Ditemukan 953 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-10-2013 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 4693/Pdt.G/2013/PA.Sby Tanggal 14 Juli 2014 — PEMOHON
TERMOHON
33 — 7
33 — 7
Foto copy Surat Komnas Perempuan kepada Pimpinan PerusahaanXXXXXXXXX, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandaidengan T.8;.
Register : 26-08-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 37
65 — 37
Walaupun sayaberitikad baik datang tapi saya tidak mendapatkan feedback yang baikdari beliau dan keluarganya, saya disebutkan tidak ada izin, walaupunsaya sudah menjelaskan apakah lupa dengan tugas pak hakim yangdiberikan ke saya sabtu / minggu ibu silahkan datang untuk temuin anakibu, jika bapak menghalanginya ibu bisa lapor ke komnas anak. Apakahhal tersebut lupa?
Register : 21-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2013 Tanggal 2 April 2013 — MENTERI HUKUM DAN HAM - RI vs Dr. LUCKY AZIZA BAWAZIER, Sp.PD.,KGH.,FACP.,FINASIM., SH DAN RUDY SUTADI, Spa.,Mars.,Dr;
133 — 557 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 557 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukibuktiautentik sudah diserahkan Pengadu kepada Komnas HAM) ;Bahwa Sdr. Rudi Sutadi telah melakukan praktek kedokteran yang tidaksesuai etika karena telah menjual anaknya sendiri dengan memberikan caplabel disembuhkan dari penyakit autis karena penanganan pengobatan yangdilakukan Sdr. Rudi Sutadi padahal anaknya tersebut tidak pernah menderitaautis.
Register : 16-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN RABA BIMA Nomor 305/PID.SUS/2015/PN.RBI Tanggal 5 Januari 2016 — SAIFUL
87 — 34
87 — 34
penggunanya sedikit peredarannyapasti sedikit;4 Bandar narkoba harus dihukum yang setimpal guna mencegah oranglain yang akan melakukan hal yang sama;Menimbang, bahwa hal yang senada juga disampaikan Jaksa AgungRepublik Indonesia dalam berita petang di Metro TV tanggal 14 Februari 2015mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, karena penggunanarkoba di Indonesia telah mencapai 4.000.000 (empat juta) lebih;Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana narkotika dalam tolk show diTV One antara Komnas
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2841 — 2273
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2841 — 2273
Kuota dan lokasi penangkapan BBL sesualdengan kajian Komnas Kajiskan,1. Eksportir harus sudah melakukan pembudidayaan lobster ,2. Eksportir talahn berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster,sudah panen berkelanjutanPengeluaran benih dilakukan melalui bandara yang sudah ditetapkan4.
Kajiskan yang dibentuk setiaptahun yang berisi individu. yang cakap terkait stock managemensumberdaya perikanan selanjutnya Komnas Kajiskan merekomedasikankepada BRSDM selanjutnya dikeluarkan rekomendasi terkait kuota.
Menetapkan dan mendaftar nelayan,Halaman 273 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstMendaftar calon eksportir,Pendataan dan pelaporan,Menerbitkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) danoa FwMenetapkan patokan harga benih lobster.Bahwa setiap tahun dibentuk komnas kajiskan setiap tahun untuk kajianstock assestmen yaitu kajian komprehensip yang melibatkan beberapapihak, bahwa seingat Saksi pada tahun 2016, 2017 dibentuk KomnasKajiskan, salah satu hasil Komnas Kajiskan dalam rekomendasinyamenghasilkan
PP. 50 tahun 2017.Bahwa terkait perubahan dari Permen 56 Tahun 2016 yang pada pokoknyatidak memperbolehkan adanya ekspor BBL menjadi diperbolehkannyaekspor BBL dengan Permen 12 tahun 2020 tidak dilandasi dengan kajiandari Komnas Kajiskan, dan juga terkait kuota yang ditetapkan oleh dirjentangkap juga tidak didasari oleh kajian Komnas Kajiskan, hal tersebutsepengetahuan Menteri KKP Edhy Prabowo, karena dalam beberapapertemuan sering disampaikan bahwa perlu dibentuk Komnas Kajiskan,namun samapai dengan
Saksi mengudurkan diri dari KKP, Komnas Kajiskanbelum dibentuk.Bahwa dalam Permen 12 tahun 2020 Pasal 5 huruf f yang menyebutkanbahwa waktu pengeluarkan benih bening lobster sesuai denganrekomendasi Komnas Kajiskan, namun pada kenyataanya dalampengeluaran Surat Ketetapan Waktu Pengeluaran (SKWP) tidak adarekomendasi dari Komnas Kajiskan.Bahwa terhadap surat keputusan yang ditandatangani Saksi selaku DirjenPerikanan Tangkap terkait kuota sebesar 139.000.000 (seratus tiga puluhsembilan juta) adalan
Register : 11-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Dpu Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
Terdakwa:
YUYUNAILUFAR Binti JAFAR ALWI Als YUYUN
66 — 21
ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
Terdakwa:
YUYUNAILUFAR Binti JAFAR ALWI Als YUYUN
66 — 21
., ParaAdvokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Komnas Ham Provinsi NusaTenggara Barat yang beralamat di Jalan Bumi Raya Blok F/19 Desa Karang,Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN DpuKecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Oktober 2021;PePengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:netapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Dputanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;PeFenetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus
Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021 Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
3704 — 2496 — Berkekuatan Hukum Tetap
3704 — 2496 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Nomor027/HM.00/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, tentang HasilPemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa DugaanPelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan KebangsaanPegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Bukti P18);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 31 Mei 2021,berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 26/PERPSG/V/26
Putus : 11-06-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 55/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM Tanggal 11 Juni 2014 — RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN
362 — 83
362 — 83
., yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan, di bawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa saksi adalah Komisioner Komisi Nasional Perempuan, pendidikan terakhir strata duabidang ilmu hukum ; bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun para saksi korban ; Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penculikan, penyekapan
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048 K/Pid/2010 Tanggal 16 Juni 2010 —
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
2009 sebagai suatu peristiwa pidana yang mengarah kepadaadanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh keduaTersangka, akan tetapi sangat disayangkan, setelah saksi verbalmemberikan keterangan di Pengadilan mengenai mengapa tidakdiberikan Penasihat Hukum, dijawab belum perlu.Bahwa tindakan Penyidik Polsek Muara Baru yang tidak memberikankesempatan kepada Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum telahmelanggar Hak Asasi Manusia bagi para Tersangka.Bahwa Tim Penasihat Hukum telah mendatangi Komnas
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2303 — 3666
2303 — 3666
;Bahwa pemeriksaan terhadap para korban peristiwa TanjungPriok dilakukan oleh KP3T Tanjung Priok berdasarkan SuratKeputusan Komnas HAM Nomor 03 Tahun 2000, dan sifatnyahanya memantau.;Bahwa Pomdam V/Jaya secara teknis justisiil penyidikan beradadi bawah POM ABRI, sedang untuk pembinaan disiplin danketertiban dibawah Pangdam Jaya, misalnya menangkap Prajuritdi jajaran Kodam Jaya yang melanggar hukum.
Kondisi AM Fatwa danAbdul Qadir Djaelani pada saat bermain volley di RTMCimanggis dalam keadaan baik dan tidakBahwa saksi tidak pernah berbincangbincang dengan paraUstadz, tetapi hanya melihat145Bahwa setelah 3 hari di RTM Cimanggis, saksi dikunjungi/dibezoek orang tua, saksi juga melihat ada tahanan lain yang dibezoek keluarganya;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Komnas HAM 2 kali danKejaksaan Agung 2 kali, jawaban saya baik di Komnas maupundi Kejaksaan Agung sama; Bahwa saksi ikut Ishlah, saksi
Kewajiban hukum adalah kekuasaan ataukewenangan yang dimiliki dan harus dilaksanakankomandan;Bahwa Komandan militer hanya dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan Pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 kalau yangdilakukan bawahan atau pasukannya adalah kejahatan dalamjurisdiksi Pengadilan HAM;Bahwa Komandan harus mampu menilai apakah itu pelanggaranHAM berat, dilain pihak yang berwenang menentukan menuruthukum adalah Komnas HAM.
Register : 10-10-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA SERANG Nomor 1183/Pdt.G/2013/PA.Srg Tanggal 24 Februari 2014 — Pemohon vs Termohon
17 — 16
17 — 16
Yang diutamakan itu adalah untukkebaikan si anak.Komisioner Komnas Perlindungan Anak, M. Joni, sependapat denganFarida mengenai keutamaan kepentingan terbaik anak. Namun Jonikurang sepakat kalau pengasuhan anak disebut sebagai fitrah ibu. Yangbersifat fitrah dari seorang ibu adalah melahirkan dan menyusul.Bahkan Joni menegaskan sudah ada preseden putusan pengadilanyang memberikan hak asuh anak kepada ayah.Sementara itu, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof.
Putus : 04-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 4 Februari 2016 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR vs FERNANDO SIMANJUNTAK, S.H., H. ARSIDI, S.E.
111 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dihambatoleh KPU Kota Pematangsiantar, sudah disampaikan kepada institusi ataulembaga negara, antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM), Kepolisian Negara Republik Indonesia, MenteriKoordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Sekretaris Negara,disinyalir hingga saat ini sudah pada tahap pengkajian persoalan;Halaman 20 dari 47 halaman.
Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 271/Pdt.Plw/2012/PN.Smg PT.INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO) (PENGGUGAT)
VS
Wasirun / UGH 209, DKK. (TERGUGAT)
89 — 21
89 — 21
Surat KOMNAS HAM Nomor : 193/K/PMT/V2013 tanggal 22Januari 2013 perihal penyelesaian permasalahan pembayarankompensasi atas pemutusan hubungan kerja di PT. IndustriSandang Nusantara, diberi tanda bukti T5.. Surat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : W11.U1/PHI566/HT.02.02/X/2010tanggal 29 Oktober 2010 perihal tanggapan yang menyatakanpada angka 3 : Babhwa ......... , Maka berdasarkan SuratMahkamah Agung RI No.
Putus : 05-11-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 153/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Tanggal 5 Nopember 2012 — SURYANA NURZAMAN ZEIN;Jenrey Simamora, SH.,MH,Dkk vs Adi Yulistanto,SH ; Reza Prianda W,SH
129 — 79
129 — 79
adaperingatan dari pihak sekolah baik tertulis maupuntidak tertulis walaupun dari pengakuan sekolah CitaPersada merasa sudah pernah menelpon saksi tapi saksimerasa tidak pernah menerima telpon dari pihakSekolah;e Bahwa benar pembayaran sekolah kedua cucu saksi sudahterlambat karena biasanya pembayaran dilakukan sebelummereka masuk sekolah;55e Bahwa saksi sudah mengupayakan kedua cucu saksi untuksekolah disekolah lain akan tetapi sekolah lainpembayarannya lebih mahal dan saksipun sudah menyuratke Komnas
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
69 — 51
69 — 51
Tunggal Perkasa Plantation N O: 90 HGU/BPNRI/2013 ; (Fotocopy Sesuai dengan Asli);Bukti Terima Kiriman, Surat ditujukan kepada Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia (TERGUGAT);(Fotocopy Sesuai dengan Asii);: Surat Nomor : 2.830/K/PMT/XI/2013 tanggal 7 November2013 dari KOMNAS HAM RI ditujukan kepada Penggugat19. Bukti P1820. Bukti P1921.Bukti P2022. Bukti P2123. Bukti P2224. Bukti P2325. Bukti P2426. Bukti P2527. Bukti P2628.Bukti P2729. Bukti P28Perihal Sengketa Lahan Dengan PT.
TPP; (Fotocopy Sesuaidengan Asli);: Surat Nomor : 2.788/K/PMT/XI/2013 Tanggal 4 November2013 dari KOMNAS HAM RI Perihal Permintaan untukMenegakkan Rasa Aman danketertiban Sosial dilokasi HGUPT.
Register : 11-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Dpu Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
Terdakwa:
YUYUNAILUFAR Binti JAFAR ALWI Als YUYUN
48 — 21
ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
Terdakwa:
YUYUNAILUFAR Binti JAFAR ALWI Als YUYUN
48 — 21
., ParaAdvokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Komnas Ham Provinsi NusaTenggara Barat yang beralamat di Jalan Bumi Raya Blok F/19 Desa Karang,Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN DpuKecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Oktober 2021;PePengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:netapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Dputanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;PeFenetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO
2.YAP SO GWAT
108 — 34
108 — 34
juga tidak mengindahkan atautidak melaksanakan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor;23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang mengatur caramenghadapi kredit macet tidak harus langsung dilelang tapi upayaupaya penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara;Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbtpenjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembaili(reconditioning), penataan kembali (restruktuirisasi);43.Bahwa oleh karena itu Komite Nasional Perlindungan Konsumen danPelaku Usaha atau Komnas
Register : 12-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN BANJARBARU Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
1.PURWONO WIDODO
2.JOKO UMBARAN
Tergugat:
H. MUHAMMAD SUHAIMI
221 — 162
1.PURWONO WIDODO
2.JOKO UMBARAN
Tergugat:
H. MUHAMMAD SUHAIMI
221 — 162
denganbukti pada tanggal 25 Maret 2018 pelawan mesomasi pemegang SHMNo. 850/1983 (Ahli Waris)nya Muhajir ternyata nama yang bersangkutanfiktif dan tidak dikenal dilingkungan tanah tersebut; kemenangan terlawanjelas menggunakan surat palsu, saksi palsu (Mariyatno) dan kawankawan 5 orang; tegasnya penerbitan SHM No. 850/1983 adalah tidakpernah diukur dan tidak pernah ada pertelaan batas selain sidangditempat (PS).Pelawan sudah mohon perlindungan hukum kepada Ketua MA RI diJakarta, KY, ORI, Kapolri, Komnas
Register : 01-06-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MALANG Nomor 86/PDT.G/2015/PN MLG Tanggal 19 Januari 2016 —
54 — 22
54 — 22
Nasir, Menteri Ketenagakerjaan BapakHanif Dhakiri (tembusan Depnaker Kota Malang), Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Yuddy Chrisnandi, KetuaDPR RI Komisi X Bapak Teuku Riefky Harsya, Ketua Komnas HAM Ibu SitiNoor Laila, dan Ombusman Republik Indonesia (ORI), Semua AnggotaSenat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Register : 05-01-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 04/G/2012/PTUN.SBY Tanggal 11 April 2012 — Drs. DJOKO SUPRAPTO, S.H melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
64 — 56
64 — 56
., Perihal: LaporanPengaduan, tanggal 01 Nopember 2011, yang ditujukan kepadaKetua Komnas HAM. (Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi halaman 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi halaman 69, halaman 76, halaman 78, halaman 79,halaman...35. Bukti P3536. Bukti P3637. Bukti P3738. Bukti P3823halaman 80, halaman 81, dan halaman 82 Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia.