Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan asuhan abasan abrahan assahan arsalan asbahan aasahan abahan
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 40/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : HJ. WA NAMBU Diwakili Oleh : LUWI SUTAHER,SH
Terbanding/Tergugat : MULIADIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
38 — 12
  • Tergugat justru membenarkan jikaLa Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakuioleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagaiKepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langgullimemiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana haltersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untukmemperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahanPerkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atauT2 tidak diakui olen Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran danKe Absahan
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 18-12-2019 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 4679/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 25
  • CobaPenggugat pelajari kembali, dalam membuktikan kebenaran terkaitnama ayah/nasab pada nama anak, Penggugat tidak dapat langsungmenggunakan identitas dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk("KTP"), Kutipan Akta Pernikahan dan Kutipan Akta perceraian karenaapa, seorang anak yang lahir hal pertama yang dibuat oleh orangtuanya untuk membuktikan ke absahan dari anak tersebut secaraotentik adalah Akta kelahiran, barn setelah itu oleh Dukcapaildimasukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan kemudian mendapatkanNomor
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 21-05-2008 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 06/PDT.G/2008/PN.DUM
Tanggal 21 Mei 2008 — PENGGUGAT : Baginda Raja Puyan VS TERGUGAT : Direktur Utama Pt Murini Wood Indah Indutri.
103 — 39
  • MURINI WOOD INDAH INDUSTRI tidak pernah diberikansurat penyerahn dengan perjanjian untuk izin HGU oleh masyarakat HUKUMADAT SUKU SAKAI BTHINBOTUAH yang berdomisili di Desa Harapan baru,Bhawa dari hasil pengukuran tersebut telah pula dibuat PETA, oleh TIMmasyarakat HUKUM ADAT yang ditandatangani oleh KEPALA SUKU SAKAIBATHIN BOTUAHdiketui oleh Kepala desa dan Ketua BPD HARAPAN BARU,kemudian turut pula bertanda tangan dari Kepala suku BATHIN SELAPANterhadp ke ABSAHAN LOKASI tanh milik ADAT yang terletak
Pengadilan PN PEKALONGAN
Register : 07-12-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 17 Februari 2016 —
40 — 10
  • Peraturan Menteri Keuangannomor : 106/PMK.06/2013 Tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor :93/PMK.06/2010 Tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Jelaskan pula bahwa : Penjual /Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelangaBahwa dapat Tergugat II tegaskan, sesuai dengan pernyataan dari PT Bank MegaSyariah (Tergugat I) nomor PNY.067/BMS/ARDIV/04/14 tanggal 10 April 2014dan mengacu pada pasal
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PTA MATARAM Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Mtr
Tanggal 10 Juli 2018 — RAUDAH BINTI BAPAK SEDAH X BAPAK SAETUN BIN BAPAK GUPUH
90 — 45
  • Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya padahalaman 109 s/d halaman 110 mengenai T.3.1 dan 1.3.2.Menurut Para Pembanding, bukti surat T.3.1 dan 1.3.2 berupa sertifikatyang sekalipun merupakan akte otentik, tapi kKedua bukti tersebut sudahdapat dibuktikan sebaliknya mengenai ketidak absahan cara perolehantanah sengketa yang disertipikatkan tersebut yaitu dengan cara melawanhukum, oleh sebab itu kedua bukti surat tersebut
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Putus : 12-08-2008 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 26/PDT.G/2004/PN.BJN
Tanggal 12 Agustus 2008 — Dr. Drs. HM. THALHAH, SH,M.HuM vs KPU
50 — 14
  • Tidak ada sangkut pautnya apabilagugatan didalilkan tentang keterangan tidak absahan turut tergugat II yang berstatus TNI,lalu dikemudian hari terbit SK Panglima TNI bahwa yang bersangkutan menerima hakpensiun dan dinyatakan tidak sah SK Panglima yang berlaku suruttersebut ; ;e Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MenteriDalam Negeri dan bersangkut paut dengan pasal 1365 KUH Pdt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.5 Tahun 2004, maka bolehlah TergugatKasasimendalihkan ketidak absahan dalildalil Memori Kasasi dari PenggugatPenggugat Kasasiin casu ;o Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti ( bewezen ) dalihdalihTergugatKasasi tidak cukup beralasan (ongegrond) untuk membantahkeabsahan dalildalil PenggugatPenggugat Kasasi yang mengutip(citeren) pasalpasal dari kedua undangundang tersebut diatas dalamMemori Kasasi in casu, dalin mana secara hukum tidak berharga (nietrechtsgeldig) dan perquod, patut dikesampingkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — DASRIL DT. RANGKAYO MULIA Melawan BUDIMAN, dan kawan-kawa
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim tidak dapat menentukannya untukmenentukan benar tidaknya suatu jap jempol atau tanda tangan yang haruslahmelalui ilmu bantu hukum yaitu melalui Hasil Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2010);Menimbang dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikanketidak absahan pemberian tanggal 10 Juli 1941 tersebut;Menimbang oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikanketidakabsahan surat pemberian 10 Juli 1941 tersebut, maka petitum gugatanangka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — NILA KESUMA vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Nomor:128/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 tentang PerubahanHukumanDisiplin atas Nama PEMOHON KASASI dariPemberhentian Tidak dengan Hormat menjadi PemberhentianDengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PagawaiNegeri Sipil (PNS).Bahwa, hal tersebut diatas jelas telan membuktikan adanyaKetidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang diputuskan olehTERMOHON KASASI.Bahwa karena ketidak absahan Surat Keputusan TERMOHONKASASI tersebut karena dibuat dengan telah melakukan tindakanyang
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
175 — 53
  • Hal ini tentunya membuat kesulitan bagi Pelawan untukmenyatakan ketidak absahan SHM No.409 atau SHM No.1315 karenaluas tanah dari pondasi dan bangunan pagar (objek sengketa/objekeksekusi) selain tidak disebutkan Penggugat dalam surat gugatannyasemula, juga tidak disebutkan letaknya berada pada sertifikat yangmana diantara sertifikat yang dimaksud.Bahwa cukup beralasan hukum untuk mengangkat sita eksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Jo BeritaAcara Sita Eksekusi yang telah diletakkannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2526 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — MIDIN GINTING VS HAJI RIDWAN, DKK
141 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila ternyataAkta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih dipertanyakankeaslian, ke absahan serta keakuratannya, maka kepada siapa lagi pihakyang memiliki itikad baik dalam hal ini pembeli dapat mempercayakanproses peralihan hak serta pembuatan akta otentik...!!!Bahwa Unsurunsur dari Perbuatan yang Melawan Hukum :1. Perbuatan yang Melawan Hukum;2. Harus ada Kesalahan;3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 75/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Koperasi Unit Desa KUD KARYA MURNI Diwakili Oleh : Koperasi Unit Desa KUD KARYA MURNI
Terbanding/Penggugat : PT. Sinergi Mitra Investama Diwakili Oleh : Dr. H. Moh. Ma ruf, S.H., M. H., dkk
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Batubara Indonesia Persada PT BIP
Turut Terbanding/Tergugat II : David Ivan Sidharta
176 — 35
  • Bahwa suratkuasa adalah menjadi pintu utama untuk memasuki proses beracara dipengadilan maka ketidak absahan surat kuasa khusus mempunyaiimplikasi hukum yaitu tidak dapatnya dilanjutkan pemeriksaan padapokok perkara di pengadilan.Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT.BJMg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs EDI PRIYANTO, SPd.,M.M;
98 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi supaya tidak bertentangan dengan undangundang Penggugat memastikan ke absahan kerjasama:1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Dengan diktum;a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia;Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2013b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan KabupatenJember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikutiprogram tersebut.;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — H. ABDULLAH MURSID VS SURTI binti SONANG, DKK
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam dudukperkaranya, mengenai ketidak absahan Sarnap dan Nur Ali yang olehPara Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula ParaTergugat diajukan sebagai Saksi dimuka persidangan, karenamelanggar Pasal 1905, Pasal 1910 dan Pasal 1911 KUHPerdata;2.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 05-04-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018
Tanggal 4 Mei 2018 — Tarmian Leandoni Marbun, S.STHan Lettu Cku NRP 11120027280688
161 — 84
  • Bahwa benar' tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku, memeriksakelengkapan wabku, dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan seharihari bertanggungkepada Paku.4.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum Pemalsuan
Register : 01-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 245/Pid.B/2018/PN Lwk
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Abdul Muis Ladani
105 — 20
  • ,tidak memiliki Kompetensi sebagai ahli karena tidak mengetahui secara komprehensifmengenai regulasi pemerintah dibidang pendidikan, oleh karenanya keterangan ahlitersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ketidak absahan ijazahdimaksud. Dan terlebin dahulu pula harus memeriksa dan mengadili siapa pelakupembuat ijazah palsu tersebut sehingga jika pemalsu ijazah tersebut sudah dihukummaka sebagai pengguna tentulah dapat dihukum.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2013 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/G/2012/PHI.PN.TPI
Tanggal 22 Mei 2013 — - SANGKARIA SEKEDANG(Penggugat 1) - ROBIN IBROHIM L. TOBING (Penggugat 2) -YANTO SUGIANTO (Penggugat 3) - SUDARNO, (Penggugat 4) - NOBERTUS NGABA (Penggugat 5) - AYATULLAH (Penggugat 6) - BAMBANG ASMARA SINARTA (Penggugat 7) - MUHAMMAD YULIANTO (Penggugat 8) - I M R O N (Penggugat 9) - K A M A R U N (Penggugat 10) - IIP RIPAI (Penggugat 11) - M U S I (Penggugat 12) - M U J I A N T O (Penggugat 13) - MUHAMMAD IHSAN (Penggugat 14) - M U J A I D U N (Penggugat 15) - IHKSAN SAPUTRA (Penggugat 16) - K A T E N I (Penggugat 17) - P A U D I (Penggugat 18) - S A F R I Z A L (Penggugat 19) - PT. PARTNER USAHA BERSAMA (Tergugat)
70 — 9
  • AKTARMIZI dkk, mengkoordinir dan melakukan aksi demo di depan kantorTERGUGAT serta kuasa hukum TERGUGAT hingga berakhir anarkisdengan adanya tindak vandalism dari peserta aksi.Bahwa berdasarkan segala uraian yang kami sampaikan baik dalam Eksepsi maupunJawaban di atas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara inidengan memperhatikan faktafakta adanya ketidak absahan pada legal standingpihak selaku penyusun gugatan sebagaimana kami terangkan, serta isi gugatan yangkabur dan saling kontradiktif
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 15-04-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN BATANG Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Btg
Tanggal 7 Desember 2015 — MUSBIHIN; EKA HENDRA M, Dkk
80 — 11
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PM K.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanbahwa :Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen lelang.k.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN BATAM Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 17 Juni 2014 — H. Andi Tajuddin. SP, SH.MH ; 1. PT. Solomon Global Asia ; 2. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Kawasan
86 — 56
  • berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 230/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 18 Februari 2014 — BOEDIDARMOSETIAWAN; lawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
61 — 62
  • 2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan