pensiunnya diusia 60tahun sesuai dengan ketentuan dan untuk lebih meyakinkan saksi lalu saksidisposisikan ke BKPSDM :Bahwa hal ini saksi sampaikan kepada Penggugat begitu juga dengan disposisisaksi ;Bahwa tanggapan dari Penggugat ketika saksi sampaikan hal itu, Penggugatmasih beranggapan bahwa pensiunnya itu diusia 60 tahun dan aturannya jugabelum dibaca secara tuntas kemudian Penggugat berniat melakukan konsultasidengan temannya di BKN untuk mempertanyakan terkait dengan ketentuan itulalu secara tekhnis

saksi limpahkan kKeBKPSDM guna diberikan penjelasansecara tekhnis sesuai dengan kewenangannya lalu tidak lama kemudiankeluarlah pertimbangan tekhnis dari BKN ternyata Penggugat diakhir bulanJanuari 2021 telah melengkapi berkas usulan pensiunnya keBKPSDM untukditeruskan kekantor Regional IV BKN Makassar ;Bahwa saksi pernah melihat surat usulan dari BKPSDM berupa Telaahan Staf ;Bahwa benar surat yang dimaksud itu sesuai dengan Bukti T11 yaitu TelaahanStaf ;Bahwa tindakan selanjutnya setelan ada Telaahan

Staf, kemudian usulanBKPSDM itu diteruskan kekantor BKN untuk permohonan pertimbangan tekhnistentang pemberhentian dengan hormat pensiun Penggugat lalu keluarlahpertimbangan tekhnisnya dan saksi juga tidak melihat pertimbangan tekhnis ituHalaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.

Mks.dan yang saksi lihat hanya SK pemberhentian pensiunnya tercantumpertimbangan tekhnis Nomor: PD27313000034, tanggal 12 Maret 2021;Bahwa saksi tidak pernah melihat pertimbangan tekhnis itu dan saksi hanyamelinat SK pemberhentiannya saja oleh karena saksi yang paraf laluditandatangani oleh Bupati kemudian terbitlan SK Bupati ini berdasarkanketentuan bahwa setelah terbitnya SK pemberhentian itu maka gaji yangbersangkutan harus diberhentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya SKpemberhentian

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian dan Keuangan,No.37/PP/2019 tentang petunjuk tekhnis pengalihan pengelolaanadministrasi belanja PNS pusat kepada satuan kerja, dalam ketentuan umumnomor urut. 20 dijelaskan bahwa Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulandihentikannya pembayaran gaji yang dibuat atau dikeluarkan PA atau kuasaPA berdasarkan SK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dandiketahui oleh KPPN setempat lalu

buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, denganhasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima ) Gram Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 167/Pid.sus/2017/PN Jap.Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )Gram Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, dengan hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )GramBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

Terdakwa ke JNE untuk mengambil paketan Narkotika jenisshabu, nanti Terdakwa tahu setelah Terdakwa dengan saksi Reza berada di KantorJNE mengambil paketan tersebut baru Terdakwa diberitahu oleh saksi Reza kalauyang mau diambil adalah Narkotika jenis shabu;Menimbang, ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji LaboratoriumBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tangani olehImelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis

Siwa Huring Jaya.Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh PanitiaPengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 3 (tiga)perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewatitahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi penilaianharga dan evaluasi penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penyedia barang dan jasahalaman 4 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.

Msi. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukhadir pada pertemuan di Rumah makan Talaga Saefood Cikarang KabupatenBekasi pada tanggal 30 Desember 2013, dan didalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. Sahroni SH.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadap penawaran yangmasuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan Penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukanlangsung untuk paket pengadaan barang / jasa lainnya yang bernilai paling tinggiRp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah);9.

Siwa Huring Jaya.Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh PanitiaPengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 3 (tiga)perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewatitahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi penilaianharga dan evaluasi penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penyedia barang dan jasatersebut, ditetapkan sebagai calon pemenang dengan nilai penawaran sebagaiberikut :1. CV.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon Il telah mengajukan alat buktiP!

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor : KK

Pelabuhan II (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) denganDPW APBMI Cabang Panjang tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muat diterminal curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) Pelabuhan PanjangNomor : 026/APBMI/LPG/VI/2012 dan Nomor : HK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli2012, dimana isi kesepakatan bersama tersebut intinya menyepakati 2 (dua) hal antara lainsebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 10 gugatan aquo.Bahwa Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani dan disetujui

bertentangan dengan kesusilaan artinya kesepakatan tersebuttidak bertentangan dengan moral, norma / tata krama yang berlaku di masyarakatserta kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum artinya tidakbertentangan dengan keamanan negara, dan tidak menimbulkan keresahan dalammasyarakat.Bahwa dari jawabanjawaban tergugat tersebut diatas, maka kesepakatan bersama antaraPenggugat dan Tergugat Nomor : 026/APBMI/Lpg/VII/2012 dan Nomor : HK. 566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis

membayar seluruh tunggakan piutang tersebutdiatas.Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusansebagai berikut :PRIMAIRDALAM EKSEPSIe Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyae Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor : 026 / APBMI/LPG/VII/2012 dan nomor :HK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis

PELINDO II (Persero) cabang Panjang), dikaitkandengan jawaban tergugat pada point dimana tergugat adalah merupakan BUMN yangberbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnyaatau paling sedikit 51 sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan, maka kesepakatan bersama antara PT.Pelabuhan II (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) dengan DPW APBMI CabangPanjang tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muat di terminal

Tentang kesepakatan kerja sama :Nomor : 026/APBMI/Lpg/VH/2012 dan Nomor :HK. 566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan BongkarMuat di Terminal Curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) adalahmerupakan bentuk kerjasama dalam kegiatan bongkar muat barang dengan pola bagi hasil tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang bahwa oleh karena pembagian share handling tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan

Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013,Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian

Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun = 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor :20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal 20 Maret 2013 dan

RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanPutusan Nomor 05/PID.SUS TPK/2017/PT KALBAR, Halaman 8 dari 44 Halaman Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain PetrusAspandi, maka akibat perobuatan terdakwa itu Negara menderita kerugiansebesar + Rp. 144.971.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratustujun puluh satu ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

dengankenyataan dilapangan, bahkan pada setiap tahapan pencairan dana tidakdibuat Laporan Pertanggung Jawabannya.> Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis

PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanian Kerjasa Sama Nomor :20.07/93.10/SPK/PSP/PPK/IIV2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanSawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain PetrusAspandi, maka akibat perouatan

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.13.12.10

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0075/Padt.P/2017/PA.SrogNopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

yang dinyatakan dalam Berita Acara PemeriksaanPrestasi Pekerjaan dikurangi 5% sebagai retensi dan dikurangi denganpengembalian uang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahliTekhnis pekerjaan belum selesai 100%;Pasal 9 ayat (2) ke2 menyatakan Pada saat prestasi pekerjaan 100%dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibayarkan kepada pihakKedua/Rekanan maksimum sebesar 95% dari nilai kontrak dikurangi pengembalianuang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telahbeberapa kali dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, pada pasal 36 ayat :(1), menyatakan Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai denganyang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara19tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk Penyerahan Pekerjaankarena ternyataberdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis

pekerjaan belum selesai 100%;99 (2), menyatakan Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, danmenugaskan Penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. karenaternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis pekerjaan belum selesai 100%tetapi pihak kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaansebagaimana yang

diisyaratkan dalam kontrak; (3), menyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak, karenaternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis pekerjaan belum selesai 100%,tetapi sudah diterima oleh pihak kesatu Terdakwa Rahmat Ambo, ST. ; (4) menyatakan Penyedia barang/jasa Wajib melakukan Pemeliharaan atas HasilPekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetapseperti pada saat Penyerahan

dan dapat memperoleh pembayaran uang9retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan , karena ternyata berdasarkanhasil pemeriksaan ahi Tekhnis pihak kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan tim ahli teknis Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Gorontalo yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaanpembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato, pada bangunan terdapat kekurangan dankelebihan

PEMERINTAH RI ; BERNUR/PEMERINTAH DAERAH KH IBUKOTAJAKARTA RAYA cq.DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA,berkedudukan diKomplek DinasDinas Tekhnis Jati Baru, Jalan Taman Jatibaru No.1Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ELVERI, SH,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2007,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT 1;2. NOOR binti SAYID ACHMAD SALIM ALATAS,3. RAGUAN binti SAYID ACHMAD SALIM ALATAS,4. MUHAMAD bin SAYID ACHMAD SALIM ALATAS,5.

segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 5 dari 10; Penetapan nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.BglMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, dan P4yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama M.

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon

dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;Halaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor 014/Pdt.P/2017/PA.SrogPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0058/Padt.P/2017/PA.SrogperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

SIMON PATABANG, M.M sebagai KetuaPanitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNI BUOMONA sebagai Anggota,PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE, SE sebagai Anggota.Bahwa Terdakwa juga telah mengangkat Saksi LINA SURJANI, S.H.sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD KabupatenJayapura Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaTekhnis

rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat KeputusanTerdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum,Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah DinasDPRD Kabupaten Jayapura hanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan Terdakwa mengangkat Saksi LINA SURJANI,S.H. sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

SIMON PATABANG, M.M sebagaiKetua Panitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNI BUOMONA sebagaiAnggota, PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE, SE sebagaiAnggota.Bahwa Terdakwa juga telah mengangkat Saksi LINA SURJANI, S.H.sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD KabupatenJayapura Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaTekhnis

rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat KeputusanTerdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum,Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah DinasDPRD Kabupaten Jayapura hanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan Terdakwa mengangkat Saksi LINA SURJANI,SH sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor :602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum,Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan RumahDinas DPRD Kabupaten Jayapura ;48.3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRDKabupaten Jayapura No. 60 Tahun 2008 Tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tekhnis

kemudian secara bertahapuang tersebut dicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan, penanaman danpembelian pupuk, serta untuk pengadaan sapi.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3 tersebutsecara lebih lanjut diatur dalam BAB III JUKLAK LM3 Dirjen PeternakanDepartemen RI. tahun 2007, yang antara lain menentukan bahwapengadaan sarana dan prasarana produksi berupa bibit ternak harus sesuaispesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis

No. 782 K/Pid.Sus/2015 Untuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai denganpersyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potong sbb:a. Persyaratan umum:i. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperticacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dankuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung ataucacat tubuh lainnya.ii.

Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderitacacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong, Terdakwa tidakpernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akandimanfaatkan oleh LM3 bersama para petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwa kemudianmenentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Maduradan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura.

Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai denganpersyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potong sbb:a. Persyaratan umum:i. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperticacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, Iumpuh, kaki dankuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung ataucacat tubuh lainnya.ii.

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon

dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor 013/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon