Ditemukan 824 data
29 — 15
P.55/menhutIl/tahun 2006, Permenhut no.P.51/MenhutIl/Tahun 2006 , jo P.62/Menhutll/tahun 2006, Jo P.33/MenhutIl/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasaikayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yangberwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayuyang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayuhasil lelang dan risalah lelang.Bahwa jenis
369 — 18
lain jugadengan satuan centimeter, setelah itudimasukkan kerumus : tebal x lebar x panjang10.000 dan setelah itu baru dapat menentukanhasil dengan satuan meter kubik;Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahuijenis kayu atara lain Yang Ahli gunakan pisaucarter dan Luv ( Kaca pembesar) kemudian padakayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUVtentang poripori kayu, susunan pori dansebaran pori,pengukuran dan pengujian hasilhutan yang diatur dalam peraturan direkturjendral bina produksi kehutanan No.p
1.Samandohar Munthe, S.H.
2.Hepni Agustiani, SH
Terdakwa:
Jalaluddin Pasaribu bin Berlin Pasaribu
85 — 16
Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan haltersebut sesuai dengan pasal 1 nomor 12 undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan; Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan, dokumenyang digunakan oleh perseorangan maupun badan usaha harus sesuaipasal 11 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no.P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1
39 — 4
berwenang dan dimasukkan dalamdokumendokumen penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana diaturdalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan AlamMengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu :1) PP No.12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P
1.LISDA HARYANTI, SH
2.YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
Asril Bin Sukiman
54 — 19
Dan peraturan Menteri Kehutanan No.P .85 / Menhu / Setjen / KUM.1/ II / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutankayu Budidaya; Bahwa benar berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PermenhutP.43/Menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari Hutan alam yaitu : Surat Keterangan Syahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) kayubulat / kayu gergajian Nota Angkutan.
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
1.HAMAKING Bin MUHAMMAD
2.EGAR Bin LAMMIN
3.VIKTOR M.M.SUMUAL Ad KOR SUMUAL
352 — 14
kayu yang bersal dari kawasan cagar alam.bahwa kayu bulat jenis gelam merupakan kayu hasil hutan, danberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts1/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang pengelompokan jenis kayusebagai daSar pengenaan iuran kehutanan kayu gelam tersebuttermasuk dalam kelompok jenis rimba campuran / kelompokkomersial dua pada poin angka romawi II pada no. urut 12.bahwa dokumen yang harus disertakan dalam pengangkutan kayugelam Berdasarkan Permen lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P
20 — 9
P.55/menhutIl/tahun 2006, Permenhut no.P.51/Menhutll/Tahun 2006 , jo P.62/MenhutIl/tahun 2006, Jo P.33/Menhutll/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasaikayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yangberwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayuHal 26 dari 26 halamanHAMIDI Als MIDI Bin DAUDyang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk
244 — 99
Foto Copy Paspor Penggugat.I No.P 333569, halaman 13 yang menerangkan bahwa captanggal keberangkatan dari Polisi Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali, tanggal 18Desember 2010 dan Cap kedatangan di Paris dari Polisi Imigrasi Bandara RoissyCharles de Gaulle, Perancis, halaman 16 di Paspor yang sama, yang bersangkutan tiba diParis tanggal 19 Desember 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda (P.I 19.d) ;20.
dibuktikan Surat Kuasa tertanggal 29Desember 2010 adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penuh (Full Authority) bukti T.I27 adalahsah menurut hukum maka bukti P.119.a yang berupa Surat Keterangan Kedutaan Besar RI diPerancis No.081/KET/KONS/VII/2013 tanggal 1 juni 2013, bukti P.I19.b yang berupa SuratPernyataan tanggal 21 Juni 2013 dari Muna Huon, bukti P.I19.c yang berupa Surat Pernyataantanggal 21 Juni 2013 dari Ernawati, bukti P.I19.d yang berupa Paspor Penggugat.I No.P
293 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok BNo.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copyNPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjiankerjasama Merchant;Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
155 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.P.14/MENHUTII/2006 Tanggal 10 Maret 2006 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :I.Il.PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGANINDONESIA ATAU INDONESIAN MINING ASSOCIATION(APIIMA), berkedudukan di Gedung Gajah Unit ABC, Lantai 5,No.A2, Jalan DR.
173 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
H aliasCAIANG di Pom Bensin di dekat pintu Tol Merak atas perintah DURIAN danDONNY, kemudian polisi menyita barang bukti narkoba tersebut berikut (satu)unit mobil Suzuki Aerio warna silver No.P B1376DB, 2 (dua) unit handphonemerek Nokia dari Terdakwa 1.SYAHRIZAL alias ARI sedangkan Terdakwa 2.HALIM SUSANTO DISITA 1 (SATU) UNIT Handphone merek Nokia yangdipergunakan untuk menerima Penyerahan Shabu, kemudian sekitar pukul 22.45WIB Saksi AGUS SALIM, S.H menghubungi Saksi SUPRIYADImemberitahukan agar
120 — 20
Foto copy sertifikat Hak pakai No.P.2 Tahun 1982, diberi tanda bukti P6.1.Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tnr.10.11.12.13.14.15.16.AL?18.19.20.21.22.23.Foto copy buku tanah atas sertifikat Hak Pakai No. P.2 Tahun 1982, diberitanda bukti P.6.2Foto copy suratsurat tanda penerimaan laporan kehilangan Barang yangdikeluarkan Polres Berau pada tanggal 26 April 1993, diberi tanda bukti P7.Foto copy surat No.
HASRI MARWINDA, SH
Terdakwa:
1.YULLY RAMANDA PUTRA alias NANANG bin MAWARDI
2.SAPRIYANTO alias KESEN anak dari TALIT
383 — 27
Unsur yang tidak dilengkapi secara bersamasama surat keterangan sahnyahasil hutan.Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangundangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P.43/Menlhksetjen/ 2015 tanggal 12
31 — 9
Tangerang No.P.02/ 023/II/2014 tanggal 27 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
76 — 17
. ;1 (satu) lembar foto sasis dan 1(satu) lembar Head Treler No.P!.D9343 AB,selanjutnya diberi tanda buktiT24. ;2 (dua) lembar foto Head treler No.Pol.D9331AB, seanjutnya diberi tandabukti T25.;2 (dua) lembar foto sasis truck, selanjutnya diberi tanda bukti T26. ;Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/5188/XII/2013/Reskrim, Bandung09 Desember 2013 pangilan atas nama Angga Purnama, pelapor Yati SriMulyati , selanjutnya diberi tanda bukti T27.
668 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makmur Bersama Asia diKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;Fotocopy Laporan Triwulan Il (AprilJuni 2015) PT.
Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;5. Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS.LH/2017Fotocopy Laporan Triwulan II (AprilJuni 2015) PT.
227 — 77
SYAMSULARIFIN selaku Bupati Langkat.e BB 12.1.7 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/295/Perb/2001, sebesar Rp 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah), tertanggal 24 Agustus 2001, ditandatangani oleh Drs.
) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/447/Perb/2001, sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 24Oktober 2001, ditandatangani oleh Drs.
BB 12.1.33 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/086/Perb/2001, sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), tertanggal18 Juni 2001, ditandatangani oleh Drs.
BB 12.1.42 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/296/Perb/2001, sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), tertanggal 24Agustus 2001, ditandatangani oleh Drs. SURYA DJAHISA selaku Kepala BagianKeuangan Pemdakab Langkat, beserta 9 (Sembilan) lembar lampirannya nya.e BB 12.1.43 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/088/Perb/2001, sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah), tertanggal 19 Juni2001, ditandatangani oleh Drs.
SYAMSUL ARIFIN selaku BupatiLangkat.e BB 12.8.2 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/143/Perb/2002, sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah),tertanggal 12 Juni 2002, ditandatangani oleh Drs.
422 — 58
P.33/MenhutI/2010 menyatakan bahwa DirekturJenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat penolakan, tetapiberdasarkan BAB VII Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/MenhutH/2010 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Kehutanan diatur kata atas nama (a.n.) digunakan jikapejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberi kuasa olehpejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dantanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
BAYU DANARKO SH MH
Terdakwa:
INDRAJAYA NUR PRABOWO Bin EKO NUR WIJAYADI
138 — 63
pembelaan ini, Majelis menegaskan lagibahwa informan di sini melaksanakan tugas penegakan hukum, bukan untukmelakukan suatu perbuatan yang melanggar undangundang, sehinggainforman bukanlah pelaku, dengan demikian pasal penyertaan tidak perlu dalamsurat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan demikianmenurut Majelis Hakim anasir memiliki, memelihara, dan memperniagakan telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permen LHK No.P
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
YODI SUKMANA IRAWAN ALIAS YODI.
328 — 240
Desember 2018 1 (satu) set;
- Hand phone Samsung Galaxy Note 10+ sebanyak 1 (satu) buah;
- Mobil Honda Freed warna abu metalik beserta STNK Nomor B1017 KYV a.n KEVIN RIVANDISTIRA sebanyak 1(satu) Unit dan
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-03224493 dengan nama pemilik KEVIN RIVADISTIRA, Honda Freed nomor registrasi B 1017 KYV sebanyak 1 (satu) buah;
Tetap dilampirkan didalam berkas perkara;
Dirampas untuk