Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Wng Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mutahsebesar Rp. 3. 000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, juga terlalukecil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengankemampuan Tergugat sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2009 bahwa tunjangan profesibagi guru dan dosen Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 407/Pdt.G/2016/PN.Dps Tanggal 5 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
15 — 14
15 — 14
Padt.G/2016/PN Dpsbahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai BankIndonesia (BI) Denpasar, dimana Bank Indoensia (BI) adalahmerupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) sebagaimana dalamPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jonto Peraturan Pemenntah Nomor45 / 1990 Pasal 1 ayat (2) huruf C maka sudah selayaknya sebelumgugatan diajukan Penggugat memperoleh ijin dari atasannya;bahwa dalam Surat Edaran Nomor 08/Se11983 tentang ijin perkawinandan perceraian pegawai negeni Sipil disebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt Tanggal 7 Desember 2016 — Pidana
- Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro
77 — 43
77 — 43
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah);Bahwa setahu Saksi anak dari Sudiyono tidak diterima menjadiPNS, dan beliau minta uang kembali kepada Terdakwa, danpernah Saksi menemani Terdakwa dan Isterinya lin Sagita datangke rumah Sudiyono untuk mengangsur uang tersebut sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sntakan tetapi beliau minta dibayar lunas, kalau tidak meminta rumah yangditempat Terdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu ada penerimaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 2 Juli 2014 — SAMJAR FORNO, S.Pd.K Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
79 — 31
79 — 31
Putusan No. 07/G/2014/PTUN.ABNMenimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipilyang bukan karena Hukuman Disiplin di atur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian yangmenyebutkan sebagai berikut : n 20m nnn nnn nnn nnn nnnPasal 13 Ayat (1) :Pasal 22Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipilmencakup penetapan norma, standar, prosedur,formasi, pengangkatan, pengembangan kualitassumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 34
65 — 34
nnsccensnenasasncnnennnssniteannnnsnsannnaninminananninnsnnBahwa, pada tanggal 1 Juni 2014 Penggugat menerima Surat SuratKeputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor645/Kpts/KP.610/5/2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,kepada VICTOR TAMBUNAN yang diatar langsung oleh pegawai kantorHalaman 4 dari 33 halaman Perkara Nomor 155/G/2014/PTUNJKTberlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
93 — 66
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
93 — 66
dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan keputusan yang batal atau dapatdibatalkan.Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017;Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019,sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentanganPasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Bukti T.15Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang discan, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana
Register : 17-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sos Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.GERALD SALHUTERU, SH.
2.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.
Terdakwa:
ARFAN RUSLAN Alias ARFAN
200 — 57
1.GERALD SALHUTERU, SH.
2.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.
Terdakwa:
ARFAN RUSLAN Alias ARFAN
200 — 57
IP, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Loleo pada tanggal 17 Desember 2003 telahlahir Anak Korban anak ke tiga, perempuan dari ayah Anak Korban dan IbuSaksi 2.* Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korbanberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/270/PKMW/2020 UPTDPUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO tanggal 14 Juli 2020 yangditandatangani oleh dr.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2011/PTUN-KPG Tanggal 28 Juni 2011 — Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM (Penggugat)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat I)
Pejabat Bupati Flores Timur (Tergugat II)
96 — 66
96 — 66
Melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwaPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan I ( satu ) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiuntersebut ; =~ == == = + = $= nn nnn none nb.
Jabatan struktural eselon II ; Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipilyang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Flores Timur,kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal iniadalah Bupati Flores Timur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat (bukti P.4 = T II.2); Menimbang, bahwa Objek sengketa II in litis
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
61 — 44
61 — 44
Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugatdan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal iniadalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2014 Tanggal 16 Maret 2015 — PT MULTI STRUCTURE VS PT HIDUP BARUNA
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo sudahtepat dan berkesusaian dengan ketentuan hukum acara pengadilan sipilyang berlaku, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak berkeberatandengan pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggia quo.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum, karena walaupun dalil gugatanPenggugat Konvensi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Desember 2011 — FRENGKY AYOMI, S.Sos;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
107 — 54
107 — 54
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tml Tanggal 17 September 2015 — GUSTAP
MELAWAN
MILA
90 — 48
90 — 48
keterangan lebih dahulu dari pejabat,;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bukti P9 berupa FotocopySurat Izin bercerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri BatuSahur, Ampah Kabupaten Barito Timur, yang merupakan atasan dari tempatPenggugat bekerja, berdasarkan bukti P9 tersebut diatas yang menurut Majelis HakimSurat tersebut merupakan ijin perceraian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenangyang merupakan Pimpinan dari Penggugat yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat : P A I S A L
lawan
Tergugat : BUPATI MANDAILING NATAL
89 — 35
89 — 35
diberhentikan tidak dengan hormat karena : (huruf) d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberhentian Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikHalaman 23 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNIndonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon:
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
234 — 165
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
234 — 165
lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian ObjekPermohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri Sadalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipalhadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yangmerupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah in casu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2283/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. Ir. H. Jamaing, M.Sc.,
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
82 — 40
82 — 40
PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 15-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — SUKARYADI, Serda NRP 392073470670
63 — 31
63 — 31
Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
24 — 11
24 — 11
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
241 — 110
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
241 — 110
penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan