Bahwa gugatan Penggugat menyalahi kompetensi absolut peradilan;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena permasalahan tumpang tindin Tanah Hak MilikNo. 39/Bencongan milik Penggugat Tanah Hak Guna BangunanNo. 6957/Bencongan milik Tergugat II Intervensi adalah murni masalahhukum perdata karena menyangkut dengan sengketa kepemilikan.

dengan memperhatikan dan melaksanakan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan :> pasal 62 ayat (1) : menyatakan : Sertifikat hak atas tanah yangmengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atauperintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanahmenurut PerundangUndangan;> pasal 62 ayat (2) : Cacat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain : huruf e : tumpang tindin

Sesuai dengan dalil Pemohon Peninjauan kembali dalam mengajukangugatan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2008/PTUN.JKT, yang dimaksud dengan kesalahan/cacat administrasisesuai ketentuan Pasal 107 juncto Pasal 106 Permen Agraria Nomor 9Tahun 1999 adalah antara lain adanya Tumpang Tindin Hak Atas TanahHalaman 41 dari 67 Hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2017(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010, halaman 13 bukti bertanda T.14):e.

Beberapa Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat) tersebutpada e.4.3 yang diterbitkan oleh Turut Termohon PeninjauanKembali di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baruadalah 32 (tiga pulun dua ) sertifikat, salah satu diantaranyaadalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/GunungSahari Selatan atas nama Termohon Peninjauan Kembali, yangmenjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 367 K/TUN/2009, tanggal 11 Februari 2010, sehinggaTumpang Tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/Gunung Sahari Selatan atas nama Termohon Peninjauan Kembali Dalilyang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatannyadimuka Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, salah satunyaadalah adanya cacat administratif dalam penerbitan 32 (tiga puluh dua)sertifikat a quo, dan yang dimaksud dengan cacat administrasi menurutPasal 107 juncto Pasal 106 ayat 1 dari Peraturan Menteri Agraria Nomor9 Tahun 1999 adalah antara lain terdapat tumpang tindin

adanyaPutusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2009 tanggal 1Februari 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 PK/TUN/2011 tanggal 27 April 2011 (vide bukti T. 4 dan vide bukti T.1 5), dimana amarnya antara lain adalah membatalkan danmemerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/GunungSahari Selatan tersebut:Dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/Gunung Sahari Selatan atas nama Termohon Peninjauan Kembaliatas dasar Tumpang Tindin

dari PenggugatHalaman 8 Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.SMD.10.11.12.13.melalui proses jual beli dan pelepasan Hak Atas Tanah yang berasal dariSurat Segel induk Surat Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 20 Juni1992 tersebut ternyata tumpang tindin dengan sertifikat Hak GunaBangunan No. 49 Atas nama Yayasan Sangatta Baru ;Bahwa setelah itu Penggugat sendiri mengecek kebenaran informasiyang diperoleh dari Sdr.

Fahrur Rijal ke Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur ternyata tanah tersebut yang berasal dari asal usul indukdari Segel Surat Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 20 Juni 1992tersebut tenyata seluruhnya tumpang tindin dengan Sertifikat Nomor HakGuna Bangunan No. 11 Desa Teluk Lingga Tertanggal 04 November2002, sekarang sudah dilakukan proses pindah desa menjadi SertifikatHak Guna Bangunan No. 49 Atas Nama Yayasan Sangatta Baru denganLuas 87544 M?

Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pengugat telahbertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan tatausaha, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinyamenitikberatkan pada sengketa tumpang tindin kepemilikan tanahbukan prosedur administrasi penerbitan sertipikat tanah dan tidakberkaitan langsung dengan objek tata uasaha negara.

Pengelolaandalam Pasal 106 (1) berbunyi Keputusan Pembatalan hak atas tanah karenacacad Hukum Administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpapermohonan serta Pasal 107 berbunyi Cacad Hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah Kesalahan Prosedur,Kesalahan Penerapan Peraturan Perundangundangan, Kesalahan SubyekHak, Kesalahan Obyek Hak, Kesalahan Jenis Hak, Kesalahan PerhitunganLuas, Terdapat tumpang tindin

Masingmasing pihak telah secara fisik menguasai danmemanfaatkan objek sengketa walaupun pada akhirnya berdasarkan Bukti P3berupa Surat Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Tanah Sengketa Nomor:181/74.05.MP.01.02/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, diindikasikan adanyatumpang tindin kepemilikan (overlap) antara Sertipikat Hak Milik Nomor00350/2005 atas nama La Bali Zakaria (vide Bukti P1) dan Sertipikat Hak MilikNomor 00522/2011 atas nama Eko Sasongko (vide Bukti TI1).

Tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat harus ditolak karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa telah terjaditumpang tindin kepemilikan (overlap) hak atas tanah antara Sertipikat Hak MilikNomor 00350/2005 atas nama La Bali Zakaria (vide Bukti P1) dan SertipikatHak Milik Nomor 00522/2011 atas nama Lily Hilda Hasdin, S.E (vide Bukti TI1)yang telah dialinkan

Sesuai dengan prinsip pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa telah terjaditumpang tindin kepemilikan (overlap) hak atas tanah antara Sertipikat Hak MilikNomor 00350/2005 atas nama La Bali Zakaria (vide Bukti P1) dan SertipikatHak Milik Nomor 00522/2011 atas nama Lily Hilda Hasdin, S.E (vide Bukti TI1)

., Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, PropinsiKalimatan Selatan, telah terjadi tumpang tindin kepemililkan antara TergugatIntervensi yang didasarkan pada objek sengketa dengan NOORKAMSIAHselaku kuasa dari ahli waris Ny.

;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwatanah milik Penggugat tumpang tindin dengan Objek Sengketa a quo setelahPenggugat mendapat fotocopy hasil peninjauan lokasi (Bukti P12) pada tanggal 15Desember 2013 sehingga dengan dasar itulah gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut TergugatIl

Putusan Nomor 1380 K/Pdt/2013kepemiikan haknya tidaklah tumpang tindin sebagaimana digambarkanoleh Para Penggugat;Hal ini dapat Tergugat jelaskan, bahwa sertifikat yang dimiliki oleh ParaPenggugat berasal dari tanah bekas milik adat dengan girik C. 823 PersilNo. 23.D.IV atas nama almarhum Mela Jiran yang kemudian dijual olehahli warisnya, Danih bin Mela dan Anih binti Mela kepada H.

Tatiana Trikoratersebut tumpang tindin dengan tanah Penggugat , sebagaimana dalamgambar ( peta ) yang dibaut oleh Tergugat Il dan adapun ukuran tanahPenggugat yang masuk pada bidang SHM 4399 An. Tatiana Trikora (Tergugat ) yaitu sebagai berikut :a. Tanah milik Penggugat yang untuk jalur hijau , yang masuk ke bidang hakmilik No.4399 An.

pengecekan fisik ke lokasi tanahsebelum sporadik ditanda tangani;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Bahwa setelah sporadik ditandatangani ada yang mengakui sebagaipemilik tanah dengan SHM No.92 Tahun 1987 atas tanah yang dibuatkansporadik tersebut dan dilakukan cek fisik kelapangan;Bahwa Objek tanah SHM No.92 Tahun 1987 dan sporadik atas namaterdakwa yang saksi tanda tangani berada dalam lokasi yang samapemegang hak Syukur Laman;Bahwa sikap saksi dengan adanya tumpang tindin

dalam warna pink;5. 1 (satu) potong BH warna pink motif garis tangan orangdewasa;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN SmnMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan di peroleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 09.00 wib,Sleman, awalnya Terdakwa berpapasan dengan Korban di jalan tersebutlalu dari arah belakang korban, Terdakwa dekap dan dorong korban lalukorban terjatuh di pinggir jalan dan langsung Tedakwa tindin

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan tersebut, dan sifat dari unsur ini adalah alternatif yaitumemiliki, atau menyimpan, atau menguasai atau menyediakan, sehingga tidakharus semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi,maka Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya diantara para Penegak Hukum karena dilihat dari pemahaman kata kata dalampasal ini, terdapat pengertian yang tumpang tindin

sepihakadapun anjuran Disnakertrans No. 565/456/416.105/2009 Mojokerto, Mei2009 mengenai perselisihan PHK;Bahwa oleh karenanya mengingat materi gugatan Penggugat tentangperselisinan hak, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;4.Bahwa, mengingat Penggugat lebih dari satu dalam gugatannya,sedangkan dalam penyebutannya hanya 1 Penggugat saja, makagugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta,disusun saling tumpah tindin

., sehingga mengakibatkanterjadinya tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MillikNo.3974/Keluranhan Sentani Kota tanggal 28 September 2010, dengansurat Ukur No. 978/STN/2009 tanggal 14 November 2009 denganluas 3.351 M2 Atas nama FRANS YOKU terletak di Jalan rayaSentani , Kelurahan Sentani Kota, Kab.Jayapura Provinsi Papua(Objek Sengketa);3.

berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atasnama Piet Jochu yang menyatakan bahwa pada saat penerbitan ObjekSengketa a guo saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran, dansaksi menerangkan bahwa pada saat dalam jabatannya saksi pernahmenyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan bahwa hasil pengukuranObjek Sengketa a quo bermasalah karena tumpang tindih dengan Sertipikatatas nama Susan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atasMajelis Hakim berkeyakinan, terdapat Tumpang tindin

dalam satu bidanglokasi tanah dalam dua bukti hak atas tanah, antara Buku Tanah Hak MilikNomor 517 atas nama Susan Yoku (Vide bukti T1) dan Sertipikat Hak MilikNomor 03974 atas nama Frans Yoku ( Vide bukti TIl Intv2) dikarenakanmemiliki batas yang sama di sebelah selatan;Menimbang, bahwa dengan adanya tumpang tindin pada dua hak atastanah yang berbeda, maka telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa a quo tidak cermat dalam melakukan penetapan batas bidang tanahyang seharusnya diketahui

Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim yang menyatakan tidak ada 2(dua) akta tumpang tindih terhadap satu hutang, jelas pertimbangan hukumtersebut tidak mencerminkan keadilan, oleh karena justru terdapat 2 (dua)buah Grosse Akta yang saling tumpang tindin dalam objek hutang yangsama yaitu :Hal. 11 dari 14 hal. Put.

Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek sengketa diatas diketahuiterjadi tumpang tindin dengan sertifikat milik Penggugat pada tanggal 2September 2021 yang diberitahukan oleh salah seorang pegawai kantorpertanahan kota kendari bagian seksi sengketa atas nama Irwan dan telahmengajukan Keberatan pada tanggal 6 September 2021 dan Penggugattelah menerima tanggapan dari Tergugat pada tanggal 14 September 2021,dan telah mengajukan banding Administratif sejak tanggal 16 September2021 dan tidak ada

Jadisecara tidak langsung aparat desa mengetahui pengukuran tersebut danapabila terjadi tumpang tindin seharusnya aparat desa atau para pemiliktanah mengajukan keberatan sehingga proses pengukuran akan dihentikansampai ada kesepakain ;e Karena tidak ada yang keberatan, maka pengukuran dilanjutkan hinggaterbit Gambar Situasi No.267/1996 tanggal 12 Desember 1996 ; e Pada saat Tim Penelitian Tanah A meninjau lapangan disertai orangorangyang tertua dari Desa Tanjunganom, juga tidak ada keberatan dari

Azas ProfisionalitasBahwa Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya,sedangkan ia tahu permohonan hak atas tanah SHP No.45 tersebut tidakmemenuhi persyaratan, tetapi tetap di proses penerbitan sertifikatnya,maka terjadi tumpang tindin dengan tanah Penggugat, sehinggamenimbulkan kerugian kepada pihak lain, yaitu Penggugat selaku pemilihtanah yang sah ;e.

Sungai Pinyuhtanggal 30 Juli 1999, SU Nomor : 32 / 1999 tangal 27 Juli 1999, luas 90 m2,tumpang tindin dengan Tanah Tergugat adalah berdasarkan Balik Batasyang di laksanakan oleh Turut Tergugat II ;Bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut diatas tidak ada alasan Tergugatuntuk mendalilkan bangunan Ruko Penggugat berdiri diatas TanahTergugat, karena Penggugat membeli Tanah SHM.

samping Gereja tepatnya di tiang listrik sayamengambil paket sabu yang di taruh di situ; Bahwa kemudian setelah saksi DEWI BUISAN Alias CHANmengambil paket tersebut, kKemudian saksi DEWI BUISAN Alias CHANlangsung mengarah kerumah, sesampainya dirumah kemudian saksiDEWI BUISAN Alias CHAN bersama dengan saksi ADRIAN LANES danTerdakwa ANGIE PINONTOAN alias NJI membagi paketan tersebutmenjadi dua bagian; Bahwa kemudian setengah paket tersebut saksi DEWI BUISAN AliasCHAN simpan di atas meja rias dan saksi tindin