Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Keuangan negara Arsip negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
75 — 17
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;134Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 26 Juni 2019 — ABDUL GAFUR SALEH Alias GAFUR
104 — 60
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — INDAR ATMANTO
439 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IM2 bertanggungjawab kepada Pemegang Sahamtersebut di atas, bukan kepada negara dan jabatan Direktur Utama PT.IM2 pun bukan merupakan pejabat/penyelenggara Negara ;Bahwa hubungan Pemohon PK terhadap Negara dan kewajiban yangharus dilaksanakan hanya sebatas pembayaran pajak dan PNBP. Olehkarena itu Pemohon PK tidak mempunyai hak dan kewajiban yangsama sebagaimana Direktur BUMN ;Bahwa pengelolaan keuangan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom;
106 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU,KEDUA :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di JalanGerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat Pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjiHal. 65 dari 166 hal.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 56/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY
227 — 138
  • / lokasi Gelanggang Olah Raga SemarakSawah Lebar Bengkulu, dan di depan pintu gerbang perkantoran PemdaKepahiang, atau setidaktidaknya di tempattempat yang masihtermasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaiorang yang turut serta melakukanbeberapaHalaman 8 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bglperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut,yaituselaku pegawali negeri atau penyelenggara
    negara, yaituterdakwa selaku Panitera Pengganti bersamasama dengan JANNERPURBA dan TOTON selakuHakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu,yang menerima hadiah berupa uang yangseluruhnya berjumlah Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh jutarupiah)atau sekitar jumlah itu dari EDI SANTONI dan SAFRI, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandenganjabatannya, atau) yang menurut pikiran orang yangmemberikan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
456 — 252
  • Perluasan tersebutmengakibatkan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslahdimaknai keputusan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual,dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara berwenang di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berisitindakan hukum tata usaha negara atau administrasi pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan dan asasasaS umumpemerintahan yang baik (AUPB), bersifat konkret, individual/keputusan yangberlaku bagi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-10-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/pid.sus-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.AKHDAR RIVAI,M.Si Bin GUSTI BURHAN
138 — 205
  • Ahli ABU SOFYAN :Bahwa ahli bekerja selaku auditor BPKP perwakilan provinsi kaltim sejak tahun2011 hingga sekarang;Bahwa Dasar hukum Kewenangan BPKP dalam melakukan audit/penghitungankerugian keuangan negara diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, yaitu ; Yangdimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPK, BPKP, Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen;Bahwa
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.JODHI ATMA ENCHI, SH
2.REZA FERDIAN. SH. MH
3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH
Terdakwa:
RUDY HARYONO, SE
202 — 361
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — ARI ERAINI, SKM binti CHRISTIAN MURNI
45 — 19
  • Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada Penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan ) ;3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia disekitarlokasi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011 ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pid.Sus/2016tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, JakartaPusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabantannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku KepalaSeksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautanmempunyai tugas pokok
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby
Tanggal 14 Agustus 2015 — 1. HARJANI ; 2. AMIN WAHJOE BAGIYO ; 3. ANGGORO DIANTO ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
59 — 26
  • dengan Kemungkinan ;Bahwa pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi ada kata Tujuan dimaksud DenganKesengajaan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi disini ada tujuan berarti kesengajaan tersebut harus disertai dengan maksud ;e Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang pada pasal 3 UU TindakPidan Korupsi adalah wewenang yang diberikan berhubungan dengan pemberian hakartinya orang yang bisa menyalah gunakan wewenang adalah orang yang, subyeknyaadalah pejabat negara/penyelenggara
    negara ;e Bahwa unsur daripada Pasal 3 UU Tipikor diterjemakan secara parisial :Halaman 131 Perkara Nomor : 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbye Mempunyai kewenangan ;e Mempunyai kesempatan ;e Sarana ;e Bahwa pada Perpu 54 Tahun 2010 dalam penjelasan tugas PPTK ;e Bahwa pada PP No 54 tahun 2005 tentang Kewenangan Negara ;e Bahwa pada Kemendagri No 16 tahun 2007 untuk pengolahan APBD ;e Bahwa PPTK dibentuk pada tugas pokoknya untuk membantu tugas dari PPK( dalam bidang administrasi ) ;e Bahwa ada terjadi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
113 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
170 — 59
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atauf.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
415 — 566
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;3. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
57 — 18
  • Penjelasan pasal 6 disebutkan : Yang dimaksuddengan Instansi Yang Berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen dan adanyaPutusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober2012 bahwa BPKP berwenang melakukan Audit terhadap KerugianKeuangan Negara.Bahwa penunjukan pengurus KSU BMW bukan atas dasar hasil RATmelainkan atas dasar penunjukkan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 31 Agustus 2017 — DAHLAN ISKAN
1078 — 771
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f,g, h dan i, Hakim pada
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si
60 — 23
  • ;Halaman 124Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
67 — 25
  • Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : H. Sukiman, Sp.Pd., MM
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
177 — 91
  • /2020/PTDKIbahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkanagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,yaitu. agar Terdakwa bersama RIFA SURYA dan SUHERLANmengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasianggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran (TA) 2017 sertaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran(TA) 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitukewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara
    Negara untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 227 ayat (1), Pasal 236 ayat (3)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 20-11-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum: 1.PRIMA POLUAKAN, SH 2.DEDY SANTOSA, SH 3.FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY. SH Terdakwa: ANAS ABD. RAJAK Alias ANAS
196 — 74
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.