Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
122 — 101
  • petitum gugatan Penggugat dalam poin 6 memintaagar Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan(TurutTergugat II) untuk Menghapus, Membatalkan Dan Mencoret Pencatatandi dalam Buku Tanah tentang pencatatan dan Pendaftaran hak atastanah milik Tergugat (sesuai sertifikat);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penerbitan Sertifikat HakMilik Nomor 1954 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II adalahmerupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
76 — 31
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi lIlmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgle Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 54/Pdt>G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Februari 2019 — 1 HJ. SOFIAH H. NGGAMPO 2 ABD. MADJI H. NGGAMPO 3 USMAN H. NGGAMPO 4 FATIMAH H. NAGGAMPO ] 5 ST. AISYAH H. NGGAMPO 6 MIMI SUMARNI H. NGGAMPO 7 ANGGA IRAWAN 8 ARIF SETIAWAN MELAWAN 1 h. abubakar h. m .saleh 2 gafar h. m saleh 3 a. malik muhammad 4 sahabudin 5 ratna 6 fitriah 7 yudi 8 siti nurbaya
61 — 28
  • MAJID AT MAH mempunyai istri ketiga bernama HALIMAH dan dariperkawianan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH danselanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernamaH.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) maka secara formilterdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangHal. 21 dari 25 hal.Putusan No.54/Padt.G/2018/PN.Rbidiamanatkan dalam pasal 136 HIR
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
1.HJ. DJAINABUN BINTI H. YUSIN
2.AF. WAWAN KESUMA bin ALI JAYA
3.YULI YANA binti ALI JAYA
4.MAULANA YASIN bin ALI JAYA
5.RATNA MINA binti ALI JAYA
6.NENENG SUKAESIH binti ALI JAYA
7.IPA
8.LIA SARI binti HERMAN SYUHADA
9.H. SARMAN
10.NURYAMAN bin H. SARMAN
11.SURAHMAN bin H. SARMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
134 — 78
  • Yusin, kKemudian diganti bangko menjadi Sertipikat Hak MilikNomor 00542/Wanakerta tertanggal 8 April 2002, Surat UkurNomor 485/Wanakerta/2002 tertanggal 18 Maret 2012 yangkemudian dibaliknama kepada Nona Ho HariatyBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa
    menyampaikan Duplik tanggal 27 Maret 2019yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut, sebagai berikut;Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwamateri permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalamisi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
SOEWITO OETOMO
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.SUYAMI
3.DEDY IRAWAN
79 — 7
  • sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenaiobyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 203/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 29 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Muchtar F Dg Remba Diwakili Oleh : Muchtar F Dg Remba
Terbanding/Tergugat II : PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
Terbanding/Tergugat I : Mali Dg Salle
49 — 18
  • Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKStanggal 24 Agustus 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknyakepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/PengalihanHak atas tanah tertanggal 07 April 1997 yang dilegalisir oleh CamatTamalate.Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatanhukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas,maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari Penggugatdirasakan tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobotkontekskualitasnya
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 39/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
SIELVI ANTONIUS
Tergugat:
1.ELVIRAWATI
2.JOHNY BOAS AJIE disebut juga JOHNI BOAS AJI
102 — 38
  • , paraTergugat tidak pernah di undang ataupun datang kekantor Notaris TRIWARNO SH, MKnuntuk menandatangani Surat AktaJual Beli No 217 / 2017 pada tanggal 27 April 2017 danjuga tidak pernahmenerima ataupun di berikan Salinan AJB No 217 tersebut, dandasarPenggugat membuat Akta tersebut adalah berdasarkan Kuasapada Akta IJB No 3 yang mana diakta UB No 3 tersebut tidak di tuliskanSiapa orang yang menerima Kuasa . dan Kuasa itu untuk hal apa sajadan sejauh mana kuasa itu bertindak , bahkan tidak di singgung
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
149 — 86
  • Madukoroseluas + 15.000 hektar di Kabupaten Pelalawan (Vide bukti T.Il1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Bupati) adalah merupakanperbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara (PERATUN) adalah Surat Keputusan
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-10-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN BIAK Nomor -68/Pid.Sus/2011/PN.Bik
Tanggal 6 Oktober 2011 — -AKBAR KADIR alias AKBAR
59 — 25
  • muat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanpadi kurangi atau ditambah;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : e Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa adamenerangkan bahwa yang telah memakai ganja ada 4 (empat) orang yakniterdakwa sendiri bersama Herman, Charles dan Taufik;16e Bahwa pada saat itu setiap kali terdakwa menerangkan keterlibatan namaTaufik di situ, lalu penyidik berhenti dan mengatakan kepada terdakwa, tidakusah singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
RANES ORTOM
92 — 32
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglHukum Administrasi Negara;IImu Perundangundangan;Teori Hukum Pembangunan;Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 16-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Tlg
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
BTM Mentari
Tergugat:
1.Siti Munawaroh
2.Aman Suwanto
44 — 12
  • Mudharabah) yang penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui pengadilan khusus ;

    Menimbang bahwa kalaupun pada pasal 17 Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan Eksepsi, namun apabila Hakim memperhatikan materi utama gugatan penggugat senyatanya menyangkut sengketa perbankan ekonomi syariah (vide Akad Pembiayaan Mudharabah) sehingga terdapat titik singgung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. GUBERNUR ACEH VS Ir. RAMLAN DAN 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang perbuatanmelanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasar hukumdalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukakandiatas, Tergugat Ill sama sekali tidak berperan atau bukan pihakyang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. JAUNUR SIMANJUNTAK, DKK VS CHENNY TAHER
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimaksudkan adalah untukmeminta tanggung jawabnya selaku penjual, sehingga dengan demikian adakejelasan ataupun titik terangnya dan tidak asal menggugat orang yangnyatanyata belum tentu ada titik singgung kepentingannya denganPenggugat;Bahwa berdasarkan uraian materi eksepsi pada point 1.1, 1.2 dan 1.3tersebut di atas adalah jelas sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi danTergugat VII dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 45/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 25 Februari 2015 — H. SAIDIH LIHAN, DKK MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. DOKTORANDUS H. YAYAT SUDRAJAT, M.M., M.Si, 3. 1. PARULYAN GOMGOM LUHUT EFFENDI PASARIBU, DKK
92 — 42
  • ParaPenggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga dibutuhkanpemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atas tanah tersebut apakahbenar dari objek bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut adalahmilik Para Penggugat, Untuk itu dari peristiwa hukum yang adatersebut, dan untuk mendapatkan keadilan dari hak keperdataan ataskepemilikan tanah tentunya menjadi kewenangan absolut dariPengadilan Negeri; 222 22 nnn nnn nn nnn nnn n nn nne=Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826 K/Pdt/2009
Tanggal 22 Februari 2011 — FRANS JH. PALENEWEN, DK ; IDA BAGUS EKO ROCHMADI, DKK
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikanOnvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanyasebagian saja, tanopa menilai dan mempertimbangkan alat buktirelevan yang lain.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 7 Agustus 2012 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
96 — 30
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalamdalil gugatan Penggugat yang substansi materinyaberkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskanoleh Penggugat, yang kemudian disalah gunakanoleh Tergugat untuk kepentingan Pihak Lain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanahseluas 16.190 m?
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 12-07-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 26/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
226 — 339
  • dalam persidangan, dan oleh karena ketiga objek sengketa aquo adalah sertipikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti hak kebendaandisertai dengan hak dan kewajiban yang melekat di atasnya secara keperdataan (dalamranah hukum private), namun di sisi lain juga merupakan sebuah produk yangditerbitkan oleh Pejabat tata usaha negara (dalam ranah hukum publik), sehinggaGugatan terhadap sertipikat hak atas tanah mengandung dimensi hukum administrasidan hukum perdata yang menimbulkan adanya titik singgung
    bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, yakni Penggugatmerupakan subjek hukum orang (natuurliike persoon), sedangkan Tergugat merupakanPejabat Tata Usaha Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari) yangmenerbitkan ketiga objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah memenuhi unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara dan subjek yang bersengketa adalah antara peroranganmelawan Pejabat tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi denganadanya titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : Bambang Sutejo
Terbanding/Tergugat I : M. Iwan Sanoba Anis,SP
Terbanding/Tergugat II : Baharuddin
Terbanding/Tergugat III : H. Abdul Rasyid, SE, M.Si
29 — 10
  • verklaard)Dalam Pokok Perkara :Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.Bahwa mohon hal hal yang terkait dengan eksepsi diatas sepanjang adarelevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Para Tergugat telah mengkoordinir warga untukmerencanakan/melakukan keributan ditempat usaha milik penggugatyakni sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 251/PDT/2016/PT PT BDG
Tanggal 9 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : Tuan IING ROHIDIN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat IV : Tuan KUSWADI Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat II : Tuan USNAN Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat V : Nyonya ESIH Binti SUKATNA Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Pembanding/Penggugat III : Tuan OYO RUSDIANTO Bin SAUN Diwakili Oleh : DIDIK PUGUH INDARTO SH MH
Terbanding/Tergugat I : Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DESA CILIANG
Terbanding/Tergugat IV : Tuan DEDE INDRA Bin YAYA HUDAYA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya ELAH ROSILAH Binti JUHANDI
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Tergugat V : Nyonya NENENG SUMARININGSIH, S.H
Terbanding/Tergugat III : Nyonya DINI WULANDARI Binti YAYA HUDAYA
43 — 16
  • Denganadanaya Yurisprudensi tersebut dengan sendirinya Mahkamah Agungmasih mengakui apabila ada titik singgung antara sengketa waris dansengketa kepemilikan maka penyelesaiannya harus melaluiPengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis ;Bahwa gugatan a quo sematamata bukan perkara murni sengketawaris Islam tetapi lebih kepada perkara tentang penguasaan danpemanfaatan tanpa hak oleh Para Terbanding atas Objek Sengketapadahal didalamnya terdapat pula Hak Milik Para Pembanding,kemudian
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
KARTIKA RONI alias RONI Bin ARIFURRAHMAN
402 — 374
  • Jali Yati,dalam konteks kalimat tersebut makna ...aku bawakanparang... dapat diduga berhubungan dengan suatu masalahyang bersifat negative dan mengandung unsur kekerasan, jikamelihat penggunaan parang (pedang, senjata tajam) dalamkalimat diatas tidak mungkin akan dilakukan halhalpositifseperti memasak, mencari kayu bakar atau kegiatan positiflainnya yang berhubungan dengan penggunaan alat parang(pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung
    Yati, dalamkonteks kalimat tersebut makna ...aku bawakan parang... dapatdiduga berhubungan dengan suatu masalah yang bersifat negativedan mengandung unsur kekerasan, jika melihat penggunaan parang(pedang, senjata tajam) dalam kalimat diatas tidak mungkin akandilakukan halhal positif seperti memasak, mencari kayu bakar ataukegiatan positif lainnya yang berhubungan dengan penggunaan alatparang (pedang, senjata tajam), hal ini disebabkan dalam kontekspembicaraan di media sosial Whatshapp tidak di singgung