Ditemukan 6290 data
197 — 109
(fotokopi);Fotokopi Undangundang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 Pemerintahan.Tentang Administrasi(fotokopi);Putusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 88 dari 138 Halaman72.P4973.P 5074.P5175.P 5276.P 5377.P54Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang PengalihanKedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganselaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) AtauPemegang Saham Pada Perusahaan
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
173 — 76
Bank Maluku Cabang Dobo sebesar Rp3.110.548.000 tersebut pertanggal 30 November 2012 adalah sebesarRp.16.291 juta.Bahwa Pemegang Saham adalah pemerintah Propinsi Maluku danMaluku Utara serta Kota & Kabupaten di kedua Provinsi.Bahwa RUPS tahun buku 2012 dilaksanakan tanggal 4 April 2013sedangkan RUPS tahun buku 2013, dilaksanakan tanggal 6 Mei 2013.Bahwa presentasi pembagian deviden bagi pemegang saham PT.Bank Maluku Tahun 2012 sebesar 21% sedangkan 2013 sebesar40,50%.Bahwa Prosentase pembagian Deviden
346 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERDIKARI berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan(Persero) PT. BERDIKARI Nomor : KEP248/MBU/2011 tanggal 16Desember 2011, tidak ada orang lain yang ditunjuk untuk menggantikanposisi Terdakwa sebagai Vice President pada Biro Direksi BidangPerencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI dantanggung jawab atas pekerjaan pengurusan proyek pengembangan usahaPT.
BERDIKARI dengan tingkat jabatanEselon I, mempunyai tugas menjaga eksistensi target omzet dan laba dalamRKAP serta mempunyai wewenang melakukan negosiasi, dealing dengancustomer terkait dengan penetrasi pasar dan peningkatan omzet.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMNselaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BERDIKARI Nomor :KEP248/MBU/2011, SIT MARWA diangkat oleh Menteri Negara BUMNsebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT.
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
232 — 47
dipersamakan dengan hal tersebut.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yang dimilikidan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan susunan pengurus yang telahdilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khusus bagikoperasi).9) Copy hasil rapat umum pemegang saham (RUPS
Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Ssusunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS
dipersamakan dengan hal tersebut.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Susunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS
254 — 152
VeteranNo. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONGDEDDY ISKANDAR, SH telah pembuatan Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa (LB) PT.
Terbanding/Tergugat : Tjin Peng
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
54 — 40
Dalamsewa menyewa, pihak penyewa tidak berhak memaksakan harganyakepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dan tariff adalahsuatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapat berlaku surut karena didalam ilmu hukum hanya terhadap web saja yang tidak boleh berlakusurut; Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direksitidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu hanya memberikan kenikmatan atassesuatu barang dengan pembayaran
TAUFIQ FAUZIE,S.H
Terdakwa:
DARADJAT DJUARDI SURJAMAN
68 — 54
- 1 (satu) bundel Print Out Dokumentasi penandatanganan RUPS PT.
68 — 43
tidak bias bertanggung jawab terhadapPenggugat karena gelapnya/tidak adanya pertanggung jawaban akuntansi ;Bahwa berkenaan khusus berkaitan dengan Penggugat karena tadi keteranganyang berkenaan laporan keuangan hasil kerja sama perusahaan denganPenggugat tidak menggambarkan dalam aspek neraca ;Bahwa Penggugat ada hubungan hokum dengan PD AUMB yang diwakili ErwinSyahriza Tergugat 1 berupa perjanjian;Bahwa Direkter Utama bertanggung jawab kepada Pemda Tanah Laut sebagaisemua pemegang saham ;Bahwa RUPS
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
206 — 121
Segala hak dan kewajiban yang telah dilaksanakanharus kembali seperti semuaBahwa Ahli mengatakan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur pada UUPerseroan Terbatasmerupakan badan hukum, yang dimana badan hukum adalahsubjek hukum.Perseroan Terbatasmemiliki organ perseroan yaitu RUPS direksidan komisaris. Direksi adalah organ perseroan atau perpanjangan tanganperseroan untuk mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum atasnama perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.
Terbanding/Terdakwa I : SUHARNO, S.E., Bin SADINU
Terbanding/Terdakwa II : RIYANTO, S.E., Bin HADI SUMARTO
285 — 178
Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp.1.439.626.944, yang terdiri dari:1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848, g.Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp.1.041.126.738, yang antara lain :1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untukkeperluan tertentu sebagaimana RUPS) sebesar Rp. 199.763.750,2) Cadangan umum (uang yang bentuk dari laba yang diperuntukan untukmodal usaha) sebesar Rp. 841.362.988
dibayar Rp. 476.459.959,Kewajiban lainnya Rp. 158.964.035,Halaman 95 Putusan Perkara Tipikor Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT Smgf) Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp.1.439.626.944, yang terdiri dari:1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848,g)Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp.1.041.126.738, yang antara lain :1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untukkeperluan tertentu sebagaimana RUPS
64 — 15
Melaporkan jalannya perusahaan dalam rapat Umum PemegangSaham (RUPS).Bahwa PT Bogor Indah Gemilang adalah perusahaan berbentuk PerusahaanTerbatas (PT) berkedudukan di JI.
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
58 — 43
Dalam sewa menyewa,pihak penyewa tidak berhak memaksakan harganya kepada sipemilik;Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dantariff adalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapatberlaku surut karena di dalam ilmu hukum hanya terhadapweb saja yang tidak boleh berlaku surut;Halaman 88 dari 116 hal Putusan Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN1.6.ie Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusandireksi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkarjanji; Bahwa Perjanjian Sewa itu
246 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGN No. 19tanggal 16 Oktober 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH.Bahwa melaksanakan keputusan RUPS merupakan kewajiban Direksisebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CGN;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah bertindak untukdan atas nama PT. CGN secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPT.
220 — 20
Perkebunan Nusantara Ill, patut danlayak dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT karena memiliki Kewenangandan tanggung jawab sebagai Induk Perusahaan (Holding) dan sebagaipemilik saham mayoritas seri Adalam RUPS perusahaan PT PerkebunanNusantara XIll, sehingga mempunyai kewenangan dan keistemewaan lebihdalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan strategis dalamkegiatan usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT (Satu) dan TERGUGATIl (Dua) yang dalam Group perusahaan kedudukan PARA TERGUGATsebagai anak
254 — 178
Rasiolitis yang ahli kemukakanberkaitan dengan pendapat ahli ini karena justru pada saat dia jadipengurus dia justru yang mengurus yayasan itu, mewakili yayasanberhubungan dengan pihak ketiga kemudian dia mempertanggungjawabkankepengurusannya itu terhadap Pembina yayasan mirip kalau dalamperseroan terbatas dia direksi memberikan laporan pertanggung jawabantahunan kepada RUPS.
114 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1847 K/PID.SUS/201484Bahwa harus ada dokumen yang menyatakan tanah tersebut adalah tanahNegara misalnya bekas eigendom, sehingga jelas tanah telah dilepaskan ;Proses pelepasan tanah jika tanah milik BUMN harus dilaksanakan RUPSterlebih dahulu kemudian apabila hasilnya setuju melepaskan tanah makahasil RUPS tersebut adalah sah.
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
459 — 106
pribadi(personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasidan tidak bertanggung jawab atas kerugian korporasi melebihi sahamyang dimiliki Kecuali pemegang saham bertindak dengan itikad buruk(te kwader trouw) memanfaatkan korporasi untuk kepentinganpribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan korporasi dengan segalaakibat hukumnya (rechtsgevolg);Bahwa ahli menjelaskan organ perseroan terbatas terdiri atas RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
161 — 394
., Notaris di Depok, mengenai Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Patiware, diberi tanda bukti P7;Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum No. AHUAH.01.1039979, tanggal 26 September 2013perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Martina Peristyanti, S.H., MBA
Terdakwa:
STEPHANUS SETYABUDI
180 — 0
., M.Kn sebanyak 1 (satu) set;
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 25 Oktober 2010 Notaris ATIKA ASHIBLIE, S.H. sebanyak 1 (satu) set;
Dikembalikan kepada OEI TIEN TIE (PT PAPAN UTAMA INDONESIA);
- Fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0272205 tanggal 6 Desember 2018 mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham, ganti nama pemegang saham. sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Perubahan (Berita Acara RUPS Luar Biasa) Nomor 9
tanggal 3 Desember 2018 Notaris Iin Eka Lestari. sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi KEP Kemenkumham nomor: AHU- 30807.AH.01.02 tahun 2013 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT Papan Utama Indonesia. sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Akta Perubahan (Berita Acara RUPS Luar Biasa) Nomor 15 tanggal 23 April 2013 Notaris Atika Ashiblie. sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi KEP Kemenkumham nomor: C-22449 HT.01.01.TH.2005 pengesahan akta pendirian PT Papan Utama Indonesia.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN
119 — 83