Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BLmempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti.Sehingga berdasarkan faktafakta di persidangan tidak ditemukan unsurunsuryang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga menurut Pasal 152 KHIPeggugat mempunyai hak iddah dari Tergugat sebagai Suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, maka dirinya mempunyai penghasilan yang tetapsebagaimana bukti TR.1.

hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagidengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;Menimbang, dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa perceraianyang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Point a,yang menyatakan: Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabilabertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September2018. ; f.

menerbitkan keputusan yang baru;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi suratsurat bermeterai cukup yangdiberi tanda T1 sampai dengan T10, dengan perincian sebagai berikut;1.De3.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018Tentang Penegakan hukum terhdap pegawai negeri sipilyang

/G/2019/PTUN JPR.sengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaituPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyeksengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

mengisi bensin dan mendengar pembicaraan wargatersebut Saksi berpikiran bila anggotanya yang ribut dengan wargatersebut, lalu Saksi memutar balik sepeda motornya dan pergi menujudaerah Bukit Lampu saat itu Saksi masih menggunakan pakaian lorengmarinir.Bahwa ketika melintas di dekat daerah pantai Nirwana setelah BukitMonyet Saksi melihat ada banyak Marinir lebih dari 10 (sepuluh)orang sedang berkeliaran di jalan lalu Saksi berhenti disana dankemudian Saksi mendapat cerita dari Terdakwa bahwa ada orang sipilyang

sipil tersebut lalu memukul dan menendanginya.6 Bahwa keadaaan saat itu terlihat kacau, lalu Saksi melihat ada sepertiseorang wartawan yang sedang meliput kejadian tersebut lalu Saksiberteriak Hei jangan di sorot , lalu Saksi mendengar ada Mariniryang berteriak itu bang orang yang berani menantang Marinir laluSaksi melihat kembali kearah kerumunan anggota Marinir yang sedangmemukuli seorang warga yang terlihat seperti berjongkok menutupimukanya kemudian Saksi mendekat dan menyelip diantara orang sipilyang

HARRI SUTJAHJO, ME adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang sejak tahun 2010 sampai dengan (September) 2014 menjabat selaku KepalaBappeda Kota Bogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor : 821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010.Bahwa saksi Dadan Kusnandar, ST Alias Yorikemudian menanyakan kepadaterdakwa TOTO SUPRIYADI Bin AJID KASAN mengapa IPPT belum bisa diambildan oleh terdakwa TOTO SUPRIYADI Bin AJID KASAN disampaikan agardibereskan dulu urusannya dengan menyiapkan

HARRI SUTJAHJO, ME adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang sejak tahun 2010 sampai dengan (September) 2014 menjabat selaku KepalaBappeda Kota Bogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor : 821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010.

;Bahwa Tergugat memutuskan:Menetapkan :KESATU : Menolak Banding administratif PATMINAH NULARNA, S.Sossebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 29 Desember2017.KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Bupati Siak No. 676/HK/KPTS/2017 tanggal 20Desember 2017 berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada PATMINAH NULARNA, S.Sos.

, dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan KeputusanTergugat cacat substansi, beralasan hukum untuk ditolak;Bahwa berdasarkan uraianuraian dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas,Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor058/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang memperkuat HukumanDisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak Nomor676/HK/KPTS/2017 tanggal 20 Desember 2017 berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/097/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/336/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSumiyati.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/097/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/336/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSumiyati.4.

segi materi (bevoegdheidrational materiale) dan tempat (bevoegheid ratione loci);Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, pasal 14 dan pasal 15Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PedomanPencatatan Perkawian dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lainmenyebutkan:Pasal 14 ayat(1) : Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang

terbit terlebin dahulu sebelum adanya Surat Keterangan KedutaanBesar RI di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016, yang merupakan dasardari terbitnya objek sengketa a quo, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 dan pasal 15Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PedomanPencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lainmenyatakan;Pasal 14 ayat(1) : Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/134/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/061/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/134/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/061/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJaharudin.3.

Wakil Bupati Tolitoli,Tanggal 16 Mei 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TidakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

maka perkara inisecara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basunguntuk memeriksanya (vide Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

sampaimemasuki usia Pensiun adalah 29 Tahun (348 bulan) sehinggaperkiraan Gaji/Penghasilan yang akan diterima Penggugat sampaimemasuki usia Pensiun lebih kurang Rp6.500.000 x 348 bulan (29tahun) = Rp2.262.000.000, Kerugian Immateril karena Penggugat merasa malu dan sangatkecewa apalagi Istri, anak, semua keluarga besar Penggugat dantetangga, para murid dan guru dimana Penggugat mengajar sertatemanteman Penggugat, semuanya sudah member ucapan selamatdan yakin Penggugat akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang

menjalin cita dengan wanitalain ;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohonpada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan ketentuan hakhakTermohon harus dipenuhi sebagai kekentuan perudang undangan yangberlaku ;DALAM REKONPENSI ;1.Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon konpensi mohon agar apayang termuat dalam jawaban tersebut diatas menjadi satu bagian dengangugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon konpensi ;Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi sebagai pegawai Negeri Sipilyang

bidangkepegawaian ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak PidanaKorupsi tanggal 10 September 2018 ( Fotocopy darifotOCODPy) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada poin 9 s/d poin16, dengan ini Tergugat jelaskan Penggugat kurangmemahami dengan baik apa yang menjadi dasarpertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaitindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas

Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKLBahwa pada tanggal 13 September 2018, telahkeluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 18/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang

Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 1980 Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satujenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan ddapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal ia menerimakeputusan, dengan memuat alasanalasan keberatan :Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun diterima olehPenggugat pada tanggal

Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakahtindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 01K/TUN/2012tertanggal 22

Kudua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan. ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalamKeputusanini akan diadakan perbaikan kembalisebagaimana mestinya. Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada = yangbersangkutan untuk diketahui dan dipergunakansebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil terhitung tanggal 29 Mei 2019.