Mahkamah Konstitusi pernanh membuat putusanterkaitpolemik ini, MK akhirnya memutuskan mantan narapidana bisamenjadi calon legislatif dengan beberapa syarat (Liputan 6,19/4/2018)Ketua Komnas HAM RI:Komisi Pemilihan Umum tidak bisa melarang mantan napi narkobamenjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Alasannya,UndangUndang Pemilu tidak mengatur larangan itu. Kalau tidak ada(dalam) undangundang, tidak bisa," (Tempo, 9/4/2018)Prof. Moh.

setelahperistiwa tersebut operasional perusahaan terhenti selama 5 (lima)Bahwa pada saat pertemuan pertama setelah Saksi pulang dariJakarta Toyib dan Roni yang mengusulkan untuk melakukan aksipembunuhan karena menganggap perjuangan yang Saksi lakukansudah tidak sesuai lagi karena tidak membuahkan hasil dan aksipembunuhan tersebut sebagai jalan yangterakhir;Bahwa masyarakat Pulau Padang menolak beroperasinya PT.RAPP dan Saksi sebagai Ketua STR bersama rekanrekan telahmemperjuangkan penolakan tersebut sampai ke Komnas

Oleh karena ituseharusnya penggugat terlebih dahulu mengupayakan upaya diluar Pengadilanuntuk adanya kepastian hukum terhadap para tergugat menuntut haknya Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kesepakatan anura PerwakilanTERGUGAT (tergugat berapa saja) dengan Pihak Pemberi Pinjaman yangdimediasi Komnas HAM untuk melakukan restrukturisasi hutang dengan pemberipinjaman atau pihak Perbankan. Kesepakatan tersebut juga dihadiri olehpenggugat (yang diwakili oleh Achmad Roswantama).

Selain itu Petambak Plasma mengadakan audiensi kepada Pemerintah KabupatenTulang Bawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KOMNAS HAM terhadappermasalahan SHU yang tidak kunjung dibayarkan oleh tergugat Rekonvensi.Hingga saat ini tidak ada upaya dan i'tikad baik dari tergugat Rekonvensi untuk membayarSHU yang seharusnya telah diserahkan 16 hari sejak tanggal Panen terakhir.

Tbk) tanggal 29 Juni 2011 perihaltanggapan surat penegasan.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda T. 36)Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 6 Juli 2011 perihalrekomendasi Komnas Ham atas penyelesaian sengketa pengelolaan tambak udangeksdipasena antara para petambak dengan PT.

Bukti photo copy dari photo copy (diberitanda T. 38)Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 7 Desember 2011perihal evaluasi kesepakatan mediasi dan pembahasan pemutusan pengakhirankemitraan.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda T. 39)Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 4 Desember 2011perihal Rekomendasi Komnas Ham atas penyelesaian sengketa pengelolaan tambakudang eksdipasena antara para petambak plasma dengan PT.

Olehkarena itu seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengupayakan upaya224diluar pengadilan untuk adanya kepastian hukum terhadap PARA TERGUGATmenuntut haknya Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kesepakatan antara PerwakilanTERGUGAT (Tergugat berapa saja) dengan Pihak Pemberi Pinjaman yangdimediasi Komnas HAM untuk melakukan restrukturisasi hutang denganPemberi Pinjaman atau pihak Perbankan. Kesepakatan tersebut juga dihadirioleh PENGGUGAT (yang diwakili oleh Achmad Roswantama).

Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.3. Asli Surat Perintah Tugas atas nama R. Pramudja Wardana dan Thoriqul Azim untuk melakukan pengukuran batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/51/IX/2014 tanggal 30 September 2014.4. Asli Surat Pernyataan tentang Batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab.

Foto copy Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pada Tanggal 17 September 2013 kepada Ketua Komnas HAM RI.8. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Slamet Munardi warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 50.000.000,- 9. Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atas nama Siswo Harianto warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Maju sebesar Rp. 75.000.000,-10.

Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal Permohonan BantuanPenyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014tanggal 04 Agustus 2014.3. Asli Surat Perintah Tugas atas nama R. Pramudja Wardana dan Thoriqul Azimuntuk melakukan pengukuran batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi HilirKab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/51/IX/2014 tanggal 30 September2014.4. Asli Surat Pernyataan tentang Batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi HilirKab.

Pbr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Foto copy Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan PertanahanPada Tanggal 17 September 2013 kepada Ketua Komnas HAM RI.Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atasnama Slamet Munardi warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Majusebesar Rp. 50.000.000,Asli surat Pernyataan Kepala Desa Beringin Jaya tentang Pinjaman atasnama Siswo Harianto warga Desa Beringin Jaya di Bank BRI Unit Suka Majusebesar Rp. 75.000.000,Asli surat Pernyataan

KuantanSingingi.Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal Permohonan BantuanPenyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal04 Agustus 2014.Asli Surat Perintah Tugas atas nama R. Pramudja Wardana dan Thoriqul Azimuntuk melakukan pengukuran batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kab.Kuantan Singingi Nomor : 470/06/51/IX/2014 tanggal 30 September 2014.Asli Surat Pernyataan tentang Batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi HilirKab.

Asli Surat kepada Ketua Komnas HAM RI perihal Permohonan BantuanPenyelesaian Permasalahan Pertanahan Nomor : 470/06/12/VIII/2014 tanggal04 Agustus 2014.3. Asli Surat Perintah Tugas atas nama R. Pramudja Wardana dan Thoriqul Azimuntuk melakukan pengukuran batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi HilirKab. Kuantan Singingi Nomor : 470/06/51/IX/2014 tanggal 30 September2014.4. Asli Surat Pernyataan tentang Batas Desa Beringin Jaya Kec. Singingi HilirKab.

Foto copy Permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan PertanahanPada Tanggal 17 September 2013 kepada Ketua Komnas HAM RI.Halaman 235 dari 244 halaman Putusan No. 70/Pid.SusTPK/2016/PN.

Namun T VI tidakmenjawab;Bahwa Penggugat mengirim surat ke Komnas HAM dengan memberikanjawaban dengan surat Nomor 260/K/PMT/I/2012 Perihal PengaduanSaudara Laili Anita:Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan, PeningkatanProfesionalisme dan Peningkatan Kesejahtraan Guru, kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas di Pengawasan dan Pulau kecil terluar.

Selanjutnya setelah + 3tahun lamanya tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat bersama anak kandungnya dan anak menantunya (Tergugat II), tepatnyapada tahun 2010 AMIN SAERI (Tergugat II) mengirim surat pengaduankepada Bapak Menteri dalam Negeri yang tembusannya ditujukan kepadaKetua KOMNAS HAM atas tindakan Kepala Dinas Tata Ruang KabupatenPolewali Mandar yang tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)diatas tanah obyek sengketa.

Dan surat pengaduan tersebut diatas telahditanggapi baik oleh Ketua KOMNAS HAM.Dari uraian diatas terbuktilah bahwa tanah obyek sengketa sudah dikuasaidan dikelola oleh Tergugat bersama anaknya dan anak menantunyabernama AMIN SAERI (tergugat II) sejak sesudah di eksekusi pada tanggal07 Mei 2007 sampai saat sekarang.

Mahligai; Bahwa saksi lahir tahun 1956; Bahwa tanah yang disengketakan itu kirakira luasnya 3.000 M2; Bahwa menurut informasi dari masyarakat tanah obyek sengketa tersebutsekarang dikuasai oleh Budi Hartono sejak tahun 1984; Bahwa saksi tahu Penggugat pernah minta perlindungan ke Komnas Ham kirakira 6 tahun lalu; Bahwa saksi tidak mengetahui HGB No. 467 yang menjadi obyek sengketa,saksi hanya pernah mendengar saja; Bahwa saksi tidak tahu kalau Ahli waris H.

Di KabupatenRembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi darifotokopi); 2D.26.27,Bukti P 25Bukti P 26Bukti P 27Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2004 2029 (Fotokopi sesuaid e n g a n aslinya);Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Tahun 2011 2031 (Fotokopi sesuaid e n g a n aslinya);Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM RI) yang ditujukan kepada kepadaMenteri

Rembang, tertanggal 14 Agustus2014 (Fotokopi dari fotokopi); 28.20,30.Bukti P 28Bukti P 29Bukti P 30Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM RI) kepada Bupati Rembang yangditembuskan kepada warga (Jaringan MasyarakatPeduli Pegunungan Kendeng di Rembang) Nomor:2.680/K/PMT/X/2014 Perihal: RekomendasiPenghentian aktivitas dan penarikan alat berat ditapak pabrik PT. Semen Indonesia di Kec. Gunem,Kab.

(Fotokopisesuai dengan fotokopinya); Video tentang Cekungan Air Tanah (CAT) KarstWatuputih di Kabupaten Rembang (sesuai dengana Ss n y a ) ; Keputusan Menteri Perindustrian RepublikIndonesia Nomor : 466/MIND/Kep/8/2014 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri PerindusstrianNomor : 620/MIND/Kep/12/2012 tentang ObjekVital Nasional Sektor Industri (OVNI) (Fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak AsasiManusia (Komnas HAM RI) kepada Supriyanto danJaringan Masyaraat Peduli Pegunungan

Disamping itu,Pemohon Kasasi juga telah menyampaikan pengaduan dugaanpelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM pada 24 Desember 2013(lampiran bukti T14 huruf c). Meskipun sering kali di followup, suratpengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya oleh KomnasHal. 31 dari 36 hal. Put. No. 41 K/Pdt.SusPHI/201533.HAM. Lalu Pemohon Kasasi berfokus saja pada proses di PHI.

kali, karenapertama kali Pelawan telah dijatunkan mental dan psikologisnya dalamperpisahan antara Terlawan penggugat dan Terlawantergugat dikarenakanadanya Pihak Ketiga, sekarang mereka ribut lagi dan tidak menyadari yangakan menjadi korban lagi adalah Kami, yaitu Anakanak;Bahwa hal ini dapat menjadi tolak ukur nantinya kepada anakanak diseluruhindonesia agar kelak hak hak kita sebagai anakanak dapat terjamin dimatahukum positif Indonesia, bahkan dapat menjadi perhatian dimata skala Nasionaldan Komnas

Print out foto Surat Tanda Penerimaan Laporan/PengaduanNomor 007/Komnas AnakHS/11/2020 dan fotokopi Surat Nomor020.A/Komnaspa/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesual, bukti T.17.18. Print out whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi materaicukup, bukti T.18.19. Print out dari sosial media.

bertuliskan Tanah Ini Milik Dalian waris dari Ibu Maijah BintiJamun, Berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat Nomor038/P/TS/1994 Dengan Luas Sebidang Tanah, Dalam Pengawasan KantorHukum Firnanda & Rekan, dimana sebelum memasang papan pengumumanersebut Penggugat telah memberikan surat pemberitahuan Kepada Kepala DesaTalang Sawah, Camat Lahat Selatan, Kapolsek Pulau Pinang, Kapolres Lahat,Bupati Lahat, Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Kadiv Propam Mabes polri,Kementerian Pertanian & Perkebunan, Komnas

bulan), kemudian menjadikan objeksengketa sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) milik Turut Tergugat V1;bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTurut Tergugat Il, Ill, IV, V dan VI a quo dapat dituntut secara perdataberdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, disertai ganti kerugian (gugatan ini) danpada saat ini para Penggugat sedang memproses pengaduan tindak pidanayang dilakukan oleh beberapa oknum TNI AL yang terlibat dalam kasusmanipulasi tanah objek sengketa ini ke Kapbuspom TNI maupun Komnas

Tetapi pada praktiknya Pengadilan Tinggi di seluruhIndonesia tidak melaksanakan pengambilan Sumpah kepada OrganisasiAdvokat selain PERADI sebelum SKMA 73/KMA/HK.01/ 1X/2015 dikeluarkan;Bahwa pada faktanya ketidakadilan terhadap Advokat dari Organisasi selainPERADI juga dibuktikan dengan keluarnya Surat dari Komnas HAM Nomor :3.541/K/PMT/XII/2014 pada tanggal 19 Desember 2014 yang pada pokoknyatelah terjadi Penyimpangan Hukum yang menyebabkan terlanggarnya HakAsasi Manusia karena hanya Organisasi

Komnas HAM RI, 11. Ketua PB.AMAN R I, ganti kerugian atas Perusakan kebun karet dan penyerobotanlahan hak milik kami di wilayah desa Tumbang Kelemei, KecamatanKatingan Tengah, Kabupaten Katingan, seluas 4018671 M2 atau 418,671Ha, sejak tanggal 5 Agustus 2012, lahan tersebut oleh PT. Karya Dewi Putraselanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P8;9.

Desa Dawung(TERBANDING), untuk dapat dikembalikan kepada AHLI WARIS YANGSAH yaitu: PARA PENGGUGAT, TENTU akan mengalami banyak ketidakadilan terlebih dahulusebelum MENDAPATKAN KEADILAN, dari manusiamanusia CERDIK Cendikiawan dan Jujur, berintegritas serta memahamitentang Persoalan tanah adat, terutama di wilayah Jogyakarta dan Surakarta;13.Bahwa PARA PEMBANDING telah berupaya untuk mendapatkan KEADILAN,selamabertahuntahun, baik melalui Turut Tergugat, Pemerintah (Gubenur,menteri Dalam Negeri dan Komnas

Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham)RITertanggal 8 Juni 2017 No. 746/RPMT/2017, Lampiran Tujuh (7)lembar, Sifat Segera, dan Perihal :Penundaan PengosonganPaksa Komplek Abdul Hamid Nasution. Surat Komnas Ham RI iniditandatangani Siane Indriani, Subkomisi Pemantauan danPenyelidikan Komnas Ham RI dan ditujukan kepada Yth PangdamI/Bukit Barisan di Jalan Gatit Subroto KM.7,5 Cinta Damai, MedanHelvetia, Kota Medan.

yang harus dikosongkan pada tanggal 17 Oktober 2014,meskipun sudah dikemukakan alasan keberatan, adanya cacat hukumdalam penerbitan Sertifikat HP Nomor 32 dan belum ada titik temu padasaat dilakukan mediasi oleh Komnas Hak Asasi Manusia yang kurangHalaman 4 dari 42 hal. Put.

Bahwa KOMNAS HAM Indonesia melalui Surat No.1.073 /K/ PMT /IV/ 1115.16.tanggal 29 April 2011 Perihal : Rekomendasi kasus transmigran Musi Banyuasin,yang pada pokoknya menegaskan : Warga TSM, Desa Sumber Harum (ParaPenggugat) belum mendapatkan haknya berupa Lahan Usaha, yang seluruhnyaseluas sekitar + 137 Ha, dan penyebabnya adalah karena lahan TSM (tanahsengketa) tersebut dikuasai oleh pt. dapur sawit (TERGUGAT J), dan ditegaskanpula bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut harus mengedepankanpemenuhan

Saksi dikirimi foto Geofany Pratama alias Giyo,sedang duduk tanpa baju; Bahwa pada saat Saksi bertanya mengenai keadaan Giyo, ibu Saksihanya bilang akan membawa Giyo ke RSUD; Bahwa Saksi baru melihat sendiri kKeadaan Giyo, setelah Giyo dibawapulang ke rumah oleh Ibu Saksi; Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada Komnas AnakKulonprogo; Bahwa tujuan Saksi melaporkan kejadian ini adalah untuk memberipelajaran kepada orang tua Geofany; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan