Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 14-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 273/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : VIRLIANASARI
Terbanding/Tergugat : DENY WIDJAJA SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat I : MAYA SARI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
39 — 18
  • Gugatan yang demikian inimerupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harusdiajukan lebih dulu ke Peradilan Umum, yang akan menentukanSiapa pemilik sebenarnya dan tanah sengketa tersebut, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 858 AA;Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri,b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3661 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — T. PRABOWO GUNAWAN VS H. M. TAUFIK
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,dalam buku: Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika;Cetakan Pertama, Januari 2008 halaman 343, menerangkan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
125 — 101
  • petitum gugatan Penggugat dalam poin 6 memintaagar Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan(TurutTergugat II) untuk Menghapus, Membatalkan Dan Mencoret Pencatatandi dalam Buku Tanah tentang pencatatan dan Pendaftaran hak atastanah milik Tergugat (sesuai sertifikat);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penerbitan Sertifikat HakMilik Nomor 1954 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II adalahmerupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
77 — 32
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi lIlmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgle Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 54/Pdt>G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Februari 2019 — 1 HJ. SOFIAH H. NGGAMPO 2 ABD. MADJI H. NGGAMPO 3 USMAN H. NGGAMPO 4 FATIMAH H. NAGGAMPO ] 5 ST. AISYAH H. NGGAMPO 6 MIMI SUMARNI H. NGGAMPO 7 ANGGA IRAWAN 8 ARIF SETIAWAN MELAWAN 1 h. abubakar h. m .saleh 2 gafar h. m saleh 3 a. malik muhammad 4 sahabudin 5 ratna 6 fitriah 7 yudi 8 siti nurbaya
63 — 29
  • MAJID AT MAH mempunyai istri ketiga bernama HALIMAH dan dariperkawianan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH danselanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernamaH.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) maka secara formilterdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangHal. 21 dari 25 hal.Putusan No.54/Padt.G/2018/PN.Rbidiamanatkan dalam pasal 136 HIR
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
RANES ORTOM
93 — 33
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglHukum Administrasi Negara;IImu Perundangundangan;Teori Hukum Pembangunan;Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-10-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN BIAK Nomor -68/Pid.Sus/2011/PN.Bik
Tanggal 6 Oktober 2011 — -AKBAR KADIR alias AKBAR
61 — 30
  • muat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanpadi kurangi atau ditambah;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : e Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa adamenerangkan bahwa yang telah memakai ganja ada 4 (empat) orang yakniterdakwa sendiri bersama Herman, Charles dan Taufik;16e Bahwa pada saat itu setiap kali terdakwa menerangkan keterlibatan namaTaufik di situ, lalu penyidik berhenti dan mengatakan kepada terdakwa, tidakusah singgung
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
151 — 89
  • Madukoroseluas + 15.000 hektar di Kabupaten Pelalawan (Vide bukti T.Il1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Bupati) adalah merupakanperbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara (PERATUN) adalah Surat Keputusan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 39/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
SIELVI ANTONIUS
Tergugat:
1.ELVIRAWATI
2.JOHNY BOAS AJIE disebut juga JOHNI BOAS AJI
102 — 38
  • , paraTergugat tidak pernah di undang ataupun datang kekantor Notaris TRIWARNO SH, MKnuntuk menandatangani Surat AktaJual Beli No 217 / 2017 pada tanggal 27 April 2017 danjuga tidak pernahmenerima ataupun di berikan Salinan AJB No 217 tersebut, dandasarPenggugat membuat Akta tersebut adalah berdasarkan Kuasapada Akta IJB No 3 yang mana diakta UB No 3 tersebut tidak di tuliskanSiapa orang yang menerima Kuasa . dan Kuasa itu untuk hal apa sajadan sejauh mana kuasa itu bertindak , bahkan tidak di singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 203/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 29 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Muchtar F Dg Remba Diwakili Oleh : Muchtar F Dg Remba
Terbanding/Tergugat II : PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
Terbanding/Tergugat I : Mali Dg Salle
52 — 19
  • Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKStanggal 24 Agustus 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknyakepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/PengalihanHak atas tanah tertanggal 07 April 1997 yang dilegalisir oleh CamatTamalate.Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatanhukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas,maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari Penggugatdirasakan tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobotkontekskualitasnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-06-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2015
Tanggal 21 September 2015 — KEPALA BIRO, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatanPenggugat yang substansi materinya berkenaan/dan atau sangatmenitik beratkan dalam titik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat,yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan PihakLain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanah seluas 16.190 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ROHMANI binti MARSALIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKK
54 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai titik singgung wewenang pengadilan antara PengadilanNegeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, (khususnya mengenaipenyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah),sudah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan diLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 2006, yang dalam halaman 43 dan 44 padapokoknya menyatakan bahwa : ........ apabila timbul sengketadimana si A menggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. JAUNUR SIMANJUNTAK, DKK VS CHENNY TAHER
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimaksudkan adalah untukmeminta tanggung jawabnya selaku penjual, sehingga dengan demikian adakejelasan ataupun titik terangnya dan tidak asal menggugat orang yangnyatanyata belum tentu ada titik singgung kepentingannya denganPenggugat;Bahwa berdasarkan uraian materi eksepsi pada point 1.1, 1.2 dan 1.3tersebut di atas adalah jelas sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi danTergugat VII dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. GUBERNUR ACEH VS Ir. RAMLAN DAN 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang perbuatanmelanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasar hukumdalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukakandiatas, Tergugat Ill sama sekali tidak berperan atau bukan pihakyang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE GEDE BINTANA vs I GUSTI AYU ALIT KARTINI, Dkk
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugattelah mengajukan bukti hanya bukti surat yaitu: T.T1 sampai denganT.T2 yang sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat/sekarangPara Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok yang telah di singgung diHalaman 13 dari 29 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN VS WERDHA CANDRA TRILAKSITA;
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada oumumnya suatu = putusan yang dikategoriontvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanHalaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2016penerapan hukum pembuktian.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Stg
Tanggal 1 Maret 2016 — IDA ULFATIN, SE, Dkk Melawan PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Dkk
105 — 24
  • Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkunganperadilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan denganpendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karenasemakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat II dan Tergugat III secarategas mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama
    tentang kompetensi absolut tersebut, harus dipertimbangkanterlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkaranya, bahkan jika Majelis Hakim melihatpokok sengketa tersebut bermuara kepada kompetensi absolut, maka secara ex officio, karenajabatannya Majelis Hakim mesti memberikan putusan tentang kewenangan mengadili secaraabsolut tersebut, walaupun tidak ada eksepsi dari para pihak ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menelaahperaturan perundanganundangan, dalam hal ini titik singgung
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
KARTIKA RONI alias RONI Bin ARIFURRAHMAN
403 — 374
  • Jali Yati,dalam konteks kalimat tersebut makna ...aku bawakanparang... dapat diduga berhubungan dengan suatu masalahyang bersifat negative dan mengandung unsur kekerasan, jikamelihat penggunaan parang (pedang, senjata tajam) dalamkalimat diatas tidak mungkin akan dilakukan halhalpositifseperti memasak, mencari kayu bakar atau kegiatan positiflainnya yang berhubungan dengan penggunaan alat parang(pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
    Yati, dalamkonteks kalimat tersebut makna ...aku bawakan parang... dapatdiduga berhubungan dengan suatu masalah yang bersifat negativedan mengandung unsur kekerasan, jika melihat penggunaan parang(pedang, senjata tajam) dalam kalimat diatas tidak mungkin akandilakukan halhal positif seperti memasak, mencari kayu bakar ataukegiatan positif lainnya yang berhubungan dengan penggunaan alatparang (pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2017 — OKTORIAN TAMA TUAHTA SITEPU ; MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
157 — 73
  • Perubahan tersebut antara lain, revitalisasimakna Keputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentangPenyalahgunaan Wewenang yang bertitik singgung dengan hukumpidana, terbukanya peluang pengujian terhadap Perbuatan MelawanHukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad), termasuk halnyalahirnya paradigma baru terhadap Upaya Administratif yang konsepawalnya sudah diatur dalam UU Peratun.Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diaturdalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif
    Perubahan tersebut antara lain, revitalisasimakna Keputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentangPenyalahgunaan Wewenang yang bertitik singgung dengan hukumpidana, terbukanya peluang pengujian terhadap PerbuatanMelawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad),termasuk halnya lahirnya paradigma baru terhadap UpayaAdministratif yang konsep awalnya sudah diatur dalam UUPeratun.Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diaturdalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN Pkl
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
NURUL IMAN Bin H. ANWAR
397 — 13
  • 55UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, subsidair melanggarPasal 55 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung