Nomor 346 K/Pdt/2017Tergugat , Tergugat Il dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V makaPara Penggugat melakukan walk out (WO) dari RUPS LB tersebut;10.

Tutiek Setia Murni, SH, MH dalam hal ini RUPS LBperseroan/PT SMHP tanggal 10 Maret 2011 adalah diselenggarakandihadapan notaris Rr. Y.

TutiekSetia Murni, SH, MH/Turut Tergugat Il, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut penyelenggaaan dan susunan pengurus perseroan/PT SMHP,namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan/PT SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riilke perseroan/PT SMHP berdasarkan fakta yang ada/asli bukti setoranmodal yang telah diperlinatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris/TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU PT tersebut diatas,maka kewajiban untuk menyelenggaran RUPS secara rutin adalahkewajiban yang mutlak bagi TERMOHON;.

dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 19 Desember 2009antara lain memuat halhal sebagai berikut :PEMOHON meminta TERMOHON untuk membuat Laporan Keuanganin house sejak PEMOHON bergabung menjadi Pemegang SahamTERMOHON;PEMOHON meminta penjelasan mengenai lambatnya penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik RSMAryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) (Bukti P5);Bahwa dalam RUPS tersebut juga disepakati target penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009

Dalam Permohonan a quo, ternyata PEMOHON mendalilkan bahwaTERMOHON telah melakukan beberapa wujud/bentuk perbuatanyang dinilai oleh PEMOHON sebagai perbuatan melawan hukum,yaitu. diantaranya: (i) TERMOHON tidak melaksanakan RUPStahunan secara rutin, (ii) TERMOHON tidak membuat danmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, (iii) TERMOHONtidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan audit ulang,dan (iv) TERMOHON juga tidak melaksanakan perintah RUPS untukmelakukan tindakan hukum kepada Akuntan Publik

Namun ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut yangmemiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) yang ternyatamenyebutkan "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan", danbukan "Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan". Artinya,yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukanperbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 78 ayat (2) jo.

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, keeuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil; atau;b.

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus disebutkan bahvea RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.Hal 42 dari 129 Hal.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat".Panggilan pertama RUPS telah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2010, yakni22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal RUPS rencananyadiselenggarakan (tanggal 30 Mei 2010).

, kedua hanyalah bolehdikeluarkan apabila RUPS pertama telah dilaksanakan atau dibuka secaraHal 105 dari 129 Hal.

11 ayat 1 huruf a tersebut, ini jelas bahwa RUPS tidakdapat dilangsungkan apabila jumlah pemegang saham yang akanmenghadiri RUPS kurang dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.Bahwa dengan mengacu ke Pasal 11 ayat 1 huruf a tersebut, Tergugat Iltidak melangsungkan RUPS tanggal 31 Mei 2010 karena Penggugattertanggal 27 Mei 2010 mengirim surat dengan nomor 04/PILGLJV/10kepada Tergugat Il yang menyatakan tidak akan hadir pada RUPSdimaksud.

Menyatakan RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 31 Mei 2010dinyatakan tidak pernah dilaksanakan dan oleh karena itu RUPS keduaHal 122 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 11 Juni 2010 tidak sah, dengan demikian setiap keputusan yangdiambil dalam RUPS tanggal 11 Juni 2010 adalah keputusan yang tidak sahdan mengikat ;2.

republic Indonesia ( sekarang Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia) Nomor C19836 HT.01.01.Th99 tanggal O09 Desember 1999Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNberdasarkan akta tersebut kemudian saksi Adipurna Sukarti sah menjadi salahsatu pemegang saham di PT Selembaran Jatimulia sehingga sesuai aktaperubahan anggaran PT Selembaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korumrapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS

rekening Bank Panin Cabang Muara Karang No Rekening:1155003957 atas nama Yusuf Ngadiman.Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2009 terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongsosecara bersama sama menghadap saksiRustianah, SH, MKn selaku Notaris untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham Luar biasa tanpa dihadiri oleh saksi Adipurna Sukartiselaku pemegang saham selanjutnya terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongso menyuruh saksi Rustianah, SH, MKn selakuNotaris membuat Akta Berita Acara RUPS

luar biasa PT SelembaranJatimulia nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tanpa kehadiran saksi AdipurnaSukarti serta tanpa dibuatkan notulen rapat dibawah tangan dan daftarhadirnya.Bahwa selanjutnya walaupun RUPS Luar Biasa tidak kourum sesuai AktaPerubahan Anggaran PT Selembaran Jatimulia Nomor 23 tertanggal 25 Juni1999 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH dikarenakan SaksiADIPURNA SUKARTI tidak hadir, atas kehendak ataupun kesepakatanterdakwa Yusuf Ngadiman, SH dan terdakwa Suryadi Wongso tetapHalaman

Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS nomor 80 tanggal 22mei 2009 terdapat ketentuan mengenai korum rapat dan persyaratansahnya keputusan yang dihilangkan, selanjutnya berdasarkan Akta BeritaAcara RUPS nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tersebut terdakwa YusufHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNNgadiman dan Terdakwa Suryadi Wongso telah menggunakan AktaBerita acara RUPS 80 tanggal 22 Mei 2009 tersebutmenjadi dasar dalammelakukan penjualan beberapa bidang tanah milik perusahaan tanpasepengetahuan

luar biasa PT.SelembaranJatimulia dalam rangka pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPT.Selembaran Jatimulia nomor 80 tanggal 22 Mei 2009, dihadapansaksi Rustianah, S.H.

selakuDirektur Operasional PT Bahari Lines Indonesia, dan RUPS tersebut jugahadir pihak Notaris ; Bahwa Sebelum RUPS tanggal 27 Oktober 2017, pada tanggal 3Oktober 2017 saksi kekantor memberikan surat pemecatan ZulkarnainTawakkal; Bahwa surat pemecatan lebih dahulu yaitu tanggal 3 Oktober 2017saksi serahkan kepada Zulkarnain sedangkan RUPS pemecatanZulkarnain dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;Halaman 16 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

Pengadilan Negeri untukmelakukan RUPS; Bahwa RUPS tetap berlangsung tanpa hadirnya Zulkarnainsebagai pemegang saham 10%; Bahwa ada surat akte Notaris setelah RUPS yaitu Akta Notaristanggal 27 Oktober 2017; Bahwa hasil RUPS tanggal 27 Oktober 2017 tersebutmemberhentikan Zulkarnain Tawakkal sebagai Direktur Operasional PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 27 Oktober 2017tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiaatau belum; Bahwa setelah dilaporkan

mengenai Pemecatan Terdakaw,Terdakwa hanya mendapatkan surat undangan RUPS tersebut karenaTerdakwa masih sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen); Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan RUPS tersebut sekitar 2 atau3 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan, undangan RUPS dalambentuk surat tertulis; Bahwa RUPS tersebut dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa RUPS tanggal 27 oktober 2017 tersebut dilaksanakan di HotelMall Of Indonesia (MOI); Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham 10% tidak hadir

dalamRUPS tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa setelah Terdakwa tidak Hadir dalam RUPS tanggal 27 Oktober2017, tidak ada undangan lagi untuk RUPS berikutnya;Halaman 37 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

RUPS Tahunan ( Annual General Meeting ), yang merupakan kegiatan rapattahunan PT, 2. RUPS Luar Biasa ( Extra Ordinary General Meeting ), dilakukanapabila ada masalah yang timbul dan perlu penanganan segera, antara lainpengantian Direksi, perobahan nama perseroan, tempat kedudukan dan lainlain, dan ke 3.

Kolingkas Nomor 06 yang dibuat di hadapanNotaris Syahirul Alim, SE, disebutkan bahwa : "Anggota Direksi/Komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya, dan Pemberhentian anggota direksi/komisarisberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukansetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Luar Biasa tersebut";Dalam hal ini, Hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan anggotaDireksi/Komisaris sama sekali tidak mencantumkan

alasanalasanpemberhentian dan anggota Direksi/Komisaris tersebut sama sekali tidakdiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebutadalah Rapat Umum Pemegang Saham yang illegal (tidak sah) maka hasilkeputusannya yang isinya sebagai berikut:" Memberhentikan Sdr.

Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyebutkan : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan;a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

Putusan Nomor 1847 K/Pdt/2013(1)(2)Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS LuarBiasa;Direksi atau Kornisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) pernegang saham ataulebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian darijurmlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

., PadaPasal 8 (1) , (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 9 yang menyebutkan:Pasal 9 ayat:(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas " PT.Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat danatau dengan iklan dalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta Nomor 38) ;e Bahwa, Berita Acara RUPS (yang di Notariatkan dalam Akta Nomor 38)PT.

,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.

Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat Il) yangdirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret2006 yang Aktanya adalah Nomor 38.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan milik sendir1;b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yangberkedudukan di luar wilayah Indonesia.Apabila diperhatikan jabatan terakhir Penggugat adalah selaku Direkturyang diangkat berdasarkan hasil rapat RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Anugerah Sahabat Pratamabeserta Risalah RUPS PT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi SriJuwariyati;Bahwa kemudian saksi Sri Juwariyati memberikan minuta akta pernyataankeputusan rapat PT. Anugerah Sahabat Pratama beserta Risalah RUPSPT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi untuk diarsipkan;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi Sri Juwariyati mengecek adakesalahan berupa nama penghadap di Risalan RUPS PT.

Anugerah Sahabat Pratamasejak tahun 2006 di Tangerang namun dikarenakan ada akte yang saksitidak pernah tandatangani RUPS nya saksi berubah menjadi Komisaris.

Khengdarmawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS di Kantor Notaris SriJuwariyati, S.H., M.Kn., alamat JI. Perintis Kemerdekaan No. 38 Kayu PutihPulogadung Jakarta Timur, dan tidak pernah menandatangani RUPS secarasirkular;Bahwa kerugian saksi akibat terbitnya akta pernyataan keputusan rapatPT. Anugerah Sahabat Pratama No 36 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuatdi Kantor Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., alamat Jl.

Tim.Bahwa yang hadir adalah terdakwa sendiri tanpa saksi Ridwan Sutanto karenadiundang tidak pernah hadir (terdakwa sudah membuat surat undangan danterdakwa), terdakwa lupa kapan dibuatnya RUPS tersebut.Bahwa terdakwa lupa siapa yang membuat notulen RUPS Luar BiasaPT.

Anugerah SahabatPratama tanggal 13 Agustus 2015 untuk terdakwa tandatangani di atas tulisanTuan Chan Freddy adalah saksi Franciscus Oktovianus selaku biro jasa yangbiasa tersangka gunakan untuk membuat akta.Bahwa setelah terdakwa tandatangan di notulen RUPS Luar BiasaPT. Anugerah Sahabat Pratama tanggal 13 Agustus 2015 di atas tulisan TuanChan Freddy, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi FranciscusOktovianus.Bahwa setelah terdakwa menyerahkan notulen RUPS Luar BiasaPT.

Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT12dimiliki seratus persen oleh negara Tergugat bertindak sebagai RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) dan dalam hal tidak seluruhnyasaham persero tidak dimiliki oleh negara, Tergugat bertindak sebagaipemegang saham super mayoritas.

Hal ini secara jelas di atur Pasal 14ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimilki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimilki oleh negara ;10.Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi BUMN11diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi

Hal ini diaturpasal 28 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehinggamemungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secaraefektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen ;76.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 PT Bank Tabungan Negara( Persero ) Tbk yang merupakan BUMN mengadakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS ) ;17.Bahwa dalam RUPS tersebut adalah memutuskan pengangkatan Direksidan Komisaris PT.

Jasa Marga ( Persero ) Tbkyang merupakan BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) ;27. Bahwa dalam RUPS PT. Jasa Marga ( Persero ) Tbk tersebutdiputuskan mengangkat Komisaris Baru yaitu :Komisaris Utama : Refly Harun ;Komisaris : Akhmad Syakhroza ;Komisaris : Boediarso Teguh Widodo ;Komisaris : Taufik Widyawan ;Komisaris : Hambra ;Komisaris Independen : Sigit Widyawan ;28.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero ) yang merupakan BUMN mengadapan RUPS ;35.Bahwa dalam RUPS tersebut diputuskan untuk mengangkat ChandraHamzah sebagai Komisaris Utama ;36.Bahwa Chandra Hamzah sama sekali tidak punya pengalaman bekerjadi perusahaan yang bidang usahanya seperti PT Perusahaan ListrikNegara ( Persero ) yakni soal tenaga listrik ;37.Bahwa latar belakang pendidikan Chandra Hamzah adalah FakultasHukum Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan

Nomor 3570 kK/Pdt/2015dengan perincian sebagai berikut:1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus limapuluh delapan rupiah);Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus limabelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);Pada tahun buku 2008 RUPS

Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus limapuluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus limapuluh tujuh rupiah);Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapanpuluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar

Th.90 antara lain menentukan Tergugat akanmembagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannyaditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat Il,Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;b.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;Halaman 7 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/20152) ... dan seterusnya;Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS.

UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang maksud pemeriksaan terhadapperseroan, yang bunyinya sama;1.2.Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005 telah diadakan RUPS LuarBiasa dimana modal PT ditambah menjadi Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah) dan sesuai dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Imam Soesatyo PrawirokoesoemoNotaris di Cianjur, akan tetapi Majelis Hakim Agung hanya berpedomankepada RUPS tanggal 12 Desember 2005 yang kemudian menjadi AktaKeputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005, sementara dasar hukumHal. 15 dari 44 Hal.

Bahwa semestinya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutusperkara Kasasi terlebih dahulu meneliti dengan seksama klausul dalam AktaPersetujuan tanggal 24 Maret 1992 dikaitkan dengan dengan RUPS LBtanggal 12 Desember 2005, namun sungguh disayangkan ternyata MajelisHakim Agung dalam membuat pertimbangan hukum tidak melihat AktaPersetujuan tanggal 24 Maret 1992 tetapi hanya berdasarkan RUPS LBtanggal 12 Desember 2005;9.

Tidak hanya itu Mawoko Sukinata dan kelompoknya kemudianmengadakan RUPS dengan agenda khusus membebaskan/melepaskan semua tanggung jawab Direksi, atas dasar itu sehinggaMawoko Sukinata dan keluarganya merasa telah berhasilmembentengi dirinya agar tidak dapat dituntut dikemudian haridengan hasil RUPS;RUPS tersebut sengaja diadakan dengan tujuan untuk melepaskantanggung jawab hukum terhadap pelanggaranpelanggaran yangdilakukan oleh Direksi lama, dengan RUPS tersebut nantinya dapatdijadikan sebagai

Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011Pemohon Peninjauan Kembali nyatanyata merasa telah di zalamioleh kelompok Mawoko Sukinata, kegiatan penebangan danpenambangan sengaja tidak diberitahu bahkan ditutuptutupi,perseroan berhutang kepada pihak lain juga tidak berdasarkan RUPS,direksi yang bertugas untuk menjanlan perseroan tidak pernahmembuat laporan pertanggungjawaban, mendadak memaksa agarmodal ditambah sementara belum pernah ada RUPS dan audit, faktafakta seperti inilah yang memicu Pemohon Peninjauan Kembalimeminta

Penggugat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pasal 65 ayat 2 menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harusdiadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, akantetapi Tergugat tidak pernah mengadakan atau mengundang para Penggugatuntuk mengadakan RUPS sejak tahun 1999 setelah adanya peningkatan modalperusahaan, maka oleh karena itu,

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yangtelah mengambilalin pertimbangan hukum judex facti Peradilan TingkatPertama di dalam pokok perkara yang sebagai dasar putusannya yangmenyebutkan :Menimbang, bahwa dalam surat somasi tersebut (bukti P.8c), khususnyayang tersebut pada butir 4, 5 dan 9 para Penggugat menyatakan, bahwaTergugat tidak pernah mengadakan RUPS dan hal itu merupakan perbuatanmelawan hukum ;Hal. 10 dari 17 hal. Put.

., di Palembang) akta tersebutmenerangkan bahwa Beny Erwin diberi kuasa untuk menuangkanPernyataan Keputusan Rapat (RUPS I, PT. KBS) ke dalam Akta Notaristersebut ;Demikian juga bukti P.3 (berupa Akta Nomor 21, tanggal 7 September 1999yang telah dibuat di hadapan Notaris Diani M. daud, di Bekasi), pada aktainipun telah dituangkan Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS Il) PT.

KesanBaru Sejahtera, hal ini berarti pada bukti P.2 telah diadakan RUPS , padabukti P.3 telah diadakan RUPS II ;Di satu sisi (pada bukti P.8a) Penggugat mendalilkan tidak pernah RUPS,tetapi di sisi lain RUPS dua kali (vide bukti P.2 dan P.3 ) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P.8c bertentang denganbukti P.2 dan P.3 ;Kenyataan ini menyebabkan bukti tersebut lemah dan meragukan Majelis,sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, yaitu dengan

cara tidak pernah mengundangpara Penggugat untuk mengikuti RUPS tidak dapat dipertahankan lagi danharus ditolak ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, menurut pendapatdari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding adalahkeliru. karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraPembanding dalam mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum bukanlah atas dalil karena para Penggugat telah tidakdiundang RUPS, melainkan karena para Penggugat sebagai pemilik

Menyatakan TERGUGAT 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;

6. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;

7. Menyatakan TIDAK ADA HAK PARA TERGUGAT atas sisa tanah aset perusahaan PT.

Selanjutnya pada Pasal64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikankepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggarandasar.

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerjayang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana kerja harus

mendapat persetujuan RUPS, rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;15.

Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1)Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagaidividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo labayang positif.17.

Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawahpengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuatlaporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;19.

JMU sejak 1 112011; 23Bahwa Saksi serah terima dengan Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama ;Bahwa PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa Bambang Koesbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002 sampai201 1/serahterima ; PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011koreksi pengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto,tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ;Bahwa Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmiirullah ;2 52222222 55 52222 nn nena29Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikanhanya pendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU Hartoyo Soeroer dan SriWidiadi, Hartoyo Soeroer RUPS akta No. 2 tahun 2011, Dirut PT. JmuBambang Koesbandono tahun 2003, yang hadir Soekarwo dari Pemprop, Jasamarga dan PT.

JMU tidak hadir ;Bahwa Pernyataan RUPS diluar RUPS hasilnya memutuskan Dewan Komisaris selain itu tidak ada ;Bahwa Dirut yang baru ada melakukan MOU tahun 2011 dana investasiGempolPasuruan ;32Bahwa MOU tahun 2008 jalan tol GempolPasuruan, sebagai pemegang sahamPT. Jasa Marga dan PT. JMU PT. Trans Marga Pasuruan Anak PerusahaanPT. Jasa Marga dan PT.

Bangun MegahSemesta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Bangun MegahSemesta berdasarkan keputusan RUPS PT.

Karena AktaAkta tersebutbukanlah Akta Jual Beli Saham, tetapi hanya merupakan AktaBerita Acara RUPS PT.

Bangun Megah Semesta Tertanggal 27 Juli 2011,menerangkan bahwa hasil RUPS Luar Biasa PT.

V58 berupa Foto copySurat Undangan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2013 Nomor164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan PT. BMS kepada TjiptaFudjiarta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. s/d. V59 berupa Foto copyAkta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BMS Nomor : 28 tanggal 16 Mei 2013yang dibuat dihadapan Syaifuddin, S.H., Notaris di Batam,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. s/d. V60 berupa Foto copyAkta Berita Acara Rapat PT.

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

:Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris Anly Cenggana,S.H. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS Nomor 43 tanggal 17November 2011, Berita Acara RUPS Nomor 2, Akta Jual Beli Saham Nomor 3,Akta Jual Beli Saham Nomor 4 dan Akta Jual Beli saham Nomor 5 tanggal 2Desember 2011 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bangun MegahSemesta;Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa telah menjual sahammiliknya di PT.

Bangun Megah Semestaadalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) saham setara dengan 12,5%sementara saksi Tjipta Fudjiarta memegang saham sebesar 1.093 (seribusembilan puluh tiga saham) atau setara dengan 87,5%;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 diadakan RUPS PT. Bangun MegahSemesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BangunMegah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang Perubahan DireksiHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/PID/2016sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.Bangun Megah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.