Ditemukan 834 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242/B/PK/PJK/2011 Tanggal 28 September 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
252 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
. wan Dian Adiputra Komisaris adalah Jenardi Punama Susunan Pemegang Saham perseroan Lembar Saham SenilaiPT Dwimas Inti Permata 491.849.999 Rp491.849.999.000Jenardi Punama 1 Rp1.000Total 491.850.000 Rp491.850.000.000 Bahwa penghadap ketiga Akta anak perusahaan tersebut diatas (Akta No 17, No 26 dan 37) adalah satu orang yaituDesy (kuasa daei seluruh pemegang saham perseroan)20.9 Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding pada tanggal 31 Desember2004 dan 20038
Putus : 16-06-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 299 /Pdt.G/ 2015 /PN Bks Tanggal 16 Juni 2016 — perdata
- penggugat
SUDJINAH
tergugat
1.RUDY SETIAWAN SODIKIN
2.H. DIDI SUHAERI BUDIMAN
3.H.M. KAMIL USMAN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
81 — 20
81 — 20
Kamil Usman, diberi tandabukti P.4;Fotocopy Surat Perjanjian kontrak/sewa tanah tanggal 1 Oktober 1994 antaraNy.Sudjinah dngan Rudy S Sodikin dib eri tanda bukti P.5;Fotocopy Surat Tanda Penerimaan LaporanNo.Pol.1693/1592/K/X/2003 Jakseltanggal 14 Oktober 20038, diberi tanda bukti P.6;Fotocopy Surat Keterangan Pendataran Tanah dari Kantor Pertanahan KotaBekaksi Nomor 120126/BPN/2011 tanggal 24 Maret 2011, diberi tanda buktiP.7;Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3263/1.755.05/2014 tanggal 13 Oktober2014
Register : 23-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Sari Soraya Ruka
154 — 64
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Sari Soraya Ruka
154 — 64
Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06November 20038. 2222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nn nnn cence ncn cn cnn ee 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06November 2003. 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn cnc n nn ns 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1Juli 2012. 2222 anne nnn nnn eee eenDikembalikan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — PT GRACIA PHARMINDO VS . SUPINAH, DKK
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai pertimbangan dan penerapan Pasal 6 KepmenakertransNomor 232/Men/20038, telah dipertimbangkan dan diterapkan oleh JudexFacti secara cermat dan benar dalam putusannya Nomor 137/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana dapat dilihatHalaman 20 dari 24 hal. Put.
Register : 20-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BATANG Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Btg Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
67 — 33
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
67 — 33
hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak.Selanjutnya terdakwa dan anak memakai kembali pakaiannya dan keluarmeninggalkan kamar yang terdakwa sewa ; Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak AAberumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL 6540177545 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs.KADAR ARIYANTO HADI, selaku Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa anak AA lahirpada tanggal 5 Mei 20038
Putus : 02-08-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 — PT. CARSURIN VS FERI ANDI SUSANTO
178 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakantelah terjadi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 tidak terbukti;Pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yangsangat keliru. dan tidak cermat, karena bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti sendiri pada halaman 66 paragraf 1Putusan, serta tidak didasarkan pada alat bukti surat dan keterangansaksi yang dihadirkan
Register : 14-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Dum Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
31 — 14
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
31 — 14
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PDT/2010 ANDI SUTANTO, DKK.; PT. KAYU LAPIS INDONESIA
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kayu Lapis Indonesia yang termuatdalam Akta No. 43) ;Bahwa jika dalam RUPS kelll terjadi Tambahan Agenda Rapat, makaRUPS ke Ill dimaksud juga menyimpang dari ijin dalam PenetapanPengadilan Negeri Semarang Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smgqg, tanggal8 Desember 20038, karena dalam ijin yang ada dalam penetapan Quorumoleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diijinkan adalah denganAgenda Rapat :Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 321 K/Pdt/2010a. Pengesahan Laporan Tahunan 1999 s/d 2002 ;b.
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 2899 K/Pid/2006 1. INDRA PURNOMO,SE, ; KHANIF FAUZI,S.Ag
51 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banyumas mulai tahun 2003 berdasarkan SKKPU No. 952/SK/KPU/TAHUN 20038, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan anggota KPU Kab. Banyumas lainnya yakni, Ismiyanto HeruPermana,SH, Drs.Budhi Santosa, Diana Tambunan, SE.MM (Tersangka dalamberkas perkara tersendiri), pada kurun waktu antara bulan Juli 2003 s/d bulanDesember 2004 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2003s/d 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenBanyumas di JI. Dr.
Penggunaan Anggaran Kegiatan Kelompok Kerja, Rapat Kerja, danSosialisasi dari APBN tahun 20038 : Bahwa anggaran KPU Kab.
Putus : 11-08-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — PT UTAX INDONESIA VS 1. DICKY FAHMI, DKK
246 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat Ill, Sri Lestari:4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00Jumlah = Rp36.468.000,00Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang kami kutip sebagai berikut Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaBahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndangNomor 13 Tahun 20038, yang kami kutip sebagai berikut: Ketentuansebagaimana
Putus : 13-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 13 April 2017 — DIDIK SETYAWAN VS PT. EPCOS INDONESIA
122 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017sangat kental berhubungan dengan perselisihan pemutusan hubungankerja, halmana tampak dalam kalimat ....agar pihak Tergugat membayarkompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038.....;. Bahwa ketidaksinkronan ini pun didukung dengan petitum yang jugamengarah pada perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Register : 13-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Btm Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 37
66 — 37
Juncto Pasal 1 UndangUndang Nomor 18Tahun 20038, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa/Advokatsebagai Pemohon formil dalam perkara iniMenimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, maka
Register : 01-08-2013 — Putus : 07-12-2013 — Upload : 11-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 73/G/2013/PHI.MDN Tanggal 7 Desember 2013 — 1. SENI WATI, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 15 Juni 1976, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Bandar Labuhan Dsn. V, Tanjung Morawa, kab. Deli Serdang ;
2. SURYA NINGSIH, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 29 September 1976, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Huta VI PKS, Sei Mangkei, Kabupaten Deli Serdang ;
3. EKA SRI SURYATI, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Asahan 12 Desember 1972, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Jalan Dame No. 16, Medan Amplas, Medan ;
4. SITA DEWI PANGGABEAN, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Rempah, 07 Juni 1972, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Jalan SM. Raja, KM. 9 No. 4, Medan ;
5. MARIANI, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Bah Butong, 08 Februari 1970, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Jalan Dame Lingk. VIII-B, Medan Amplas, Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
EDWARD PAKPAHAN, EDIMAN MANIK SH, DARIUS TELAUMBENUA, LJ. GULTOM dan BANGKIT HUTASOIT, Pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Propinsi Sumatera Utara (KORWIL KSBSI SUMUT), Jalan Pertahanan N0. 4, Kompleks Ruko, Terminal Amplas, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 JULI 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L a w a n
PIMPINAN PT. JAKARTA TAMA, alamat : Jalan Medan âÃÂàTanjung Morawa KM. 9,5, Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH, dan LINTONG SIHOMBING, SH, Pengacara / Advokat pada LAW OFFICE JOICE, SH & ASSOCIATES, Alamat Kantor : Jalan Jati III No. 77, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
169 — 19
169 — 19
Bahwa selain alasan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan hakPenggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja danpenggantian hak bahkan malah Tergugat hanya menawarkan goodwill 1 (satu) bulan gaji, adalah tindakan yang bertentangan denganayat (3) Pasal 164 UU No. 13 Tahun 20038 ;Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan PHK yang dilakukanTergugat kepada Penggugat
Putus : 20-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/PID/2010 Tanggal 20 Juli 2010 — OEI KURNIA WIDJAYA
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
./1992untuk mengalihkan persil sebagai pengganti dari Depositoyang tidak dapat dicairkan tersebut ;Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim KasasiPidana dalam putusan kasasi pidana No.195 K/Pid/20038,yang menyatakan bahwa karena tidak terjadi jual belisaham, maka persil harus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana, jelas adalah pertimbanganyang keliru) dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimanadiuraikan di atas, Persil tersebut bukan untuk menjaminpembayaran pembelian saham
Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Maret 2017 — JENNY JUSUF VS PT. INJATAMA (Perseroan) diwakili oleh HENDRA BASOEKI (Direktur)
136 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpelanggaran standard dan disiplin kerja di perusahaan berupa tidakmenyelesaikan laporan dan menolak mutasi, maka adil dan patut MajelisHakim berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,mewajibkan Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal156 ayat (8) dan Uang Penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
Register : 09-11-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2141/Pdt.G/2016/PA.Plg Tanggal 15 Juni 2017 — Perdata
18 — 1
18 — 1
., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasaKhusus tanggal 01 Februari 2017, dan ternyata Kuasa tersebut telahmenunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita AcaraSumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat parakuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal tersebutsesuai dikehendaki Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 20038,oleh karenanya Kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa menurut ketentuan
Putus : 04-09-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 4 September 2017 — PT INDOPACK PRATAMA VS SRI REDJEKI
200 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakmelaksanakan kewajibannya untuk mempekerjakan Penggugat maupunmembayar upah kepada Penggugat terhitung sejak bulan November2013, dengan demikian tergugat telah dengan nyata melanggarketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2)yang menyatakan: selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Bahwa disamping mengabaikan Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 20038
Upload : 21-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/PDT.SUS/2011 PIMPINAN AJB BUMI PUTRA 1912 WILAYAH KUPANG - NTT.; GABRIELY KONSOLATRIK DUA KUKI, SE.
24 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
UUK.No. 13 Tahun 2003 pasal 154 ayat 1(a).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti' tidak salah menerapkan hukum,lagipula alasan Penggugat untuk menunda mutasi patut dandapat dibenarkan, karena bayinya masih berumur 1 (satu)bulan dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf eUndang Undang No. 13 Tahun 20038, secara tegas melarangpengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadappekerja
Putus : 09-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910 K/Pdt/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — CUCUNG VS MUNAWAROH, dkk
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
bangunan rumah sewa dimaksud, para Penggugatharus mencantumkan atau menyebut secara jelas tentang: luas tanah,dimana letak yang pasti dan berbatasan dengan apa atau dengan siapatanah tersebut, atas adanya kecerobohan ini, membuat gugatan paraPenggugat tidak jelas alias kabur, dengan demikian gugatan paraPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (videputusan Mahkamah Agung): Nomor 1149 K/SIP/179, tanggal 17 April 1979; Nomor 80 K/AG/1998, tanggal 1 Maret 1995; Nomor 90 K/AG/20038
Putus : 06-03-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/TUN/2006 Tanggal 6 Maret 2007 — RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilai Rp. 577.815.217, (lima ratus tujuh puluhtujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sementaraterhadap siapa yang menyebabkan sejumlah kerugian tersebut tidak pernahdilakukan penyidikan lebih lanjut ;bahwa Tergugat telah melanggar hukum dengan mengeluarkankeputusannya yang mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari Tergugat Il Intervensi pada PUK PPSB periode 20042006,sementara kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20November 20038