Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — NASARUDDIN vs BUPATI DOMPU
72 — 45
  • OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/038/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/143/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNasaruddin.Halaman 5LL DASAR HUKUM OBJEK GUGATANBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 35/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
196 — 90
  • Maryono NIP19660101 198804 1004, Dkk (3 orang) tertanggal 4 Juli2018Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK 2630/V 555/99 Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal17 April 2018Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 86/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 — - MUHAMMAD LUTFI, S.Sos.,M.Si. Melawan - BUPATI BONE
86 — 50
  • Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dalam Jabatan Struktural, adalahmelanggar dan bertentangan dangan pasal 13 Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai NegeriSipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri, yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiuntidak dapat dimutasikan kecuali jika yang bersangkutan di promosikan keeselon II atau terdapat pertimbangan lain, sementara itu PENGGUGAT telahmemasuki
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 02-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Bm
Tanggal 16 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
  • Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Hal 42 dari 14 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.BmBahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1609/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
1.ENDANG WALUYA
2.HERRY ROESWANTO ALS IJONK
138 — 44
  • saksimembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 K/PDT/2016
Tanggal 21 Maret 2017 — JENNY VS SIGIT SISWANTO, SH., dkk. NOTARIS KOTA DEPOK;
763 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut ke Catatan Sipilyang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri; Dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan tegas MajelisHakim Banding telah melampaui kewenangannya sekaligusmerendahkan harkat dan martabat Jabatan Hakim yaitu: menyatakanPenetapan Pengadilan bisa dilakukan oleh bukan Hakim danmenyatakan melanggar penetapan pengadilan bukan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Musa Lesilawang, SH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
201 — 86
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 18 Mei 2017 — YAZIAR, S.T VS WALIKOTA PAGAR ALAM
92 — 41
  • += 22222222 nnn nnn nnn nnn nn on 2 == "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipiladalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengansebaikbaiknya" ; "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
296 — 163
  • Gubernur Aceh tidakdibenarkan memberhentikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena hukuman selama 2 (dua) tahun ataupun lebih dan perbuatantersebut tidak direncanakan. Dengan demikian Surat Keputusan (ObjekSengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;15.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 29-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2961/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 29
  • Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
124 — 46
  • III/b), maka TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan diLingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita AcaraNomor : TIMPTDH/2023.H/2018 tanggal17 Desember 2018 yangisinya menyebutkan ROBBY M.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 12/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
165 — 253
  • (fotokopi sesuai denganfotokopi);:Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 13 September
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 62-K/PM.III-17/AD/VII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Oditur:
Jerry E.A Papendang, S.H.
Terdakwa:
1.JULI PURNAMA
2.DAFID ELIN TARUK
3.AHMAD
64 — 38
  • Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya Saksi4merupakan tindakan arogansi seorang militer terhadap rakyat sipilyang seharusnya melindungi apalagi Para Terdakwa merupakaninsan intelegen yang bertugas seharihari berbaur denganmasyarakat.2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi4 sehinggaharus menjalani perawatan kesehatan akibat penganiayaan yangdilakukan Para Terdakwa.3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baiksatuan Terdakwa dan nama baik TNI AD dimata masyarakat.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
HARYONO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 45
  • OBYEK GUGATAN:= 222222022 n nnn nnnnn neeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/058/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/241/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHaryono, AMKL. 2 22 nen nnn nnn nnn cnn nnn en cnn nn nen nn neenncnnenenscnneenesBahwa objek sengketa yang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
327 — 439
  • Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidanakejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan, dengan substansi : a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585 K/Pid.Sus /2011
Tanggal 15 Desember 2011 — BEMPRIT HUTAPEA ;
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Monang Sitorus, SH.MBA dengan caracaraperbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat Sumatera Utara nomor : 821.11/4891.D/88 tanggal 31 Desember 1988,kemudian berdasarkan surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 53tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA diangkatsebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Muliadi Baharuddin
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
95 — 71
  • Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
158 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2010 tentang Pengalihnan Status Anggota TNI dan AnggotaPOLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki jabatan Struktural, yangberbunyi: "Bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipilmerupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki olehPegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telahdialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil".Bahwa menurut Pemohon, BNP2TKI bukanlah salah satu instansi sipilyang bisa diduduki oleh anggota kepolisian yang tidak dialihkanstatusnya
Pengadilan PTUN PALU TUN
Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 —
157 — 77
  • Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(tanpa asili);: Surat a.n. Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.