Ditemukan 3405 data
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
69 — 33
KarenaTergugat I, bersungguhsungguh ingin mengambil Penggugat sebagaiistri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku.Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG10.Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalahpelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyrakat sumbaTimur dan harus dikenakan sangsi adat, yang dikenal dengan istilahPALOHU yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewanyaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda
391 — 41
Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukungdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatantersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b setiap orang dilarang mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil
93 — 40
saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos,meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untukmelakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun saksi hanya mengirimsurat ke DPD Il dan DPD serta di tembuskan ke pusat 5Bahwa setahu saksi yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksiCaleg adalah Keputusan DPP, JUKLAK JUKNIS dan AD ART Partai ;Bahwa setahu saksi kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebutdalam proses seleksi Caleg, tidak ada sangsi
95 — 59
tahun;b penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; danc penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan bahwa Penggugatdiberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P1) dan diangkat dalam jabatanfungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukumandisiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi
55 — 26
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara XXX yang menyatakansiap menerima sangsi hukum apabila perkara diputus olehPengadilan, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Cabang Pembantu Gemolong Nomor:17/PK/BPD/063/VII/2013, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
157 — 89
Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditorberupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akandijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasapabila antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan pinjammeminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepadaPenggugat total sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)ditambah bunga
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
242 — 142
dengan Membuat surat palsuyaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupasehingga menunjukan asal surat yang tidak benar sedangkan memalsukan surat yaitumengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atausurat itu menjadi lain dari yang asli ;Menimbang bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalamdelik formil, bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukansurat/membuat surat palsu yang dilarang atau diberi Sangsi
yang merupakantindak pidana ;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, danberdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) KUHAP meskipun secara formal dakwaanPenuntut Umum terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,karena perbuatan terdakwa bukanlah bukanlah merupakan suatu tindak pidana akantetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu kesalahan atauperbuatan hokum yang bersifat administrasi sehingga menurut Majelis Hakim atasperbuatan tersebut sangsi
yang diberikan kepada terdakwa adalah sangsiadministrasi bukanlah sangsi pidana oleh karena itu Terdakwa GRACE DEDANAYACOB Als GREIS harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag vanRechtsvervolging), sehingga haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya dari Terdakwa harus direhabilitasi atau dipulihkan ;Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa:1. 1 (Satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari YayasanBarokah Surya Nusantara, serta2.1 (satu) lembar
87 — 35
Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatandan merupakan perbuatan yang dilarang dan tabu apabilaterjadi dalam kehidupan militer walaupun dalam perkaraini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi olehmotivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebihdiwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jerabagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian, oleh karena itu Terdakwa harusdipisahkan dari kehidupan militer.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa
96 — 73
Bahwa saksi pernah mendapatkan sangsi oleh PT. Ramayana CabangDepok sampai SP 3. Bahwa saksi tidak tahu PT Ramayana Depok dengan adanya suratmutasi taanggal 17 Desember 2015. Bahwa saksi mengetahui adannya amaning mengenai pembatalanmutasi pengurus dan anggota,Saksi Acmad Maulana menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan para pihak Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana cabang Depok sejak tahun 1999. Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana pada bagian SDM.sejak tahun2015 sampai sekarang.
38 — 25
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum MajelisMenjatuhkan
99 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Frans Putratex dengan SPM;25.Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 6 klausul 6.30 PKB PT.Frans Putratexsangatlah tidak adil dan diskriminatif, karena hanya mengatur sangsi PHKbagi bawahan yang tidak sopan kepada atasannya, sedangkan kalau adaatasan yang tidak sopan kepada bawahannya tidak dikenakan sangsiapapun. Padahal dalam hal ketentuan tidak sopan harusnya berlakusama terhadap pekerja tanpa mengenal jabatan.
18 — 2
Muslim, An Nasai dan ibnuMajah dari Abu Hurairah RA. ) Naudzubillah.Bahwa Sangsi seorang pezina yang telah menikah lebih berat dari yangbelum menikah.
54 — 29
Ratih Purwasih ternyata sewaktuTerdakwa masih berdinas di Kesatuan lama Skadron 21/sena PondokCabe dan Terdakwa pernah juga melakukan THTI, mabukmabukandan memasuki daerah terlarang dan oleh Komandan Skadron 21/Sena Pondok Cabe selaku Ankum Terdakwa pernah dijatuhi hukumandisiplin berupa penahanan berat selama 21 hari sesuai KeputusanHukuman Disiplin dan Skadron 21 /sena Puspenerbad Nomor Kep/03/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan keputusan Sangsi AdministrasiNomor Kep/04/X/2009 tanggal 28 Oktober
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Tergugat XV);Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwaTergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, TergugatXVI dan Tergugat XVII diberikan teguran" apalagi sangsi tegas oleh pimpinan/direksi badan pengelola;Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IIyang Tidak melakukan
I Ketut Sumerta
Tergugat:
Love F Hotel By Fashiontv
49 — 37
Bahwa Tergugat sangat sangsi (ragu) atas tagihan yangdiajukan oleh Penggugat karena selama Tergugat mengoperasikanLOVE F HOTEL BY FASHION tidak pernah ada tagihan yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat, namun setelah LOVE F HOTEL BYFASHION pengoperasiannya dilakukan oleh PT Para Bali Propertindo,baru Penggugat mengajukan tagihannnya kepada Tergugat ;4.5.
185 — 68
Dengan jeratan sangsi pidana penjarapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah,sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.Bahwa juga di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jugadisebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus dihadin olehpara penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu jugaoleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu jugaoleh notaris dan
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
115 — 11
Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertianPutusan
71 — 29
Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarataumenyerahkan Narkotika Golongan dalambentuktanaman;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
79 — 37
Namundemikian bagi prajurit yang bersalah tetaplah harus dihukum dandiberikan sangsi yang proporsional sesuai dengan kesalahannya,bukan untuk balas dendam dan membabi buta.
44 — 9
undangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi