Ida Bagus Made Rai;Bahwa dari buktibukti tersebut pula tidak ada bukti autentik dari catatan sipilyang mencatat bahwa antara Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II)dengan Ida Bagus Eka Suryadinatha tersebut telah melaksanakan perkawinanPada Gelahang, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi danPenggugat II Konvensi/Tergugat Il Rekonvensi bukan berstatus kepurusa pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 beralasan hukum untuk ditolak

Tergugat Il), atas dasar kondisi dan keadaan yang penuhketerbatasan baik dari segi domisili/tempat tinggal dan ekonomi masingmasing para Ahli Waris pada akhirnya seluruh Para Ahli Waris secaraLISAN telah sepakat bersama agar dalam pengurusan/penyelesaiantanah yang diatasnya terdapat rumah dinas/rumah Negara MilikPemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang diperuntukkan/dijualkepada (alm) Adolf Haurissa sebagai pengharagaan atas jasajasa (alm)Adolf Haurissa semasa aktif menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

muslihat, keji terhadapanak dan istri dengan demikian Pemohon telah melanggar Pasal 7 ayat (1)serta Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak ;10.Bahwa pada posita 10 permohonan Pemohon adalah benar dan merupakan11pembuktian yang sempurna atas kemampuan Pemohon terhadap nafkahanak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak serta memang benarPermohon mempunyai kemampuan financial yang lebih dan cenderung kayaraya apalagi dengan pekerjaan salah satunya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.4.

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.4.

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.1,T.2, T.5, T.6, T.7, T.8 dan P.8 bila dikaitkan denganketerangan saksi di atas adalah = sangat bersesuaian(conform)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa tindakan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah melakukan beberapa pelanggaransebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, g,i, k, 1, x dan y Peraturan Pemerintah Nomor : 30 TahunMenimbang, bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kalimelakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

mengingkari fakta hukum bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan hukumPositif yang berlaku di Indonesia yaitu Penggugat telahmelakukan pelanggaran pelanggaran tindak pidanakejahatan terhadap Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sehingga Penggugat~ dijatuhi hukumanpidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor87/Pid.B/2008/PN.P.Bun.Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tidak diatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang

aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang

Sungai Beduk Tanjung Uncang Kota Batamselama lebih kurang 2 minggu karena Terdakwa hendak mencaripekerjaan di Kota Batam;Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, ada saksi sipilyang melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Pak RTyang mana pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisianmenemukan 4 (empat) paket yang dibungkus plastic yang berisi narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu;Bahwa pemilik dari 4 (empat)

Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Klas APekanbaru untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan Kantor Kependudukandan Catatan Sipil tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHONdilansungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.PbrDALAM REKOVENSI1.

sendiri tanpa suatupertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali faktafakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan,serta tidak mempertimbangkan dengan Jayak dan cukup keberatankeberatan Pembanding sekarang pemohon Kasasi ;4 Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang juga telah keliru menilai tentang beberapa unsur dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 ;e Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

terlampirdisebelah kanan atas dan Gambar Garuda, terhadap KKbaru Gambar Garuda lebih terang (jelas) dan sedangkanNo.Seri KK lama tidak ada menggunakan tanda titik,Contoh No.seri KK lama : K 14710229005 (KK lama) danNo.Seri KK baru No.K. 1471.0455925 (KK baru).Bahwa tata cara ataupun mekanisme proses yangdilakukan oleh Dinas Kependudukan atau Pencatatan SipilKota Pekanbaru untuk mengeluarkan atau menerbitkanKartu Keluarga (KK) adalah setelah berkas para pemohonditerima oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

dalilPemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alatbukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintahnomor 45/1985 yang mengatur pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipilyang melakukan percearaian, kepada anak 1/3 gaji, kepada istri 1/3 gajiadalah ketentuan yang tepat sehingga layak dijadikan acuan;8. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon telahmengasuransikan biaya pendidikan anak ANAK dengan angsuran sebesarRp. 503.000, (bukti P8); maka hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagaipengurangan;9.

Saksi Muhammad Fitriansyah Hidayat bin Muhammadiyah dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bahwa saksi mengatakan benar kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 15Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di JI Pangeran Antasari No 02Kelurahnan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab HSS tepatnya diKantor DPRD Kandangan Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri Sipilyang ditempatkan

itu Tergugat masih terikat perkawinan denganistri pertama Tergugat yang bernama Sriwati;Bahwa selanjutnya adanya pernyataan Penggugat dengan menyatakanTegugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,lagilagi Penggugat telah berkata bohong dan tidak jujur semoga Allah SWTsenantiasa melindungi Penggugat akibat dari perkataan Penggugat sendiriyang tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang shalehah dan islami;Bahwa sekedar Penggugat ketahui saja bahwa status Pegawai Negeri Sipilyang

Kemang Dalam X/D.98 RT.005RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan di bawah72sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon kenal dengan almarhum Satriasebagai suami dari Pemohon ;Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan almarhum Satriayang diadakan dirumah kakak saksi yang bernama Leo ;Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Satria dilakukan di Catatan Sipilyang dihadiri keluarga Pemohon dan kakak dari almarhum Satria

;Bahwa prosesi pernikahan Pemohon dengan almarhum Satria di Catatan Sipilyang dipandu oleh Ibuibu ;Bahwa almarhum Satria meninggal dunia pada bulan Agustus 2009 karena sakitjantung dan disemayamkan di KantornyaBahwa semasa hidupnya almarhum Satria dengan Pemohon ada mengangkatseorang anak di tahun 1995 dan pada waktu itu almarhum masih tinggal saturumah dengan Pemohon, akan tetapi pada tahun 2000 almarhum Satria denganPemohon telah pisah rumah dimana almarhum Satria tinggal di kantornya ;Bahwa saksi

Foto copy Akta Nikah atas No. 1082 tanggal 18 Desember 2000 atas nama IrSatria Rifai dengan Ir Peni Larasati yang ytelah dinazegeling dan diperlihatkanaslinya TII.3;Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari catatan Sipilyang bernama Drs.

Said Hasyim Syarif, bahwa bukti tersebut membuktikan halhalsebagai berikut:Bahwa apabila bukti tersebut diajukan pada tingkat Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot, maka gugatan tersebut akandikabulkan karena yang bersangkutan memang Pegawai Negeri Sipilyang punya otoritas untuk menyatakannya, dan yang bersangkutanikut memaraf segel dimaksud;Bahwa bukti baru (novum) tersebut membuktikan kesalahan dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tanah Grogotdalam Putusan tanggal 21 Juli 2014

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang