Ditemukan 1094 data
86 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012;181) 1 (satu) bundel asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru BelopaTahun 2013;182) Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 2926/02404.4.01/23/2012tanggal 09 Desember 2011;183) Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2013 Nomor DIPA024.04.4.199446/2013 tanggal 15Mei 2013;184) Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 246/V/2012 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK
Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;185) Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 210/III/2013 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;186) Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 900/405/RSUDBG/LW/V/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenPada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 tanggal23 Mei 2012;187) Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 800/086
Batara Guru Belopa Tahun 2012;1 (satu) bundel aslidokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru BelopaTahun 2013;Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 2926/02404.4.01/23/2012tanggal 09 Desember 2011;Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2013 Nomor DIPA024.04.4.199446/2013 tanggal 15Mei 2013;Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 246/V/2012 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK
Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 210/III/2013 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 900/405/RSUDBG/LW/V/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenPada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012tanggal 23 Mei 2012;Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 800/086/RSUDBG/LW/V/2013
12 — 1
Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Posita Tergugat Poin3 terbawah sampai dalil Posita Poin 8 sebab Tergugat seakan akanmengalihkan Pokok Permasalahan dengan menyatakan Penggugatmelakukan perbuatan syirik dan musyrik ( menyekutukan Allah )justru sebaliknya kalau Tergugat membaca dengan simak dan telitidalil Gugatan Penggugat :a.Posita Poin 8 Hal. 3 dalam petikannya....oada tanggal 30Agustus 2010 hanya karena Penggugat tidak diperbolehkankeluar rumah sama sekali oleh tergugat,tapi karena nekatmenjalani
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun jika kita simak kembali, Surat Menteri KeuanganNomor S995/MK.04/990 tanggal 20 Agustus 1990, Surat Edaran TerbandingNomor SE17/ PJ.5.1/1990 tanggal 1 September 1990 dan Surat Edaran TerbandingNomor SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 tidak mengenakan PPN atas jasakepelabuhanan untuk kapalkapal dalam jalur pelayaran internasional dengan alasandan dasar pertimbangan adanya kelaziman internasional, hubungan integral antarajasa kepelabuhanan dan pelayaran internasional, serta adanya pertimbangan
37 — 6
PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus 2011 6. 1 (satu) lembar Berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran tanggal 9 Agustus 2011h. 1 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus 2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus 20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus 2011i. 5 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri
Mdn.1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9Agustus 20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaanpenawaran tanggal 9 Agustus 2011i. 5 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri dari :. 1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. MANYABI GROUP1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. PUTRI KENCANA1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. RORO SADA RIZKY1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV.
Roro Sada Rizky ;Bahwa saksi beserta tim membuka kotak penawaran untuk melihat daftarsimak setelah pemasukan penawaran, menurut saksi tidak adakekurangan (lengkap) terhadap daftar simak milik CV. Manyabi Group dansudah memenuhi syarat menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 ;Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari pada waktu penawaran ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya..
Mdn.h.1 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaan penawarantanggal 9 Agustus 20115 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri dari :1.1. (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. MANYABI GROUP2.1. (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. PUTRI KENCANA3.1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV.
(satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.CAHAYA PELITA3. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.MANYABI GROUP4. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus20116. 1 (satu) lembar Berita acara penutupan pemasukan dokumenpenawaran tanggal 9 Agustus 20111 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9Agustus 2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak
satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.CAHAYA PELITA3. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.MANYABI GROUP4. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus20116. 1 (satu) lembar Berita acara penutupban pemasukan dokumenpenawaran tanggal 9 Agustus 20111 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak
13 — 1
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2017/PA.TTDSaya sudah baca, simak, renungi dan coba memahami semua kalimat yangdibuatnya. Saya mengutip kalimat yang dibuat istri saya yaitu,siapapun ingin selalu dianggap benarBapak / ibu hakim, saya hanya menjawab pernyataan yang dibuat istrisaya secara logika.Mengapa sampai mempunyai dua orang anak baru ada ketetapan hatimembuat gugatan cerai ini jika saya berlaku kasar ?
42 — 53
Yang Anehnya lagi, Mabes Polri barumasuk dalam system Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangantahun 2012 yang didasarkan pada Lampiran Surat Keputusan MenteriKeuangan RI. Nomor. 246/KM.6/2012 bertanggal 11 September 2012.
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
138 — 92
Halaman 101 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby 373 (tiga) lembar asli Daftar SIMAK Pengkajian Ulang RUP tanggal8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selakuPPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKIRASIATY dan MUHAMMAD IKSAN. 401 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal LelangPaket Pengembangan PLUTKUMKM dari Kepala BagianLayanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus
S.STP,MM denganlampiran 1 (Satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor :600/07/423.023/BLPP.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018 . 415 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem PengadaanNomor : 600/09/423.023/BLPP.II.39/2018 beserta Berita AcaralHasil Rapat Koordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP; 431(satu) buah Map Plastik Bening berlis pinggir hijau berisi 1(Satu) bundel dokumen Proses Pengadaan di Bagian LayananPengadaan Pemerintah Kota Pasuruan terkait KegiatanPeningkatan
Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor:600/02/423.023/BLPP. 11.39/2018 TANGGAL 8 Agustus 2018 yangditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok KerjaULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;22.Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/01/423.023/BLPP.II.39/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pengkajian Ulang RUPyang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan KelompokKerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMADIKSAN;23.Daftar SIMAK Pengkajian Ulang
S.STP,MM dengan lampiran 1(satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor:600/07/423.023/BLPP.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018;Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor:600/09/423.023/BLPP.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil RapatKoordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP;Surat Pengantar Dokumen Kelengkapan Lelang/Tender Ulang KegiatanPeningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan UsahaTerpadu dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruankepada Kepala Bagian
S.STP,MM denganlampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor :600/07/423.023/BLPP.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018;5 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor :600/09/423.023/BLPP.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil RapatKoordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP;Halaman 144 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby42.43.44.45.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Dokumen KelengkapanLelang/Tender Ulang Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi danUMKM
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
161 — 100
tercatat atas nama pemegang hak Departemen Pertahan RI (SekarangKementrian Pertahanan RI) dan telah tercatat dalam IKNNo.Reg.30733006 Simak BMN No.2.010.101.002 yang hingga saat inidipergunakan untuk kompleks Yon Arhanudse15 Kodam/Diponegoro;Halaman 31 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGTergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6angka7 yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah dengan HakMilik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA Tahun 1960 adalah dalilyang tidak benar
data fisik dan data yuridis yangdigunakan Departemen Pertahanan RI untuk mengajukan permohonanHalaman 32 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGhak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, ditanggapi sebagai berikut; Bahwa tanah obyek perkara yang dimohonkan untuk diterbitkanSertipikat Hak Pakai oleh Departemen Pertahanan RI adalah tanahNegara bekas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telahdikuasai oleh TNI AD sejak tahun 1950 dan telah tercatat dalam IKNNo.Reg. 30733006 Simak
147 — 26
diperiksa ternyata dari foto copy ke fotocopy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T1.14 ;15.Foto copy Peta Lokasi lapangan tembak dan daerah pengawasan Yonif613/RJA, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telahdiberi materai cukup, lalu diberitanda T1.15 ;16.Foto copy Data Aset Tanah TNI AD di wilayah KODAM VI/Mlw, setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sertatelah diberi materai cukup, lalu diberitanda T1.16 ;17.Foto copy SIMAK
Februari 1983 tentang jawabanpermohonan ijin menggunakan tanah untuk latihan tembak Yonif 613 rajaAlam dan surat Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) BulunganTengah Nomor.383/BGT/1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang jawabanpermohonan ijin menggunakan tanah untuk lapangan tempat, sebagaimanaterlampir dalam bukti surat Tergugat I; Bahwa benar saksi pernah melihat bukti tersebut karena bukti surattersebut berhubungan dengan kerjaan saksi untuk mendata danmelaporkan semua aset milik TNIAD dalam laporan Simak
Terbanding/Terdakwa : ANTON KUSMAINARNO, SH Bin KUSMANDAR Diwakili Oleh : Djoko Susanto, SH bin Surahman
153 — 70
dengan Pengadilan Negeri tempatdi mana terdakwa diketemukan.Tempat terdakwa diketemukan dapat mengesampingkanasas locus delicti apabila sebagian besar saksi yang akandipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat denganPengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.Di tempat terdakwa ditahanSyaratsyaratnya adalah:a) tempat penahanan terdakwab) saksisaksi yang hendak diperiksa sebagian besarbertempat tinggal atau lebin dekat ke Pengadilan Negeritempat di mana terdakwa ditahanBahwa apabila kita simak
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 53 PK/PID/2017Bahwa, jika kita simak dan pelajari dakwaan dan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara aquo karena perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks yangdiputus pada tanggal 31 Oktober 2000 ada pada Pengadilan Negeri Bekasi,oleh karena itu mohon Mahkamah Agung memberikan keputusan : Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/sulindro; Membatalkan
116 — 215
Istilah IKN sekarang diubah menjadi SIMAK BMN(Sistim Informasi Managemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara). Dalil ini adalahbenar karena tanah sengketa telahdibebaskan ..............49dibebaskan melalui ganti rugi dari pemilik asalnya dengan anggaran dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut pasal 1 angka 10Undangundang Nomor tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyebutkanBarang Milik Negara adalah Barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBN.
Tanah sengketa dimasukkan sebagaiIKN yang sekarang bernama BMN karena diperoleh dengan beban anggaran dari APBNyaitu diperoleh dari pelepasan hak dengan ganti rugi atas beban anggaran dariAPBN ;Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara sehinggadidaftarkan dalam IKN yang sekarang bernama SIMAK BMN. Dengan demikianpendaftaran tanah sengketa dalam IKN/SIMAK BMN bukanlah kekeliruan administrasi ;27.
129 — 69
Padahal sesungguhnya dalil pada bagianinilah yang menjiwai dan meliputi dalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak riwayat yang sesungguhnya:Suatu ketika di akhir tahun 2005, Penggugat bersama istrinyadatang melangcong ke Flores.Mereka hendak menikmatipemandangan di Flores.Kemudian mereka melakukanperjalanan dari Maumere ke Labuhan Bajo pergi danpulang.Mereka mengatakan kepada Tergugat Ill bahwa merekamenikmati perjalanan itu.Mereka juga membuat dokumentasitentang perjalanan mereka.Bahwa Tergugat
Padahalsesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiawai dan meliputidalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak kembali riwayat sesungguhnya yang Tergugat Iluraikan pada Bagian Eksepsi poin 2 kurung 2) diatas.Oleh karena itu, seturut tata etika dan moral universal, apalalagidalam tatanan moral dan etika ketimuran yang senantiasadipelihara dan ditaati secara baik, maka adalah merupakan perilakuyang aneh, ketika Penggugat tidak berterima kasih kepadaTergugat Il dan Tergugat Ill.
(vide uraian kami pada poin ..... di atas.Oleh karena itu, sesungguhnya diantara Penggugat dengan paraTergugat Il dan Tergugat Ill, serta kegiatan Usahanya (Sea WorldClub) tidak ada permasalahan hukum.Jadi apabila Tergugat mengklaim bahwa telah ada perbuatanmelawan hokum oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill, yangdisimpulkan dari daya imajinasi Penggugat, adalah tidak benardan tidak berdasar hukum;Hal ini juga dapat kita simak pada dalil Penggugat halaman 4garis datar ketiga pada kalimat penutupnya,
142 — 54
Bahwa jika kita simak dalil posita gugatan Penggugat poin 1, jelasjelasmengarah pada peradilan perdata atau kewenangan absolute PeradilanUmum.
102 — 80
huruf (a) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960menyatakan "Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhirselanjutnya dalam huruf (e) nya menyatakanHak Guna Usaha hapus karenaditerlantarkan, hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor: 40 Tahun 1996, yaitu Pasal 17 ayat (1) menyatakan,Hak Guna Usaha hapus karena "dalam huruf a. berakhirnya jangka waktusebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Pemberian atauperpanjangannya dan "huruf e. karena diterlantarkan a) Apabila kita simak
Pembanding/Penggugat II : ROSMAMUA E.H. LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Pembanding/Penggugat III : ESTER SRI SUSANTI LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Pembanding/Penggugat IV : GANDA A.S. HUKUBUN LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Pembanding/Penggugat V : KRISTOTABA HUKUBUN LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Pembanding/Penggugat VI : YEMI O. HUKUBUN LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Pembanding/Penggugat VII : ABBEL YEDA AGUS S.H. LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Pembanding/Penggugat VIII : DUANG E.M.Z.G.H. LETWAER Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Terbanding/Tergugat VIII : NY. ROSNANI
Terbanding/Tergugat IX : MAGNER SINAGA, SH., MH.
Terbanding/Tergugat X : WD. SITTI ASNI
305 — 118
Bahwa jika kita simak dan teliti sesuai fakta hukum dan atau buktibukti yangterungkap dipersidangan perkara a quo, maka dapat terlihat jelas danmeyakinkan bahwa ternyata lokasi tanah obyek sengketa adalah milik SahPara Penggugat/Para Pembanding yang diperolehnya sebagai hak warisanmenurut hukum dari mendiang ayah kadungnya yang bernama YakobusHukubun Letwaer alias Y.H.Letwaer alm.
Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa WuaWua;Bahwa dari ke 26 (keduapuluh enam) buktibukti Surat tersebut diatasterdapat bukti yang menurut hukum merupakan bukti sempurna tentangkepemilikan tanah sengketa oleh Para Penggugat/Para Pembanding.Bahwa jika kita simak dan teliti bukti P7 dan atau bukti P26 berupa AsliSertipikat Hak Milik No . 610 Desa WuaWua, luas 19.616 M2 yangdidalamnya terdapat tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Il seluas 15 x22 M2= 330 M2 yang dibeli dari
33 — 11
Bahwa, dinilai secara logika yang wajar dari klausalklausal perjanjian jual belitersebut a.l. simak dengan teliti perjanjian jual beli No.8 Sochib Arifin,SH.Notaris di Sidoarjo, tanggal 12 April 2004, pasal 7 pihak pertama mengikatdirinya dan diwajibkan menyerahkan tanah/bangunan tersebut diatas seluruhnyadalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada pihak Kedua padatanggaal tiga puluh satu Oktober dua ribu lima ( 31102005 ) .
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata kuncinyaadalah surat perjanjian sebagaimana tersebut diatas bukan hanya dilegalisasitetapi dibuat langsung oleh Turut Termohon Kasasi di hadapan dan di KantorTurut Tergugat (Simak dan analisislah kata/kalimat serta format surattersebut). Bahwa karena para pihak terikat dengan perjanjian yang telahdiperbuat maka tidak satupun pihak yang dapat membatalkannya perikatantersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain.
277 — 240
BMN 363.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor :02551/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 84.275.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Penatausahaan Aset PKP2B 364.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02581/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 72.025.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Penyusunan Klasifikasi danKodesikasi Simak BMN yang berasal dari KKKS dilingkunganKementerian ESDM Tahun Anggaran 2013 365.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 27062013 Nomor : 02567
K/73/SJN/2013 bulan Januari s/d Mei 2013.g. 2 (Dua) lembar print out tentang Tim PenyusunanKlasifikasi dan Kodefikasi Simak BMN di lingkungan KESDMTA. 2013 buln Januari s/d Mei 2013.h. 1 buah amplop warna cokelat berlogo (kop) KementerianESDM RI Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dengan diluar amplop bertuliskan 5 2567 Rp. 72.400.000, " Timrekonsiliasi BMN PKP2B dengan tinta spidol warna merah.i. 2 (Dua) lembar print out tentang Tim Tim Inventarisasi danRevaluasi Barang Milik Negara di Lingkungan
Besertacopy lampirannya. 588.1 (satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi danimplementasi SIMAK BMN di lingkungan Kementerian ESDMTA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara. Besertacopy lampirannya. 589.1 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalamrangka penyusunan laporan BMN dilingkungan Kementerian ESDMTA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.Beserta copy lampirannya. 5881 (satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi dan implementasi SIMAK BMNdi lingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.Beserta copy lampirannya. 5891 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalam rangka penyusunan laporan BMdilingkungan Kementerian ESDM TA.2012.
Besertacopy lampirannya. 588.1 (Satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi danimplementasi SIMAK BMN di lingkungan Kementerian ESDMTA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara. Besertacopy lampirannya. 589.1 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalamrangka penyusunan laporan BMN dilingkungan Kementerian ESDMTA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
131 — 66
Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barat telahterdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB: 012.23.07.344594.000.KD 22September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBarang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidangpertahanan dan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang(KIB) dengan Kode Barang: 10110112935, Kode UAKPB:012230652046103000KP tanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas Barang(
Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor00067/Kuta Barat telah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu IdentitasBarang (KIB) dengan Kode Barang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB:012.23.07.344594.000.KD 22 September 2021 di KementerianKeuangan selaku pengelola selurun Barang Milik Negara yangdigunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanan dansebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) denganKode Barang: 10110112935, Kode UAKPB: 012230652046103000KPtanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas
Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barattelah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) denganHalaman 71 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAKode Barang : 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB : 012.23.07.344594.000.KD22 September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBMN yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanandan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang : 10110112935, Kode UAKPB : 012230652046103000KP