Ditemukan 2742 data
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
98 — 30
., M.AP.;Bahwa Peran ahli pada saat itu sebagai Ketua Tim yang melakukanpemeriksaan terhadap pelaksanaan ADD dan DD Desa TumbangBaringel Kecamatan Rungan Ta. 2016 sebagai ketua Tim yaitu:1. Melaksanakan pemeriksaan akuntan.2. Melaksanakan audit kKeuangan dan atau ketaatan.3. Melaksanakan audit operasional.4. Melaksanakan audit khusus.5. Melaksanakan audit akuntabilitas.6. Menguji dan menilai dokumen.7. Melaksanakan penelitiuan dibidang pengawasan.8. Mengkaji hasil penelitian.9.
,M.AP.;Bahwa terkait Surat Bupati Gunung Mas Nomor 700/67/VI/INSP2018tanggal 4 Juni 2018 tentang pengembalian dana desa TumbangBaringei,. 4.4.3.26. Belanja Modal Pengadaan 0,00Bahan Bangunan LainnyaKegiatan Pemberdayaan2.4.12. SEmangat Gotong Royong 38.881.500,00Masyarakat2.4.12.2. Belanja Barang dan Jasa 38.881.500,002.4.12.2.13.
90 — 29
M.Ap, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal terdakwa. Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Badan Pelayanan Terpadu KB atauPelayanan Umum (PB2T) dan menjabat sebagai Sekretaris PanitiaPengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2012 yaitu atas dasar SK DirekturRumah Sakit Umum Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara (Paluta) yangmenetapkan dr. Naga Bakti Harahap.
VICTOR ANTONIUS,SH.MH
Terdakwa:
BAGUS BANGUN, SH
84 — 30
Dokumen dari Ismail Ginting, S.Pd,.M.AP
Fotocopy Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 800-5544 tanggal 05 Agustus 2011 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 892-12/K/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
82 — 86
Khaeruddin, M.AP. (Anggota)9.
I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
Terdakwa:
Drs. HAMSI, S.Sos., M.T. Bin (Alm) H. HAMZAH HASANI
36 — 0
., M.Ap, ILHAM HIDAYAT, S.T., IMADINI NURFADILAH, S.T., RIANITA PERTIWI, S.T., dan ARMIATY Bin ABD. RAHIM, S.Tr.KL, dan yang mengetahui/menyetujui ditandatangani oleh Plt. Kepala DLH Prov. Kaltara Drs. HAMSI, S.Sos., M.T.;
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Kepala DLH Prov. Kaltara Kepada Direktur PT.
SURIANSYAH, M.AP selaku Sekretaris Daerah;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat perintah Gubernur Kalimantan Utara dengan Nomor : 821/148/2-BKD, tanggal 09 Februari 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang ditandatangani oleh Dr. H.
SURIANSYAH, M.AP selaku Sekretaris Daerah;
- 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA - Rincian Belanja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara Kode Program 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang ditandatangani oleh Drs. HAMSI, S.Sos., M.T. selaku Kepala DLH Prov.
DIAH RAHMI FITRIANI, SE., M.AP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanjsa Pengeluaran PPKD Nomor : 0051/SPP-LS/DLH/XI/2021, tanggal 5 November 2021 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), yang ditandatangani oleh sdri. SEPTI BINTANI, A. Md. Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.NITA TEHUAYO,SH
3.ESTER WATTIMURY, SH.
4.JUNITA SAHETAPY, SH
5.FITRIA TUAHUNS, S.H
6.FERDINANDA EINEKE TUPAN
Terdakwa:
TROTJE WAIRISSAL Alias OCI
92 — 22
/1.20.05.2/2015 Tahun Anggaran 2015, tanggal 10 September 2015;
8.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 2537/SP2D-LS/1.2.0.05.2/2016 Tahun Anggaran 2016, tanggal 27 September 2016;
9.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 2406/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun Anggaran 2017, tanggal 28 September 2017;
Diekembalikan kepada JAINUDDIN, SE M.AP
86 — 39
,M.AP., dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikanketerangan sesuai dengan keahlian dan IIlmu Pengetahuan yang Ahlimiliki sebagai berikut :e Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluargaataupun pekerjaan ;e Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidikKejaksaan Negeri Cibadak danmemberikan keterangan sesuai denganIImu Pengetahuan dan pengetahuanserta keahlian yang Ahli miliki ;Bahwa benar ahli mengerti dimintai keterangandipersidangan sehubungan dengan adanya dugaanpenyalahgunaan
67 — 9
H.Sutiman,MM (Ketua)Drs.H.Abdul Zaman, Msi (Wakil Ketua)Said Amri, SH (Sekertaris merangkap Anggota)H.A.S yamsul Qamar AR, Msi (Anggota)Himawan,S.Sos (Anggota)Drs.Ali Rahman (Anggota)Heni Susanto,SH,Mhum (Anggota)Drs.Khaeruddin,M.AP (Anggota)Abdullah (Anggota)Serta copy lampiran daftar hadir yang ditandatangani (telampir)Bahwa antara para pihak tersebut, telah disepakati harga gantiHal. 76 dari 150 hal.
74 — 32
M.AP Selaku Sekretaris DPRK Aceh Tenggara.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda pengembalian Pinjaman kePribadi,S Tanggal 29 Maret 2013,Yang bertuliskan Sudah ditAndikha Pasirela,sSE Banyaknya 20 mayam mas jhon:pembayaran Pinjaman dari sdri Heri Pribadi Selian sebanyak mas jhonson dan ditanda tangani diatas materai 6000 olehPribadi,S serta disaksikan oleh Samiran, KHAIRUNISA.1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah diliminating tandakepada Charliana Tanggal 12 Desember 2012,Yang bertulishditerima dari
Syafiri Rakhman, SH.
Terdakwa:
Drs. H.M GAZALI M Pd I Bin Alm KHAIRUL
117 — 51
HALAWIYAH, SH,M.AP, Cap Stempel Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII, Banjarmasin tanggal 20 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat PEMERINTAH PROV. KALSEL SEKRETARIAT DAERAH,Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 824.13/428/Si.2-BKD/2016. MEMUTUSKAN Nama : MUHAMMAD KASTALANI Terhitung mulai tanggal ditetapkan, ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel. Di tandatangani an. Gubernur Kalimantan Selatan Pejabat Sekretariat Daerah Sdr. H.
33 — 10
Abdul Kadir, S.Sos, M.AP mengeluarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 3346/SP2DLS/DPU/2011 tanggal 2 nopember 2011,berdasarkan SP2D tersebut telah dikeluarkan dari Kas Umum Daerah uang senilai Rp.756.908.600, (tujuh ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu enamratus rupiah) setelah dikurangi pajak Penghasilan dan pajak Pertambahan Nilaisejumlah 89.452.835, (delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribudelapan ratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya dibayarkan
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I GEDE KETUT SUKERTA
153 — 77
lalu saksi membuatkan suratdepositonya dan setelah ditandatangani olen Ketua LPD GedeKetut Sukertauangnya langsung diserahkan kepada bendahara.Bahwa untuk kredit seharusnya melalui persetujuan /sepengetahuan dari bendesa adat, namun prakteknya di LPDSunantaya hanya diketahui oleh Ketua LPD saja dan untuktandatangan persetujuan dari Bendeesa Adat dilakukan setelahproses kredit selesai.Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa kredit yang mengalamikemacetan sebesar Rp.1.389.850.000, Untuk Hendra Manik M.Ap
51 — 16
M.AP) serta Anggota ( Ir.Putusan Nomor 09/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 68 dari 179HUSNAFARIN, SYAMSUL BAHRI, ST dan RIFKI MUKMIN), masingmasing lengkap dengan SK nya untuk Tahun Anggaran 2011; Bahwa benar saksi dan kawan kawan yang duduk dalam Panitia Lelangsudah lulus sertifikasi pengadaan barang dan/jasa dari Bappenas; Bahwa tugas Panitia Lelang antara lain:1. Menyiapkan pengumuman Lelang (melalui online/ Internet);2. Memberikan penjelasan pekerjaan (Anwising)3.
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
364 — 275
., M.AP.(Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum DanHAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) ;Ariz Ekha Suprapto, SH.(Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro HukumDan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat);Adrian Padmadisasira, SH., MH.(Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat);Dindin Jamaludin, SH.,MH.(Kepala Seksi Pengaduan Dan Advokasi pada DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Jawa Barat);Adittya Putra Perdana, SH.
72 — 14
infrastruktur pembangunanpedesaan dan simpan pinjam kepada kelompok masyarakat untuk permodalanusaha;Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dana SPP Paminggir telahdiselewengkan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah ada rapat internantara Camat, PUUK, FK, FT, UPK dan Penlok di kantor camat paminggir untukmembahas adanya laporan dari masyarakat kecamatan paminggir ke propinsimengenai ketidak disiplinan ketua UPK/ Terdakwa.Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 nopember 2011 di rumah Bp.HANAFI S.Sos,.M.AP
96 — 107
Saksi HENNI PURWANTI, S.Sos, M.Ap, menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah PNS sekarang bertugas diperbantukan di BNNKab. Langkat. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, saksi bertugas diBadan Lingkungan Hidup Kab. Langkat menjabat sebagai BendaharaPengeluaran. Bahwa Ssaksi tidak kenal dengan terdakwa. Bahwa saksi kenal dengan Buyung Surbakti. Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :1. Menerima.2. Menyimpan.3. Membayarkan.4. Menata usahakan.5.
281 — 832
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkanKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 183.05/Kep.499Hukham/2017 tanggal26 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 183.05/Kep.113Hukham/2019 tanggal 25Januari 2019, untukmewakilinya di dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan, in casu,dalammengajukan upaya hukum, yang dalam perkara a quo, yaitu Gugatantentang Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Laksamana PertamaDeny Septiana, S.IP, M.AP
69 — 8
M.AP) serta Anggota ( Ir.HUSNAFARIN, SYAMSUL BAHRI, ST dan RIFKI MUKMIN), masingmasing lengkap dengan SK nya untuk Tahun Anggaran 2011;Bahwa benar saksi dan kawan kawan yang duduk dalam Panitia Lelangsudah lulus sertifikasi pengadaan barang dan/jasa dari Bappenas;Bahwa tugas Panitia Lelang antara lain:1. Menyiapkan pengumuman Lelang (melalui online/ Internet);2. Memberikan penjelasan pekerjaan (Anwising)3. Melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk;4.
87 — 69
Haji Darwin Sitepu, M.AP dan yang membuatHPS (Harga Perkiraan Sendiri) /Dasar perhitungan teknis dan Gambar adalahBapak Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)Bahwa pokja ada melaksanakan evaluasi terhadap perusahaan yang mendaftardengan 4 (empat) Sistem Evaluasi yaitu:1)Evaluasi Administrasi adalah antara lain memasukan permohonanpendaftaran dengan melampirkan Jaminan Penawaran, DaftarKuantitas dan harga, dan waktu pelaksanakan serta dataadministrasi perusahaan.Evaluasi
352 — 185
., M.Ap., Makassar, 34 Tahun, 23 November 1981,Perempuan, Indonesia, JI. Lanto Dg. Pasewang No. 23 Kel.