melaporkan pengrusakkan kuncigudang tersebut ke Polsek Kragan, tindakan PT.BankDanamon (Terlawan Il) tersebut jelas merugikan Pelawanselaku Debitur ;Bahwa semula Pelawan merasa tepat memilin badan usahaPT.Bank Danamon (Terlawan Il) sebagai tempat untukmenjadi nasabah dan mengajukan permohonan fasilitaskredit sebab yang Pelawan yakini bahwa maksud dan tujuanPelawan Il (PT.Bank Danamon) memberikan fasilitas kredititu tentu tidak sematamata untuk mencari untung belaka,namun juga dalam rangka meningkatkan taraf

Lebihlebih ketika usaha Pelawan mengalami penurunan, kalaupunHalaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Plw2013/PN Rbg.4.1.7toh ada keterlambatan pembayaran atau menunggak ataumengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran,seharusnya Terlawan ll (PT.Bank Danamon) sadar untukturut merasakan dan toleransi dan memberikan dispensasiserta melakukan pembinaan dan memberikan kebijakandalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, lebihlebihPelawan juga masih memiliki kesanggupan untuk melunasipinaaman

Pelelangan itu bisa terjadi atau dilakukan dengan syarat denganaroma dugaan adanya rekayasa (by design) dan konspirasiuntuk mencari keuntungan yang membawa kerugian pada diriPelawan, disamping telah merampas hakhak Pelawan selakuDebitur juga telah membunuh ekonomi dan taraf hidup rakyatbanyak terutama Pelawan baik selaku Nasabah maupunDebitur karena faktanya Terlawan Il (PT.Bank Danamon) tidakmentaati dan melanggar amanat Undangundang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndangundang

Oleh Kuasa Penggugat yang disampaikan secaratertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 November 2013 ;Menimbang bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukanSurat Permohonan Pencabutan perkara, dan oleh karena pemeriksaan perkara tersebutbelum sampai pada taraf Jawaban maka kewenangan ada pada Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat danpermohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat serta berdasarkan pertimbangan diatas,selanjutnya Majelis Hakim menilai

tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

bahkan telah pula diupayakan untuk kembali pulih danrukun, akan tetapi usaha tersebut siasia, bahkan akibat pertengkaran tersebutkeduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebihsatu tahun sejak bulan April 2019, maka dapat dipastikan keutuhan rumahtelah goncang dan kenyataannya sudah sulit untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal keduanyatidak lagi upaya untuk perbaikan, bahkan saling berkomunikasi tidak terjalinlagi, bahkan sampai pada taraf

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,maka tujuan pernikahan tersebut menjadi Sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas dan menjadi buktibahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa di damaikan lagi, apalagiPenggugat secara nyata dipersidangan meskipun telah dinasihati agarbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugatsudah

Kikrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi

tujuan yang suci dan mulia, yakni untukmenciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimanadimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanmenjadi tidak bisa dicapai ;nonoeee Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Bawa Terdakwa pernah menghisap shabushabu sebanyak (satu)kali yaitu bulan Juli 2014 dan juga pernah menghisap ganja sebanyak (satu) kali pada bulan Agustus 2014 yang tujuannya hanyalah cobacoba.sehingga dari alasanalasan yang dikemukakan tersebut, Yudexfactieberkesimpulan Terdakwa belum layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatandari dinas militer, karena mengkonsumsi Narkotika masih dalam taraf cobacoba.5.

Narkotikasejak tahun 2004 jauh sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI dan hal initelah diketahui oleh Yudexfactie di persidangan dan juga dikemukakan dalampertimbangannya, sebagaimana pada point b yang Oditur Militer garis bawahidi atas (baca Put hal. 17 point No. 4) yang menjelaskan Terdakwa melakukanperbuatan oleh karena pengaruh lingkungannya bersama temansepermainannya sebelum menjadi anggota TNI, sehingga sangatmengherankan apabila Yudexfactie memberikan pertimbangan Terdakwasebagai pengguna yang taraf

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Yudex factie tersebut adalahpertimbangan yang tidak tepat dan terkesan ingin mengaburkan faktapersidangan sehingga membentuk opini bahwa Terdakwa masih layakdipertahankan menjadi anggota Prajurit TNI karena baru satu kalimengkonsumsi Narkotika atau masih dalam taraf cobacoba, padahalsesungguhnya Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika yaitupada bulan Juli 2014 bersama SaksiII Sdr. M.

pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang , sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;soneeee Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Desember 2018;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonanpencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui HakimMediator sebagaimana tersebut di atas dan menurut hukum acara pencabutansuatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulaiatau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yangberperkara telah diadakan suatu perdamaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karenapemeriksaan perkara masih dalam taraf

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalandengan baik dan rukun sebagaiman layakmya pasangan suami isteri,bahkan karena Penggugat ingin membantu meningkatkan taraf ekonomikeluarga, atas izin suami Penggugat pada tanggal 4 April 2014 berangkatke negara Singapura menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) dan bekerjasebagai asisten rumah tangga ;.

Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan ) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan ataudapat dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikanatau dirukunkan kembali, oleh karenanya agar masingmasing pihak baikPenggugat maupun Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma hukum dannorma agama, maka perceraian merupakan penyelesaian

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

DO mendapat tambahan kreditlagi yang digunakan hanya untuk menutupi hutang bunga Bank saja;22.Bahwa Bank telah menyalahi Pasal 1 Nomor 2 UU No. 10 tahun 1998tentang Perbankan dimana penyaluran kredit adalah dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan apa yang dilakukanbank dengan memberikan tambahan kredit yang hanya digunakan untukmembayar bunga kredit adalah justru menyengsarakan rakyat yaitu PT.DO dan bertindak bagaikan lintah darat karena tambahan kreditdigunakan untuk membayar

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan judex facti PengadilanTinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatankarena judex facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak memberikanpertimbangan hukum terhadap kesalahan Termohon Kasasi yang telah salahdalam menyalurkan kredit;Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 point 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentangPerbankan dikatakan bahwa menyalurkannya kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

Terdakwa bekerja di Toko, Saksi Korban tidak pernahmengatakan kepada Saksi bahwa sering kehilangan uang nanti setelahTerdakwa bekerja di toko kemudian berhenti bekerja dan sering datangke toko, baru Saksi Korban sering mengeluhkan bahwa uang dalambrankas sering kurang;Bahwa Terdakwa sering datang ke toko untuk membeli barang ataupunsering datang hanya untuk membantu tanpa diupah oleh Saksi Korban;Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi dengar dari masyarakat sekitarrumah Terdakwa bahwa akhirakhir ini taraf

NANCES ANTHONI, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya: Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari kecil; Bahwa suami Terdakwa berprofesi sebagai tukang besi; Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 pernah dilkukan musyawarah dikampung menyangkut perkara Terdakwa tapi saat itu dari pihak SaksiKorban tidak ada yang hadir; Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ada masalah; Bahwa Terdakwa ada peningkatan dalam hal taraf hidup; Bahwa taraf hidup keluarga Terdakwa ada perubahan sejak beberapatahun terakhir

Sentra PanganUtama, mengingat saat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaanTergugat dalam rangka mencoba produk baru/produk tambahan yangmasih dalam taraf percobaan serta adanya pesanan barang dalam jangkawaktu terbatas yang belum dipastikan kelancarannya, sehingga dengandemikian Kontrak Kerja yang dilakukan antara Tergugat dengan ParaPenggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat 1 huruf dUndangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaknisebagai Perjanjian Kerja

tersebut maupun Tergugat yang membantah hal tersebutsehingga pembuktian perkara ini sangatlah bergantung kepada dalildalil dasaryang dikemukakan Para Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi awal persengketaan antara keduabelah pihak adalah Tergugat tidak melanjutkan hubungan kerja dengan parapenggugat dikarenakan kontrak kerja telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2014,dan pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah dalam rangkamencoba produk baru dan atau produk tambahan yang masih dalam taraf

;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurutMajelis Hakim pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah:Apakah Para Penggugat benar telah bekerja sejak tahun 2010, dan apakah benarpara penggugat telah di PHK oleh Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2014, danapakah benar para penggugat dipekerjan pada produk baru atau produk tambahanyang masih dalam taraf uji coba.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugatberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Putusan No.: 7/Pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk32Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu Bukti T1a untuk Penggugat berlakudari tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 25 Juni 2014 dan Bukti T2a untukPenggugat II berlaku dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 25 Juni 2014 danmenyebutkan secara jelas yakni berhubung dengan adanya kegiatan baru danproduk baru/produk tambahan yang masih dalam taraf percobaan serta adanyapesanan barang dalam jangka waktu terbatas yang belum dapat dipastikankelancarannya maka perusahaan

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telahpecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi,dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflikHilm.2 dari 12 him.

Putusan No.1882/Pdt.G/2018/PA.Sda.Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapal ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampalpada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jeradan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Bagan Batutersebut, ada Saksi FIKRI RAHADIAN SILAEN bersama masyarakat lainnyayang melihatnya, tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan, sehinggaTerdakwa ditangkap oleh masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa kepihak yang berwajib ; Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam bangunan Ruko BRI tersebut untukmengambil barang yang ada di dalam Ruko tersebut, namun Terdakwa tidaktahu kalau sebelumnya bahwa Ruko tersebut kosong karena lampu Rukotersebut dalam keadaan mati, dan Ruko tersebut masih dalam taraf

Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam bangunan11Ruko BRI tersebut untuk mengambil barang yang ada di dalam Ruko tersebut, namunTerdakwa tidak tahu kalau sebelumnya bahwa Ruko tersebut kosong karena lampuRuko tersebut dalam keadaan mati, dan Ruko tersebut masih dalam taraf di bangun.Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam Ruko BRI Cabang Bagan Batu tersebut,ada Saksi FIKRI RAHADIAN SILAEN bersama masyarakat lainnya yangmelihatnya, tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan, sehingga Terdakwaditangkap

menghadap Kuasanya, dan Turut Tergugat I tidak datangmenghadap dimuka persidangan karena berdasarkan suratnya No. 0657/NOT/SL/VII/2016 tertanggal 13 Juli 2016 menyatakan bahwa ia (Turut Tergugat I) akan tunduk pada putusanMajelis Hakim, sedangkan Kuasa Turut Tergugat II tidak datang tanpa ada pemberitahuanresmi mengenai ketidak hadirannya tersebut juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanyauntuk mewakili kepentingannya didepan sidang ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf

Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh wakilnyayang sah, namun untuk Turut Tergugat yang datang adalah ROCHMADI,A.Ptnh. demikian juga pada acara mediasi tanggal 05 Mei 2014 Tergugat tidakdatang;monnanann Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat WAHIDATUL HASANAH, SH.Didalam persidangan tanggal 14 Mei 2014 menyampaikan secara lisan yangpada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatan perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Tmg. karena gugatannya akan diperbaiki ;oonn= Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki taraf

Anakmembutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkankemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehinggatanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kKemanusiaanyang normal. Menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalahpribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan rangsanganyang berasal dari lingkungan.

Kasiram (1994), mengatakan anak adalah makhluk yangsedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran,kehendak sendiri, yang kKesemuannya itu merupakan totalitas psikis danSifatsifat serta struktur yang berlainan pada tiaptiap faseperkembangannya.Dalam proses perkembangan manusia, dijumpaibeberapa tahapan atau fase dalam perkembangan, antara fase yang satudengan fase yang lain selalu berhubungan dan mempengaruhi sertamemiliki ciriciri yang relatif sama pada setiap anak.

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:a. Program detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 bulanb. Program Primer lamanya 6 bulanc.

:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan Terdakwa di Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial harus ada Surat Keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintahyang ditunjuk oleh Hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap diriTerdakwa berupa asseement untuk mengetahui kriteria tingkat kecanduanTerdakwa;Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernahmenunjuk Dokter Pemerintah dan ahli untuk memeriksa Terdakwa gunamengetahui taraf

PWL 612LD /03/KPS/KX/BNN/2015, dan baru kembalidalam kehidupan bermasyarakat pada bulan Januari 2016, sehingga Terdakwamasih dalam taraf penyembuhan, meskipun pada kenyataan setelah terdakwaselesai menjalankan rehabilitasi dan menjadi konselor adiksi Terdakwa tetapmenggunakan Narkotika jenis sabusabu untuk diri sendiri dari bulan Januarisampai tertangkap telah 3 kali menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Hal. 18 dari 21 hal.

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa , sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi;Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan apakah Terdakwa wajib dilakukan Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan