IndonesiaSumber Alam Internasioal Group tidak mempunyai Hak Kepemilikan lagiatas areal pertambangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniyang dalam hal ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetapatau masih dalam tahap peninjauan kembali, dengan demikian masihtumpang tindin areal pertambangan antara Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembaliyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah tidak ada lagi danselanjutnya kepemilikan atas areal pertambangan

Selanjutnya objek sengketa tersebut diketahui mencaplok dantumpang tindin dengan tanah milik Penggugat seluas + 500 m? yangtelah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12802/Desa Duren Jaya,yakni melewati patok beton XII dan XIll, sebagaimana terdapat dalamGambar Situasi Nomor 4941/1994, Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 12802. Areal tumpah tindih seluas + 500 m?

milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpang tindihdimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruan fataldengan hanya memperkirakan luas tanah yang dicaplok atautumpang tindin adalah seluas + 500 m?

Peninjauan Kembali terlebin dahulu) sebelummengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Judex Facti halaman 122alinea pertama dan kedua yang dikuatkan oleh Judex Juns yangmenyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993, tgl. 7 September 1994, serta mempelajari dalildalil, buktibukti, saksisaksi dan pemeriksaan setempat, makaditemukan fakta bahwa yang dipermasalahkan oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah tentang tanah tumpang tindin

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.18675 Kelurahan Simpang Baru,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 29 Maret 2012 denganSurat Ukur No. 01097/2010, tanggal 31 Mei 2010, luas 8.713 M2 atasnama Wamin Abdul Kadir, yang diterbitkan oleh Tergugat, bidangtanahnya menunjukkan tumpah tindin dengan Peta Bidang Tanahberdasarkan Surat Ukur No. 2892/Simp.

atas nama Wamin Abdul Kadir;Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan fakta dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasiobjek sengketa tumpang tindin dan semula samasama berasal dari H.Syamsul Bahri maka harus ditentukan terlebin dahulu siapakah yang berhakatas tanah objek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim terdapatsengketa mengenai kepemilikan hak atas bidang tanah yang sah dari objeksengketa aquo

Sejak dinyatakan tumpang tindin dengan Obyek Sengketa makastatus hukum atas tanah SHGB No. 5987/Gembor menjadi tidak pasti danHalaman 10 dari 83. Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGsangat berpotensi untuk menghambat setiap tindakan hukum yang akandilakukan terhadap tanah tersebut di kKemudian hari;IV.

Bahwa pernyataan tertulis Tergugat yang menyatakan SHGB No.5987/Gembor milik Penggugat telah tumpang tindin dengan obyeksengketa, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiksecara material/substansial maupun prosedural/formal, yaitu:1.

untuk bidang tanah yang bersifat unik atautunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.Pengertian tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesiamengandung makna bahwa terhadap setiap bidang tanah diIndonesia mempunyai 1 (Satu) buah penomoran identifikasi bidangtanah. lIdentifikasi bidang tanah inilah yang menjadi dasar letak,batasbatas, dan jumlah luas atas bidangbidang tanah yangdimohonkan haknya;Dalam perkara a quo, jika Tergugat menyatakan bahwa obyeksengketa telah tumpang tindin

dengan demikian pengajuan pembatalan SHM No. 540/Gembor atasnama Tergugat Il Intervensi yang diajukan oleh Penggugat TIDAKBERDASAR HUKUM dan HARUSLAH DITOLAK.29.Bahwa justru seharusnya yang dibatalkan adalah SHGB No. 5987/Gemboratas nama Penggugat karena bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Bab illtentang Pemberian Hak Guna Bangunan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah yang penerbitannya adalah CACAT HUKUM dan menyebabkantumpang tindin

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT, a quo menimbulkan akibathukum, yakni diberikannya Hak kepada KUD PADAT KARYA untukmelakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sehinggamenimbulkan overlap (tumpang tindin area penambangan).

ayat (2) huruf a angka 3 berbunyi KP Ekploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi.22angka 6 berbunyi permohonan pencadangan wilayah tidak diajukanpada wilayah KK, PKP2B, atau IUP yang masih aktif dan samakomoditas. angka 7 berbunyi jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak bolehmelebihi jangka waktu KP eksploitasi. angka 8 berbunyi KP yang masih berlaku setelah UndangUndangNomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 berbunyi WIUP tidak tumpang tindin

Bahwaterhadap putusan perkara a quo tersebut, inti daripada pertimbanganhukum Majelis Agung PK berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan Peninjauan Kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke : Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanyadidasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letakkoordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindin dimanalokasi KP.

Oleh dan karena jika fakta hukumdimaksud disampaikan secara jujur oleh Penggugat, makasemakin menegaskan bahwa Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Penggugat sama sekali tidaktumpang tindin dengan Wilayah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi KUD Padat Karya (Tergugat II Intervensi) dandengan demikian semakin mengaskan pula tidakberdasar/kaburnya obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;3.

ETAM MANUNGGAL JAYA Nomor : 503/440/IUPOP/BPPMDPTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 tumpang tindin dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUPOP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan danPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksikepada KUD Padat Karya (vide bukti T 1 = T.ll.Int. 2) yang merupakan obyek sengketa

No. 68 K/TUN/2012Sertipikat HM No. 2613/Desa Durian seluas 17.589 m2 atas nama Yuliantiyang diterbitkan pada tahun 2008 melalui Proyek Ajudikasi terdapattumpang tindin dengan HM No. 190/Desa Durian atas nama HendroAdianto Lim yang diterbitkan pada Tahun 1996, maka berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.9 Tahun 1999, Pasal 106dan 107 pembatalan hak atas tanah karena cacat Administrasi : makasertipikat HM No. 2611/Desa Durian Luas 5.852 M2 atas nama, JUHRI ,Sertifikat HM No. 2612/Desa

Tidak dijelaskanbagaimana bentuk overlapping atau tumpang tindihnya tersebut.Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh kuasa hukum Penggugat padatanggal 15 Mei 2012, didapatkan fakta bahwa yang dimaksudkan denganadanya overlapping (tumpang tindih) dengan sertifikat hak milik atas namapihak lain, adalah tumpang tindin dikarenakan adanya obyek sengketa,yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 285/Kelurahan Gunung Anyar Tambak,Kecamatan

Juga bahwa TERGUGAT tidak membantah atau tidak menyanggah, ataudengan kata lain TERGUGAT telah mengakui, sehingga terbukti secarasah dan meyakinkan dalil PENGGUGAT butir 8 yang menyatakan :Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh kuasa hukum Penggugat padatanggal 15 Mei 2012, didapatkan fakta bahwa yang dimaksudkan denganadanya overlapping (tumpang tindin) dengan sertifikat hak milik atasnama pihak lain, adalah tumpang tindih dikarenakan adanya obyeksengketa, yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Position)sesuai dengan surat Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor : 61 / 1 / IUP / PMA / 2017tertanggal 12 Desember 2017 / Objek Sengketa II ;5, Bahwa tumpang tindin IUP (PT. Position) dan IUP Penggugatdikarenakan pada awal pengajuan WIUP atas nama (PT. Position)sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.118.45 / 54005 / 2010, bahwa PT. Position memiliki 8 (delapan) titikkoordinat yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;6.

Position) tercatat dengan 68 titik koordinat,akan tumpang tindin dengan koordinat milik Penggugat, maka jelasPenggugat tidak dapat dinyatakan Clear and Clean sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 138.2 / KPTS / MU /2009 tanggal 01 Agustus 2012 ;15. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, PT.

B48/MB.03/DBP.PW/2021 perihal Tanggapan Terkait Penyampaian SKIUP OP PT Wana Halmahera Barat Permai (Unit VIII) (PT WHBP)menyampaikan bahwa IUP OP PT WHBP tidak dapat ditindaklanjutiuntuk dimasukkan ke dalam basis data perizinan pertambangan di DitjenMinerba karena tumpang tindin sama komoditas dengan IUP PT Positionsesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKM No. 61/1/IUP/PMA/2017(Objek Sengketa 1).;Vil.

Dalam hal ini, IUP PT WHBP tidak memenuhi 2 kriteria yaitukriteria tidak tumpang tindin dengan komoditas IUP lain dan status masaIUP masih berlaku;69. IUP PT WHBP seperti yang telah dijelaskan pada poinsebelumnya tumpang tindih dengan PT Position. Sehingga PT WHBPtidak memenuhi kriteria kewilayahan;70. PT WHBP melalui surat Nomor 118/WHBPX/2017 tanggal 3Oktober 2017 mengajukan permohonan suspensi kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Maluku Utara.

Sedangkan PT Position (Tergugat Il Intervensi) jugadinyatakan Clear and Clean pada tanggal 12 Juli 2013sebagaimana sertifikat Clear and Clean Nomor 785/Min/12/2013tanggal 27 September 2013 tetapi PT Position tercatat dengan 68titik koordinat, akan tumpang tindin dengan koordinat milikPenggugat. Terhadap dalil Penggugat akan Tergugat II tanggap!

Dan sampai saat ini belum ada hasil pengukuranpengembalian batas yang menyatakan bahwa sertifikat Penggugat/Termohon PK dengan sertifikat Tergugat II Intervensi I, Il, dan III/PemohonPK I, Il dan IIl tumpang tindin baik sebagian maupun secara keseluruhanlalu bagaimana mungkin Hakim Tinggi mengambil kesimpulan bahwaHalaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/2016sertifikatsertifikat tersebut tumpang tindih, dengan dasar apa Hakim Tinggimenyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih?.

Katanya tumpang tindin karena gambarnyasama, tetapi kenyataannya ada perbedaan luas dengan selisin 43 M2.Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/20168) Berdasarkan hal tersebut pada point diatas menunjukkan suatu kesalahanfatal dan kekhilafan yang nyata dari Hakim Banding yang menanganiperkara in litis dan kemudian kesalahan itu malah diambil alin oleh HakimKasasi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara in litis,sehingga sangatlah berdasar putusan Mahkamah Agung No. 104K/TUN/2014

tersebutbermula pada hari dan tanggal lupa bulanDesember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendakbermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun padasaat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBANmenonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur tiduran diataskasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidurtiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksiKORBAN dengan cara saling raba dan saling tindin

fakta hukum bahwa pada hari dantanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksiKORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NILUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur,kemudian saksi KORBANmenonton TV diruang tamu dirumah terdakwa,sambil tidur tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu,kemudian terdakwa juga ikut tidurtiduran diatas kasur spon tersebut,awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara salingraba dan saling tindin

, atas namaPenggugat (Halomoan Napitupulu);Tidak tumpang tindin dengan tanah Para Termohon Kasasi , Il, Illdan lV/Tergugat I, Il, Ill dan IV Konvensi/Para PenggugatHalaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2019Rekonvensi/Para Pembanding , Il, Ill dan IV berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 3553, Gambar Situasi tanah Nomor1338/1998 tanggal 2 Maret 1998 yang tertulis atas nama RudolfB.M. Siahaan, S.H.

Tergugat II Intervensi pada waktu itu padadasarnya di atas bidang tanah dimaksud telah mencakup bidang tanahyang di atasnya sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Sario(bukti P1), sehingga mengakibatkan Sertipikat Hak Milik (Sertipikat HakMilik) Nomor 346/Sario Utara yang merupakan Sertipikat Penggabungandari Sertipikat Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 332/Sario Utara danSertipikat Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 339 Sario Utara (BuktiT.llInt1, T.llInt2, T.ILlnt3) telah tumpang tindin

Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selainyang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contohLampiran 9;Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) tersebut telah jelas adanya pemeriksaanyang dilakukan atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebutdisesuaikan dengan buku tanah yang ada apakah tanah yangdimohonkan hak milik tersebut tumpang tindin dengan tanah yang sudahterdaftar atau tidak, hal inilan yang meyakinkan kami

Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menghindariadanya tumpang tindin dalam pemberian Sertifkat oleh BadanPertanahan;Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan telah memiliki Sertifikat atastanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No.26.10.01.05.3.00300, namun apabila bukti hak berupa Sertifikattersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah PP 24/1997 menyatakan:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah

Januari 2017 dan telah diberitahukan denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017;Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalammempertimbangkan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugatsecara nyata telah keliru menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat yangtelah menjadi objek sengketa dimana telah terjadi tumpang tindin

pengukuran dan pemetaan tanah dalam rangka pembuatanSertifikat tanah atas nama Penggugat pada tanggal 30September 2004, namun setelah dilakukan pengukuran danpemetaan tanah oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan KotaBalikpapan, selanjutnya setelah Penggugat beberapa bulanmenunggu dan setiap mengecek ke Kantor Pertanahan katanyabelum jadi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2005 Penggugatmendapatkan surat dari Kantor Pertanahan Nomor : 600/93/BPN442/2005 yang isinya bahwa tanah yang Penggugat kuasaltumpang tindin

Berdasarkan hasil permohonan pengembalian batas/rekonstruksi HGBNomor 35/Bojonegara yang dilakukan oleh Kanwil Pertanahan NasionalProvinsi Banten dimana hasilnya termuat dalam surat bukti P07,diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah Sertipikat HGB Nomor35/Desa Bojonegara dan bidang tanah Sertipikat HGB Objek Sengketa,tumpang tindin (overlap) seluas 18.430 m?.

rekonstruksi) tertuang dalam Surat Nomor632/636.200/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 (vide bukti P7) danberdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas bidang tanahSertipikat HGB Objek Sengketa dan sertipikat HGB Nomor 35/DesaBojonegara dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Januari2017 dan 18 Januari 2017, (vide bukti T34 dan T35);Bahwa baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun dariTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat samasama mengajukan buktisurat di persidangan tentang adanya tumpang tindin

tersebut, berada/ terletak di perkantoranOperasional Turut Tergugat Ill, tetapi Tergugat selalu menyatakan bahwatanah hak milik Penggugat tersebut tumpang tindin dengan bidang tanahsebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan (Turut Tergugat 1).Bahwa dari kenyataan tidak dapatnya Penggugat menguasai danmemanfaatkan, bahkan telah menghilangkan atau meniadakan hak milikPenggugat atas bidang tanah tersebut dan dengan demikian telahmenimbulkan

tidak berwenang mengadili perkara ini, Karena obyek dari gugatan ini28adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili (Kompetensi Absolut);Menimbang, bahwa atas Eksepsi pihak TERGUGAT Ill tersebut, pihakPENGGUGAT telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam Repliknya yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi tersebut, oleh karena PerbuatanTERGUGAT I, TERGUGAt II, dan TERGUGAT Ill yang telah menyatakan bahwatanah hak milik PENGGUGAT tumpang tindin

,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan/ Turut Tergugat (dalam hal ini SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978, menjadi dasar jual bell antara TurutTergugat dengan Turut Tergugat II), berada atau tumpang tindin dengan bidangtanah hak milik Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan 3 Undangundang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AdministrasiPemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/ atau pejabat

Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUTTERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat iniberalin dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401atas nama PT Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapattumpang tindin atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukanpemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m2 x 340 m2 =2005 m2 memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGATnamun

Ceklokasi;Bahwa Saksi tidak mau asal dalam membuat SKT karena pedomanSaksi sesuai dengan SOP yang berlaku dan harus ada cek lokasi agartidak tumpang tindin dan bermasalah nantinya;Bahwa sesuai dengan SOP, pembuatan SKT dilakukan saat hari Seninsampai dengan hari Jumat, kalau dahulu adalah hari Senin sampaidengan hari Sabtu;Halaman 51 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa Saksi tidak kenal dengan Darmansyah bin Amak, dan Saksijuga tidak pernah melihat arsip SKT tanggal 17 Maret 1974 di kantorSaksi

sertifikat maka sertifikatlama dimatikan dulu, nanti dibuatkan sertifikat HGB ulang;Bahwa ketika ada beberapa kali pengukuran atau pengembalian batasmaka tidak dicantumkan di dalam sertifikat, tetapi hanya dibuat beritaacaranya saja;Bahwa apabila ada Sertifikat Induk baru berdasarkan pemisahan,kemudian ada pengembalian batas di tahun 2000an yang menyatakantanah tersebut overlap di waktu pengembalian batas maka pemisahansertifikat tersebut tetap bisa dilakukan sepanjang pengembalian batastidak tertumpang tindin

Saksi membeli tanah di Jalan A.Yani Km 16.700 sesuaidengan SHM Nomor 51 berlambang bola dunia tahun 1983, denganpengukuran penetapan batas pada tanggal 23 Februari 1980, untukmelakukan pergantian SHM Nomor 51 berlambang bola dunia menjadiberlambang burung garuda ada dilakukan pengukuran pengembalianbatas tanah pada tanggal 9 Agustus 2001;Halaman 75 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa pada saat proses penurunan SHM Nomor 51 menjadi HGB,pihak BPN tidak ada memberitahu apakah terjadi tumpang tindin

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan letak tersebut, makaseharusnya posisi SHGB atas nama Tergugat juga turut bergeser karenaSHGB Nomor 03401 merupakan penurunan hak dari SHM Nomor 51lambang burung garuda, namun faktanya ternyata Saksi Said HasanMachdan selaku ahli waris Hasan Saleh Machdan pemilik SHM Nomor 51menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan letak yang sama denganyang dulu diperoleh oleh Hasan Saleh Machdan, sehingga menurut MajelisHakim hal tersebut mengakibatkan terjadi tumpang tindin

, saat ini merupakan tanah kosong yangtelah dipagari dan dikuasai oleh pemegang sertifikat induk, yaituSertifikat Hak Milik Nomor 16852 dan 16853 dan di areal sekitartanah tersebut sedang diadakan pembangunan perumahan;Bahwa tumpang tindin antara sebagian tanah Penggugatdengan tanah yang menjadi objek sengketa (seluas + 500 M?)

milik Penggugat yang telah dicaplok atau tumpangtindin dimaksud, bahkan Penggugat melakukan kekeliruanfatal dengan hanya memperkirakan luas tanah yangdicaplok atau tumpang tindin adalah seluas + 500 M?(kurang lebih/plus minus lima ratus meter persegi), sehinggaHalaman 39 dari 67 halaman.

Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999,bahwa tumpang tindin atas tanah merupakan kriteria cacatadministratif. Adapun ketentuan tersebut, dikutip sebagaiberikut:Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) adalah:Kesalahan prosedur;ab. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Kesalahan subjek hak;d. Kesalahan objek hak;e. Kesalahan jenis hak;f. Kesalahan perhitungan luas;g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h.

Bahwa Penggugat di dalam menyusun dalil gugatannya terdapat kontradiksiinterminis/ saling tumpah tindin antara posita dengan petitumnya, sebabpenggugat mendalilkan di dalam positanya bahwa tanah sengketa adalahharta benda peninggalan Andi Baena almarhum yang diperoleh dariHal6 dari 13 hal. Putusan No. 851 K/Pdt/2008kakeknya yang bernama Taddoeng Dg.