Ditemukan 6290 data
77 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukanmerupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan
152 — 35
Foto Copy tanpa aslinya Ekpedisi (Titipan Kilat)Untuk Mengantar Undangan RUPS luar biasa PT.TBNtertanggal 20 JULI 2007 dengan alamat = yangdisalahkan. Selanjutnya disebut sebagai Bukti T51 ;52. Foto Copy tanpa aslinya Akta Notaris RINA ADRIANISH No.02 tanggal 4 Juni 2008 tentang rapat umumpemegang saham PT.TBN. yang mengangkat DASWATI DTBUNGSU sebagai Direktur mengantikan DINSARILAMIR. Selanjutnya disebut sebagai Bukti T52 ;353.
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
245 — 127
Bahkan, demikian pula telah timbul stigma negatifdikalangan RUPS PT. Tugu Beton Semesta Abadi (Ic. Penggugat Ildr./Tergugat III dk), yang menganggap bahwa direksi (Incasu Penggugat dr/Tergugat II dk.) telah bertindak tidak hatihati dengan menyewa tanahdalam keadaan sengketa (Quod Non), sehingga berpotensi menimbulkankerugian materiil terhadap PT.
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
565 — 1462 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tannata Cempaka Saputra,kepada Puguh Wirawan dan Michael Marcus Iskandar;2 (dua) lembar draft RUPS Luar Biasa PT. Tannata CempakaSaputra, perihal Pemberian Kuasa kepada Direksi dan Komisarisuntuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untukmelaksanakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan denganbukti kepemilikan SHGB Nomor 7251;1 (satu) lembar Surat dari Surosoh Suhaimi kepada PT.
102 — 10
Sesama tidak pernah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ;e Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari penunjukkan PT. Sesama sebagipengelola dari pengadaan bibit sawit ; Bahwa saksi hanya memegang kas kecil saja di PT. Sesama ;e Bahwa sepengetahuan saksi didalam pelaksanaan pengadaan bibit sawit olehPT. Sesama Alm Dasuki bertindak arogan dan sewenangwenang;Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.9.
120 — 83
PT.Smart mempunyai kebun sendiri;Bahwa perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh masingmasing direksi PT.Smart maupun PT.Tapian Nadenggan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa BUNSURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG menyatakan keterangan saksi cukup;34.Saksi PEDY HARIANTO Bin SOETOPO, telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di PT.tapian Nadenggan sebagai direktur logistik danpembelian, sejak tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan RUPS
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/201611.12.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini;Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Direksiadalah
77 — 58
Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanNusantara Il Nomor : PTPN II/RUPS/01/X/2014 Nomor : SK50/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 24,tanggal 23102014 yang dibuat di Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diketahui bahwa Para PemegangSaham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dariPerusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II menjadiP.T.
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
325 — 506
Adanya akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Eksploitasi dan Industri Hutan IIdisingkat PT. INHUTANI II Nomor: 21 Tanggal 30 Oktober 2014 (Bukti P4);4. Adanya akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT.Eksploitasi dan Industri Hutan Il (PT. INHUTANI II) Nomor: 01 Tanggal 28Januari 2019 (Bukti P6);Halaman 133 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.5. Adanya Peraturan Direksi PT.
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihakyang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkaraini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/2016Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan
85 — 74
tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) dibebani biaya pengelolaanyang harus dibayarkan kepada PT Penata Sarana Bali sesuai perjanjian sebesar 25%dan Pajak Parkir sesuai Perda sebesar 20%.Bahwa Ahli menerangkan pengurangan penyetoran pendapatan bruto daripengelolaan areal parkir milik PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak sesuaidengan perjanjian pengelolaannya menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa Ahli menerangkan Deviden yang dibagikan oleh PT Angkasa Pura I(Persero) berdasarkan keputusan RUPS
1.Rochmanto Nugroho
2.Fadholy Yulianto
3.Tri Widhi Astuti
Terdakwa:
Drs. Nur Achmad Affandi
147 — 0
nomor : 04/PSDI/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Pembagian tantiem Tahun Buku 2022 kepada Kadiv Keuangan
50. Asli Surat Permohonan Riset Password Online Trading tanggal 10 Maret 2023 dari Nur Achmad Affandi
51. Asli tanda terima uang pinjaman dari Bank BPD DIY sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Nur Achmad Affandi beserta asli 1 (satu) lembar tanda realisasi pinjaman kepada Nur Achmad Affandi tanpa tanggal Oktober 2022
52. Asli paparan RUPSPT Taru Martani Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dan Keuangan Periode Tahun Buku 2022, bulan Mei 2023 dan bulan Juli 2023
53. Fotocopy akta pendirian PT Taru Martani Nomor 05 tanggal 17 Desember 2012 Notaris dan PPAT Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd
54. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pt Taru Martani nomor 04 tanggal 26 Juni 2022 Notaris dan PPAT Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd
55. Asli paparan RUPS PT Taru Martani Rencana Kerja
149 — 24
Fc RUPS persetujuan pembuatan dan atau penandatanganan akta di bawah tangan untuk keperluan tuan PETROS PHILIPPIDES dan Ny. ELENI FILIPPIDOU No. 4 tgl 20 Maret 2006; --------------------------------------51. Fc akta pernyataan No. 4 tgl 20 Maret 2006; --------------------------------------52. FC perjanjian kontrak bangunan / industri; -----------------------------------------53.
Fc salinan Akta RUPS Persetujuan / Penandatanganan Akta-Akta di Bawah Tangan No. 4 tgl 20 Maret 2006 berikut penjelasan mengenai uang yang sudah diterima dlm surat hutang tersebut; ---------------------------69. Fc 1 (satu) bundel Email dari PETROS PHILIPPIDIES untuk terbitnya Acknowledgement (Covernotes dari Notaris NELLY, SH); ---------------------70.
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimMaka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek hukumtersebut di atas dapat dimintai pertanggungjawabanpidana : Khusus untuk subjek Hukum orang pribadi(naturlijk recht) baik pidana pokok maupun pidanatambahan dapat diterapbkan pemidanaannya, sedangkanuntuk subjek hukum orang bukan pribadi, penerapan pidanapokoknya hanya sebatas denda saja, sedangkan pidanatambahan dapat diterapbkan semua, kecuali jika diperluaspertanggungjawabannya kepada organorgan pengurus(PT), maka kalangan Direksi, Komisaris dan RUPS
279 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik di DesaDriyorejo Gresik. dengan Nomor NPWP 01.132.932.3054.000 adalahperusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas untuk tujuan ekspor,diangkat melalui RUPS PT.
69 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
1.EVELIN NUR AGUSTA, S.H., M.H.
2.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA
342 — 104
MSI) sejak tahun 2015 sampai dengansekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22Juli 2020; Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. MaritimSamudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasankepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalambidang manning agency! jasa pengiriman ABK ke luar negeri; Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT.
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
188 — 204
Pasal98 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) yangmengatur bahwa:Pasal 94 ayat (1) UUPTAnggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Berdasarkan ketentuan di atas, maka Roland Thenoch yangterpilin melalui RUPS Luar Biasa tanggal 16 September 2016sebagai Direktur Utama PT Bangun Wenang Beverages Coyberwenang untuk mewakili PT.
672 — 1094
Asiatech Integrasi Nomor002/PT.AI/RUPS/III/201 1;1 (satu) lembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF101776 Tgl 267/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran 500(lima ratus juta);2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerimaBp.