Ditemukan 3977 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pps Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
114 — 74
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
114 — 74
satusama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukanperbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa telahdapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
Putus : 23-09-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2705 K/PID.SUS/2015 Tanggal 23 September 2016 — Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Semarang ; DIDIK PUGUH SETIYONO;
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elnusa Petrofin danTerdakwa telah melangar perjanjian anatar PT. Elnusa Petrofin dengan PT.Komelino Putra Kesuma Nomor 002. /KPKLNS/02.2011 tanggal 1 April2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016,bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim seharusnya tidak cukupHal. 26 dari 45 hal.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2217 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 April 2014 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang ; YOO JIN SANG
148 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2217 K/PID.SUS/2013sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);Atas dasar ketentuan di atas dan berdasar pada fakta persidangan yangada, maka dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara: PDS01/TPE/CKR/09/2011 yang telah kami bacakan pada persidangan HariRabu tanggal 16 November 2011, kami berkesimpulan bahwa dakwaanyang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melangar Pasal 102 huruf (h)UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang perubahan
Putus : 24-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 239 / Pid.Sus/ 2014/ PN. KLK Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD KUSMADI Als IKUS Bin ANANG KURNAIN
86 — 26
86 — 26
;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwadalam pembelaannya yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan dari PenuntutUmum tidak terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena sebagaimanatelah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana melangar pasal 286 KUHP sebagaimana dalam dakwaan keduaPenuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebutharuslah dikesampingkan.
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H.
Terdakwa:
MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
513 — 151
513 — 151
pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID.SUS/2015 Tanggal 7 Desember 2015 — KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN
183 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
311 — 73
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
311 — 73
danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
258 — 176
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
258 — 176
dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
Upload : 30-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Blb - H. EMAN SULAEMAN, ( penggugat )
- 1. Hj. HASANAH ( tERGUGAT I )
- 2. AJEB ISKANDAAR ( TERGUGAT II)
-3. JAYA, ( TERGUGAT III )
- 4. ASEP ( TERGUGAT IV )
- 5. CAMAT/PPAT KECAMATAN CIHAMPELAS (dahulu Kecamatan Cililin), ( TERGUGAT V )
-. 6. KEPALA DESA TANJUNG JAYA, ( TERGUGAT VI )
- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, ( TURUT TERGUGAT I )
- 2. BANGUN, SH, ( TURUT TERGUGAT II )
- 3. CECEP HADIYAT ( TURUT TERGUGAT III )
- 4. EUIS SAMSIAH, ( TURUT TERGUGAT IV )
- 5. IMAS SOPIAH, ( TURUT TERGUGAT V )
38 — 7
38 — 7
tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Register : 02-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tpg Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
65 — 7
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
65 — 7
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
Upload : 13-11-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 34/Pid.B/2014/PN.MSH Jaksa Penuntut:
ROBERT O.DAMANIK, SH.
Terdakwa:
FAJRI ROLOBESSY ALIAS AYAH ALIAS ARI
38 — 19
38 — 19
terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Putus : 12-03-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL Tanggal 12 Maret 2012 — CHANDRA HARTONO, SH lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang
66 — 35
66 — 35
Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
Register : 26-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Spn Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
57 — 8
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
57 — 8
. : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/PDT.SUS/2010 PT. SINAR LAUT ABADI; PT. SINAR LAUT MANDIRI
84 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpertimbangan tersebut maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2009 dalampertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkanhukum atau melangar hukum yang berlaku* ;Demikian juga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bukti T2.dyakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November2009 Nomor : 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar
Register : 22-10-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/PDT.G /2013/PN.Gns Tanggal 16 September 2014 — S A D I L I
ME L A W A N
AJA SUHARJA DKK
45 — 32
45 — 32
UTA), sehingga tidak masuk akal danbohong besar jika tanah yang seluruhnya seluas apa yang tercantum didalamSertifikat tersebut sudah dibeli tetapi Sertifikatnya hanya sekedar dipinjamkansaja;Bahwa begitu juga dengan proses pembuatan Akta Jual Beli No. 035/WP/2004tidak ada yang dilalui secara illegal dan sepengetahuan Tergugat I prosespembuatannya tersebut telah dibuat secara sah dan procedural, sehingga tidakbertentangan dengan hukum ;Bahwa adalah sah dan tidak melanggar etika dan atau tidak melangar
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2021/PTUN.PL Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
150 — 70
150 — 70
adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
Putus : 26-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Maret 2014 — MARJAN vs MUZAIYANATUN, Dkk
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Lamongan1718meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dengan Nomor persil3b yang saat ini berada di bawah penguasaan dan digarap Tergugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkankepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan(verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melangar
Register : 23-03-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.SKY Tanggal 6 Oktober 2015 — ARDIANSYAH BIN RIDWAN -lawan- PRANS EDWARD Als WANDI BIN ZDN. YUSUF (alm), dkk
96 — 16
96 — 16
hati hati ;Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pulasyarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkanmengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbankan mengenai apakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanahtersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar