Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang singging senggung singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — HENDRA ALFUISA VS TAN BUDIONO, DKK
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat sebagaimanadiuraikan pada angka 9 (sembilan) sampai angka 22 (dua puluh dua) adalahmateri gugatan yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri/pengadilanumum, dan ini diperkuat dalam kesimpulan/konklusi Penggugat pada angka 22(dua puluh dua) dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatigedaad overheiddaad);Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugatyang substansi materinya berkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 12 Maret 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
28 — 21
  • berperanmengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untukdinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 sd 12 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran..Rp3.002.040.000,(tiga milyar dua juta empat puluh ribu rupaih) dalamAPBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA berikutnya, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnyadimaksud oleh penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 10-04-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 19/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 15 September 2015 — YACOUB CHAIDIR, SH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN; ERNITA TAHER
53 — 21
  • gugatan mengenaisengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yangdalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugatdalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaituselain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan sehinggasengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 21-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 69/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh
38 — 17
  • sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp2.638.156.000,00(dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratuslima puluh enam ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalamAPBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Hj. AISAH
2.H. USMAN EFENDI
3.ZAELANI
4.MASRURI
5.ROFIQOH
6.ROKHANAH
7.ROSIKHIN
8.AHMAD SOPIYUDIN
9.RIZKI KHALALIYAH
10.MOH. NU MAN
11.IMAN ARIF AFANDI
12.FIKI FITRIANI
13.AINUN NIZAR
14.LAILI VINIKA
15.AFI CHOIRUNNISSA
16.MOH. NIQI FAIQ MUZAKKI
Tergugat:
1.NURONIYAH binti CHOLIL
2.Kelapa Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
3.Kepala ATR BPN Kabupaten Tegal
Turut Tergugat:
AKHMAD KANZUL FIKRI, M.Pd
105 — 13
  • Fotokopi Jurnal Analogi Hukum Kompetensi Absolut Peradilan Tata UsahaNegara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara DanPeradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor :27/G/2ZOL7/PtUN.DDPS) 0.2... ecececeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeaaeeaees diberi tanda bukti P3;Menimbang, bahwa terhadap fotokopi buktibukti Surat dari para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksakesesuaian buktibukti a quo baik dengan fotokopinya sebagai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
SYUKRI YALDI alias ARI alias UDIN
193 — 72
  • untukberbaiat kepada Daulah Islamiyah (ISIS) karena keingin tahuan Saksitentang Daulah Islamiyah (ISIS) sebagaimana yang disampaikan olehterdakwa dan USTAD INDRA yang sering menyampaikan kajiantentang DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwaDaulah Islamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah,selain itu karena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajiantauhid yang disampaikan oleh terdakwa dan USTAD INDRA bersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulu sehingga Saksisering di singgung
    oleh terdakwa bahwa sudah sering mengikuti kajiantapi tidak baiatbaiat, karena sering di singgung tersebut sehinggaakhirnya Saksi memutuskan ikut berbaiat dengan dipimpin olehterdakwa.Halaman 37 dari 94 halaman Putusan No. 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MS BIREUEN Nomor 180/Pdt.G/2017/MS.BIR
Tanggal 4 Agustus 2017 — PEMOHON Vs TERMOHON
23 — 13
  • Prinsipnyatermohon bukan ingin mengelak dengan uang 2 juta tersebut, akan tetapiNampak sekali kelembutanya sebagai seorang pria yang berparas waria.Belum lagi kalau termohon singgung dengan dana sertifikasi yang takpernah termohon lihat saat itu. Padahal dana sertifikasi sebanyak 12 juta,tapi termohon sebagai seorang istri tidak pernah dapat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tidak Saksama Dalam MemberikanPertimbanganPertimbangan Putusan (Onvoldoende Gemotiveera);Bahwa Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan Judex Factionvoledoende gemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur,diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang meenuhi batas minimal pembuktian Padaumumnya suatu putusan suatu putusan yang dikategori onvoledoendegemotiveerd, sering bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — AFNIDA DJOENED, BSc melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, dk
46 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIIa. 1.10.a. 1.11.adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdataadalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publikyang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badanhukum lainnya;Bahwa Tergugat
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
SURJO
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta
186 — 44
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnyatelah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P16 dan SaksiSaksiyaitu 1. Saksi SUTRASNO, dan 2.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2013 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tbh
Tanggal 6 Juni 2014 — - KOPERASI SUMBER KEMAKMURAN (Penggugat). - P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat).
85 — 9
  • sebagai suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar haksubyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku,sehingga perbuatanperbuatan tersebut membaca kerugian pada orang lain danmewajibkan orang yang karena kesalahaanya untuk mengganti kerugian yangMenimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titi singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
77 — 64
  • Dengansisi ganda tersebut, sengketa Tata Usaha Negara dengan Sertifikat Tanahsebagai objek sengketa terdapat titik singgung kewenangan yangbersumber dari 2 (dua) aspek hukum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha Negara ini,bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan,maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang No. 51Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/PDT/2011
PT. BANK DANAMON, TBK. CAB. JEMBER; FAUZIE ISKADAR
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpendapatbahwa dalam praktek Kuasa Mutlak selalu mengandungperkosaan dan manipulasi terhadap debitor yang lemahekonominya, selain itu bertentangan dengan Pasal 1320 ke 4KUH Perdata yang berakibat perjanjian batal demi hukum ;Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Kasasi Ill terhadappertimbangan Putusan Judex Facti tersebut di atas adalah sebagaiberikut:a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2010,Nomor : 245/PDT/2010/PT.SBY, dikategorikan onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS Hj. Dra. MUSLIHAH ISMAIL THAIB, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Mon Mata Raya Dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
53 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 halaman 5, berupa gantikerugian atas keterlambatan sisa pembayaran, gugatan dan tuntutanmana merupakan penggabungan gugatan yang terdiri dari tuntutan sisapekerjaan dan tuntutan kerugian atas akibat keterlambatanpembayaran sisa pembayaran, hal mana menjadikan gugatan a quomenjadi kabur dan tumpang tindih, karenanya gugatan a quo haruslahditolak atau dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Skg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Metta Yulia Kusumawati, SH
Terdakwa:
Abd. Hamid Bin Sunre
36 — 11
  • Hamid, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaankeadaan yang terdapat dalam kedua bukti tersebutadalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintasdalam perkara a quo yang tidak menggambarkan/menunjukkan keadaankeadaanyang terjadi sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,sehingga tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa dan uraianuraian yangmemiliki titik singgung dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang berujung pada tidak terpenuhinya
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2016 — THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM
107 — 49
  • berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2690/Pdt.G/2016/PA.Bks
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 10
  • lain sangat sering membentak atau dia ngomongAAAAHHHHGGGG, beda halnya kalau didepan orang bahkan berani janji kesaya dan anak saya yang manis manis kalau dia terima telpon depan orangbanyak atau saya telp ke kantornya, nanti kalau kita tagih gak pernah dipenuhi,dan dia pernah janji dan diucapkan oleh dirinya sendiri kalau motor dia Varioakan ditukar dengan motor saya honda Beat, tapi sampai waktu yangditentukan oleh dia sendiri, janji itu hingga hari ini juga tidak pernah dipenuhi,pernah saya singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. HASLIA SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
Intervensi:
GUI ENG
137 — 77
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksuddengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 16/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
Ir. ARIS mANTONG
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
297 — 228
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atastanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yangmenyebabkan adanya irisan atau titik singgung kKewenangan mengadili antara PeradilanTata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksipengadilan yang berwenang mengadili, maka harus dipertimbangkan terlebin dahuluesensi sengketanya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo, diperoleh faktafakta dan faktafakta hukum sebagai berikut
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-06-0201 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2010/PTUN-PTK
Tanggal 3 Nopember 2010 — HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya beralamat di Gang Agustus No.56 RT. 56 RW.XVIII Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang) ; Dalam hal Ini memberikan kuasa kepada SUTADI, SH dan FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, SH. & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.1-2 Kota Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak; PENGGUGAT ;
482 — 389
  • MENGADILI SENGKETA INI KAREENA MENYANGKUTSENGKETA KEPEMILIKAN ;Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketaAdministratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenangPeraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyeksengketa dan posita gugatan; 11 M CHI MJANHH+VKRHM AHH HAVH GH SHH EH 60444424 pp GH UR= into urvnai sns.Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung