Ditemukan 6225 data
28 — 2
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12
SAOR SIREGAR
75 — 30
berwenang untuk memutuskannyadalam suatu Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonanPemohon tersebut beralasan hukum, terlebin dahulu perlu ditinjau ketentuanketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan untuk menyatakanorang yang sama;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis
dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis
HAFIDH FATHONI SH
Terdakwa:
KONTAK SANTOSO Bin SADIYO
113 — 13
Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenisGanis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.
Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan KartuTenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.
Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola WHutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373. RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.
93 — 55
Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d.
Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri SaksiYAFET JIKWA mencari orangorang yang mau ditunjuk menjadi TPKD diDistrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yangdiatur dalam Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana UrusanBersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua BaratTahun Anggaran 2012;Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWAmenghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supayaTerdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET
dari Ketua dan Bendahara;* Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelilatersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlahrekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Keliladengan Nomor Rekening : 15400110 10067;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUSWANIMBO bersamasama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFETJIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
91 — 25
Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
Nias BaratTA.2010 sebagaimana Spesifikasi Tekhnis (Kwalitas dan Kwantitas)yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / ContrackChange Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. / PPTKBid.CK.b / PU,tanggal 25 Oktober 2010. Sehingga perbuatan terdakwa SAYAAROGULO selaku Kuasa Direktur UD.
ATOZISOCHI DAELI, M.SP dengan mengatakan Karena SK belumdiganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harusmenandatangani dokumen tersebut dan kemudian menyarankan agarterdakwa SAYAARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telahselesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh saksi FARISMANHAREFA selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan terdakwa SAYAAROGULO selaku rekanan. Atas dasar keterangan saksi Drs.
Selanjutnya dokumen tersebut dibawaterdakwa SAYAARO GULO kepada saksi FARISMAN HAREFA selakuDireksi Tekhnis Lapangan untuk ditanda tangani namun saksi selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernah22memeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupunKWANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukanpemeriksaan fisik dilapangan.
ATOZISOCHI DAELI,M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehingga dengan terpaksa saksiselaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut danpada saat itu juga saksi Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakankepada saksi FARISMAN HAREFA bahwa Apabila dikemudian hariada masalah maka saksi Drs.
Nias Barat danmengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatangani Berita AcaraKemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidakmengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dan saksipernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.Namun saksi Drs.
Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telahmenetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkanKeputusannya Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006tentang, Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa SawitProgram K2I di Provinsi Riau.Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 535.a/X1I/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis
berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :a Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan UsahaPatungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan ProgramK2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang
MARJOHAN YUSUF selaku PenggunaAnggaran Tahun 2007 hanya mencairkan uang muka sebesar 20% darinilat Kontrak Anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp.14.643.135.660,00(empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluhlima ribu enam ratus enam puluh rupiah).Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau denganPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatukesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karenabanyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam
Kegiatan (PPTK)dengan pejabat baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan Propinsi Riau Nomor : 814/DisbunKP/619 tanggal 24September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pembangunan dan Supervisi Kebun Kelapa Sawit Program K2IPropinsi Riau dengan memberhentikan Ir.
Put.No.01/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR24Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.535.a/ XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan
maka sesorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namunapabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orangtersebut bisa datang ke TPS dengan membawa EKTP atau KTP elektronik,atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilin karena saksisudah beberapa kali ikut dalam panitia setiap ada penyelenggaraan pemilu,dan saksi juga sering ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis
Tanaim alias Samsebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnyadengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukanpencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dandiajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturanhukum tentang pemilukada;Bahwa saksi bertugas sebagai ketua PPS sejak dari bulan Juli 2016 atau 8bulan
Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilihmencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwapemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluarTPS;Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan tekhnis)yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalampemilukada, maka sesorang harus terdaftar dalam
Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilihmencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwapemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluarTPS;Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dandiajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturanhukum tentang pemilukada;Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU(pemungutan
Tanaim alias Samuntuk mencelupkan jarinya ke tinta biru;Bahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK(bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum)Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bulsebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syaratsyarat pemilih, serta aturanaturan hukum tentang pemilukada;Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan caraawalnya pemilin datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala , Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondodengan Nomor
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dialildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/19
Muhamad Amin Raihani ,Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum saksi sendiri selaku PPTKdan Budi,ST selaku PPK melakukan pemeriksaan kelapangan;bahwa saksi tahu seharusnya yang melakukan pemeriksaan kelapangan adalah TimPHO untuk Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Tim FHO untuk Serah TerimaPekerjaan kedua tapi karena keterbatasan personil maka Dinas Pekerjaan Umum tidakmembentuk Tim PHO maupun FHO tapi saksi yakin pemeriksaan dilakukan secaramaksimal;bahwa saksi mengetahui kalau tanggal
Muhamad Amin Raihani , Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas PekerjaanUmum saksi sendiri selaku PPK dan Imbing Urai selaku PPTK dan semua yang hadirdilapangan waktu itu menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;bahwa setahu saksi pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% dansewaktu Konsultan Pengawas melapor kepada saksi selaku PPK kalau pekerjaan sudahselesai 100% maka yang seharusnya pekerjaan diperiksa oleh Tim PHO Tim FHO tapiberhubung kekurangan personil di Kantor Dinas PU maka Tim
Terdakwa II diminta oleh PPK untuk membuatPerhitungan Perubahan Pekerjaan (addendum) dan Justifikasi Teknis;bahwa setelah dilakukan Addendum terdapat pekerjaan tambah kurang yangTerdakwa II cantumkan dalam Beck Up Quantity berupa::* pemasangan kayu galam pada saluran sekunder = sebanyak 38.612 batang danpekerjaan Box Culvert,* Pasangan batu belah sekunder sebanyak 3.043,42 M3* Tanah Urug sebanyak 11.999,33 M3;bahwa Terdakwa II bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis PU danKontraktor Pelaksana
Budi,ST Bin Gagar Kilat* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....Imbing Urai,ST.
,MT Bin Iper R.Tarip* Pengawas Tekhnis Lapangan.............ccceeseeeeee Ainul Abidin,Amd Bin Asmuni MuginiBahwa sesuai dengan keterangan saksi Syaiful Alam,ST, saksi Budi,ST, saksi ImbingUrai,ST.,.MT, saksi Ainul Abidin, Amd Proyek Pekerjaan Pembangunan FisikPematangan lahan AlunAlun Kota Puruk Cahu tersebut dananya bersumber dari DanaAlokasit Umum dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 sebesarRp. 5.080.450.000,dima milyar delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Pekerjaan
Fotocopy KTP penerima kuasa pengurusan; dan10.Risalah pertimbangan tekhnis dari BPN yang berisi informasi tataruang dari:a. Sebelum tanggal 01 Januari 2015 dikeluarkan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);b.
maupun terdakwaYUANITA PUSPITASARI, SH,.MKN pada bidang tanah sertifikat SHM no.222/Harjobinangun 1.130 m2 dan SHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKA ANDIYANI,SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN KabupatenSleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalam kurun waktu tahun 2014sampai 2015 belum pernah mengeluarkan dan belum ada permohonanHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Smnpermintaan risalah pertimbangan tekhnis
YAYANSUPRIYANTO maupun terdakwa YUANITA PUSPITASARI, SH,MKN.pada bidang tanah sertifikat SHM no. 222/Harjobinangun 1.130 m2 danSHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2;Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKAANDIYANI, SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahanpada BPN Kabupaten Sleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalamkurun waktu tahun 2014 sampai 2015 belum pernah mengeluarkan danbelum ada permohonan permintaan risalah pertimbangan tekhnis dengansertifikat SHM no.
Pedoman tekhnis P2KP tahap Il Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman)/ Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2 Bab IlPelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan
Pedoman tekhnis P2KP tahap Il Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan ( Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman) / Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2Bab II Pelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan Klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan
Bahwa Terdakwa RETNO LESTARI selaku UPK (Unit Pengelola Keuangan) BKMGerbang Permata Pakis mempunyai tugas melakukan penilaian kelayakan tekhnis(analisa), Keuangan dan lingkungan dari proposal atau usulan Kegiatan yang diajukanKSMKSM ke BKM dan melakukan klarifikasi proposal untuk diteruskan kepada H.SUPRIJONO selaku Koordinator Pimpinan Kolektif BKM Gerbang Permata Pakis.. Bahwa Terdakwa Retno Lestari ketika menerinma KSMKSM yang diajukan Ida Yuliani, H.Suprijono, Suwastono, Moh.
Pedoman tekhnis P2KP tahap II Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan ( Deparetemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah DirektoratJenderal Perumahan Dan Permukiman)/ Pedoman teknis P2KP 1 Tahap 2 Bab IIPelaksanaan P2KP hal 78 yang menyebutkan bahwa Unit PengelolaKeuanganBKM (UPKBKM) melakukan penilaian kKelayakan tekhnis (analisa),keuangan dan lingkungan dari proposalproposal atau usulan kegiatan yangdiajukan KSMKSM ke BKM dan melakukan Klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan
yang tercantum pada pedoman tekhnis P2KP 1Tahap 2 Bab III Pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK BKM (hal IIl6 dan 7)tentang kriteria kKelayakan KSM dan anggota KSM.
DAN WAKIL KEPALA DAERAH;5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil GubernurPada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22Agustus 2011 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganaturan Badan itu sendiri in casu KPU yakni Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta i yangberbunyi Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada ASAS JUJUR,KEPASTIAN HUKUM, PROFESIONALITAS, Oleh karena itu :1 Tindakan Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Pemilu dalam menerima, meneliti,memverifikasi syaratsyarat kelengkapan berkas kandidat Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Barat Periode 20112016 tidak sesuai dengan aturan yang telahdiatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis
keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dan merugikan calon kandidatlain yang telah memenuhi prosedur, aturan dan syaratsyarat Calon Gubernur danWakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Sulawesi Barat Periode 20112016;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalildalil posita tersebut diatas, maka tindakanTergugat dalam menetapkan Surat Keputusan obyectum litis telah nyatabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tekhnis
Dan jugabertentangan dengan azas Pedoman Penyelenggaraan Pemilu khususnya azas Jujur,Kepastian Hukum dan Profesionalitas Pasal 2 huruf b dan d serta i, sebagaimanadimaksud pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta I dan oleh karenanya SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor :13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0071/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang
mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12
Surisno Sanggreng(Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian DampakLingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (Staf Tekhnis) yangtelah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi SungaiNipah di Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan KabupatenSerdang Bedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tekstur tanggul irigasi sungai Nipah sepanjang + 1700 meter dari arah jembatan irigasiDusun I kearah
mengakibatkan kerusakan pintu air(longsor). 29222 o nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnSaluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorongorong/outlet sepanjang +5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri jembatan irigasi diDusun I mengalami kerusakan, SPA disebelah utara bagian kanan dari jembatanbangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusan SOA tidak seperti semula tidakdibangun bangunan goronggorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara tekhnis
Surisno Sanggreng (TenagaAhli Pengendali Dampak Lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak LingkunganKabupaten Serdang Bedagai) dan Prasman Siahaan, ST (staf Tekhnis) yang telahmelakukan pemeriksaan Fisik di lokasi pengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipahdi Dusun I dan Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten SerdangBedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tekstur tanggul irigasi sungai Nipah sepanjang + 1700 meter dari arah jembatan irigasiDusun I kearah
No. 1310K/PID.SUS/200936.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten GarutNo. 800/Kep.1166/UM tanggal 1 Mei 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;37.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten GarutNo. 8090/Kep.1112/UM tanggal 3 Januari 2007 tentang PenunjukkanPejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/PembantuBendahara
Dede Rohmat (asli) ;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.800/Kep.1166/UM tanggal 1 Mei 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.8090/Kep.1112/UM/ tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola
Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;Kegiatan pada Setda Kabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;1 (satu) Bundel Surat pendelegasian Penandatanganan SPM dari Drs.H.A.
Dede Rohmat (asli) ;36.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.800/Kep.1166/UM tanggal 1 Mei 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;37.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.8090/Kep.1112/UM/ tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara
/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;38.Kegiatan pada Setda Kabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;Hal. 39 dari 50 hal.
Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrda, kosmetik clan produk komplemen padsBPOM Bengkulu setts Berita Acara Pengujian Barang Buktiyang ditanda tangani oleh YUSMANELIS selaku pengujiclan diketahui oleh Plh. Manejer Tekhnis TriNurkhayati, S.Farm tanggal 20 April 2011 dengan hasilbarang bukti yang diserahkan oleh~ pihak Penyidiktersebut telah dilakukan pengujian "dari hasil yangdilakukan di atas, contoh sampel adalah positif ganja(termasuk Narkotika Golongan No.
New Sentosa denganspesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosa seharusnya tidakdapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidak dapat dinyatakan sebagaipemenang didalam proses pelelangan mengingat sistem evaluasi menggunakan systemgugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.
AHMED RIZALDHYERGANTARA, MT, yang telah merubah spesifikasi fisik tekhnis ButterflyValve dan outlet dari pompa utama, serta menyatakan pekerjaan CV. NewSentosa telah selesai, sehingga pihak CV.
|