Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
26 — 2
  • pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum
Register : 29-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
69 — 31
  • Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
191 — 166
  • Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
  • nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA.Spt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 1
  • perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku asas nebis in idem, sehingga Majelis Hakim berpendapatpermohonan Pemohon aquo dapat diterima yang selanjutnya akan diperiksadan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadapeksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, ST, M.Eng
Tergugat:
Direktur Politeknik Negeri Kupang
292 — 160
  • ;Bahwa halhal tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasandikeluarkannya objek sengketa sebab tidak ada tindakanPenggugat selama menjabat sebagai ketua jurusan teknik sipilyang menimbulkan kerugian atau terganggunya stabilitas danketentraman pelaksanaan tugas serta kinerja dan mutu pelayananproses belajar mengajar pada jurusan teknik sipil atauterhambatnya kelancaran pelayan public dan tidak terjaminnyakinerja dan kualitas pelayanan proses belajar mengajar padajurusan teknik sipil;Pada bagian mengingatBahwa
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 11 Oktober 2012 — Bonifacius T. Tiwa
131 — 43
  • Bahwa yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipilyang tidak menerima Tunjangan Struktural dan fungsional, dengan kata lain hanyadiperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat struktural (tenagastruktural) ;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2017 — DIDCE MARIANA BR. NADEAK;SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
61 — 36
  • Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 205
  • Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat KeputusanBupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283Huk/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah statusPenggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2559/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI ASIAH
36 — 4
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepedamotor bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7 (tujuh)bungkus plastik bening
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 146-K/PM.I-02/AD/X/2018
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
DHINI ARYANTI, SH
Terdakwa:
Joni Herman
44 — 31
  • Putusan Nomor 146K/PM 1I02/AD/X/2018Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.081269111943.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namunbaru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI ADsetelah dilakukan penagkapan target masyarakat sipilyang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi3) danSdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 169/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
1.RUSTAM S.Pd
2.JOHANSAH
Tergugat:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
628 — 563
  • JKT.pertama Bupati Dompu yaitu bersurat kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal permohonan penetapanformasi untuk Para Penggugat;Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:Tenaga honorer yang bekerja pada instansi
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 22 Agustus 2011 — PROF.DR.IR.H.UDIANSYAH,MS, REKTOR UNLAM BANJARMASIN
144 — 79
  • Keputusan ......Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian DanPengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada ProgramPascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusanDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM
81 — 66
  • membuat rincian usulan penerima dana BantuanOperasional Kesehatan TA.2017, sebagai acuan bagi saksi FRANKI AGUSTIAN yangatas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi RUDI SYAWALUDIN melakukanpemotongan kepada setiap Puskesmas yang menerima pencairan dana BOK sebesar 6%(enam persen), sebagai dalih yang seolaholah pemotongan tersebut adalah sebuahpajak, tanpa ada dasar hukum adalah bertentangan dengan Pasal 4 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    menyatakan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenangl dan Pasal 4 angka9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan setiap PNS dilarang bertindak sewenangwewenang terhadapbawahannyallMenimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN, dansaksi RUDI SYAWALUDIN tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu ;bertentangan dengan kewajiban terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN dansaksi RUDI SYAWALUDIN sebagaimana
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 179/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
82 — 55
  • Bahwa jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentiandengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudahseharusnya Penggugat memperoleh hakhak kepegawaiansesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mana hakhak kepegawaian tersebut meliputi jaminanpensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, danjaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
179 — 83
  • Nomor 3 Joglo Kembangan Jakarta Barat berikutrumahnya berasal dari PT BUDI MULYA NUSANTARATergugat VI pada tahun1983, dan pada saat itu Penggugat masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di luar daerah Jakarta, sehingga setelah selesai rumah danbangunan tersebut tidak pernah tinggal untuk mendiaminya.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 27 Agustus 2015 — MARIYANTO SYAM, ST., DKK Melawan Bupati INHU
123 — 95
  • Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang tidak lagi menerima TunjanganKelancaran Tugas adalah pernyataan sepihak Tergugat ingin juga kembalimenanyakan kepada Para Penggugat apakah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diamanahkan oleh Peraturan Kepegawaian telah dilakukan denganpengabdian buat Rakyat dan penuh tanggung jawab?, dan bagaimana mungkinPara Penggugat meminta Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkanKewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung7.2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 182
  • Dalam hal demikian, untukmenentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebutdigunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebutdiprioritaskan, 722 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat adalah atasan langsung dan Pejabat Penilai yangmenanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) daripangkat Penata (Ill/c) kepada Penata Tk.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
286 — 215
  • Selanjutnya dengan ditetapkanKeputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yangmenegaskan bahwa pejabat
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 14-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Rh
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
  • Putusan No.0130/Pdt.G/2019/PA.RhBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalam eksepsi:Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Termohon padadasarnya mempermasalahkan status Pemohon sebagai pegawai negeri sipilyang harus memperoleh surat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksudketentuan Pasal