Ditemukan 824 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-02-2012 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 38/Pid.B/2012/PN.Srln
Tanggal 19 April 2012 — YASON Bin USMAN, HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm.)
2915
  • P.55/menhutIl/tahun 2006, Permenhut no.P.51/MenhutIl/Tahun 2006 , jo P.62/Menhutll/tahun 2006, Jo P.33/MenhutIl/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasaikayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yangberwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayuyang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayuhasil lelang dan risalah lelang.Bahwa jenis
Register : 22-11-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 211/Pid.Sus/2013/PN.PLW
Tanggal 6 Februari 2014 —
36918
  • lain jugadengan satuan centimeter, setelah itudimasukkan kerumus : tebal x lebar x panjang10.000 dan setelah itu baru dapat menentukanhasil dengan satuan meter kubik;Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahuijenis kayu atara lain Yang Ahli gunakan pisaucarter dan Luv ( Kaca pembesar) kemudian padakayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUVtentang poripori kayu, susunan pori dansebaran pori,pengukuran dan pengujian hasilhutan yang diatur dalam peraturan direkturjendral bina produksi kehutanan No.p
Register : 31-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Psp
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Samandohar Munthe, S.H.
2.Hepni Agustiani, SH
Terdakwa:
Jalaluddin Pasaribu bin Berlin Pasaribu
8516
  • Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan haltersebut sesuai dengan pasal 1 nomor 12 undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan; Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan, dokumenyang digunakan oleh perseorangan maupun badan usaha harus sesuaipasal 11 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no.P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1
Register : 19-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Spt
Tanggal 22 September 2020 — BAMBANG EDY SUGIARTO Als BAMBANG Bin MUSIO
394
  • berwenang dan dimasukkan dalamdokumendokumen penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana diaturdalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan AlamMengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu :1) PP No.12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P
Register : 11-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.LISDA HARYANTI, SH
2.YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
Asril Bin Sukiman
5419
  • Dan peraturan Menteri Kehutanan No.P .85 / Menhu / Setjen / KUM.1/ II / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutankayu Budidaya; Bahwa benar berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PermenhutP.43/Menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari Hutan alam yaitu : Surat Keterangan Syahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) kayubulat / kayu gergajian Nota Angkutan.
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 81/Pid.B/LH/2019/PN Tgt
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
1.HAMAKING Bin MUHAMMAD
2.EGAR Bin LAMMIN
3.VIKTOR M.M.SUMUAL Ad KOR SUMUAL
35214
  • kayu yang bersal dari kawasan cagar alam.bahwa kayu bulat jenis gelam merupakan kayu hasil hutan, danberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts1/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang pengelompokan jenis kayusebagai daSar pengenaan iuran kehutanan kayu gelam tersebuttermasuk dalam kelompok jenis rimba campuran / kelompokkomersial dua pada poin angka romawi II pada no. urut 12.bahwa dokumen yang harus disertakan dalam pengangkutan kayugelam Berdasarkan Permen lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P
Register : 20-02-2012 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Srln
Tanggal 19 April 2012 — HAMIDI Als. MIDI Bin DAUD
209
  • P.55/menhutIl/tahun 2006, Permenhut no.P.51/Menhutll/Tahun 2006 , jo P.62/MenhutIl/tahun 2006, Jo P.33/Menhutll/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasaikayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yangberwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayuHal 26 dari 26 halamanHAMIDI Als MIDI Bin DAUDyang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk
Register : 23-04-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor No.59/Pdt.G/2013/PN.PLG
Tanggal 12 Desember 2013 — 1. VICKI APRIYANTI, selanjutnya disebut Penggugat .I ; 2. SITI ROHANA, selanjutnya disebut Penggugat.II ; selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; - L A W A N – 1. COMMONWEALTH BANK INDONESIA , Cq. COMMONWEALTH BANK PALEMBANG, , selanjutnya disebut TERGUGAT.I ; 2. FENNY ANGGRAINI, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.II ;
24499
  • Foto Copy Paspor Penggugat.I No.P 333569, halaman 13 yang menerangkan bahwa captanggal keberangkatan dari Polisi Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali, tanggal 18Desember 2010 dan Cap kedatangan di Paris dari Polisi Imigrasi Bandara RoissyCharles de Gaulle, Perancis, halaman 16 di Paspor yang sama, yang bersangkutan tiba diParis tanggal 19 Desember 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda (P.I 19.d) ;20.
    dibuktikan Surat Kuasa tertanggal 29Desember 2010 adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penuh (Full Authority) bukti T.I27 adalahsah menurut hukum maka bukti P.119.a yang berupa Surat Keterangan Kedutaan Besar RI diPerancis No.081/KET/KONS/VII/2013 tanggal 1 juni 2013, bukti P.I19.b yang berupa SuratPernyataan tanggal 21 Juni 2013 dari Muna Huon, bukti P.I19.c yang berupa Surat Pernyataantanggal 21 Juni 2013 dari Ernawati, bukti P.I19.d yang berupa Paspor Penggugat.I No.P
Putus : 27-07-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — NANI WIJAYA alias LISA
293145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
    Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok BNo.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copyNPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
    Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjiankerjasama Merchant;Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
Register : 14-09-2006 — Putus : 22-01-2010 — Upload : 24-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2006
Tanggal 22 Januari 2010 — I. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA ATAU INDONESIAN MINING ASSOCIATION (API-IMA)., II. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA ATAU INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) vs MENTERI KEHUTANAN R.I.;
15587 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.P.14/MENHUTII/2006 Tanggal 10 Maret 2006 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :I.Il.PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGANINDONESIA ATAU INDONESIAN MINING ASSOCIATION(APIIMA), berkedudukan di Gedung Gajah Unit ABC, Lantai 5,No.A2, Jalan DR.
Putus : 02-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — SYAFRIZAL ALIAS ARI
173139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • H aliasCAIANG di Pom Bensin di dekat pintu Tol Merak atas perintah DURIAN danDONNY, kemudian polisi menyita barang bukti narkoba tersebut berikut (satu)unit mobil Suzuki Aerio warna silver No.P B1376DB, 2 (dua) unit handphonemerek Nokia dari Terdakwa 1.SYAHRIZAL alias ARI sedangkan Terdakwa 2.HALIM SUSANTO DISITA 1 (SATU) UNIT Handphone merek Nokia yangdipergunakan untuk menerima Penyerahan Shabu, kemudian sekitar pukul 22.45WIB Saksi AGUS SALIM, S.H menghubungi Saksi SUPRIYADImemberitahukan agar
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 11/Pdt.G/2018/PN TNR
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12020
  • Foto copy sertifikat Hak pakai No.P.2 Tahun 1982, diberi tanda bukti P6.1.Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tnr.10.11.12.13.14.15.16.AL?18.19.20.21.22.23.Foto copy buku tanah atas sertifikat Hak Pakai No. P.2 Tahun 1982, diberitanda bukti P.6.2Foto copy suratsurat tanda penerimaan laporan kehilangan Barang yangdikeluarkan Polres Berau pada tanggal 26 April 1993, diberi tanda bukti P7.Foto copy surat No.
Register : 30-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 170/Pid.B/LH/2019/PN Stg
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HASRI MARWINDA, SH
Terdakwa:
1.YULLY RAMANDA PUTRA alias NANANG bin MAWARDI
2.SAPRIYANTO alias KESEN anak dari TALIT
38327
  • Unsur yang tidak dilengkapi secara bersamasama surat keterangan sahnyahasil hutan.Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangundangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P.43/Menlhksetjen/ 2015 tanggal 12
Putus : 17-11-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 1599/PID.B/2014/PN.TNG
Tanggal 17 Nopember 2014 — AMAN bin JUMANTA dan KARDI bin SARTAWI
319
  • Tangerang No.P.02/ 023/II/2014 tanggal 27 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Register : 11-03-2014 — Putus : 29-11-2011 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pdt.G/2014/PN.Bdg. A
Tanggal 29 Nopember 2011 —
7617
  • . ;1 (satu) lembar foto sasis dan 1(satu) lembar Head Treler No.P!.D9343 AB,selanjutnya diberi tanda buktiT24. ;2 (dua) lembar foto Head treler No.Pol.D9331AB, seanjutnya diberi tandabukti T25.;2 (dua) lembar foto sasis truck, selanjutnya diberi tanda bukti T26. ;Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/5188/XII/2013/Reskrim, Bandung09 Desember 2013 pangilan atas nama Angga Purnama, pelapor Yati SriMulyati , selanjutnya diberi tanda bukti T27.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/PID.SUS.LH/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Gustin Ruddy Narang bin Holmes Narang
668194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makmur Bersama Asia diKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;Fotocopy Laporan Triwulan Il (AprilJuni 2015) PT.
    Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;5. Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS.LH/2017Fotocopy Laporan Triwulan II (AprilJuni 2015) PT.
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
22777
  • SYAMSULARIFIN selaku Bupati Langkat.e BB 12.1.7 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/295/Perb/2001, sebesar Rp 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah), tertanggal 24 Agustus 2001, ditandatangani oleh Drs.
    ) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/447/Perb/2001, sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 24Oktober 2001, ditandatangani oleh Drs.
    BB 12.1.33 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/086/Perb/2001, sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), tertanggal18 Juni 2001, ditandatangani oleh Drs.
    BB 12.1.42 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/296/Perb/2001, sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), tertanggal 24Agustus 2001, ditandatangani oleh Drs. SURYA DJAHISA selaku Kepala BagianKeuangan Pemdakab Langkat, beserta 9 (Sembilan) lembar lampirannya nya.e BB 12.1.43 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/088/Perb/2001, sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), tertanggal 19 Juni2001, ditandatangani oleh Drs.
    SYAMSUL ARIFIN selaku BupatiLangkat.e BB 12.8.2 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/143/Perb/2002, sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah),tertanggal 12 Juni 2002, ditandatangani oleh Drs.
Register : 05-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 9 Desember 2014 — PT. SUGIH INDAH SEJATI;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK
42258
  • P.33/MenhutI/2010 menyatakan bahwa DirekturJenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat penolakan, tetapiberdasarkan BAB VII Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/MenhutH/2010 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Kehutanan diatur kata atas nama (a.n.) digunakan jikapejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberi kuasa olehpejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dantanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
Register : 09-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
BAYU DANARKO SH MH
Terdakwa:
INDRAJAYA NUR PRABOWO Bin EKO NUR WIJAYADI
13863
  • pembelaan ini, Majelis menegaskan lagibahwa informan di sini melaksanakan tugas penegakan hukum, bukan untukmelakukan suatu perbuatan yang melanggar undangundang, sehinggainforman bukanlah pelaku, dengan demikian pasal penyertaan tidak perlu dalamsurat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan demikianmenurut Majelis Hakim anasir memiliki, memelihara, dan memperniagakan telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permen LHK No.P
Register : 23-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
YODI SUKMANA IRAWAN ALIAS YODI.
328240
  • Desember 2018 1 (satu) set;
  • Tetap dilampirkan didalam berkas perkara;

    1. Hand phone Samsung Galaxy Note 10+ sebanyak 1 (satu) buah;
    2. Mobil Honda Freed warna abu metalik beserta STNK Nomor B1017 KYV a.n KEVIN RIVANDISTIRA sebanyak 1(satu) Unit dan
    3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-03224493 dengan nama pemilik KEVIN RIVADISTIRA, Honda Freed nomor registrasi B 1017 KYV sebanyak 1 (satu) buah;

    Dirampas untuk