbahwa Tergugat / Terbanding tidak dapat menunjukan di muka persidanganDokumen sebagai dasar penerbitan suatu hak yaitu WARKAH dari Sertifikat ObyekSengketa a quo ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini saja, sudah dapat diprediksi,bagaimana tata kearsipan

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yangmerupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telahdipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebutMenimbang, bahwa warkah merupakan salah satu arsip pada KantorPertanahan dimana berdasarkan Pasal 4 UU No. 43 tahun 2009 tentangKearsipan diketahui bahwa penyelenggaraan' kearsipan

timbulnyaperkara ini dikarenakan adanya gugatan konvensi yang diajukanoleh PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi, maka PenggugatKonvensi / TergugatRekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman jo Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanHalaman 31 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Pyh.Umum, Undangundang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan

sebagai pendapat Majelis Hakim TingkatBanding yang berbunyi sebagai berikut:Artinya : Wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani iddah talak rajlyaitu tempat tinggal dan nafkahMenimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah iddah yangditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Bandingdapat menyetujui karena telah mempertimbangkan berdasarkan azaskemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, golongan IV/cdengan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Habiba Albanjar, S.IP, perempuan, lahir di Tidore tanggal 01 DesemberAhmad Albanjar,1960, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS padaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan,tempat tinggal di RT.008 RW.04 Kelurahan Tomalou,Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;lakilaki, lahir di Tidore tanggal 15 September 1963, umur 54tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Konstruksi),tempat tinggal di RT.008 RW.03, Kelurahan Tomalou,Kecamatan

kesimpulan bahwaPemohon menyatakan sanggup memberikan secara keseluruhan di bawahRp.5.000.000, (Lima juta rupiah), sedangkan Termohon tidak menuntut hakhaknyakarena Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut, maka Majelis menilai kesanggupan Pemohon dapat diterimadan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) dan sesuaikesanggupan Pemohon serta mengingat pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai TidakTetap (PTT) pada Kantor Kearsipan

dunia pada tanggal 28Pebruari 2019 (vide bukti P5); Bahwa Pemohon telah memelihnara dan membesarkan kedua anakkandungnya tersebut ternyata didorong niat yang tulus ikhlas dan kasih sayang darisanubarinya, dan anak tersebut akan menjadi penerus keturunan Pemohon di harituanya nanti, sehingga Pemohon telah menyadari tanggung jawab dankewajibannya dalam mengasuh dan membesarkan kedua anak tersebut hinggadewasa dan mandir; Bahwa semasa hidupnya almarhumah Elsi Tandi Payung bekerja sebagaihonorer pada Kearsipan

45Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 29 Maret 1996,terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1996 dan diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat JawaTimur No: 821.13/560/042/1997 tertanggal 28 April 1997 dengan Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Muda (lll/a), terhitung mulai tanggal 1 Juli 1997 denganNomor Induk Pegawai (NIP) : 197104071996021001 Pangkat Pembina (IV/a)sebagaimana jabatan terakhir Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaandan Kearsipan

13/G/2019/PTUN.SBY. hal. 16 sampai 453)berlakunya dari objek sengketa a quo, sehingga produk hukum yangditerbitkan cacat hukum ;Bahwa dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tertulisjabatan dari Penggugat adalah Pelaksana, padahal jabatan terakhir dariPenggugat saat menerima Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 887 /174 / HK / 416012 / 2017 Tentang Pemberhentian Sementara SebagalPegawai Negeri Sipil tanggal 29 Desember 2017 adalah Kepala BidangPerpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Hal ini dapat dibuktikandari kearsipan yang disimpan tergugat sebagai dokumen Negara (akandilampirkan sebagai pembuktian Tergugat);Selaku Aparat Negara, Tergugat justru telah menerapkan Azasazas UmumPemerintahan yang Baik dalam melaksanakan tugas pemerintah dibidangPertanahan, antara lain azas kepastian hukum, azas Fairplay, azas keseimbangan,bertindak cermat / Tertib dalam Penyelenggaraan Negara dan lain lain.

kantor pertanahan dan kantorkepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanahsecara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan dalam Jawabantertanggal 8 April 2013 yang dipertegas kembali dalam dupliknya tertanggal 15 Mei2013 yang menyatakan bahwa tahapan penerbitan sertipikat objek sengketa a quosudah dilaksanakan dengan tertib dan benar termasuk diumumkan di kelurahansebagai asas publisitas yang dapat dibuktikan dari kearsipan

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5.000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 20042009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat danLencanaDPRD = Rp. 23.400.000.

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp.Hal 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG.833.000.000.172.000.000.90.000.000.303.000.000.56.000.000.300.000.000.300.000.000.900.000.000.277.000.000.3.600.000.9.000.000.6.000.000.80.000.000.5000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 20042009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat dan LencanaDPRD Rp. 23.400.000.

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004 2009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. = 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat dan LencanaDPRD Rp. 23.400.000.

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5.000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004 2009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat dan LencanaDPRD Rp. 23.400.000.

bekerjasebagai PNS guru di SD Negeri Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX; Bahwa sepengetahuan saksi ibu XXXXXX selama hidunya tidakmenikah lagi dengan pria lain selain bapak Ikrar saleh dan bapakXXKXXXX; Bahwa pewaris semasa hidupnya mempunyai tabungan PensiunTASPEN; Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara di pengadilanini untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk kepentinganpengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,pekerjaan PNS pada Dinas Kearsipan

surat atau suratsurat bukti hak, keterangan Kepala Desa yangmembenarkan hak seseorang dan semua warkah lain yang perlu untukpendaftaran, setelah dibubuhi tandatanda pendaftaran diberi nomorsurat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpandan kemudian dijilid menjadi buku";Bahwa selain itu, keluarnya warkahwarkah dari sertifikatsertifikattersebut secara tidak prosedural jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) joPasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1971 sebelum keluarnya UU No. 43Tahun 2009 tentang Kearsipan

surat atau suratsurat bukti hak, keterangan Kepala Desa yangmembenarkan hak seseorang dan semua warkah lain yang perlu untukpendaftaran, setelah dibubuhi tandatanda pendaftaran diberi nomorsurat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpandan kemudian dijilid menjadi buku";Bahwa selain itu, keluarnya warkahwarkah dari sertifikatsertifikattersebut secara tidak prosedural jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) joPasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1971 sebelum keluarnya UU No. 43 Tahun2009 tentang Kearsipan