Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : simpanan sampelan simpan sampulan sempolan sinaulan simpulkan simpuan sembulan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
230 — 297
  • Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrmenyatakan terdapat kesesuaian antara keteranganketerangan saksidan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;2. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslahdidasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat buktimateril tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karenacara demikian merupakan cara yang dianut secara universal olehseluruh Hukum Acara Pidana.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
148 — 33
  • Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan NegaraBahwa ruang lingkup audit yang ahli laksanakan mencakup pemberiankredit yang tidak sesuai ketentuan oleh BANK SYARIAH MANDIRI kantorcabang pembantu Iskandar Muda Medan kepada Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan melaluipembiayaan kepada Koperasi karyawan untuk para anggotanya (PKPA)Executing terhadap 30 orang anggota Koperasi karyawan PDAM TirtanadiMedan pada tahun 2010 s/d 2012 yang diduga
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 4 Mei 2016 — I WAYAN SUARSA,SE
170 — 107
  • KorupsiPenyimpangan dalam Proses Pengadaan Tanah UntukKampus FOK Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng TahunAnggaran 2010.Ruang lingkup audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara adalah kegiatan Proses Pengadaan TanahUntuk Kampus FOK Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran2010 yang diduga telah terjadi penyimpangan yang merugikankeuangan Negara.Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasanterbatas pada simpulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
97 — 22
  • Sumedang Tahun Anggaran 2010yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah ;Tanggung jawab terbatas kepada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup relevan dan kompeten yangdiperoleh pada saat audit dilakukan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
136 — 24
  • rangkapenghitungan kerugian keuangan negara.2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara :Mengumpulkan dan melakukan riviu terhadapdata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/ataubersama Penyidik Kejaksaan Negeri Kisaran.Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KejaksaanNegeri Kisaran.Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam saturangkaian fakta dan proses kejadian.Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku.Membuat simpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
337 — 88
  • Jkt.Pst BPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporanHasil Reviu Proses Pengadaan GedungKampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerahtahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus2011. 165 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan HasilReviu dan Supervisi atas Proses Pengadaan MARSELLINAGedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di; TETTYDaerah Tahun Anggaran 2011, Lampiran surat SAMOSIRNomor: S (kosong)/D4/01/2011 tanggal: (Kosong)Agustus 2011.166 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen terkait kegiatanriviu pekerjaan Pembangunan Gedung
    SBU Gred 7 tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh DUDYJOCOM(5) 4 (empat) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor: 692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011 perihal PenjelasanHasil Reviu Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN di 4Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.c. 10 (Sepuluh)lembar copy dokumen Laporan BPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporan Hasil Reviu Proses PengadaanGedung Kampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerah tahunanggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011.165 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan
    Jkt.Pst Nomor : 692/SJ/2011 tanggal 9 September2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu ProsesPengadaan Gedung Kampus IPDN di 4Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.c.10 (Sepuluh) lembar copy dokumen LaporanBPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporanHasil Reviu Proses Pengadaan GedungKampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerahtahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus2011. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan HasilReviu dan Supervisi atas Proses Pengadaan. .
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2019 — Drs. H. SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H. ISMAIL
187 — 36
  • Evaluasi teknismenghasilkan dua simpulan, yaitu memenuhi persyaratanteknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis, meliputi :a. Rincian spesifikasi teknis barang harus sesuai danterlampir dalam BROSUR / KATALOG;b. BROSUR/ KATALOG barang yang ditawarkan;c. Metoda pelaksanaan / pengiriman barang, harusdiuraikan antara waktu pelaksanaan dengan jumlahbarang yang didistribusikan ke sekolah penerima;d. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
279 — 53
  • prosesPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, yaitue Tujuan Penugasan :e Tujuan Penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenalnilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan olehpenyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untukmendukung tindakan litigasi.bahwa Ruang Lingkup Penugasan :Ruang lingkup audit PKKN yangdilakukan adalah Penyalahgunaan Dana Hibah KONI Kota TasikmalayaTahun 2018 yang diduga merugikan Keuangan Negara/ Daerah.bahwa Batasan Tanggung Jawab Penugasan :e Tanggung jawab terbatas pada simpulan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum : RUDY ASTANTO, SH.,MH Terdakwa : Ir. HENDRI SIBUEA, MMA Anak Laki-Laki Dari SL. SIBUEA
394 — 169
  • Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Resor Ketapang; 10. Menyusun laporan hasil audit. b.
    Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit dengan PenyidikKepolisian Resor Ketapang;10.Menyusun laporan hasil audit.b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
174 — 30
  • Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrmenyatakan terdapat kesesuaian antara keteranganketerangan saksidan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;2. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslahdidasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat buktimateril tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karenacara demikian merupakan cara yang dianut secara universal olehseluruh Hukum Acara Pidana.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
207 — 50
  • pendahuluan dan ekspose kasus bersamadengan pihak penyidik;b) Melakukan telaah terhadap jenis penyimpangan yang terjadi sertadampak kerugian keuangan negara/daerah yang ditimbulkan;c) Melakukan telaah terhadap seluruh BAP Penyidik, buktibukti /dokumendokumen terkait pelaksanaan kegiatan yang diduga telahterjadi penyimpangan yang diperoleh melalui penyidik, melakukanprosedur analitis, wawancara dan klarifikasi, konfirmasi sertamelakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdiperoleh;d) Membuat simpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — INDRA KUSNADI, ST., MM
200 — 39
  • Menyusun simpulan dan menghitung kerugian keuangan Negara;g.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
165 — 33
  • SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian,Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota BalikpapanTahun Anggaran (TA) 2015.Ruang Lingkup Penugasan : Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara yang kamilaksanakan mencakup kegiatan Pembebasan LahanRPU pada SKPD DPKP Kota BalikpapanTA. 2015 yang diduga terjadi penyimpangan yangmerugikan keuangan negara.Pelaksanaan tugas lapangan dilakukan sejak tanggal30 Oktober sampai dengan 24 November 2017.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : terbataspada simpulan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1347 — 1441
  • Judex Facti menggunakan silogisme, yaitu menariksuatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premisminor berupa perbuatan atau peristiwa yang diyakini terjadi. Prosespenemuan hukum oleh Judex Facti dimulai pada tahap kualifikasi danberakhir pada tahap konstituir.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
126 — 34
  • Inhil yang diadakan pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan keuangan negara.Adapun batasan tanggung jawab kami terbatas pada simpulan atashasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara,berdasarkan buktibukti yang diperoleh melalui dan/atau bersamaPenyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir, yang menurut kami telahmemenuhi kriteria bukti yang relevan, kompeten dan cukup untukdigunakan sebagai dasar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1494 — 3103
  • itulahyang diterima;Bahwa hujan sekali itu tidak cukup, maka hujan dengan intensitastinggi itu yang dibutuhkan untuk bisa mengendalikan kebakaran itukarena salah satu cara untuk mengendalikan dengan meng fladingmembajiri areal itu untuk mencegah kemungkinan beraksinya kembalikebakaran di lahan gambut;Bahwa dari awal ahli sudah katakan bahwa terjadi pembiaran apibergerak terus kemudian ternyata yang terbakar adalah kelapa sawityang tidak baik kemudian timbul pertanyaan mengapa kondisi ituterjadi ahli simpulan
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
358 — 88
  • keinginannya dengan kemampuanHalaman 162 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwryang dia miliki, Kurang dapat menentukan sikap, ada kecenderunganbermusuhan, Tidak ada kepastian di dalam menghadapi lingkungan,Cenderung menarik diri dan menghindari realita, merasa kurangberfungsi , tidak di percaya dan tidak berharga serta merasa dikuculkandan dirugikan, itu hasil dari tes maupun interviu dari cerita yang diaungkapkan sendiri kKemudian kami urai dari SOP yang ada di psikologiyang kemudian kami simpulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
143 — 34
  • Laporan hasil pemeriksaan kinerjamemuat temuan, simpulan dan rekomendasi;Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu :Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluarpemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
109 — 54
  • Keuangan Negarayang dijelaskan Undangundang No.31 Tahun 1999 danpengertian Kerugian Negara/Daerah yang dijelaskandalam Undangundang No.1 Tahun 2004, dapatdirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerahadalah Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia.Menurut pendapat ahli dan sesuai dengan simpulan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
199 — 154
  • Membuat simpulan hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara.Melakukan pembahasan hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri FakfakMenyusun Konsep Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara kemudian direviu secara berjenjang olehhalaman 163 dari 320 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.MnkPengendali Teknis, Koodinator Bidang Investigasi dan KepalaPerwakilan, selanjutnya dinetkan/difinalkanBahwa Ahli pernah melakukan Audit Dugaan Tindak