Ditemukan 3977 data
H. H A S I N , dkk (Para Tergugat)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP (Turut Tergugat)
95 — 11
melakukan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas gugatan adalah perbuatan melawanhukum, sedangkan apakah materi gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ataubukan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara bukan dalam eksepsi ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat error inpersona maupun plurium litis consortium, menurut Majelis oleh karena pada dasarnya setiaporang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugat dan dianggap melangar
92 — 22
SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGATSebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak PutusanHoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenaiPerbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata dan masih berlaku hingga saat ini, makaPerbuatan Melawan Hukum merupakan Perbuatan tidak sajamelanggar UndangUndang Negara, tetapi juga termasukjuga asas kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yangberlaku, dan dalam arti luas meliputi pula padaperbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku,melangar
81 — 26
Menjual harta gono gini tanpa seizinpihak Penggugat itu melangar hukum pidana bisa dituntut dipengadilan. Mobil Terios TX Penggugat tetap dibagi sesuaidengan ketentuan hukum Islam.9.
MUHAMMAD FAKHRY, SH
Terdakwa:
Mahmud alias Mamu bin Kannu
75 — 20
membuat saksi meninggal dunia dikarenakan luka tersebutmengalami pendarahan aktif;bahwa benar hingga kini saksi Ilyas Anjang Alias Anjang Bin Idrus masih belumbisa mengangkat benda berat dengan menggunakan tangan kiri;12Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu melangar
15 — 8
adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka dalamhal mengajukan Permohonan Cerai Thalak terlebih dahulu haruslahmenempuh berbagai macam urusan kedinasan, syarat utama diantaranyaharus memiliki Izin/ Rekomendasi dari atasan/pimpinannya (secarakedinasan), tetapi dalam perkara ini bahwa Pemohon tidak memiliki Izin /Rekomendasi dari atasan/ pimpinannya (Instansi terkait), maka dengan inikami sangat keberatan dengan perkara ini untuk dilanjutkan, karena didugabahwa Pemohon sebagai abdi Negara telah melangar
serta terbuktibahwa selama ini tidak ada upaya dari pimpinan maupun dari instansiterkait dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak;Adapun mengenai Bukti Tertulis yang diajukan pihak Pemohon berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di BKD, itu bukan bukti yang dapatdijadikan dasar untuk bisa mengajukan Permohonan Cerai Thalak, makadengan ini kami sangat keberatan dengan perkara ini untuk dilanjutkan danatau setidaktidaknya tidak dapat diterima, karena diduga bahwa Pemohonsebagai abdi Negara telah melangar
34 — 30
sekarang dengan harga tanah yang melambungtinggi, penggugat berupaya merebut dengan cara mengajukan gugatan hukumyang tak jelas dasar hukumnya ;Jawaban terhadap gugatan penggugat angka 5, 6 dan 7.Bahwa para tergugat telah memperoleh tanah yang kini dikuasai dan dimilikiberdasarkan bukti alas hak, yang Pengurusan dilakukan oleh peiabat yangberwenang yakni melalui Notaris DIRHAMDAN, S.H. dan dikeluarkansertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura sehinggabagaimana yang harus dikatakan melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Bayu Setiawan Manany, S.H.
60 — 19
menerapkanhukum berkaitan dengan pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa berupapidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;Bahwa adanya tujuan pidana selain sebagai efek jera bagi pelaku tindakpidana maka harus bisa memberikan kemanfaatan bagi kehidupanTerdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh sebab itu denganpidana yang telah diputuskan oleh Pangadilan Negeri Buol tersebut tidaklayak untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atas perbuatan tindakpidana yang dilakukan Terdakwa yakni melangar
FUAD FARHAN S, S.H
Terdakwa:
ABDUL EFFENDI
28 — 3
bersifatabsolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksudPasal 48 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditas, makaunsur ini telah terpenuhi.Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/MelawanHukum adalah setiap perobuatan yang melangar
YUNIARTI SETYORINI, SH
Terdakwa:
NIZAR ALAUDDIN ATTAZKY bin SAMSUL BACHRI
134 — 26
dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan daridakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai denganfaktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidanganyaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) UndangUndang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta mertamenyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
DJAWOTO
Tergugat:
BUDI NGANTUNG
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
81 — 50
KUHPerdatakeduanya menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakupsuatu perbuatan tetapi juga mencakup tidak berbuat;Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN CbiMenimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas,maka perbuatan Tergugat yang meninggalkan tempat sebelum menyelesaikanproses jual beli dihadapan Notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum secara pasif, dengan demikian syarat pertama dari adanyasuatu Perbuatan yang melangar
64 — 39
apakahberdasarkan faktafakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka,perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni primair melanggar pasal 340KUHP dan subsidair melangar
SRIYANI, SH
Terdakwa:
ASNAWI BIN JAHRI
27 — 9
narkotika tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1)Undangundang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggarpasal 112 ayat (1) Undangundang R.1I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebihsubsidair melangar
68 — 29
sesuatu yangterjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dandipertimbangkan pula dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakahdari fakta fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwadengan dakwaan Subsidaritas yaitu melangar
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa PEMOHON KASASI tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 6 Juli 2010,untuk itu PEMOHON KASASI menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atasPutusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganalasan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salahdalam penerapan hukum dan atau melangar
Terbanding/Penggugat : EDDY SOETIOSO
Turut Terbanding/Tergugat I : WELLY LIUS
Turut Terbanding/Tergugat II : AAI YUSDIAN
148 — 198
Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur, karena tergugat merupakaninstansi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi Sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku sehinga tidak dapat digugatsecara materil/inmateril terkait kebijakan yang dilakukan sebagaimanaPasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum olehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
KantorPertanahan Kota Samarinda tanggal 18 Maret 2016 sudah sesuai dengantata cara atau prosedur ketentuan yang berlaku sehingga sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahdan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar
Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum olehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahansecara tertulis dengan menyebutkan alasan bahwa tindakan pemerintahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang
Juli Nova Nisvia
Termohon:
Polres Asahan
53 — 6
Lie In Tjan dengan Laporan Polisi Nomor : LP /223 / IV / 2020 / Res Ash, tanggal 07 April 2020 dalam dugaan tindakPidana "membantu. melakukan kejahatan Penipuan dan Penggelapansebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 dari KUHPidanaYo pasal 56 dari KUHPidana telah melangar KUHAP dan cacat formilkarena tidak memiliki bukti yang cukup.2.
Lie In Tjan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 223 /IV / 2020 / Res Ash, tanggal 07 April 2020 dalam dugaan tindakPidana "membantu melakukan kejahatan Penipuan dan Penggelapansebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 dariKUHPidana Yo pasal 56 dari KUHPidana telah melangar KUHAP dancacat formil karena tidak memiliki bukti yang cukup.Jawaban TermohonBahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalammenetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai Laporan PolisiNomor : LP / 223 / IV /
38 — 26
Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanyasatu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilihdakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur unsursalah satu dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melangar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP jo.
122 — 16
seseorang tersebutdengan menghendaki keuntungan ;Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah dengan sengajamengedarkan pil tersebut tanpa ada keahlian dan kewenangan, sehingga unsurkedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
54 — 4
terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut: Melanggar pasal 127 ayat (1) hurf a UU RI No.35 tahun2009 Tentang Narkotika;dan Melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatKomolatif maka majelis akan mempertimbangkan Seluruh dakwaan dari PenuntutUmum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;Menimbang bahwa dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar pasal127 dakwaan melangar
YUNIARTI SETYORINI, SH
Terdakwa:
Misbachul Munir Bin Ahmadi
28 — 5
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling Sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar