LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (KOMNAS PKPU) Melawan DIREKSI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. JAKARTA Cq. PIMPINAN CABANG PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. PALANGKA RAYA

PUT ANNo.18/PDT/2014/PT.PR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM KomiteNasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Komnas PKPU :beralamat dan berkantor di JI.

Hiu Putin Xl Komplek Perumahan Nuansa AbadiBlok G No. 06 Palangka Raya telepon 085259900789, bertindak sendiri maupunbersamasama untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) Komisi Nasional Perlindungan Konsumen danPelaku Usaha (KOMNAS PKPU) Cabang Kalimantan Tengah, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;LAWANDIREKSI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Jakarta Cq. PimpinanCabang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Palangka Raya:Beralamat di Jalan RTA.

Bahwa Penggugat adalah badan hukum bernama Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Komite Nasional PerlindunganKonsumen dan Pelaku Usaha (KOMNAS PKPU) Propinsi Kalimantan Tengahyang merupakan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan pembelaanhukum terhadap hakhak konsumen.2. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah perbuatan TERGUGATyang merupakan pelanggaran Hakhak Konsumen ;3.

SITIMUJENAH, saksi ALEXANDER GINTING als ALEX dan saksikorban SULASTRI berangkat ke Komnas' Ham bidangPerlindungan anak dan sebelumnya terdakwa ke tempat TabloidTipikor didaerah Taman Mini Jakarta Timur yang kemudian danpihak Tabloid Tipik diantaranya. NIKO, sdr. JACK, sdr.

WAWAN alsWAWAN ikut mengantar ke Komnas Ham Perlindungan Anak dansampai ditempat Konmas Ham sekitar jam 12.00 wib dan bertemudengan Ketua Komnashan Perlindungan anak yakni ARISMERDEKA SIRAIT yang kemudian saksi koroban SULASTRI dibawa masuk kedalam ruangan.e Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polisiberapakaian preman diantaranya saksi AGUNG MULYADI dansaksi DANU MAULANA dan Pokes Metro Jakarta Barat gunadimintai keterangan lebih lanjut.

SITIMUJJENAH, saksi ALEXANDER G1NT1NG als ALEX dan saksikorban SULASTRI berangkat ke Komnas Ham bidangPerlindungan anak dan sebelumnya terdakwa ke tempat TabloidTipikor didaerah Taman Mini Jakarta Timur yang kemudian danpihak Tabloid Tipikor diantaranya. NIKO, sdr. JACK, sdr.

WAWANals WAWAN ikut mengantar ke Komnas Ham Perlindungan Anakdan sampai ditempat Komnas Ham sekitar jam 12.00 wib danbertemu dengan Ketua Komnashan Perlindungan anak yakni ARISMERDEKA StRAIT yang kemudian saksi koroban SULASTRI dibawa masuk kedalam ruangan.e Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polisiberapakaian preman diantaranya saksi AGUNG MULYADI dansaksi DANU MAULANA dan Poires Metro Jakarta Barat gunadimintai keterangan lebih lanjut.Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur

., telah mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa Pelawan Verzet baru mengetahui ada Putusan tersebut dari KomnasAnak dimana Komnas Anak pada tanggal 11 Februari 2013 mengetahuinyadari surat kabar Hanan Rakyat Merdeka, edisi hari Jumat tanggal 14Desember 2012, halaman 8, dimana putusan tersebut diumumkan; Adapun amar putusannya berbunyi sebagai berikut:Mengadili:1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidakhadir:Halaman 17 dari 20 hal. Put Nomor 1485 K/Pdt/20152.

Bahwa Pelawan Verzet selama ini tidak pernah mengetahui tentang adanyaperkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dan baru mengetahui adanyaperkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yaitu pada tanggal 1 Februari2013, dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), pada saatHalaman 3 dari 20 hal.

Bahwa Pemohon Kasasi selama ini tidak pernah mengetahui tentangadanya Perkara Nomor 459/Pat.G/2012/PN.Jkt.Sel., dan baru mengetahuiadanya Perkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yaitu pada tanggal 1Februari 2013, dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) padasaat Pemohon Kasasi melakukan konsultasi mengenai permasalahan anak,mengenai adanya keinginan mantan suami Pemohon Kasasi yang bernamaVictor Immanuel Kandou (Penggugat dalam Perkara Nomor 459/Padt.G/2012/PN.

Bahwa Penggugat pernah dipertemukan dengan anak Tergugat danPenggugat oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak yaitu Seto Mulyadi diKantor Komnas Perlindungan Anak, sebagaimana diterangkan dalamkesaksiannya dalam Persidangan Perkara Pidana Nomor 1/93/Pid.B/Anak/2012/PN.Jkt. Sel;5. Bahwa adapun alasan berkenaan dengan Penggugat tidak dapat bertemudengan anak Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh Anak Tergugatdan Penggugat sendiri yang tidak ingin bertemu dengan Penggugat;6.

Bahwa telah terbukti di persidangan Pemohon Kasasi baru mengetahuiadanya Putusan Verstek Perkara Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dariKomnas Anak pada tanggal 11 Februari 2013, pada saat Pemohon Kasasimendatangi Kantor Komnas Anak;Halaman 14 dari 20 hal. Put Nomor 1485 K/Pdt/20156.

dan pengaduandari salah satu organisasi buruh, lalu Komnas HAM menelusuri prosespenyusunan rancangan undangundang pada objek sengketa, dan Komnas HAMmelihat adanya kesulitan mendapatkan rancangan undangundang pada objeksengketa tersebut, akhirnya Komnas HAM memutuskan harus melakukan kajiankarena ternyata rancangan undangundang pada objek sengketa tersebutmendapat banyak perhatian dari banyak pihak, karena ruang lingkupnya yangsangat besar, lalu dibentuk tim yang melakukan kajian melaui dokumen

Kertas Posisi Komnas HAM tersebut.

Bahwa, dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasiKomnas HAM berdasarkan Kertas Posisi Komnas HAM tersebut, namun dalampertemuan tersebut Staf Knusus Presiden Bidang Hukum belum menyampaikanjawabannya, dan masih belum hingga saat ini.eceeee Bahwa, hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan informasi terkaittindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM berdasarkan Kertas Posisi KomnasHAM tersebut.Bahwa, kepada Komnas HAM hanya dijanjikan dalam pertemuan itu adalah StafKhusus Presiden

Bahwa, Kemenkumham pernah mengundang Komnas HAM untuk membahasRUU KKR dan Revisi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999.Halaman 135 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT. Bahwa, pada saat itu Komnas HAM diundang untuk membahas tersebut padatingkat Pemerintah, yaitu di Kemenkumham dan belum sampai ke DPR.

Bahwa, sebagai kewenangan Komnas HAM berdasarkan UndangUndangNomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM melakukan pemantauan terkait situasiproses penyusunan rancangan undangundang pada objek sengketa, adapuntemuan Komnas HAM dari pemantauan tersebut adalah sebagaimana dituangkandi dalam Kertas Posisi Komnas HAM, yaitu indikasi di mana sebagian materi darirancangan undangundang pada objek sengketa tersebut secara seriusberpotensi melanggar hak asasi manusia, disamping itu Komnas HAM jugamelihat proses penyusunan

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (KOMNAS PKPU) PUSAT Melawan DIREKSI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Jakarta Cq. Pimpinan Cabang PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Palangka Raya

PUTUS ANNomor.21/PDT/2013/PT.PR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT(LPKSM) KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPELAKU USAHA (KOMNAS PKPU) PUSAT:Alamat dan berkantor di Jl.

,MH., WANGIVSYERYANTO, SH dan JEMI KARTER dari Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Komisi Nasional PerlindunganKonsumen dan Pelaku Usaha (KOMNAS PKPU) cabang KalimantanTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2012 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Rayatanggal 17 September 2012 pada register Nomor : 204/IX/2012/SK/PN.PLR;Selanjutnya disebut PENG GUGAT/PEMBANDING;MELAWANDIREKSI PT.

ILYAS,S.HI ini didasarkankepada 3 (tiga) alasan juridis yang memiliki kKekuatan yang absolute yakni Tentangpertimbangan hukum hakim yang tidak tepat terkait unsure unsure pasalsehingga Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak Pidana,Tentang Hakim tidak membuat pertimbangan secara Komprehensip danTentang Dikesampingkannya AMICUS CURIAE KOMNAS HAM RI oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Medan. B.

Tentang Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan TelahMengabaikan Amicus Curiae KOMNAS HAM RI.Bahwa terkait dengan perkara A quo, Terdakwa dalam memperjuangkan keadilanuntuk dirinya, selain menghadirkan saksi saksi serta bukti bukti yangmendukung Terdakwa selaku orang dan atau anak bangsa yang saat ini sedangmemperjuangkan kelaikan lingkungan hidup bagi masyarakat lingkungan 14Kelurahan Titi Papan, yang sampai saat ini masin merasa terganggu denganaktifitas PT.

Musimas, telah pula memintakan pendapat dari KOMNAS HAM RIterkait perkara yang menimpa diri Terdakwa dari akibat penyuaraan keadaan yangsaat ini menimpa warga masyarakat Lingkungan 14 Kelurahan Titi Papan akibataktifitas dari PT.

MUSIM MaS. 29222 22 nne nnn nnnnnn nnn ne eeeBahwa terkait dengan permohonan pendapat yang diajukan oleh Terdakwakepada KOMNAS HAM RI terkait dengan perkara yang saat ini sedang di hadapiTerdakwa, KOMNAS HAM RI telah pula menyampaikan pendapat hukumknya(AMICUS CURIAE) terkait dengan perkara yang saat ini menimpa Terdakwa,dengan Nomor Surat 0.951/ACPMT/VI/2020 tertanggal 09 Juni 2020.

(Vide CopyAMICUS CURIAE KOMNAS HAM RI terlampir) .Bahwa adapun pendapat hukum (AMICUS CURIAE) dari KOMNAS HAM RIterkait perkara A quo pada intinya menyatakan bahwa :1.

Surat KOMNAS HAM RI No 0.274/K/PMT/I/2015 Tanggal 12 Januari2015 dan No 0.976/K/PMT/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 KepadaHalaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2015Dewan Kawasan Ekonomi Khusus RI dan Walikota Kota Bitung,yangpada intinya, yaitu:1. Permintaan Penundaan penggusuran sampai adanya Sosialisasi/Musyawarah yang diterima para pihak.2. Komnas Ham Menghormati Proses Hukum yang di tempuh Warga.3. Komnas Ham Meminta Klarifikasi dan tindak lanjut atas SuratKomnas Ham sebelumnya.

Fotokopi Surat KOMNAS HAM RI No 0.274/K/PMT/I/2015 (Bukti P30):31.Fotokopi Surat KOMNAS HAM RI No 0.976/K/PMT/I1 1/2015 (Bukti P31):32. Fotokopi Surat Ombudsman RI No 390/ORISRTNI/2015 (Bukti P32);33.Fotokopi Surat Presiden RI melalui Kemensetneg No B2824/Kemensetneg/D3/DM.00/05/2015 (Bukti P33);34. Fotokopi Surat Komisi III DPRRI No. DK.02/005045/05/2015 (Bukti P34):35. Fotokopi Pendaftaran Uji Materiil (Bukti P35);36. Fotokopi Peta lampiran PP No 32 tahun 2014 (Bukti P36):3/7.

Fotokopi Tangapan Pemkot Bitung Kepada Komnas Ham RI (Bukti P43);44. Fotokopi PP No 27 Tahun 2014 (Bukti P44):45. Fotokopi Perka BPN RI No 3 Tahun 2011 (Bukti P45);46. Fotokopi UUPA No 5 Tahun 1960 (Bukti P46);47. Fotokopi Perkara No. 117/Pdt.G/2012/PN.Btg (Bukti P47):48. Fotokopi Perkara No. 18/Pdt.G/2014/PN.Btg (Bukti P48):Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/201549. Fotokopi Perkara No. 161/Pdt.G/2014/PN.Btg (Bukti P49):50.

Fotokopi Media Tanggapan kunjungan Komnas Ham RI (Bukti P50);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 11 November 2015berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 61/PERPSG/XI/61 P/HUM/2015, Tanggal 11 November 2015;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukanjawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PeraturanMahkamah

Bahwa pada saat itu Beberapa teman menganjurkan agarsaya tidak melapor ke pihak kepolisian terlalu cepat karenakonsekuensi hukum pidana yang bisa didera terhadap Tergugat, tapisebaliknya teman Penggugat menganjurkan agar Penggugatmencari bantuan mediasi hukum ke KOMNAS ANAK;3.11. Bahwa pada Malam itu Penggugat membawa pulangputrinya ke rumah, karena Iman Salma putri Penggugat memohonagar tidak memulangkan dirinya pada malam itu akibat rasa takutdan trauma yang dialaminya.

Setelah berselang satu atau dua hari kemudian,pihak Tergugat menjemput Iman Salma di sekolahnya tanpapemberitahuan terlebih dulu kepada Penggugat yang mana pihakPenggugat selanjutnya melaporkan tindakan tersebut melalui teleponke pihak KOMNAS ANAK;3.12.

Bahwa pada Saat itu mereka berjanji akan menindaklanjutikasus tersebut dan juga memanggil Tergugat ke KOMNAS ANAK.Penggugat masih ingat terakhir kali berbicara di telepon denganpihak KOMNAS ANAK agar kasus KDRT yang dialami anaknyamendapat perhatian dan tindakan layak sebagaimana mestinya;3.13. Bahwa pada Tahun 2014 Pada sekitar tahun 2014 yangmana Penggugat sudah tidak ingat lagi dengan waktu dan detilkronologis kejadiannya.

Jaelani =; Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa bersama Ach.Jaelani. keluar dari sruang pemeriksaan dan pada saatberada di luar ruangan tersebut, tedakwa mengeluarkankatakata ancaman ancaman Saya akan melaporkan kamuke Provos Polres, Polda, Mabes, Komnas Ham denganberteriak dan berulang ulang sambil tangan kanannyamenunjuk nunjuk kepada saksi Agus dan saksi Agusmembalas dengan perkataan Silahkan jika mau melapor,tindakan saya sudah benar ;Bahwa selanjutnya oleh karena keadaan yang demikian,maka

Jaelani keluar dari ruang pemeriksaan ; Bahwa pada saat berada di luar ruangan tersebut,terdakwa mengeluarkan katakata ancaman ancaman Sayaakan melaporkan kamu ke Provos Polres, Polda, Mabes,Komnas Ham dengan berteriak dan berulang ulang sambiltangan kanannya menunjuk nunjuk kepada saksi Agus dansaksi Agus membalas dengan perkataan Silahkan jikamau melapor, saya tidak takut ; Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Ach. Jaelanipulang sambil menarik tangan Ach.

JAELANI kedalam sel tahanan PolsekWongsorejo namun terdakwa halang halangi sambilberteriak saya laporkan kamu ke Provos Polres, Mabes,Polda, Komnas Ham dan tetap memegangi ACH. JAELANIBahwa saat ACH. JAELANI ingin dimasukkan ke dalam seltahanan, ACH. JAELANI mengejar terdakwa = sehinggaterdakwapun memegangi ACH. JAELANI, namun saat itusaksi/korban langsung menarik tangan kiri ACH. JAELANIsedangkan terdakwa memegang tangan kanan dari ACH.JAELANI yang membuat ACH.

Jaelani juga tidak ikut keluarbersama dengan terdakwa ; Bahwa selanjutnya terjadi keributan di ruangpemeriksaan, di mana terdakwa oberteriak teriak danmengeluarkan kata kata Saya laporkan kamu ke ProvosPolres, Polda, mabes, Komnas Ham yang ditujukankepada saksi/korbsn Agus Purwono Basuki yang diucapkan19secara berulang ulang dan dibalas oleh saksi/korbanAgus dengan perkataan Silahkan jika mau melaporkan,saya tidak takut ; Bahwa kemudian terdakwa akhirnya keluar dari ruangpemeriksaan dengan menarik

Jaelaniyang sedang diperiksa ; Bahwa selanjutnya terjadi keributan di ruang pemeriksaan,di mana terdakwa berteriak teriak dan mengeluarkan katakata Saya laporkan kamu ke Provos Polres, Polda, mabes,Komnas Ham yang ditujukan kepada saksi/korban AgusPurwono Basuki yang diucapkan secara berulang ulang dandibalas oleh saksi/korban Agus dengan perkataan Silahkanjika mau melaporkan, saya tidak takut ; Bahwa kemudian terdakwa akhirnya~ keluar dari ruang21pemeriksaan dengan menarik tangan saksi Ach.

SitiMujenah sudah tidur ;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, tidak ada kabar dariSaksi Yunus maka sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa bersama dengan SaksiKorban Sulastri berangkat menuju ke Komnas Ham Bidang PerlindunganAnak di daerah Taman Mini Jakarta Timur, sampai di tempat jam 16.00 WIBdan tidak bertemu dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak dan akhirnyakembali lagi ke Serpong menjemput Sdri.

Wawanikut mengantar ke Komnas HAM Perlindungan Anak dan sampai di tempatKomnas HAM sekitar jam 12.00 WIB dan bertemu dengan Ketua KomnasHAM Perlindungan Anak yakni, Aris Merdeka Sirait yang kemudian SaksiKorban Sulastri dibawa masuk ke dalam ruangan ;Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi berpakaianpreman diantaranya Saksi Agung Mulyadi dan Saksi Danu Maulana dariPolres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut.Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

SitiMujenah sudah tidur;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, tidak ada kabar dariSaksi Yunus maka sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa bersama dengan SaksiKorban Sulastri berangkat menuju ke Komnas HAM bidang PerlindunganAnak di daerah Taman Mini Jakarta Timur, sampai di tempat jam 16.00 WIBdan tidak bertemu dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak dan akhirnyakembali lagi ke Serpong menjemput Sdri.

Wawanikut mengantar ke Komnas HAM Perlindungan Anak dan sampai di tempatKomnas HAM sekitar jam 12.00 WIB dan bertemu dengan Ketua KomnasHAM Perlindungan Anak yakni, Aris Merdeka Sirait yang kemudian SaksiKorban Sulastri dibawa masuk ke dalam ruangan;Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi berpakaianpreman diantaranya Saksi Agung Mulyadi dan Saksi Danu Maulana dariPolres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut ;Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

mulai dari tingkat pertama sampaidengan tingkat kasasi, di mana hukuman tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan untuk hukuman SURYADI dan FUDOLI telahselesai dijalaninya di Lembaga Pemasyarakat Anak di Pontianak karenapada waktu itu yang bersangkutan masih tergolong anak di bawah umursedangkan ABDUSSALAM yang telah divonis 14 tahun hingga kini masihsedang menjalani hukuman sesuai vonis Pengadilan Negeri Mempawah diLembaga Pemasyarakatan Mempawah;Bahwa sehubungan dengan kasus ini pihak dari KOMNAS

(Ketua LSM Komite Pemantau Pemilinan dan KinerjaKepala Daerah) yang isinya meminta kepada KOMNAS HAM PerwakilanKalbar agar mendesak pihak Polresta Pontianak berkenan melakukan BeritaAcara Pemeriksaan kembali terhadap kasus kematian Saudara ASMADIyang diduga telah terjadi rekayasa pihak Penyidik dalam menangani kasuskematian Saudara ASMADI tersebut dengan tujuan untuk melakukantindakan kriminalisasi terhadap klien kami dan kawankawan sehinggaberdasarkan pengaduan tersebut pihak KOMNAS HAM PerwakilanKalimantan

yang kebetulan posisinya saatbertelepon berada di ARAB SAUDI);Transkip hasil investigasi TIM KOMNAS HAM Perwakilan KalimantanBarat yang dimaksudkan untuk melengkapi data terkait laporanPengaduan LSM Komite Pemantau Pemilihan dan Kinerja KepalaDaerah (KKPKKD);A. Saksi RAID,Tempat/Tanggal lahir : Madura, 17 Januari 1960Alamat sekarang : Bakti Suci, RT 03, RW 01(saksi yang menerima pengakuan pembunuhan melalui handphoneHP).B.

Transkrip pernyataan SURYADI, FUDOLI, berdasarkan rekaman yangdilakukan oleh TIM INVESTIGATOR dari KOMNAS HAM PerwakilanKalimantan Barat:8. BAP atas nama SURYADI Halaman 11;9.

Permasalahan Terdakwa ini sejatinya telahdiselesaikan secara internal antara Terdakwa yangdiwakili oleh Kodim 1417/Kdr dan korban telah diwakilioleh Komnas Perlindungan Anak dimana Terdakwatelah dijatuhi kumplin berupa penahananringanselama 14 (empat belas) hari;e. Permasalahan ini kemudian menjadi diperpanjanghingga ke ranah pidana dikarenakan adanyapengaruh atau hasutan dari pihak lain; danf.

Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksimelaporkan kejadian tersebut ke Komnas PerlindunganAnak pada tanggal 6 Desember 2017 karena Saksi sangatHal 10 dari 36 Put. No.103K/PM III16/AD/X/2018keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuaihukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwamenyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya,halhal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:1.

Bahwa sekira November 2017 pernah datang Orangdari Komnas Pelindungan Anak (Komnas PA) dalam hal inimewakili kepentingan dari korban yang melaporkanperbuatan Terdakwa ke Kodim atas tuduhan pelecehanseksual kepada anak di bawah umur.4. Bahwa atas laporan tersebut kKemudian atas perintahDandim permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti denganmelakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan beberapaSaksi.5.

Bahwa dari hasil pemeriksaan internal satuan danberbagai pertimbangan penyelidikan serta keputusan dariDandim, maka Terdakwa kemudian diputus bersalahmelakukan pelanggaran disiplin sehingga Terdakwa dijatuhipenahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, dimanahasil keputusan penjatuhan hukuman disiplin ini jugaditunjukkan kepada Komnas PA dan mereka menerimanamun saat itu pelapor tidak hadir.6.

Bahwa perkara ini terjadi dihadapan anakanak dibawah umur dimana kemudian salah satunya melaporkepada lbunya dan lbunya melapor ke Komnas PA yangditindak lanjuti oleh Komnas PA mewakili koroban ke Kodim.Permasalahan sejatinya telah diselesaikan secara internaldan Komnas PA telah menerima akan hal itu dan sampaisaat ini tidak ada lagi tuntutan dari Komnas PA. Terlebihbahwa Saksi1 setelah kejadian itu masih sering datangberbelanja di warung Terdakwa.3.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)RepublikIndonesia, beralamat di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, selakuTurut Tergugat.Dalam hal eini memberikan kuasa kepada:1.Risma Yetty Idris, NIP 19700425 2003122001, Jabatan Kepala.Bagian Kepegawaian Hukum, dan Organisasi Komnas HAM,Alamat Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta PusatEisa Wardani, NIP 19760425 2005022001, Jabatan staf Sub.Bagian Hukum, Alamat Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, JakartaPusatJidarmin, NIP 19750222 2008021001, Jabatan

Ardi Jebarlus Patang: yang ditujukan kepadaTurut Tergugat In Casu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Republik Indonesia.Dalarn suratnya tersebut, Tergugat111 menjelaskan 3(tiga) masalah pokok sebagai berikut:12.1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiKalirnantan Tengah baru mengajukan ''Pennohonan SuratKeputusan Hak Pengelolaan Lahan (SK. HPL) padatahun 2013 kepada BPN melalul Kantor PertanahanKabupaten Barito Timurff. Bersamaan dengan itu juga,Pemda.

HAM Ri) menyampaikan bahwakeberadaan posisi Komnas HAM sebagai turut tergugat dalam perkaraperdata aquo dapat dijelaskan sebagai berikut:1.

Bahwa Komisi Nasional Hak AsasU Manusia (Komnas HAM) BaglanMediasi telah menerima surat dari Sdr. Ardi Jebarius Patang dan Sadr.Arnaldo Suares pada 16 Februari 2015 selaku Ketua dan SekretarisRombongan NTT.

Adapun inti Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesiasalahan dari surat dimaksud adalah ketidakjelasan statuskepemilikan lahan untuk 30 (tiga puluh) warga transmigrasi asal daerahNTT di Desa Wuran Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito timurPropinsi Kalimantan Tengah.Selanjutnya Komnas HAM menerima pengaduan langsung dariBonifasius Gunung dan Ardy Jebarius Patang yangmengatasnamakan Perwakilan dari 300 (tiga ratus) KKtransmigran Desa Wuran di Kantor Komnas HAM Jakarta pada 18Mei 2015.

HAM R.L)dan berdasarkan surat KOMNAS HAM Nomor : 012/K/PMT/I/2014 Tanggal07 Januari 2014, KOMNAS HAM RI. telah mengirim surat kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional R.I.

PARAMOUT SERPONG.8Bahwa selanjutnya, KOMNAS HAM R.I. telah melakukan serangkaianpenyelidikan dengan memeriksa dokumen, peninjauan lokasi dan seluruh pihaktermasuk Badan Pertanahan Nasional R.I., Kanwil BPN Banten, KantorPertanahan Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Lurahdan jajarannya di Kelurahan Medang, PT. PARAMOUNT dan Ny.

HAM ttersebut, KOMNAS HAM RI. telahmenerbitkan rekomendasi Nomor : 2.08/K/PMT/VII/2013 tertanggal 31 Juli2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. untuk :a Menindaklanjuti secara objektif dan prefesional hasil gelarkasus Nomor : 10/IX/2012/PPSKP tertanggal 6 Agustus 2012yang dilakukan oleh Kanwil BPN Banten dan KantorPertanahan Kabupaten Tangerang dalam rangkapenyelesaian Permohonan Pembatalan Hak Guna Bangunanan PT.

PARAMOUNT terletak di Kelurahan Medang,Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, hal itu gunamemastikan kewibawaan negara dihadapan masyarakat danperusahaan.b Menjamin dan memastikan bahwa dimasa depan, dalamproses pengukuran lahan yang dimohonkanperusahaan,perorangan dan atau institusi selalu. melibatkan pihak10111213Kelurahan / Desa dan pemilik lahan yang berbatasan gunamenjamin akuntabilitas produk yang diterbitkan BadanPertanahan Nasional R.1.Bahwa KOMNAS HAM R.I. sudah mendesak untuk melakukan

pertemuan danatau koordinasi bersama dengan Kepolisian R,I. dan KOMNAS HAM R.I.sebelum melakukan pengukuran tersebut guna memastikan bahwapelaksaannya tidak terganggu / mendapatkan penghalanghalangan dari PT.PARAMOUT (TERGUGAT) serta mendesak melakukan evaluasi danpencabutan atas seluruh HBG PT.

Pasal 4 b angka 1 Undangundang RI Nomor 40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis, yakni telah ditentukansecara tegas dalam Pasal 11 PP No. 56Tahun 2010,Pasal 11:(1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat mengenai adanyadugaan diskriminasi ras dan etnis oleh orang perseorangan, kelompokmasyarakat atau lembaga swasta, maka Komnas HAM menyampaikanrekomendasi kepada yang bersangkutan atau kepada pimpinanlembaga tersebut.(2) Orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swastasebagaimana

Menyatakan proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diripemohon yang disangka melakukan tindak pidana melanggar pasal 4 huruf(6) angka 1 Jo, pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 adalah tidak sah atau bataldemi hukum karena bukan dilaporkan oleh KOMNAS HAM;3.

HAM RI sesuai ketentuan Pasal 8 UU RI Nomor40 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan terhadap segala upayapenghapusan diskriminasi ras dan etnis dan secara lebih rinci fungsipengawasan Komnas HAM RI dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf as/d e UU RI Nomor 40 Tahun 2008.Merujuk ketentuan pasal di atas, diketahui bahwa Komnas HAM berfungsisebagai pengawas terhadap segala upaya penghapusan diskriminasi rasdan etnis dan bukan sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana.Dengan demikian dalil Pemohon

di suatu institusi pemerintahan terjadi diskriminasiras dan etnis maka kemudian Komnas HAM berkoordinasi dengan atasan ataudengan Pimpinan lembaga yang tersebut karena komitmennya adalah KomnasHAM mendukung supaya tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis lalu bagaimanadidalam hal ini posisinya penyidik yang kemudian menduga ada niatmendiskriminasi ras dan etnis apakah ia memiliki otoritas sendiri untukmentafsirkan atau kemudian berkoordinasi dengan Komnas HAM mengingat apayang ada di dalam PP dalam

undangundang atau dalam Peraturan Kapolri tidakada satu kejelasan tetapi sesungguhnya bisa kita kemudian analogikan bisaterkonstruksikan dalam rangka memperoleh sebuah kebenaran perluberkoordinasi dengan keberadaan Komnas HAM, sebagaimana untuk mengujikebenaran sebuah informasi elektronik dengan ahli digital informasi elektronik.Jadi pada dasarnya ini sebetulnya sudah melanggar HAM atau belum makapolisi punya penafsiran tapi kemudian dalam rangka meyakinkan bisaberkoordinasi dengan Komnas HAM.

Penggugat berdasar buktibukti yang dimiliki berpendapat bahwatanah yang dimiliki luasnya 4.164M2 adalah Tanah Darat/Pekarangan, karena itu harus dibayar sesuai surat bukti P.12, P.13dan sesuai petunjuk Komnas HAM surat bukti P.8, yaitu sebesarRp. 1.000.000, (satu juga rupiah) per M2.b. Tergugat berpendapat bahwa tanah Penggugat adalah sawah,pendapat ini sebenarnya dilatar belakangi olen adanya permintaanfee dari oknum Tim Verifikasi Badan Pelaksana BPLS.

Sidoarjo No. 129/Pdt.P/2010/PN.Sdo tanggal 12Agustus 2010 ;: Kesepakatan bersama Antara BPLS dengan warga pemilik 7(tujuh) bidang tanah di Desa Besuki Kecamata Jabon, , yangdifasilitasi oleh BPKP Jawa Timur, tanggal 22 Februari 2011 ;: Rekomendasi Komnas HAM No. 024/R/Mediasi/V/2011,tanggal 5 Mei 2011;: Peraturan Presiden No. 14 th. 2007 ;Peraturan Presiden No. 48 th 2008 ;Peraturan Kep.

;Surat No. 157/P/KHAA/X1I/2011, tanggal 24 Nopember 2011tentang laporan dan permohonan :Surat No. 097/P/KHAA/I/2011, tanggal 31 Januari 2011tentang permohonan perintah bayar kepada 5 warga pemilik 7bidang tanah darat ;Surat No. 015/P/KHAA/I/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentangmohon persetujuan pembayaran 7 bidang tanah darat milik dari5 warga/Penggugat ;Surat Komnas HAM No. 199/K/Mediasi/VIII/2011, tanggal 9Agustus 2011, Perihal upaya penyelesaian Hak atas tanah milikSaudara Musiharto dkk ;Surat

Komnas HAM No. 237/K/Mediasi/X/2011, tanggal 7Oktober 2011, perihal Penegasan status Notisi Audit InvestigasiBPKP Jawa Timur ;: Surat Pengaduan ttg pelanggaran UU PTPK Tanggal 10Desember 2012 ;Surat Komnas HAM No. 024/R/Mediasi/V/2011 tanggal 5 Mei2011 ;23.

Saksi SYAFRUDIN NGULMA SIMEULEU, dibawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah mantan komisioner Komnas HAM ;e Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 ada pengaduan kepada Komnas HAMyang meminta Komnas HAM untuk melakukan mediasi mengenai gantirugi tanah mereka yang seharusnya tanah darat yang seharusnya tanahdarat tapi diproses sebagai tanah sawah ;e Bahwa yang mengajukan pengaduan adalah Muniarto dkk ;e Bahwa atas laporan tersebut setelah menerima pengaduan saksi

Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada Komnas HAM danPerlindungan Anak dengan alasan yang menyudutkan Pemohon;5. Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dengan Termohon terjadisejak tanggal 22 Agustus 2018, yang akibatnya Pemohon denganTermohon telah berpisah rumah sampai sekarang;6.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalamkeadaan harmonis, namun sejak tahun 2018, mereka sudah mulai tidakharmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan anak Termohon daripernikahan sebelumnya selalu melawan bila dinasihati oleh Pemohondengan kata yang kasar, Termohon selalu menyalahkan Pemohon bilaPemohon mendidik anakanak bahkan pernah melaporkan Pemohonkepada Komnas HAM dan Perlindungan Anak.

Adapun jika dalam perkara ini pemohonmenyangkal atas beberapa pengajuan dan kejujuran termohon maka termohon besertakeluarga tidak segansegan mengadukan baik kepada kepolisian, komnas perlindungananak, maupun kepada komnas perlindungan perempuan.

danantargolongan(SARA) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara carasebagai berikut: Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, TerdakwaSALMON YOWEI (pemilik akun facebook MONCEX FIANSINA JOWE)) aemelihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) di handphone Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1; 861980044326870nomor EMEI 2; 861930044326862 dan nomor simcard 0813 3135 5330milik terdakwa, terdapat pada akun media sosial facebook berita onlineSEPUTAR PAPUA tentang LEMASKO LAPOR KE KOMNAS

dihadapkan di persidangan terkait kejadian komentar difacebook; Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di rumah TerdakwaJalan Nawaripi, Timika sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa berkomentar digrup facebook Info Kejadian Kota Timika dengan menuliskan Suku yangpaling goblok di Papua itu Kamoro menggunakan akun yang bernamaMoncex Fiansina Jowei; Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwamelihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) beritatentang Lemasko Lapor Ke Komnas

Tim Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwamelihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) beritatentang Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk PelakuPenembakan di PoumakoSeputarPapua.Com, selanjutnya ada beberapakomentar kemudian pada komentar tersebut Terdakwa menuliskan Sukuyg paling goblok di Papua itu Kamoro menggunakan 1 (satu) unithandphone merek oppo warna merah;Bahwa pada Handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwaditemukan Riwayat akses ke akun Facebook

pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi, ahli, Surat dan petunjuk sertadikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana faktafakta dipersidangantersebut diatas, Terdakwa selaku pemilik akun facebook Moncex Fiansina Joweitelah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) dengan memposting/menulisdalam komentar berita Lemasko Lapor Ke Komnas

Timpada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di rumah Terdakwa Jalan Nawaripi,Timika sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa berkomentar di grup facebook InfoKejadian Kota Timika dengan menuliskan Suku yang paling goblok di Papua ituKamoro menggunakan akun yang bernama Moncex Fiansina Jowei;Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021Terdakwa melihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) beritatentang Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk Pelaku Penembakan diPoumakoSeputarPapua.Com

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 ( satu ) lembar surat dari Ketua Komnas PKPU IndonesiaNganjuk No.026/PL/LPKSM/7/2013 ;e 1 (satu ) lembar kuasa pelaporan tertanggal Madiun 10desember 2013 ;e 1 (satu ) bendel foto copy formulir permohonan pembiayaan diPT BFI Finanche Cabang Madiun dengan PK an.IMAMSUHADI ; 1 ( satu ) bendel foto copy approval History Branch/ laporan hasilsurvei untuk pengajuan PK an.IMAM SUHADI ; 1 (satu. ) bendel foto copy perjanjian pembiayaanNo.5381300048 antara nasabah an.

( satu ) bendel foto copy surat pernyataan yang dibuat olehcostumer an IMAM SUHADI tanggal 13 september 2013;e 1 ( satu ) lembae foto kendaraan 1 ( satu ) unit kendaraan merkmerk Daihatsu type LuxioM 1,5 MT tahun 2012 warna silvermetalic Nopol L1936V1 ;e 1 ( satu ) lembar surat perjanjian antara IMAM SUHADI alamatDesa Sumbergedong, Kecamatan trenggalek dengan BudiSantoso alamat RT 20 RW 07 Desa Mlilir KecamatanDolopo,Kabupaten Madiuntertanggal 21 Maret 2013 ;e 1 ( satu) lembar surat dari LPKSM Komnas

BFl Finance CabangMadiun dimana terdakwa tidak memenuhi kewajibanya selama beberapa bulannamun terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya sehingga terdakwadilaporkan kepada pihak berwajib.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 372 KUHP jo Pasal 84 KUHAP:Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan barang barang bukti berupa :1 ( satu ) lembar surat dari Ketua Komnas PKPU IndonesiaNganjuk No.026/PL/LPKSM/7/2013 ;1 (satu ) lembar kuasa pelaporan

Menetapkan barang bukti berupa :1 ( satu ) lembar surat dari Ketua Komnas PKPU Indonesia NganjukNo.026/PL/LPKSM/7/2013 ;1 (satu ) lembar kuasa pelaporan tertanggal Madiun 10 desember 2013;1 (satu ) bendel foto copy formulir permohonan pembiayaan di PT BFI.Finanche Cabang Madiun dengan PK an.IMAM SUHADI ;1 ( satu ) bendel foto copy approval History Branch/ laporan hasil surveiuntuk pengajuan PK an.IMAM SUHADI ;1 (satu ) bendel foto copy perjanjian pembiayaan No.5381300048 antaranasabah an.

IMAM SUHADI tanggal 13 september 2013;e 1 (satu ) lembar foto kendaraan 1 ( satu ) unit kendaraan merk Daihatsu type Luxio M 1,5 MT tahun 2012 warna silver metalic Nopol L1936VI ;e 1 (satu ) lembar surat perjanjian antara IMAM SUHADI alamat DesaSumbergedong, Kecamatan trenggalek dengan Budi Santoso alamat RT.20 / RW. 07 Desa Mlilir Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tertanggal21 Maret 2013 ;e 1 ( satu ) lembar surat dari LPKSM Komnas PKPU ( PerlindunganKonsumen dan Pelaku Usaha ) Nganjuk tertanggal