Ditemukan 6290 data
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indragiri Hulu, SK Pembaharuan dari MenteriKehutanan RI, Dokumen AMDAL, FS, Peta Kerja/Working Area,Pertimbangan Teknis, RKPH/RKU dan RKL;Bahwa berdasarkan tata cara pembayaran yang diatur dalam Pasal 2Perjanjian, Penggugat kemudian melakukan pembayaran tahap pertamakepada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tahap pertama jual beli sahamPT Artelindo Wiratama tanggal 25 September 2006 (bukti P7);Pembayaran mana dilakukan meskipun akta notaris RUPS
75 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan yang Tergolong Usaha Kecil1)Pengisian formulir standar yang ditetapkan olehbank minimal memuat informasi tentang :Status hukum dari usaha dimaksud yang dibuktikandengan akta pendirian dan anggaran dasar;Izin usaha atau ijin lainnya dari instansi yangberwewenang yang dibuktikan antara lain SIUP,SITU;Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepadapihakpihak yang ditunjuk bertindak atas namaperusahaan dibuktikan dengan surat kuasa daridireksi dan/atau hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Alamat
Terbanding/Penggugat I : HENY FITRIYANI
Terbanding/Penggugat II : TUNGGUL SETYA BUDHI
Terbanding/Penggugat III : DRA. DIYAH KRISTANTY R
Terbanding/Penggugat IV : RONI CHANDRA, S.SI, M.BIOMED
Terbanding/Penggugat V : MUHAMMAD NAJIB
Terbanding/Penggugat VI : KHO BIAUW IN
Terbanding/Turut Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK BTN PERSERO TBK
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BUMN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat V : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat VI : WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT. TRIDAYA MANDIRI
107 — 68
Pasal 128 ayat (1)Rancangan Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telahdisetujui RUPS dituangkan ke dalam aktaPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atauPemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalambahasa Indonesia.Bahwa perbuatan hukum Tergugat yang telahmengalihkan kepemilikan sahamnya kepada PT. JHSPrecast Concrete Indonesia sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris Siswadji, S.H.
PT. POSO ENERGY
Tergugat:
BERKAT DJEPA
Turut Tergugat:
SALMON PENDA
84 — 16
sebagaimanadalam replik penggugat yaitu pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baikdi dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiapanggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar dan ayat (2)Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS
459 — 110
ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
485 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keang NamDevelopment Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan (masingmasing diperiksadalam berkas perkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d tanggal 28 Agustus2002 dan saksi Ir.
Keang Nam DevelopmentIndonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10 Oktober 1994 dihadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan (masingmasing diperiksa dalam berkasperkara terpisah) serta saksi Ir. Sucipto L.
KeangNam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH.
Keang NamDevelopment Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH.
KeangNam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan, baik sendirisendirimaupun bersamasama pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Januari2006 atau bertempat di kelompok hutan Sungai SingkuangSungai NatalKabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84Hal. 43 dari 355 hal. Put.
Terbanding/Penggugat : DR. H. TRIYONO SH.,M.PD
Terbanding/Turut Tergugat I : PT ANUGERAH TIRTA KENCANA
Terbanding/Turut Tergugat II : DR. H. ABDUL GAFUR TENGKU IDRIS
187 — 98
Triyono; Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT ATK No. 66 tanggal 29September 2014 yang dikeluarkan dari Kantor NotarisYasman,SH.,MKn yang dilegalisir;Halaman 5 dari 50 halaman, Pts.No.39/PDT/2021/PT:. BDG.12.13.14.15.e Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 2 Oktober 2014 yangdikeluarkan dari kantor Notaris Yasman,SH.
164 — 102
,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama,beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 187 Kota Bandung,tempat tinggal di Jalan Dakota Raya No. 40 Bandung,berdasarkan RUPS tanggal 12 Maret 2011 dan telahdiaktakan oleh Notaris Mommy Halim, S.H., Nomor 32tanggal 25 Maret 2011, dan telah disahkan olehKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Nomor : AHU20284.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 21 April 2011, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya :1. YUFENDI YUHIANDI, S.H. ;2.
131 — 13
Dengan demikian perbuatan yang dilakukanadalah perbuatan tanpa hak dan dilakukan tidak dihadapan pejabat yangberwenang secara hukum, dengan demikian Surat serah terima Lahan yangdilakukan oleh para tergugat tidaklah berharga dan memiliki kekuatan hukumsama sekali dan perbuatan yang dimaksud oleh Para Tergugat adalah PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa menurut Pasal Angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Organ Tentang Perseroan Terbatas Republik Indonesia ( UU PT) organperseroan adalah RUPS, Direksi
121 — 24
Tentu yangmengganti adalah Presiden karena Kewenangannya, bukan rakyat yang meuntutnya.Dengan demikian tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan tuntutan pergantianDireksi tersebut sebagai sebuah aspirasi, karna kemudian yang menentukan danberwenang mengganti Direksi adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),bukan Tergugat dan para pegawai Bank Mandiri Tbk lainnya.
118 — 19
., diberitanda bukti (P1A) ; 2 Fotocopy Akta Perubahan (Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Aceh Raja Appresindo Nomor : 06 tanggal 04 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris : H.Nasrullah, SH., diberi tanda bukti (P1B) ;3 Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.602/ASDW/1704/2010tanggal 25 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai KruengTripa, Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (BencanaAlam), dari Kepala Dinas Pengairan Aceh; diberi
IRFAN SYAHFITRI
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
60 — 9
BuktiP.5 : Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
67 — 8
RAGAM bergerak dibidang Trading Company (PerdaganganMinyak Solar), dengan legalitas akta PT ;Bahwa yang menjalankan perusahaan selain saya yaitu Komisaris Utamabernama Mayjen (Pur) DJOKO B SARIMAN dan WIDIONO, kemudianDirektur Operasional DAMIAN WIJOYO berdasarkan RUPS ;Bahwa dalam pemberian PO secara persis saya lupa, tahunnya padatahun 2012, PT. RAGAM memberikan kepada PT. IKA melalui email,yang mengirimkan adalah karyawan saya bernama Sdr. RAHMI dan sdr.MIRZA di kantor PT.
64 — 32
sebelum PT tersebutmendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Hukum dan Ham, makaberlaku ketentuan sebagai berikut : Jika dilakukan semua anggota Direksi bersamasama pendiri dan semua anggotakomisaris, maka demi hukum menjadi tanggung jawab PT seketika PT sah memperoleh statusBadan Hukum ;e Jika dilakukan oleh hanya pendiri saja, maka menjadi tanggung jawab pribadi, akanmenjadi tanggung jawab PT jika paling lama 60 hari sejak tanggal Keputusan Menteri mengenaipengesahan Badan Hukum, diselenggarakan RUPS
Terbanding/Tergugat I : PARA AHLI WARIS ALM.IDUP SALAM dan ALM.NY.SITI RAHAYU AINUN
Terbanding/Tergugat II : Perseroan Terbatas PT.BARU ADJAK
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas PT. BINTANG MENTARI PERKASA
Terbanding/Tergugat IV : Tuan SOEDIBYO
Terbanding/Tergugat V : Tuan HUGENG AGUSTINE
Terbanding/Tergugat VI : Tuan IWAN SANTOSO HARTONO
Terbanding/Tergugat VII : Tuan ABDUL AZIZ
Terbanding/Tergugat VIII : Nyonya LINDA KUSUMA
Terbanding/Tergugat IX : Tuan ROY HARTONO,
Terbanding/Tergugat X : Notarls dan PPAT, dan/atau Protokoler MASRI HUSEIN, S.H, yaltu AMALIA RATNAKOMALA, S.H.,
Terbanding/Tergugat XI : Notaris dan PPAT, dan/atau Protokoler UCI SANUSI, S.H., SP.l, yaitu Drs. Yusuf Atjeng Suganda, SH. MKM,
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI AGRARIA & TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. Kepaia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional JAWA BARAT cq. Kepaia Kantor Pertanahan Kabupaten BANDUNG BARAT
86 — 45
Bintang Mentari Perkasa,dan Penggugat tidak pernah pula melakukan RUPS/Perubahan AktaHalaman 7 dari 54 hal putusan No 442/PDT/2016/PT.BDG.No.5 tahun 1999 tersebut, dan dalam akta tersebut tidak tercantum namaTurut Tergugat ;Bahwa apabila ada perubahan atas Akta No.5 tahun 1999 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat Vtanpa melibatkan Penggugat dalam RUPSjelas akta perubahannya tidak sah/cacat juridis melanggar UndangUndang Perseroan Terbatas dan melanggar AD/ART Perseroan TerbatasPT.
68 — 26
tersebut sesuai dengan Pasal 97Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan;Bahwa oleh karena itu akibat dari Perceraian ini, TergugatRekonpensi/ Pemohon wajib membagi dua atas harta bersama (gonogini) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon;Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembagian Saham yang dimilikioleh Pemohon maka Termohon meminta pada Pemohon untukmelaksanakan RUPS
162 — 64
Nyonya Ambar Rachmiwaty, sebanyak 10 (sepuluh) saham atau sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau sama dengan 2%.Bahwa berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa BELTDC tanggal 1 Juni 2006 sesuaiAkte Pemyataan Keputusan Rapat BELTDC Nomor 13 tanggal 23 Juni 2006yang dibuat oleh NotarisArdi Iriansyah, S.H. Notaris Tangerang yang berisi:Susunan direksi dan komisaris perseroan yang baru adalah :Direktur Utama : Ny. Mutia FaridaDirektur : Tn.
PT PADANG MULIA (Diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)
Tergugat:
BUPATI BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. ANUGERAH KREASI KARYA (Diwakili oleh MILO ADINUSO Sebagai Pimpinan Kantor Cabang)
407 — 258
Padang Mulia, berdasarkan AktaPernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Padang MuliaNomor : 22 tanggal 17 Agustus 2017;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. NANANG SUJAHANTOPO, SH2. KARTIKA CANDRASARI, SH.,MH3. SYAHMINAN, SHSemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaHal. 1 Putusan Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLKKantor Advokat dan Konsultan Hukum INK LAWYER AndASSOCIATES, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 50 KomplekPCPR Palangka Raya.
104 — 43
., Notaris di Jakartadan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C01958HT.01.01TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT. BANGKA GADING VICTORY Nomor 27tanggal 16 Nopember 2007 dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H.
BANGKA GADING VICTORY, dibuatdihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta danmemperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C01958HT.01.01TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
177 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun dalam hal likuidasi tetap dilanjutkan dan berdasarkanSurat bank Indonesia No. 6/478/DPIP/IPSiP tanggal 28 Desember 2004, masatugas TLSBU belum berakhir, selama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akhir penilaian likuidasi belum membubarkan Tim Likuidasi maka TLSBU masihada;Bahwa pada saat Penggugat sedang menjalankan tugas dan memperoleh mandat dari Negara untuk mengembalikan uang Negara yang pernahdikucurkan kepada PT.