metode Transactional Net Margin Method(TNMM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER43/PJ/2010tanggal 6 September 2010;bahwa berdasarkan penghitungan berdasarkan metode a quo diperoleh prosentaseperbandingan laba bersih dibandingkan dengan Harga Penjualan ditambah Biaya Usahasebesar 18%;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ada perubahan konstruksihukum yang dilakukan oleh Terbanding yaitu pemakaian metode Cost Plus pada saatpemeriksaan, kemudian pada saat keberatan Peneliti

menggunakan metode TNMM;bahwa Terbanding membenarkan bahwa memang terjadi perubahan konstruksi hukumyang dilakukan oleh Terbanding yaitu pemakaian metode Cost Plus pada saatpemeriksaan, kemudian pada saat keberatan Peneliti menggunakan metode TNMM;bahwa maksud dari Terbanding melakukan perubahan metode penghitungan darisemula memakai metode Cost Plus pada saat pemeriksaan, kemudian Penelitimenggunakan metode TNMM pada saat keberatan adalah dalam rangka memberikankeadilan karena angka koreksi menjadi

JUNAIDI; Bahwa Terdakwa bukanlah peneliti atau ahli di bidang obatobatan danpekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan Kesehatanatau terapi;Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Rta Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyimpan,memiliki, atau Menguasai sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan danmemberikan pendapat keterangan saksi ada yang

JUNAIDI; Bahwa Terdakwa bukanlah peneliti atau ahli di bidang obatobatan danpekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan Kesehatanatau terapi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyimpan,memiliki, atau Menguasai Sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmemberikan pendapat keterangan saksi benar semuaMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah

IPIN maupun Sadr.JUNAIDI; Bahwa Terdakwa bukanlah peneliti atau ahli di bidang obatobatan danpekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan Kesehatan atauterapi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyimpan,memiliki, atau Menguasai sabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan

IPIN maupun Sadr.JUNAIDI; Bahwa Terdakwa bukanlah peneliti atau ahli di bidang obatobatan danpekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan Kesehatan atauterapi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyimpan,memiliki, atau Menguasai sabu tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor30/10846.00/04/2021 oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Rantau tanggal 21 April2021 yang

Berita Acara Evaluasi Negoisasi dan Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor ; 02/BA-EVAL/PPK15-PJNM-II-J/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012;33. Sertifikat Bulanan Nomor Sertifikat: 09 (Sembilan) Periode 28 Nopember s.d. 13 Desember 2012;34. Bukti Pembayaran Sertifkat Bulanan 1-9 (MC 1-MC 100%) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang-Batas Kota Tangerang Tahun Anggaran 2012;35.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN II JAKARTA, NOMOR : 13.a/SK/SNVT-PJNM-II-J/2012 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PELAKSANA KONTRAK DANA APBN TA.2012 DILINGKUNGAN SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAA JALAN NASIONAL METROPOLITAN II JAKARTA ;44.

Eng.Sc mengirimkan surat nomor : UM.01.01/SNVTPJNMIIJ/23072012.01 kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak(PPPK) SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Jakarta yangpada pokoknya meminta kepada Ketua PPPK Ir. Budi Waluyo untukmenindaklanjuti Surat PPK untuk memproses perubahan kontrak.Bahwa perubahan kontrak yang diinginkan oleh Ir. H. DHARMASUTISNA Ces Bin H.

Eng.Sc mengirimkan surat nomor : UM.01.01/SNVTPJNMIIJ/23072012.01 kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak(PPPK) SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta yangpada pokoknya meminta kepada Ketua PPPK Ir. Budi Waluyo untukmenindaklanjuti Surat PPK untuk memproses perubahan kontrak.Bahwa perubahan kontrak yang diinginkan oleh Ir. H. DHARMASUTISNA Ces Bin H.

Oktavianus ;Bahwa selain sebagai Anggota Panitia Pengadaan, Saksi juga menjabatsebagai Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak, berdasarkan SK No.13a/SK/SMPT/PJNM/II/j/2012, dengan struktur sebagai berikut : Ketua : Ir. Budi Waluyo ; Seretaris : Linda Widianti (Saksisendiri) Anggota : Ir. Bimansyah, ST. ; Anggota :RanoN., ST. ; Anggota : Joko E., BC.

KaryaAnugrah Sejati yaitu Terdakwa Oktavianus ;Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak berdasarkanSK No. 13a/SK/SMPT/PJNM/II/j/2012 dengan susunan kenanggotaan sebgaiberikut : Sekretaris : Linda Widianti ; Anggota : Ir. Bimansyah, ST. Anggota :RanoN., ST. ; Anggota : Joko E., BC.

DSI telah mengajukanpenawaran untuk perbaikan Sheet Pile Oprit Cibodas, dengan hargasatuan penawaran horizontal Drilling sebesar Rp. 575.000,00/meter,sehingga harga penawaran dari PT DSI tersebut kemudian Saksipergunakan sebagai patokan harga pembuatan HPS; Bahwa seingat Saksi, nilai HPS yang Saksi ajukan ke peneliti kontrakberikut harga pembanding, perinciannya adalah sebagai berikut :1).

Daud, S.T., M.T., selaku Anggota;Bahwa yang saya lakukan sebagai panitia peneliti kontrak adalah sebegai berikut:1) Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Kegiatan di Bina Marga padaDinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo tahun anggaran 2015 Nomor:050/1193/SKPAN.PPK/Bid.BM/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentangPeneliti Kontrak;2) Setelah kami menerima Surat Keputusan Peneliti Kontrak, kami mendapat suratdari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Bidang Bina Marga tanggal 23 September2015 Nomor: 050

T/IX/2015tanggal 11 September 2015;3) Setelah menerima surat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Bidang Bina MargaNomor: 050/1200/PPTK/PJH.DAK.T/IX/2015 tanggal 23 September 2015, kamiselaku panitia peneliti kontrak diundang oleh ketua panitia peneliti kontrakbersama direktur PT.

,;Halaman 68 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN GtoBahwa setelah ada penawaran dari kontraktor kami panitia peneliti kontrak hanyamelakukan penilaian apakah penawaran kontraktor tersebut adalah harga yangwajar atau tidak;Bahwa kami menjadikan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap hargakewajaran adalah Standar Harga Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2015;Bahwa benar kami panitia peneliti kontrak melakukan penelitian perubahan kontraksebanyak 1 (satu) kali di bulan September 2015,

Kontrak melakukankajian/penelitian tentang penambahan item volume pekerjaan baru dan penguranganpekerjaan, sebagaimana Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan Jalan BeringinNomor: 02/PANPPK/BA/IX/2015 tanggal September 2015;Bahwa untuk addendum kontrak kedua, Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukankajian/penelitian tentang penambahan waktu pekerjaan, karena bukan kewenanganPanitia Peneliti Kontrak, melainkan menjadi kKewenangan dari KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan);Bahwa untuk addendum kontrak ketiga, Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukankajian/penelitian tentang tambah kurang volume pekerjaan tersebut, karena tidakada perintah atau pemberitahuan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada Panitia Peneliti Kontrak terkait adanyapengajuan perubahan kontrak;Bahwa memang tidak ada kewajiban Pokja (Kelompok Kerja) untuk melakukanklarifikasi perusahaan pendukung, yang diwajibkan adalah dalam proses pembuktiankualifikasi

Badarudin berusaha mengambil sesuatubarang yang dimasukan kedalam mulut terdakwa dan setelah berhasil saksi hadiSaputra berhasil mengambil 2 (dua) paket serbuk bening dari mulut terdakwaselanjutnya oleh pihak kepolisian terdakwa dan barang bukti sebanyak 5 (lima)paket sabu diamankan untuk di proses lebih lanjut;Bahwa terdakwa membeli sabu dari teman terdakwa di amuntai seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang bukan seseorang yang bekerjasebagai ilmuan atau peneliti

diduga sabu tersebut lalu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris makaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor :LP.Nar.K.13.0136 tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani olehAry Yustatiningsih, S.Si., Apt, selaku Deputi Manager Teknis PengujianTeranokoko diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh :136LIN2013, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;e Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah pedagang bukan seseorang yangbekerja sebagai ilmuan atau peneliti

terhadap kelima paket sertbukbening yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisBadan POM RI Nomor : LP.Nar.K.13.0136 tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Ary Yustatiningsih, S.Si., Apt, selaku Deputi Manager TeknisPengujian Teranokoko diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh :136LIN2013, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;13Menimbang bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta bukan seseorang yangbekerja sebagai ilmuan atau peneliti

memegang tanganTerdakwa, pada saat itu barang berupa 1 (satu) paket shabu yangterbungkus plastic bening berperekat kemudian dilem dengan isolasiwarna hitam yang sedang dipegang Terdakwa terjatuh; Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambilnya,kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PolresParepare; Bahwa Terdakwa tidak ada jijin untuk menguasai, memiliki ataumenyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut; Bahwa Terdakwa bukan seorang Dokter, Apoteker atau peneliti

dan memegang tanganTerdakwa, pada saat itu barang berupa 1 (satu) paket shabu yangterbungkus plastic bening berperekat kemudian dilem dengan isolasiwarna hitam yang sedang dipegang Terdakwa terjatuh;Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambilnya,kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PolresParepare;Bahwa Terdakwa tidak ada jijin untuk menguasai, memiliki ataumenyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut;Bahwa Terdakwa bukan seorang Dokter, Apoteker atau peneliti

memegang tanganTerdakwa, pada saat itu barang berupa 1 (satu) paket shabu yangterbungkus plastic bening berperekat kemudian dilem dengan isolasiwarna hitam yang sedang dipegang Terdakwa terjatuh;7 Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambilnya,kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PolresParepare; Bahwa Terdakwa tidak ada ijjin untuk menguasai, memiliki ataumenyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut; Bahwa Terdakwa bukan seorang Dokter, Apoteker atau peneliti

42.457.480 640.333 43.097.813Pajak Penghasilan Terutang 8.491.496 128.067 8.619.563Kredit Pajak 6.085.571 6.085.571Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya PPh Kurang/(Lebih) Bayar 2.405.925 128.067 2.533.992Sanksi Administrasi 1.154.844 61.472 1.216.316Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 3.560.769 189.539 3.750.308 Dasar dan Alasan Pengajuan Banding:Koreksi Positif atas Objek PPh Pasal 26 Final sebesar Rp43.097.813,00;Menurut Pemeriksa:Bahwa terdapat koreksi karena rekapitulasi hutang;Menurut Peneliti

pinjaman sebesarUSD3.611,11 oleh Pemohon Banding kepada SBTC Arab Saudi adalah padatanggal 30 November 2010;Bahwa oleh karena jatuh tempo pembayaran bunga sebesar USD3.611,11tersebut adalah pada tanggal 30 November 2010, maka sesuai Pasal 26 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008, atas bunga tersebut wajib dipotong PPh Pasal 26 masa November 2010oleh Pemohon Banding;Bahwa Nilai Kurs yang digunakan oleh Peneliti

nilai kurs yangberlaku untuk tanggal 29 November 2010 dengan 5 Desember 2010 yaituRp8.960/USD1;Menurut Pemohon Banding: Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan Pemeriksa maupunPeneliti Keberatan karena: Pemeriksa terlalu tinggi menghitung bunga pinjaman luar negeri sedangkanperjanjian pinjaman tersebut telah dilakukan addendum; Pemeriksa tidak meminta Amandemen of short term loan agreement padasaat berlangsungnya pemeriksaan kecuali diminta tetapi tidak diberikan danseharusnya kalau Peneliti

Terdakwa juga tidak mempunyai ijin yang sah dari pihakyang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan ataubekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk menggunakan narkotika jenisshabu.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikNo.

barang berupa paketHalaman 15 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN DmkNarkotika jenis shabu, sedangkan narkotika jenis shabu tersebutmilik terdakwa dansaksi hanya diajak menyalahgunakan saja dandibakarkan oleh terdakwa.; Bahwaterdakwa Muslim Bin Mat Sakuan tidak sedang dalammasa perawatan atau dalam rangka pengobatan pecandu narkotika.Terdakwa MUSLIM Bin MAT SAKUAN juga tidak mempunyaijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakantenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti

AJI (DPO) dan memberi sabu sedikit yanglangsung ditempatkan di pipa kaca lalu. terdakwa menuju rumahBahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihakyang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis ataukesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untukmenggunakan narkotika jenis shabu;Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No.

Menurut Peneliti Keberatan :1.

Koreksi Peredaran Usaha pada Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00Bahwa menurut Pemeriksa bahwa Peredaran Usaha untukmasa Oktober 2008 adalah sebesar Rp 20.246.126.497,00sementara menurut Pemohon Banding Rp 18.591.484.387,00 sehingga Peneliti Keberatan mengkoreksi Peredaran Usaha sebesarRp 1.654.642.110,00;Bahwa dengan alasan Pemeriksa bahwa sales comparative yangditerima oleh Pemeriksa sebelumnya yang diperoleh informasi GrossMargin afiliasi 16% dikurangi biaya freight dan Distribution;2.

Koreksi Kredit PPN Rp 4.739.407 ,00Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi Pajak Masukan sebagaiKredit Pajak yang semula sebesar Rp 15.700.084,00 dan disetujuisetelah ada konfirmasi sebesar Rp 10.960.677,00 sehingga koreksiyang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah Rp4.739.407,00 dengan alasan klarifikasi yang dijawab tidak ada sertakoreksi atas Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengankegiatan usaha;iii. Menurut Pemohon Banding :A.

Koreksi Kredit PPN Rp 4.739.407,00Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi Pajak Masukan sebagaiKredit Pajak ayang semula sebesar Rp 15.700.084,00 dan disetujuisetelah ada konfirmasi sebesar Rp 10.960.677,00 sehingga koreksiyang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah Rp4.739.407,00 dengan alasan klarifikasi yang dijawab tidak ada sertakoreksi atas Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengankegiatan usaha;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksasebesar Rp 4.739.407,00

Menurut Peneliti, seharusnya PPh 21 terutang dihitung dari tanggal data pembayaran Gaji permasingmasing karyawan jika tersedia ataupun dari tanggal pencatatan biaya imbalan karyawan dalamGeneral Ledger;Mbahwi ResuahdenBandingt banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan Pemohon Banding diatas Pemohon Banding tetap tidak setuju dengan Koreksi Pemeriksa Pajak yang masih tetap dipertahankanoleh Terbanding;Mbahbyut Mbpthissi yang menjadi pokok sengketa adalah, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak

22 April 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga KontrakPada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2017Sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) Orang;1 (Satu) Bundel UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;1 (satu) Bundel Surat Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan TindakPidana Korupsi Supaya Lebih Optimal;1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 002/LAI/BPAN/DPC/KPHIIII/2018Prihal Permohonan Untuk Pembukaan Rekening Tabungan An.Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti

Aset Negara DPC.Kabupaten Kepahiang;1 (satu) Bundel Suratsurat, kwitansi,dan dokumendokumen internalLembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC.Kabupaten Kepahiang lainnya;1 (Satu)bundel asli Surat Keputusan Pengesahan Susunan PengurusDPC Lembaga Aliansi Indonesia Tahun 2017 (versi bulan Januari danApril), Tahun 2018 dan Tahun 2019;1 (satu)bundel asli TandaTerima Pemberitahuan KeberadaanOrganisasi Nomor: 220/86/KesbangpolKph/2018, tanggal 14 Maret2018;1 (Satu)bundel fotocopy Keputusan

Lembaga AliansiIndonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC. Kabupaten Kepahiang;1 (satu) Bundel Suratsurat, kwitansi,dan dokumendokumen internalLembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC.

EdiWantania (Alm) selalu Panitia Peneliti barang lalu membuat Berita AcaraFiktif Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 09/BA.BP4K/X1/2008tanggal 5 Desember 2008 dimana dalam Berita Acara tersebut diterangkanbahwa CV.

No. 338 K/Pid.Sus/2013terpisah) selaku Panitia Peneliti Barang sebagai yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktudan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATUKORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUSARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANYANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIANNEGARA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagaiberikut

EdiWantania (Alm) selalu Panitia Peneliti barang lalu membuat Berita AcaraFiktif Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 09/BA.BP4K/XIl 2008tanggal 5 Desember 2008 dimana dalam Berita Acara tersebut diterangkanbahwa CV. Maleakhi telah menyerahkan jenisjenis barang sebagai berikutyakni 8 (delapan) unit kendaraaan roda dua merek Honda Supra X 125, 20(dua puluh) unit kendaraan roda dua merek Honda Mega Pro 1600 sertaperlengkapan lainnya;Hal. 6 dari 20 hal. Put.

Viktor JA Tiwow dengan wakiu 30 (tiga puluh) hari kalender, uang mukasebesar 30% sisanya setelah pengadaan barang sempurna, setelah melaluiperpanjangan waktu. dengan addendum, barang tidak juga cukup, ataspermintaan Terdakwa Panitia Peneliti Barang lalu membuat Berita AcaraFiktif Pemeriksaan dan Penerimaan Barang sehingga anggaran bisa cair100%, berdasarkan hasil audit BPKP akibat perbuatan Terdakwa tersebutnegara dirugikan sebesar Rp. 439.055.000, (empat ratus tiga puluhsembilan juta lima puluh

(satu) plastik klipnarkotika jenis shabu berisikan 0,05 gram, yang mana menurut keteranganTerdakwa shabu tersebut dibeli dari saudara Ari di Tempurejo dengan hargaRp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwakonsumsi bersama dengan temanteman Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabushabu tersebutbukan dalam rangka untuk melakukan penelitian ilmiah disamping itu pekerjaanTerdakwa adalah wiraswasta, bukan berprofesi sebagai Peneliti

IImiah maupunHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2016/PN.JmrPetugas Medis dan oleh karena Terdakwa bukan Peneliti llmiah ataupunpetugas medis yang menggunakan shabu bukan untuk keperluan Penelitianilmiah dan pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke2 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur

koreksi positif penyerahan yang terutang PPN sebesarRp22.753.458.028,00;bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapataudit adjustment sebesar Rp6.668.493.190,00 atas pendapatan proyek OilTanking Merak;bahwa Audit adjustment tersebut merupakan adjustment dari kredit pajak atasPPh Pasal 23 terkait dengan pendapatan final jasa konstruksi;bahwa berdasarkan penelitian atas LPP dan KKP, diketahui bahwaTerbanding telah mengakui kredit pajak PPh Pasal 23 tersebut di atassehingga Peneliti

Bahwa sebagaimana apa yang tertuang dalam Daftar Lampiran RisalahPemeriksaan Tanah Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan KabupatenPolewali Mandar Tanggal 8 Pebruari 2008 Nomor 10/RTPT/11/2008 padahuruf a dijelaskan bahwa atas permohonan tersebut terdapat keberatan dariYayasan Olahraga H.S Mengga (dahulu yayasan olah raga Paredeang) yangmengklaim tanah seluas 21,5 Ha yang diatasnya terdiri dari stadion, pacuankuda, gedung olahraga serta sarana dan prasarana lainnya adalah milik Hal.9 dari 23 Hal.Put.No

Apa yang diuraikan dalam lampiranRisalah Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah menggambarkan dengansangat jelas menguraikan asal tanah obyek perkara dan dapat diketahuidengan sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan apalagi hak diatas tanah obyek perkara..

an.Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada saat dimohonkan hak pakaiadalah bekas hak guna usaha milik Perusahaan Daerah Polmas sebelumnyaadalah tanah ex ondernemen yang telah berakhir haknya sebagaimana manayang telah dijelaskan pada angka 4 jawaban ini, gugur dan menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara dan oleh Pemohon dalam hal iniPemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menguasai baik secara fisikmaupun yuridis hal ini dijelaskan dalam lampiran risalah hasil pemeriksaantanah oleh Tim Peneliti

Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya Risalah Tim Peneliti TanahNomor : 10/RTP/II/2008, selanjutnya diberi tanda TT56. Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat Nomor :310.2.3085.62008 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada PemerintahKabupaten Polewali Mandar Atas Tanah Negara seluas 255.559 M?

., MT.(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : SUKARJO, S.IP.Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kajen Kaibahan Paket pada tanggal 20 Maret 2012 Kepala Dinas PekerjaanUmum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824/56/2012 yang menunjukPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak (P3k), yaitu :(1) Ketua : PUDJIYANTO, S.ST.(2) Sekretaris : YOSI BIMONO ADI, ST.(3) Anggota : AGUNG NUGROHO, S.ST.(4) Anggota : RATNA TRIANA, ST.(5) Anggota : SUSAN APRILIYAN

Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824/34/2012yang menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), yaitu:(1) Pejabat Pembuat Komitmen : SLAMET SUKMAEDHI, ST., MT.(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : SUKARUJO, S.IP.Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kajen Kaibahan Paket pada tanggal 20 Maret 2012 Kepala Dinas PekerjaanUmum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824/56/2012 yang menunjukPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Panitia Peneliti

Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Pekalongan Ta. 2012.3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pekalongan Selaku Pengguna Anggaran/PengfgunaBarang Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2012 Nomor 824/56/2012 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Anggaran/Pengguna Barang Nomor824/35/2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penunjukkan PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Peneliti

Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Pekalongan Ta. 2012.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pekalongan Selaku Pengguna Anggaran/PengfgunaBarang Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2012 Nomor 824/56/2012 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Anggaran/Pengguna Barang Nomor824/35/2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penunjukkan PanitiaPengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Peneliti

klip kecil dan rencananya akandijual kepada orang lain, dan apabila laku semua Terdakwa akanmendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rta@ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabutersebut adalah untuk di komsumsi sendiri dan untuk dijual kembalikepada orang lain serta mendapatkan keuntungan;@ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bengkel danbukan dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun bekerjasebagai peneliti

Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bengkeldan bukan dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun bekerjasebagai peneliti di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika jenis shabu;8. Bahwa benar Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasisebagai pengguna/pecandu narkotika;9.

selanjutnya dibagi menjadi 8 paket plastik klip kecil dan rencananyaakan dijual kepada orang lain, dan apabila laku semua Terdakwa akanmendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotikajenis sabu tersebut adalah untuk di komsumsi sendiri dan untuk dijualkembali kepada orang lain serta mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukangbengkel dan bukan dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau punbekerja sebagai peneliti

Selanjutnyapada saat terdakwa sudah mengeluarkan bong dan meletakkannya di atas mejadan hendak menggunakan Narkotika jenis shabushabu yang sebelumnya dibawaterdakwa, tibatiba pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan danpenangkapan terhadap terdakwae Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti dari lembaga penelitian yangditunjuk dari Menteri Kesehatan;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmelakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;Terhadap

DAVID binMARLIS sebagai tersangkaBahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti dari lembaga penelitian yangditunjuk dari Menteri Kesehatan;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmelakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkanketerangan saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pads hari Kamis

Putusan Nomor 2011/B/PK/PJK/2017Bahwa Koreksi berasal dari General Ledger bulan Mei Tahun 2010 padaakun Buildings Permanent sebesar Rp33.199.228,00 dan Buildings Semi Permanent sebesar Rp94.116.237,00;Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kegiatan Membangun Sendiri adalahsebesar Rp50.926.186,00;Menurut Terbanding (Peneliti Keberatan):1.Atas koreksi pada akun BuildingsPermanent sebesar Rp33.199.228,00;Bahwa dalam General Ledger yang diserahkan Pemohon Bandingdiketahui terdapat biaya untuk pembuatan bangunan

kegiatan usaha; Luas keseluruhan bangunan melebih 200 M2;Bahwa pada tahun 2010 pembuatan Box Culvert dimulai pada bulanFebruari 2010, dimana pada bulan Februari 2010 berlaku ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor554/KMK.04/2000;Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding bahwa: Pembangunan BoxCulvert tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini kontraktornamun seluruh material yang digunakan disediakan oleh perusahaan,Tim Peneliti

Tim Peneliti Keberatan berpendapat bahwa:a. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa ataspembangunan Water Drip Cup Water Installation tersebut telahditerbitkan Faktur Pajak oleh penyedia jasa (pihak ketiga);b. Sesuai keterangan Pemeriksa atas dasar koreksi diketahui bahwa:... Atas kegiatan membangun sendiri tersebut merupakan satukesatuan kegiatan yang berada di satu lokasi tempat usaha WajibPajak ...

;Dengan demikian Tim Peneliti Keberatan tetap mempertahankankoreksi Pemeriksa atas biaya sebesar Rp127.315.465,00 sebagai ObjekKegiatan Membangun Sendiri dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp50.926.186,00;Menurut Pemohon Banding: Halaman 4 dari 25 halaman.

halaman10Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres untukpenyidikan lebih lanjut;Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang yang bernama AhmadKargo;Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah beberapa kali disruruh untuk antarsabu oleh Ahmad Kargo, dalam sekali antar terkadang terdakwa dikasih uangsebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah;Bahwa terdakwa kenal dengan Ahmad Kargo lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulanyang lalu;e Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti

BL 2081 AR, dan 1 (satu) kotakmerk Kenko;e Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasiataupun petugas kesehatan;Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaaanalternatif, yaitu KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar pasal 112ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau

Julheri tersebutdilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehariharijuga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atauberwenang menyerahkan Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangandengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum.