Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

RUPS tersebut para penggugat mengambil keputusanRUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPT.

MULIA MASMULTI MANDIRI telah dibubarkan dengan dicabuitnya ijin usahanya, makaadalah patu RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.Bahwa oleh karena RUPS yang dilaksanaan oleh para Tergugatmerupakan RUPS yang tidak sesuai dengan Peraturan PerseroanTerbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para peseroyang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu. undangan harusdisampaikan melalui surat tercatat selambatlambatnya 14 harisebelum RUPS, demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesuai, danmengingat setelah

Mulia Mas Multi Mandiri, olehPemegang saham telah mengambil keputusan RUPS aquo, kemudianpada tanggal 10 April 2018 telah dilakukan RUPS Luar Biasa dan telahdiambil keputusan RUPS aquo secara sah dan mengikat berdasarkanketentuan dalam AD/ART PT.

Mulia Mas Multi Mandiri dan UU Perseroan.Bahwa dalam RUPS tanggal 15 Janauri 2018, oleh Tergugat Rekonvensimenolak membahas perihal (vide poin 9 Rekonvensi) dan hanyamenginginkan agenda RUPS adalah pembahasan pembubaran perseroandan likuidasi, kKemudian diselenggarakan kembali RUPS Luar Biasa padatanggal 10 April 2018 (bukti Penggugat Rekonvensi), bahwa RUPS LuarBiasa aquo juga ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak hadir, padahalsalah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah pembahasan pembubarandan

Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal10 April 2018;4.

Perjanjian Kredit 140 senilai Rp 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah)disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 1;Addendum 1 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) disebutkanrnendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29: Addendum 2 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetuju~an RUPS sesuai dengan

Akta RUPS Nomor 29;Addendum 3 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Perjanjian Kredit 529 dimana Tergugat memberikan kredlit atau pinjarnansebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;

dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKreditPinjaman Tetap".Addendumperanil Akta RUPSan Nomor 29kredit 529 Jumlah tambahanpinjaman sudahmelewatijumlah yang disetujui AktaPerjanjian Rp 1.000 Rp 11.000 Installment Akta RUPS RUPS Nomor 29; danKredit lean Romer 9 Jenis pinjamannya yaitu924 Installment Loan, tidaksesuai dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKredit Pinjaman Tetap.GrandTeel Rp.19.000 Rp 11.000 Akta RUPS Nomor 29

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menandatangani seluruh Perjanjian Kreditdengan Penggugat dengan jumlah yang JAUH MELEBIHI apa yang telah disetujuioleh RUPS Penggugat melalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29.Dengan kata lain, Tergugat menandatangani seluruh Perjanjian Kredit diluarkewenangan dan persetujuan yang diberikan RUPS kepada Direksi Penggugatmelalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29; Halaman 11 dari 65 halaman Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Dps 18.

Kredit No. 924/2015, Addendum No 715/2015, Addendum No. 1370/2015serta Addendum No. 1370/2015 pada persetujuan RUPS yang baru (Akta RUPS No 29tanggal 27 April 2015) dan bukan memakai Akta RUPS yang lama yaitu Akta No 1tanggal 02 Maret 2015 ?

), sesuai Pasal 13ayat (2) UU Perseroan Terbatas;8 Bahwa oleh karena Termohon / Direktur tidak melakukan RUPS dan belumpernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengan nilai nominal sejumlahRp500.000.000,00 sedangkan Termohon II / Komisaris tidak menghadiri undanganPemohon dan belum pernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengannilai nominal sejumlah Rp500.000.000,00 maka Pemohon selaku pemegang sahammayoritas akan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, setelah memperoleh ijin dariKetua

;Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2014/PN Sby.e bahwa PEMOHON baik selaku pemegang saham maupun dalamkedudukannya selaku Komisaris Utama telah mempersamakan makna kata"permintaan" dan "undangan", padahal menurut UU No. 40 Tahun 2007 makna katatersebut adalah dua hal yang berbeda, dengan demikian maka Undangan RUPS PTRIMBA INDONESIA Nomor : 017/KomutRP/III/2014 Tanggal 15 Maret 2014 danUndangan RUPS PT RIMBA INDONESIA Nomor : 027/KomutRI/IV/2014 yangdibuat oleh PEMOHON tidak memiliki dasar

Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

diperlukan RUPS untukmengalihkan tanggungjawab organ perseroan kepada perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU PT;11.

RUPS, Pemegang Saham haruskembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS;3 Apabila langkahlangkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksimaupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS sepertiketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undangundang PT, maka baruPemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukansendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimanaditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undangundang PT;Menimbang

yang wajar untuk diselengarakannya RUPS.

PPA Consultants) ; Bahwa saksi tahu ada RUPS di PT.

PPA Consultants pada tanggal 18Juli 2017 ; Bahwa saat RUPS di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 saksisebagai kesekretariatan pengurus RUPS yang bertugas membuatundangan 2 minggu sebelum RUPS di laksanakan dan juga membuatdaftar hadir ; Bahwa saksi membuat undangan pelaksanaan RUPS termasuk yangtercatat yaitu Para Pemohon ;Hal 34 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi di rumahkan pada bulan April 2018 dan setahu saksiPara Pemohon tersebut saat itu masih berstatus sebagai

pemegangsaham;Bahwa pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Juli 2017 , benar telah dibuatkan hasil rapat RUPS yang di perlinatkan di Notaris sesuaidengan bukti P14 yang diperlinatkan di persidangan ;Bahwa setelah dilakukan RUPS pada tanggal 18 Juli 2018, hasil rapatmemutuskan bahwa Direktur utama adalah bpk.

Utama dan Bpk Jauharisebagai Administrasi Keuangan ; Bahwa setelah RUPS bulan Juli 2017 tersebut tidak ada lagipermintaan dana anggaran pelaksanaan RUPS ; Bahwa setahu saksi tidak ada penggantian management setelahpelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 ; Bahwa sebagai kasir di PT.

580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

( Luar Bisa ) atas PT Sinar AgapePress i.c Termohon karena selama ini sejak tahun 2013, Termohon tidak pernahmengadakan baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Bisa .Bahwa terakhir dengan Surat tertanggal 26 April 2019 , para Pemohon telahmengirim surat kepada Direktur Termohon untuk mengadakan RUPS (LuarBiasa) dengan agenda utama pembubaran Termohon .Putusan Halaman 2 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimAkan tetapi dalam waktu selambatlambatnya 15 terhitung sejak tanggal surattersebut diterima , Direktur

Termohon tidak mengadakan RUPS tersebut (videpasal 79 ayat (2) UU No: 40 tahun 2007).5.

sebagai berikut :Putusan Halaman 3 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimMengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.2.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2).

SIT JAMZANAH, S.H, M.H.Putusan Halaman 11 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

NV.Nagawarna tersebut dan Tergugat III pernah menjabat sebagai Direktur PT.Naga Warna (20062009);Bahwa dalam RUPS tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIll tidak mau menandatangani hasil RUPS tersebut, namun demikiankehadiran dan pengambilan keputusan RUPS tanggal 7 Februari 2009 itutelah sesuai dengan kourum sebagaimana yang ditentukan dalamHal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/201405.06.07.08.09.Anggaran Dasar Perseroan PT. NV.

penyelenggara RUPS risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS;> Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Penandatanganan oleh ketua rapatdan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjukdari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastiandan kebenaran isi risalah RUPS tersebut;Dengan mengacu kepada Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas, maka secarahukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara;B.

(bukti P.3.a.), sehingga Notulen RUPS yang dibuat olehNotaris Mulyani Sjafei S.H., yang berlangsung di kantornya ataspermintaan ibu Tata selaku Direksi, dan telah ditandatanganinya BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NV. Naga Warnatanggal 7 Februari 2009 membuktikan RUPS tersebut adalah sah;Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2014Bahwa Berita Acara RUPS PT. NV.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengansuara bulat;in casu dalam RUPS tidak ada acara rapat pengangkatan Direktur; oleh karenaitu status Penggugat selaku Direktur PT. NV.

Dalam pemanggilan RUPS keduaharusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

, tapi boleh juga ditentukan ditempat lain ;Bahwa dalam RUPS itu harus Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sesuai pasal 79 ayat(5) UU No.40 tahun 2007.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

hadir yangkedua dimungkinkan disetujui oleh 2/3 yang hadir ;Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat apabilatidak terjadi mufakat maka memakai anggaran dasar ;Bahwa hasil rapat RUPS itu sesuai UU Perseroan pasal 90 ayat (1) Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegang saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

LBtersebut hanya diwakili 1 orang pemegang Saham yaitu Naren Manghwani denganjumlah Saham 36 % sehingga RUPS LB tersebut tidak memenuhi kourumsebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No.40 Th.2007 tentang PerseroaanTerbatas ;Menimbang, bahwa suatu RUPS yang tidak memenuhi kourum kehadiranpemegang Saham, karena panggilan untuk hadir RUPS tidak sah atau tidakdipanggil, maka akibatnya RUPS tidak bisa dilangsungkan dan harus dilakukanpemanggilan untuk RUPS kedua dan jika RUPS tetap dilangsungkan

,MH, yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setiap Keputusandalam RUPS haruslah di Akte notarilkansupaya sah dan berkekuatanhukum.Bahwa ada 2 bentuk Akta Notaris tentang RUPS yaitu :1. Akta RUPS yang dibuat dihadaapan Notaris yaitu para pihak datang menghadapmembawa Risalah RUPS untuk di Akte Notarilkan.Bahwa dalam akta RUPS ini yang bertanggung jawab atas isi Akta tersebutadalah para pihak yang datang langsung menghadap ;2.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
3. Menetapkan Tn.

AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

;Setahu saksi bahwa kalau ada pergantian pengurus harus melalui RUPS; Halaman 24 dari 35 halaman, Penetapan Nomor 74/Padt/P/2017/PN.

Tentang ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang (RUPS) menurutUndangUndang Perseroan Terbatas;2. Bahwa pernah penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 6 Maret 2008 (vide AKTARUPS LB No. 12 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IrmaRachmawati, SH.)3. Bahwa perseroan PT. NATATEX PRIMA selama masa periode pengurusanpemohon (Tuan Aan Natawidjaja dan Tuan Aay Natawidjaja) tidak pernahdiadakan RUPS, hal ini menunjukkan bahwa PT.

Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalamhal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada Direksi untukdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorom kehadiran, dan /atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No.40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Bdgmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi saksisaksimengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakanuntuk mengontrol jalannya perseroan; Metbinba Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya yang menyangkut sahamsaham dan harta lainnya yang menjadi milik PT.

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

tersebut dengan jelasmenyebutkan agenda dari RUPS yaitu :1.

pada pukul16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri olehTergugat dan Tergugat Il, Tetapi Penggugat tidak hadir,sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidakada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkanMusyawarah mufakat.Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

T.T5 );Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BnaMenimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakanPenggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari PemegangSaham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunanmaupun RUPS Luar Biasa, dan berdasarkan buktibukti:1.

kembali Penggugat dengan surat tertanggal 11 September 2019Perihal Undang RUPS Tahun/RUPSLB PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS LB atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, dengan agenda sebagai berikut:a. Laporan Keuangan tahun buku perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;b. Mengganti Direksi perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri;c. Mengganti Komisaris perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri; 4.

Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Pembangunan Selingsing Mandiri (bukti P12);Fotocopy Surat Bupati No. 500/Ekon/tanggal 21 Januari 2017 yangditujukan kepada Komisaris Utama PT. Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Pembangunan Selingsing Mandirimasingmasing tertanggal 3 Januari2017 dan tanggal 21 Januari 2017, untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri,namun dalam tenggang wakiu yang ditentukan selama 15 (lima belas) hari,Termohon dan Termohon Il tidak ada melaksanakan RUPS seperti yangdimohonkan oleh Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan penetapan RUPS LB PT.

Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu = dandigantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. NamunHal. 8 dari 14 hal.

Pembangunan Selingsing Mandiri;Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quotidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan PenjelasanPasal 80 ayat (8)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilanhanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Pertamina No.417/HOO.420/-2002-SO ; - Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22-Januari-2002 dengan surat No.017/DK.PAJ/2002 tanggal 27-Maret-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 2-September-2002 ;- Asli Pengikatan Jual Beli No.9 tanggal 5-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir Akta No.390/2002 tanggal 20-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT.

melalui RUPS, dalam penjualan asettanah di Medan oleh PT.

Patra Jasa, yaitu dengan sebutan RUPS bisadilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara Serkuler ;91Bahwa selain secara Serkuler, RUPS tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara lainlagi ;Bahwa di dalam RUPS Serkuler, peranan MPI di RUPS tersebut menyiapkanformat dan katakata sesuai dengan apa yang diinginkan ;Dalam RUPS tersebut, MPI tidak ada peranan untuk menilai inti daripada RUPS,MPI itu dalam RUPS itu berperanan hanya sebagai penghubung saja ;Bahwa MPI tersebut tidak bisa memberikan advis atau

, dan secaraumum RUPS ini disebut secara Serkuler dalam prakteknya ;Bahwa RUPS secara Serkuler tersebut adalah sesuatu yang umum, didalam modelAnggaran Dasar itu dicantumkan juga RUPS Serkuler tersebut ;Bahwa mengenai ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

dalam perkara ini ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

RUPS phisik dilakukan melaluimekanisme pemanggilan dan korum, artinya ada kehadiran para pemegan sahamdan pihakpihak terkait (Direksi,Komisaris dll). Berdasarkan anggaran dasar PT.Patra Jasa, apabila seluruh pemegang saham hadir, maka mekanisme pemanggilantidak diperlukan lagi, sehingga RUPS dapat dilakukan. Pada RUPS phisik, tanggal,waktu, peserta RUPS harus jelas tertera dalam Berita Acara RUPS.

Pst(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.;(6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batall.; (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.; (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh

Satria Maju BersamaNo.5 tanggal 16 Agustus 2011).Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

;Menimbang, bahwa keputusan RUPS Luar Biasa tentang PemberhentianPenggugat selaku Direktur PT.

Satria Maju Bersama, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 91 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi.; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 UndangUndang RI No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas : (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling iambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir.; ~ (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanPerseroan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (2).;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah

Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT(Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015tersebut juga dihadiri olen Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yangditunjuk oleh Tergugat III untuk membuatkan akta RUPS Luar Biasa ini,namun tidak dapat dihadiri oleh Penggugat karena pada saat RUPSdadakan ini diselenggarakan oleh Para Tergugat, Penggugat sedangberada di luar kota Serang dan bukti RUPS Luar Biasa ini dilakukan secaramendadak

adalah undangan RUPS Luar Biasa dengan pelaksanaan RUPShanya berselang (1) satu hari:Halaman 3 dari 27 hal.Put.

Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa padatanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaianundangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan suratundangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat darijabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasanPenggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Developmentdan telah diangkat

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataud.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratandiadakannya RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yangmenetukan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 harisebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPStidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusanHalaman 22 dari 24 him. Penetapan Nomor.439/Pdt.P/2017/PN. Jkt.

Upper Right Sistematika; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui para pimpinanperusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu saudara GatotSewandono, dan adanya anakanak dari saudara Abraham Gitono Sugialamsetelah gagal RUPS; Bahwa, saksi tidak mengetahui saham saudara Abraham Gitono Sugialamsudah dibagibagi atau belum Managemennya di Kelapa Gading Bahwa, RUPS PT Upper Right Sistematika gagal karena anakanak saudaraAbraham Gitono Sugialam tidak hadir semua, hanya 2 (dua) orang

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruangan RUPSdan saksi hanya bicara dengan anakanak saudara Abraham Gito Sugialam dansaksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di

; Bahwa, dalam RUPS LB kedua juga tidak gourum, dan oleh karena ituberdasarkan Pasal 86 Ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pemohonmengajukan Permohonan Penetapan gourum untuk RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Utara, agar Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin danmenetapkan kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan RUPSLB ketiga dengan Agenda menetapkan Ir.

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidak mencapai quorumuntuk yang kedua kalinya ?

Bahwa dasar penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut juga diaturdalam UU No. 1 Tahun 1995 yang dalam Pasal 65 ayat (1) dan (4)menyebutkan sebagai berikut :(1) RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2)(3)(4)4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwaktu berdasarkan....dst,....dst,kebutuhan;8.

Bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut juga diatur di dalamPasal 66 UU No. 1 Tahun 1995 yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :(1) Direksi menyelenggaraan RUPS Tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham ataulebin yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatujumlah

No. 2002 K/Pdt/20026.10.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelasjelas salah dan harussegera dibatalkan karena untuk menilai suatu keputusan RUPS LuarBiasa tanggal 14 Januari 1999 sah atau tidak bukan dilihat dari materipengambilan keputusan dan halhal yang akan diputus tersebut, akantetapi dengan memperhatikan ketentuanketentuan mengenai RUPS didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 78 Tahun 1998 dan UU No.1 Tahun 1995 ;Bahwa meskipun dalam keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Januari1999,

No. 2002 K/Pdt/2002mengakibatkan keputusan RUPS Luar biasa tanggal 14 Januari 1999tidak sah.

Adapun bunyi pasal tersebutadalah sebagai berikut :Pasal 10 ayat (3) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 78 Tahun 1998disebutkan para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masingmasinguntuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunandi mana mereka diangkat sampai dengan Penutupan RUPS Tahunanyang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya mereka sewaktuwaktu ;Selanjutnya di dalam ayat (8) disebutkan, Jabatan anggota

) sebagai berikut:Pada dasarnya semua keputuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor danModal Ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 6 Oktober 2006 itu adalah perbuatan mengubah Pasal 4 dariAnggaran Dasar perseroan dan karena itu maka Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengn acara perubahan Anggaran Dasarharus memenuhi syarat kuorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) menurut UndangUndang dan Anggaran Dasar perseroan,yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlah saham yang telah dikeluarkan,sedang kuorum RUPS tanggal 6

Keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenaiHalaman 10 dari 38 hal. Put.

, sehingga penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) itu dan keputusan tentang susunanpengurus dan komisaris, tidak sah dan batal demi hukum;4.2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan dan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006mengenai perubahan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar (tentangsusunan pengurus) tidak sah dan bertentangan dengan hukum, makasusunan pengurus dan dewan pengawas PT Gusher Tarakan yangterbentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PTGusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat danatau dengan iklan dalam Surat Kabar;(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan;(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secaraCumacuma jika diminta;(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat;(4).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5);a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atauHalaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1738 k/Pdt/2015b.

Eco Environmental Energy Indonesia:Ayat (1)"RUPS dapat dilangsungkan apabila kKuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam undang undang tentang perseroan terbatas telahdipenuhi;Ayat (4)"RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang undang;Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Ayat (1)"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari