Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
158 — 190
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 9 Januari 2017 — HASNAWI LANGIK, SH BIN LANGIK
111 — 32
  • undangundang, pengertian undangundang disini termasuk peraturan perundangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri.b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangandikaitkan dengan kewenangan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2559/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI ASIAH
36 — 4
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepedamotor bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7 (tujuh)bungkus plastik bening
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 146-K/PM.I-02/AD/X/2018
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
DHINI ARYANTI, SH
Terdakwa:
Joni Herman
44 — 31
  • Putusan Nomor 146K/PM 1I02/AD/X/2018Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.081269111943.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namunbaru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI ADsetelah dilakukan penagkapan target masyarakat sipilyang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi3) danSdr.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
346 — 206
  • Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat KeputusanBupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283Huk/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah statusPenggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 169/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
1.RUSTAM S.Pd
2.JOHANSAH
Tergugat:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
633 — 565
  • JKT.pertama Bupati Dompu yaitu bersurat kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal permohonan penetapanformasi untuk Para Penggugat;Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:Tenaga honorer yang bekerja pada instansi
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 22 Agustus 2011 — PROF.DR.IR.H.UDIANSYAH,MS, REKTOR UNLAM BANJARMASIN
160 — 81
  • Keputusan ......Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian DanPengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada ProgramPascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusanDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA.Spt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 1
  • perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku asas nebis in idem, sehingga Majelis Hakim berpendapatpermohonan Pemohon aquo dapat diterima yang selanjutnya akan diperiksadan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadapeksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, ST, M.Eng
Tergugat:
Direktur Politeknik Negeri Kupang
299 — 172
  • ;Bahwa halhal tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasandikeluarkannya objek sengketa sebab tidak ada tindakanPenggugat selama menjabat sebagai ketua jurusan teknik sipilyang menimbulkan kerugian atau terganggunya stabilitas danketentraman pelaksanaan tugas serta kinerja dan mutu pelayananproses belajar mengajar pada jurusan teknik sipil atauterhambatnya kelancaran pelayan public dan tidak terjaminnyakinerja dan kualitas pelayanan proses belajar mengajar padajurusan teknik sipil;Pada bagian mengingatBahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-11-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 9 Nopember 2009 —
49 — 6
  • ., selaku Pengawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813.2/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.215855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub. Bag. TU UPTDPKB (Unit Pelaksana Teknis DaerahPengujian Kendaraan Bermotor) Wiyung, pada Dishub Kota Surabaya, yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan : MAS BAMBANG SUPRIHADI, SH. MSi selaku Mantan Kadis Perhubungan KotaSurabaya ;e Drs.
    Bahwa berkaitan dengan pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1KUH Pidana, sebagaimana pada halaman 1 baris ke 23 s/d 28 dari atasdakwaan Kesatu Primairdan pada halaman 9 baris ke 5 s/ d 10 dari atas dakwaan Subsidair,disebutkan :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH., MM., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.2/ 5855/ 436.6.8/ 2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 131/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
138 — 62
  • 2012;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara bataswaktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkanKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,Hal 52 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
265 — 145
  • PID.SUSTPK/2014/PN.Pal, tanggal 9 Februari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Putus : 02-12-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.TBT
Tanggal 2 Desember 2014 — SAUD MARULI NADEAK LAWAN SARTIKA Br. PANJAITAN
91 — 18
  • Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Tbtharus mempunyai izin untuk melakukan perceraian, yang selengkapnya sebagaiberikut:Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
330 — 250
  • tanggal 02September 2014, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangandengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dariKeputusan Bersama = Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXV1I/2018.frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
  • pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenJayapura dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakanwewenang Bupati Jayapura sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2007
Tanggal 23 Nopember 2009 —
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 01 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, serta dasardasar hukum permohonan yang telah pula Pemohon paparkan, makaterhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan DanTata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan peraturan diatasnya dapat diajukan permohonankeberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung ;Bahwa pengajuan permohonan
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 25/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
MIZNAH REYKE KANUSA, S.Pd., M.Ap.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
198 — 118
  • (fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dljatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 —
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat Lampung Nomor PD/118/A/UP/1981 tanggal 7 Mei 1981 secara bersamasamadengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shobir, S.E., (oenuntutannyadilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampaidengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaktidak pada suatu waktu dalamtahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah DaerahKabupaten Tulang Bawang atau setidaktidaknya pada
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 06-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tgt
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 36
  • anak yang berusia dibawah 21 tahun, yakni anak ketigadan keempat yang bernama Syahratunnisa dan Hafizah;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkan anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada anakanaknya, dan berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang