Ditemukan 3043 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP., S.H., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
93152
  • Tidak ada satupun ketentuan yang berlaku pada saat tersebut yang dapatdijadikan pedoman untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi seorangTerpidana sebagai Implementasi dari berlakunya UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, dengan bukti bahwa untuk hal ini baru ada dan lahirketentuannya pada tahun 2011 seperti :Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 TentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1305/
    (fotokopidari fotokopi) ;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.(fotokopi dari fotokop1) ;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2171/MENKES/SK/X/2011 tentang Tata Cara PelaksanaanWajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2011. (fotokopi darifotokop1) ;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi MedisPecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Register : 07-08-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 92/PID/2014/PTSMDA
Tanggal 11 September 2014 — Pembanding/Terdakwa : NG CHUAN HO ALS ACAI ANAK DARI NG SING SAW Diwakili Oleh : RABSHODI. R. S.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : NYOMAN BELLA PUTRA ATMAJA
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI IRAWAN HAQIQI
3714
  • Pegadaian Kantor Cabang Tarakan, ataspermintaan penyidik, dimana setelah ditimbang diketahui bahwa beratnya adalahhalaman 20 dari 27 halaman9,82 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang, Nomor : 46/iL.1305/2014tanggal 7 Perbruari 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 dakwaan subsidair jugatelah terbukti ;Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang buktiNarkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dikuasai dan dimiliki untukdigunakan
Register : 02-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 19 Juni 2017 — Sugeng Santoso Bin Mulyono
9460
  • kegiatan tahun 2013Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atasKeputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 BadanLingkungan Hidup Kota Yogyakarta.Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/1305
    Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/443/KEP/INV/2013 tentang Perubahan Pertama atasHalaman 42 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PT YYK51)52)53)Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 BadanLingkungan Hidup Kota Yogyakarta.Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/1305
Putus : 15-10-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1250 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — SARAH NARWASTU bin PANGESTU
4832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .* Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305 Tahun 2011 ; tentangPenetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).* Kepmenkes Nomor 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara WajibLapor Pecandu Narkotika.Bahwa sesuai kesepakatan bersama para aparat penegak hukum danKementerian Kesehatan menyatakan jumlah Pecandu Narkotika dankorban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa atauNarapidana dalam tindak pidana Narkotika semakin meningkat sertaupaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secaraoptimal
Register : 11-08-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 94/PID/2014/PTSMDA
Tanggal 28 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FANDI ILHAM, SH
Terbanding/Terdakwa : FRANKY WAGANIA ALIAS ANGKI ANAK DARI SAMUEL WAGANIA
6862
  • Pegadaian Kantor Cabang Tarakan, ataspermintaan penyidik, dimana setelah ditimbang diketahui bahwa beratnya adalahhalaman 20 dari 27 halaman9,82 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang, Nomor : 46/iL.1305/2014tanggal 7 Perbruari 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 dakwaan subsidair jugatelah terbukti ;Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang buktiNarkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dikuasai dan dimiliki untukdigunakan
Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 973 K/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 — LIM HARYANTO LIMANTARA vs. PT DELTA BARITO INDAH, dkk
3427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas Sertipikat Hak Milik (SHM) 521, 522, 609, 610, 982, 1233, 1305/Kertak Baru Ulu, telah diterbitkan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 212/2/APH/KBU/2002 tanggal 11092002 an. PT Bank NegaraIndonesia (persero) Tbk.;Dengan demikian merupakan BuktiTetap bahwa tanah dan bangunanTermohon Pailit: PT Delta Barito Indah, telah dikaitkan dengan HakTanggungan sebagai Jaminan/Agunan PT Bank Negara Indonesia(persero) Tbk.
Putus : 12-12-2012 — Upload : 09-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064 K/Pdt/2009
Tanggal 12 Desember 2012 — PARYOTO, dkk vs PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (BNIL), dkk
126318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HarjaSuhantoro 1305 10000 m? Suhantoro Lamo Kodim Surip Yahmi N. HarjaSomat 1341 10000 m? Somat Domo Ponirin Sairin Jalan N. HarjaPoyo/sampon 1074 10000 m? Poyo/Sampon Buyoto Untung Sutarjo Sumardi N. HarjaSaroji 634 7500 m? Saroji Wiro T Trubus Pawiro Sukino N. HarjaTejo 1188 10000 m? Tejo Suep Tejo Sutrino Jalan N. HarjaKusnanto 704 7500 m2 Kusnanto Sono Tarjok A Sujak Mukijo N. HarjaKliwon 1174 10000 m? Kliwon kuntini Sito Iput Domo N. HarjaSukirno 1186 7500 m?
Register : 01-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HUDAYA MAJU MANDIRI;
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1050/B/PK/PJK/2016Materi;Bahwa sesuai dengan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) NomorPHP17/WPJ.22/KP.1305/2013 tanggal 19 September 2013 disebutkan bahwaterdapat koreksi penyerahan yang belum dipungut PPNnya disertai dengansanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena tidak membuat faktur pajak ataspenyerahan tersebut;Bahwa pada saat proses pembahasan akhir (closing conference) antaraPenggugat dan pemeriksa, Penggugat menyetujui koreksi penyerahan tersebutkarena sesuai fakta
Putus : 23-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HUDAYA MAJU MANDIRI
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0% (nol persen);Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c UndangUndang KUPmenyebutkan, jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambahdengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;Materi:Bahwa sesuai dengan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan)Nomor PHP17/WPJ.22/KP.1305
Register : 31-01-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 13 September 2012 — BUDI KURNIAWAN >< Bapak MAHFUDZ SIDDIQ, Msi. sebagai Ketua Anggota DPR Rl Komisi I, Cs
4810
  • Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana dimaksud Pasal 1305 r.UHPerdata, maka dalil dalil gugatanPenggugat terhadap Para Tergugat menge.tai permintaan dan tuntutan gantikerugian, membayar uang paksa (dwangsom), dan Uit Voerbaar Bij Voorraadsebagaimana dikemukakan dalam posita maupun petitumnya menjadi sangat tidakberalasan serta tidak berdasarkan hukum,karena itu harus Ditolak dan Dikesampingkan.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, sudah cukup
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1040 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HUDAYA MAJU MANDIRI;
8143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0% (nol persen);Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c UndangUndang KUPmenyebutkan, jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambahdengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;Materi:Bahwa sesuai dengan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) NomorPHP17/WPJ.22/KP.1305
Register : 12-12-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013
Tanggal 8 Januari 2014 — -ACHMAD SAKURYADI, Serma NRP 21960076660775
3919
  • tidakmengandung narkotika dan psikotropika.Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No Lab: 1126/NNF/2013 tanggal 21Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabayaterhadap barang bukti milik Terdakwa SermaAchmad Syakuryadi NRP.2196007660775,Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828Sampang nomor :(1) 1804/2013/NNF berupa 2 (dua) batang rokokGudang Garam berisikan tembakau denganberat brutto 2,806 gram benar tidakmengandung Narkotika dan Psikotropika;(2) 1305
Register : 14-05-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Bgr.
Tanggal 12 Maret 2014 — DYAH MUMPUNI CIPTANINGTYAS LAWAN MOHAMMED SALMEN MOHAMMED BIN BISHER
11244
  • Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2013 tersebut ,kami Penggugat mengadakan musyawarah dengan pihak Tergugat untukmeminta kembali sertifikat HGB No.1306/ Baranangsiang tersebut, namunmusyawarah tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat melayangkansurat somasi kepada Tergugat sebanyak 2 kali yaitu tanggal 25 Maret 2013 dan03 April 2073 ymg intinya meminta agar Sertifikat HGB No. 1305/ BaranangSiang atas nama Ny.
    Mariyam Saleh Binti Bisyir olen Tergugat tidak mempunyai alas hakatau dasar hukumnya sama sekali, oleh karenanya perbuatan Tergugattesebut termasuk perbuatan melangar hukum, sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dengan dikuasainya Sertifikat HGB No.1305/Baranangsiang olehTergugat tanpa alas hak/ dasar hukum tersebut, jelas menimbulkan kerugianbaik materiil maupun immateriil pada Penggugat, karena Penggugat tidakdapat menikmati atau memanfaatkan sertipikar tersebut untuk keperluankeperluan
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
8156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diserahkan kepadaPuskesmas Binuang tanggal 22 Oktober 2009.1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti BarangKeluar (SBBK) berupa Biskuit MPASI sebanyak 90 bungkus yangdiserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 22 Oktober2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MPASIsebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada PuskesmasBojonegara tanggal 17 November 2009.1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti BarangKeluar (SBBK) berupa Biskuit MPASI sebanyak 1305
    bungkusyang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 23 Oktober2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MPASIsebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada PuskesmasCarenang tanggal 17 November 2009.1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti BarangKeluar (SBBK) berupa Biskuit MPASI sebanyak 495 bungkusyang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 23 Oktober2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MPASIsebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada
    No. 1525 K/Pid.Sus/2014117.118.119.120.121.122.1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti BarangKeluar (SBBK) berupa Biskuit MPASI sebanyak 1305 bungkusyang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 23Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupaBiskuit MPASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkankepada Puskesmas Carenang tanggal 17 November 2009.1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti BarangKeluar (SBBK) berupa Biskuit MPASI sebanyak 495 bungkusyang
Register : 07-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 65/Pid.B/LH/2018/PN Ksn
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INTAN RIZKI APRILIANI, SH
Terdakwa:
JAMARI Als PAK DE Bin WARDIYO
530
  • Pol : DA 1305 LB.
  • 1 (satu) lembar STNKB (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR) No : 05487298, An. H AMIR HAMBALI.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HUDAYA MAJU MANDIRI
34185 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1051/B/PK/PJK/2016Materi;Bahwa sesuai dengan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) NomorPHP17/WPJ.22/KP.1305/2013 tanggal 19 September 2013 disebutkan bahwaterdapat koreksi penyerahan yang belum dipungut PPNnya disertai dengansanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena tidak membuat faktur pajak ataspenyerahan tersebut;Bahwa pada saat proses pembahasan akhir (closing conference) antaraPenggugat dan pemeriksa, Penggugat menyetujui koreksi penyerahan tersebutkarena sesuai fakta
Register : 16-08-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA MAGETAN Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12911
  • Aris Triono, kemudian ada satu buah Mobil Sedan,Merek/ Type : Honda Civic, Nopol : AE 1305 RI Tahun 2015, warna Hitam,lalu satu buah Mobil Sedan, merek Agya Tahun 2014 Nopol : AE 795 MK.Warna Putih dan terakhir ada satu buah Mobil Truk merek Toyota Dina,Nopol : AE 8159 UP Tahun 2012 Warna Merah dan calon isteri keduaPemohon ( XXXxX) telah mengetahui hal itu serta menyatakan tidak akanmengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan
Register : 10-07-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 540/PID/2024/PT SMG
Tanggal 24 Juli 2024 — Pembanding/Terdakwa : ANISA INDARWATI,S.E. als DEVI Binti SLAMET MULYONO
Terbanding/Penuntut Umum I : Risza Kusuma, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Ratna Widhianingrum, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : SRI LESTARI, S.H.
9646
  • Ibu ANISSA;

Terlampir dalam berkas perkara;

  • 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar (4x2) warna Putih mutiara dengan nopol AD 1305 AD dengan nomor rangka MMBGUKR10GH039802 dan nomor mesin 4N15UBC6972 an. Anisa Indarwati alamat Gombang Rt.03/Rw.02 Gombang, Sawit, Kab. Boyolali beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance yang berkedudukan di Solo Baru, Ds.

Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HUDAYA MAJU MANDIRI
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1049/B/PK/PJK/2016Materi;Bahwa sesuai dengan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) NomorPHP17/WPJ.22/KP.1305/2013 tanggal 19 September 2013 disebutkan bahwaterdapat koreksi penyerahan yang belum dipungut PPNnya disertai dengansanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena tidak membuat faktur pajak ataspenyerahan tersebut;Bahwa pada saat proses pembahasan akhir (closing conference) antaraPenggugat dan pemeriksa, Penggugat menyetujui koreksi penyerahan tersebutkarena sesuai fakta
Register : 22-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tbh
Tanggal 7 Juni 2017 — - SYAFRIADI ALIAS ISAF BIN DARWIS
5910
  • Perk : PDM PUTUSAN No. 57/Pid.B/2017/PN.Tbh Halaman 1305/TMBIL/03/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memutuskan :1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Als ISAF Bin DARWIS secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakanmengokibatkan lukaluka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2 ) ke1 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.