Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan2. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALg.

Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIN, S,Sosdan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor332/SPPLS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.1.328.688.900, (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratusdelapan puluh delapan

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa5. Harga Perkiraan Sendiri, dan6. Rancangan Kontrak. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;m.Menandatangani Kontrak;n. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;o. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;p. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);gq. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;r.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan2. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.

., yang menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012/ Kepala Bidang P2HP,bersamasama dengan Maiko Candra, ST., sebagai rekanan/Kuasa DirekturCV.

secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut := Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (Term OfReference) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)Talamau yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011melalui kKegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Put. 234 PK/PID.SUS/2016Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012 / Kepala Bidang P2HP,bersamasama dengan Maiko Candra, ST., sebagai rekanan/Kuasa DirekturCV.

MIRZA FADLI, S.PI., yang menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal 07 Maret 2012/ Kepala Bidang P2HP bersamasama dengan Effendi Sefrial, ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah), padaHal. 23 dari 69 hal.

MULDECON GRAHA ADHYAKSA adalahPenyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Balai Benih Ikan diKecamatan Talamau Tahun 2012:Bahwa pada tanggal O/7 Maret 2012, Terdakwa . drh.NELLYARWISMA menunjuk MIRZA FADLI, S.Pi., (Terdakwa Il) sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SuratHal. 29 dari 69 hal.

Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK, saksi adamenerima JUKNIS (petunjuk tekhnis) dan dalam JUKNIS tidak ada diaturatau dibenarkan untuk memberikan uang kepada siapapun termasukkepada Dinas Pendidikan. Bahwa benar sebelum dana cair saksi sudah menerima proposal dariDinas Pendidikan Kota Medan. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.9.

EVAYUNISMEINI dan tidak ada kwitansi atau tanda terima.Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK saksi adamenerima petunjuk tekhnis dan tidak ada diatur atau dibenarkan untukmemberikan uang kepada siapapun termasuk kepada Dinas Pendidikan.Putusan No : 100 / Pid. Sus TPK/ 2014 /PN. MdnHalaman 45Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.10.

EVAYUNISMEINI.Bahwa tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untuk memberikanuang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.13.Drs.

EVA YUNISMEINI tidak diikut sertakan.Bahwa benar tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untukmemberikan uang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.15.Drs.

atau petunjukdari Dinas Pendidikan Kota Medan ke masing masing kepala sekolahdan saat itu diberikan pada saat sosialisasi di Hotel Putra Mulia di JalanGatotsubroto Medan sekaligus disitu membagikan petunjuk tekhnis untuksekolah SMP Permendikbud No. 57 tahun 2011 dan disana sekaligussosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan dana DAK yang dipimpinPutusan No : 100 / Pid.

YASID (Alm) selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati LebongNomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan BupatiLebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIANWINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Hariandan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte PerubahanPerusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH diBengkulu sebagai Wakil Direktur CV

YASID (Alm) selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), terdakwa tidak pernah melaksanakan tugasdan tanggungjawabnya telah melawan hukum karena bertentangan denganperundangundangan yang berlaku yakni :1.

Membantu) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuanPengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M.

Gunung SahariPademangan Jakarta Utara.Bahwa untuk tekhnis pembagian dana bantuan sosial dari Pemerintahmelalui Samsat Jakarta Utara tersebut awalnya kami para supir dimintauntuk mengumpulkan fotocopy KTP oleh Terdakwa selaku pengurusMikrolet M.15 dan M.15A, kemudian kami disuruh menunggu selama 1(satu) minggu untuk proses pengajuan dan setelah satu) minggukemudian kami dikumpulkan dan diajak ke Samsat Jakarta Utara otehTerdakwa untuk menerima pembagian dana bantuan sosial tersebutdalam bentuk buku

Utr.Bahwa untuk pelaksanaan pembagian dana bantuan sosial dariPemerintah melalui Sat Wil Jakarta Utara di Mulai tanggal 20 April 2020di Aula Sat Wil Lantas Jakarta Utara dimana gelombang pertama ada 3(tiga) season kelompok dari wilayah yaitu Penjari7gan, Pademangan,Priok,Bahwa untuk Tekhnis pembagian dana sosial dari pemerinath melaluiSat Wil Lantas Jakarta Utara langsung diterima oleh penerima dalambentuk buku tabungan Bank BRI dan ATIVinya yang sudah terisi danasebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu

GunungSahari Pademangan Jakarta Utara.e Bahwa adapun untuk tekhnis pembagian dana bantuan sosiai dariPemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utaratersebut awalnya para supir diminta untuk mengumpulkan fotocopy KTP,kemudian diminta untuk menunggu selama 1 (Satu) minggu untuk prosespengajuan dan setelah satu minggu kemudian kami dikumpuikan di Samsatwilayah Jakarta Utara untuk menerima penjelasan mengenai pencegahanpenyebaran viruS corona (Covid19) kemudian setelah menerimaHal

Adapununtuk tekhnis pembagian dana bansos tersebut para supir angkutan umumharus mengumpulkan fotocopy KTP untuk pendataan dan pembukaan rekeningbuku tabungan sebagai fasilitas yang digunakan dalam penyaluran danabansos, untuk wilayah Jakarta Utara mendapat kuota penerima dana bansossebanyak 1269 orang yang dibagi menjadi beberapa gelombang.

singkainya uraian penetapan ini, maka semua beritaacara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pengesahan nikahPemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman PengadilanAgama Takalar pada tanggal 21 Juni 2012, sebagaimana maksud Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis

uraian putusan ini cukup ditunjuk halinwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acaratersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal22 Juli 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) di bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang.UndangRepublik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama

;Menimbang, bahwa istilah tekhnis yuridis kesengajaan, selaku padanan kataopzettelyk dalam Wetboek Van Strafrecht (KUHP) dimana pembuat undangundang tidakmemberikan restriksi atau pengertian yang tegas tentang arti kesengajaan namun dapatdisimak dalam Memori Van Toelichting KUHP, bahwa sengaja adalah kemauan untukmelakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan olehundangundang .; Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan terdapat 2 (dua) teori, yaituteori

;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukanMenimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuai kwalifikasi yangdisebutkan dalam Pasal 55 ayat ke 1 KUHP, yaitu yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, yang turut melakukan.; Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis yuridis dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPlazim disebut sebagai deelneming atau penyertaan.

mengajukangugatan dalam perkara aquo, maka secara hukum Penggugatharuslah mendapat Surat Kuasa Khusus dari masyarakat AirRunding, dan Surat Kuasa Khusus tersebut haruslah bersifatinsidentil dan haruslah dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah/Halaman 117 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN PsbKepala Desa dan Penetapan Ketua Pengadilan, setelah itu baru bisadikuasakan lagi oleh Penggugat kepada seorang atau beberapaorang Advokat untuk menjalankan kepentingannya tersebut (videPedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus, Buku ke Il Edisi 2007 huruf F halaman 5354).Oleh sebab itu dari fakta tersebut, maka Gugatan Penggugatterancam untuk dinyatakan diskualifikasi in person.Bahwa secara hukum tidak ada perselisihan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, jika diperhatikan surat PerjanjianBersama antara Masyarakat Jorong Air Runding dengan TergugatTertanggal 18 Februari 2019, timbul pertanyaan, poin yang manayang dimaksud oleh Penggugat yang telah dilanggar

jikapun Penggugat inginmewakili masyarakat Air Runding untuk mengajukan gugatan dalamperkara aquo, maka secara hukum Penggugat haruslah mendapat SuratKuasa Khusus dari masyarakat Air Runding, dan Surat Kuasa Khusustersebut haruslah bersifat insidentil dan haruslah dibuktikan denganSurat Keterangan Lurah/ Kepala Desa dan Penetapan Ketua Pengadilan,setelah itu. baru bisa dikuasakan lagi oleh Penggugat kepada seorangatau beberapa orang Advokat untuk menjalankan kepentingannyatersebut (vide Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus, Buku ke II Edisi 2007 huruf Fhalaman 5354).

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.20/BA/PLCKPBW/201 1tanggal 15 September 2011. Diberi tanda...................ccccssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TT2;3.

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.21/BA/PLCKPBW/2011tanggal 15 September 2011. Diberi tanda.............:.cccceeecceeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeees TT3;4.

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.25/BA/PLCKPBW/201 1tanggal 16 September 2011. Diberi tanda...............cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TT4;5.

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.26/BA/PLCKPBW/201 1tanggal 16 September 2011.

Inanta Timber & Trading Coy Ltddengan membuat pertimbangan tekhnis atas Usulan PengesahanRencana Karya Tahunan khususnya dalam pengesahan Blok TebanganTahunan dari PT.

Inanta Timber & Trading Coy Ltd dengan membuat pertimbangan tekhnis atas Usulan Pengesahan Rencana Karya Tahunankhususnya dalam pengesahan Blok Tebangan Tahunan dari PT.

No. 290 K/Pid.Sus/2009dengan membuat pertimbangan tekhnis atas Usulan PengesahanRencana Karya Tahunan khususnya dalam pengesahan Blok TebanganTahunan dari PT.

tugas Karyawan/TiPDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Adrian,SE sebagai Ka.BagAdm dan Keuangan;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007tanggal 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/TiPDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Junaidi sebagai PenanggungJawab IKK Janarata;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/20/SK/2007tanggal 14 Juni 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/TiPDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Mahmuddin, S.E. sebagaiKa.Bag Tekhnis

tugasKaryawan/Ti PDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Adrian,S.E. sebagai Ka.Bag Adm dan Keuangan;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007 tanggal 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugasKaryawan/Ti PDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Junaidisebagai Penanggung Jawab IKK Janarata;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor:800/20/SK/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang penunjukan tempattugas Karyawan/Ti PDAM Kabupaten Bener Meriah atas namaMahmuddin, S.E. sebagai Ka.Bag Tekhnis

TANZIL4 SUBRAN LEKAT5 AKHMADI6 SOLHA ELLY.e Bahwa dalam pengelolaan dana simpan pinjam perempuan ( SPP ) PNPM aturan yangmenjadi pedoman adalah Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008tentang PTO (petunjuk Tekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPN MP), yaitu :Penjelasan IV,sub 4.4.7.2 menyebutkan Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dan pinjaman sebagaitambahan modal

Perintis Total Rp 44.967.000 Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamasama dengansaksi Susyana Binti Kosim telah melakukan Perbutan melawan Hukum dan melanggarperaturan perundangundangan yaitu Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5November 2008 tentang PTO (petunjuk Tekhnis Operasional) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP), Maupun dalam penjelasannyaa.

Perintis Total Rp 44.967.000 Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamasama dengansaksi Susyana Binti Kosim telah melakukan Perbutan melawan Hukum dan melanggar peraturanperundangundangan yaitu Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO(petunjuk Tekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPN MP), Maupun dalam penjelasannyaa.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2 /3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnis operasional) PengelolaanDana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPM MP) maupun melanggar SOP yang ada.Menimbang, bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terbukti secar sah dan meyakinkan.Ad 5.

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang / jasa yang meliputi 1. spesifkasi tekhnis barang/jasa, 2. harga perkiraansendiri dan 3. rancangan kontrak;Menimbang, bahwa dalam menentukan spesifikasi tekhnis barang danjasa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi / Kabupaten / kota dalampengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, MenteriKesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Dalam pembelaan Terdakwa maupunPenasihat Hukum Terdakwa menyertai pula barang bukti surat berupa petunjuktekhnis Pengembangan dan penyelenggaraan pos kesehatan desa Poskesdes ,Departemen Kesehatan RI tahun 2006 dan petunjuk tekhnis penggunaan DAKbidang kesehatan tahun anggaran 2012;Menimbang, bahwa petunjuk tekhnis penggunaan DAK bidangkesehatan tahun anggaran 2012 sebagai acuan dalam mengelola danpenggunaan dana DAK tahun 2012 dalam lampiran standar peralatan danlogistik poskedes disebutkan ada

Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhisesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur,Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor: 5/Pid.SusTPK/2016.PNPdgMenimbang, bahwa yang menentukan syarat penilaian tekhnis adalahPPK dan telah diupload sebagai dokumen lelang pengadaan di LPS, sebagaiacuan pokja melakukan evaluasi penawara;.Menimbang, bahwa dalam lampiran Il perperes No 54 tahun 2010tentang tata cara pemilihan penyedia barang berbunyi : evaluasi tekhnisdilakukan dengan sistim

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila a.Spesifikasi tekhnis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosurdan gambar gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumenpemilinan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa ada perbedaanantara alat kesehatan yang ditawarkan oleh CV Nassya sebagaimana suratpenawaran tanggal 12 juli 2012 dengan surat dukungan dari distributor;Menimbang, bahwa sesuai dengan ahli dari LKPP, apabila alatkesehatan yang ditawarkan dalam surat

danSusilowati Nazaro, dalam menentukan persyaratan tekhnis termasuk menyuratipara distributor, menentukan HPS dan merancang kontrak semuanya dikerjakanoleh Terdakwa bersama sama dengan Susilowati Nazaro, ST danKarnaini,SH.Msi.Maka berdasarkan fakta fakta yang bersesuaian MajelisHalaman 111 dari 127 Putusan Nomor: 5/Pid.SusTPK/2016.PNPdgberkeyakinan ada kolusi antara Terdakwa, Susilowati Nazaro, ST, Karnaini,SH.Msi dan CV Nassya sebagai pemenang lelang, yang mengkondisikansedemikian rupa sehingga

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.GMMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan olehPemohon II telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan Surat Ketua KamarLingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADAAG/IX/2013tanggal 12 September 2013 Tentang Petunjuk Tekhnis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013versi Pdf.

selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Oktober2020, sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 denganalasan telah tercapai perdamaian di luar persidangan antara Penggugat denganPara Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatanoleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban, makadengan mendasarkan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II, PedomanTeknis Administrasi dan Tekhnis

diperhitungkan.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untukdiberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara danpermohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua PengadilanAgama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama UnaahaNomor 229/Pdt.G/2021/PA.Una. tanggal 02 Juni 2021, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RAFLI HIDAYATULLAH BIN HEJI SANTOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak RAFLI HIDAYATULLAH BIN HEJI SANTOSO, mengikuti pelatihan kerja selama 1 (SATU) Tahun di Dinas Sosial Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pamekasan yang beralamat di jalan Rongkosukowati

Menjatuhkan tindakan terhadap Anak RAFLI HIDAYATULLAH BIN HEJISANTOSO, mengikuti pelatinan kerja selama 1 (SATU) Tahun di DinasSosial Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Sosial Remaja TerlantarPamekasan yang beralamat di jalan Rongkosukowati No. 46Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ;3.

APBDesa maupun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran2017 maupun pekerjaan pembangunan desa yang telah disusun dalamRencana Anggara Biaya (RAB) Desa Selamat Sudiarjo T.A.2017 tidakdilaksanakan oleh terdakwa yaitu :1) Terdapat pembayaran pekerjaan fisik namun kenyataannya pekerjaantersebut tidak dilaksanakan yaitu untuk pekerjaan Tembok PenahanTanah (TPT) sebesar Rp.29.265.350, (dua puluh sembilan juta duaratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)2) Terdapat biaya operasional Tim pelaksana Tekhnis

Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Selamat Sudiarjo .Putusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 176 dari 232 Halamane Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Selamat Sudiarjo telah menerbitkanKeputusan Kepala Desa Selamat Sudiarjo No. 07 tahun 2017 tanggal 29 Mei2017 tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)dengan susunan, yakni:1.

Anggota : Hendri (Kepala Seksi pemerintahan)Ratin Puspita (Kepala Seksi Kesejahteraan danPelayanan)Kusmita (Kadus 1)Buhari (Kadus II)e Bahwa tugas Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)tersebut adalah:1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;2. Menyusun rancangan peraturaan Desa tentang APBDesa danpertanggung jawabanan pelaksanaan APBDesa;3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;4.

O07 tahun 2017tanggal 29 Mei 2017 tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) dengan susunan, yakni:1. Koordinator : Meta Susanti (Sekretaris Desa)2. Bendahara : Pahrul Rozi (Kaur Keuangan)3. Anggota : Hendri (Kepala Seksi pemerintahan)Ratin Puspita (Kepala Seksi Kesejahteraan danPelayanan)Kusmita (Kadus 1)Buhari (Kadus II)Bahwa tugas Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) tersebut adalah:1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;2.

AnggotaPutusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl: Meta Susanti (Sekretaris Desa): Pahrul Rozi (Kaur Keuangan): Hendri (Kepala Seksi pemerintahan)Ratih Puspita (Kepala Seksi Kesejahteraan danPelayanan)Halaman 199 dari 232 HalamanKusmita (Kadus 1)Buhari (Kadus II)Bahwa tugas Tim Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa (PTPKD) tersebut adalah:1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;2.