terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.Maka alasan pemohon mengajukan Pra peradilan tentang sah atau tidaknyamengehentikan penyidikan perkara laporan Pemohon PILEM Br TARIGANyang dilakukan Termohon selama ini, Ssudah cukup jelas penyidikan dalamhal pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkanpemohon.Mari kita simak

infrastruktut IT perpustakaanUI tahun 20102011 sejumlah Rp21 milyar tidak ada dalam RKAT 2010maupun dalam Revisi RKAT 2010;Bahwa Saksi membenarkan dalam RKAT 2010 hanya terdapat anggaranuntuk IT sejumlah Rp2 milyar;Bahwa ada Revisi RKAT 2010, namun hanya untuk pekerjaan fisik;Bahwa fisik perpustakaan UI dibangun dari APBN (DIPA) Ul, termasukdalam keuangan UI;Bahwa dalam laporan Ul, gedung perpustakaan UI termasuk asset Uldan semua asset UI adalah kekayaan pemerintah;Bahwa asset UI tercatat dalam SIMAK

BMN;Bahwa SIMAK BMN mencatat semua asset baik yang bersumber dariAPBN maupun Dana Masyarakat;Bahwa Rekening UI ada dua kelompok untuk dana APBN dan NonAPBN;Bahwa untuk rekening Non APBN, terdiri dari beberapa rekeningdibedakan antara yang bersumber dari SPP maupun sumber lain;Bahwa pengelolaan Dana Masyarakat/Non APBN sejak UI sebagaiBHMN mengacu pada aturan UU, PP, Keputusan MWA, AD/ART dan SKRektor IU Nomor 1091;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 31,dimana Saksi berani merealisasikan

belanja tersebut harustercatat sebagai belanja kementerian pendidikan dan kebudayaan baikdana itu bersumber dari APBN maupun sumber dana dari danamasyarakat;Bahwa belum tercatatnya dalam laporan pendapatan kementerianpendidikan dan kebudayaan dikarenakan sumber uang dalam perkarapengadaan /T perpustakaan UI pada tahun 2010 didapat dari perjanjiansewa antara UI dan BNI yang ditandatangani pada tahun 2010.Bahwa laporan kekayaan negara disajikan dalam neraca dalam bentukaset yang dicatat dalam aplikasi SIMAK

dari dana pemerintah dan dana masyarakat;Bahwa RKAT harus disahkan terlebin dahulu olen MWA, sebelum diimplementasikan dalam anggaran tahun berikutnya;Bahwa untuk proyek pengadaan barang/jasa, apabila ada perubahandalam RKAT, maka UGM meminta persetujuan terlebin dahulu ke MWA;Bahwa untuk pencatatan aset tetap dilakukan atas nama aset UGM baikaset tersebut bersumber dari dana APBN maupun bersumber danamasyarakat;Bahwa untuk pencatatan aset yang bersumber dari dana pemerintahmaka dicatat ke dalam SIMAK

BMN, sedangkan untuk aset yangbersumber dari dana masyarakat dicatat dalam sistem SIM aset UGM;Bahwa baik aset yang tercatat dalam SIMAK BMN dan sistem SIM asetUGM semua dilaporkan ke Dikti dan Kemendikbud tetapi secara terpisah,karena aset yang bersumber dari dana masyarakat hanya dilampirkansaja tetapi tidak dikonsolidasi dengan laporan kKeuangan Kemendikbud;Bahwa kelemahan menggunakan dana yang bersumber dari danapemerintah maka ada kemungkinan resiko penggunaan dana bisaterlambat, karena tidak

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon telah tercatat dalam daftarinventaris aset (Simak BMN) dan tanah yang dimohon tidak dalamkeadaan sengketa baik batas maupun penguasaan/Kepemilikannya;Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan CampakaNo.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai oleh KEMENTERIANKesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanah tersebut tidak dalamkeadaan sengketa; Bahwa secara

saksi, Kasi dan Kasilog;Bahwa saksi menyatakan, luas tanah TNI Angkatan Darat yaitu 18,8 Ha, hasilpengukuran PTM dan diajukan permohonan sertipikat pada tahun 20082009,tetap sempat terhenti, karena ada gugatan dari para penghuni di PengadilanNegeri Tasikmalaya dan sudah diputus dengan Kodam Ill Siliwangi yangmenang, (bukti T Il 5a, b, dan c) lokasi Perumahan Saptamarga;Bahwa saksi menyatakan, tanah pemberian AURI satu hamparan, yangluasnya 18,8 Ha dengan Nomor Register 30612001 dan asset masuk SIMAK

Dalildalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinyayaitu. tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yangdipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya,mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupKUHAP dengan tegas menjelaskan

Jakarta Konsultindo Nomor :28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBukittinggi, Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013,Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi KawasanJenjang Seribu Kota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah

Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan

Jakarta Konsultindo Nomor :28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima

(silahkan simak dan pelajari buku RuangLingkup permasalahan eksekusi bidang perdata karanganM.Yahya Harahap ,SH halaman 337340). Dan ditariknya Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat merupakan salah seorangyang sekarang ini sedang menguasai tanah yang merupakan obyeksengketa dalam perkara terdahulu antara Sumina Binti Ibrahimkainun (penggugat) melawan Fatimah binti Umar Bagaibak Boling(Tergugat).

Pdg57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/2014 tanggal 31 Desember2013.59

Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan

Pdg58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/+2014 tanggal 31 Desember2013.59) 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K250 pekerjaan Pembangunan PSDPenataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi KontraktorPT.

DADAN (DPO) dengan tujuanmencari anak anak XTC;Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2019/PN.CmsBahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti namun dari ajakan Sdr.DADAN (DPO) bahwa grupnya yaitu BSC akan menyerang grup XTC;Bahwa yang saksi simak adalah obrolan seputar penyerangan ke XTCdikarenakan XTC pernah melakukan penyerangan ke BSC;Bahwa pada waktu itu) saksi tidak memerhatikan obrolan yangdisampaikan oleh Sdr.

Bahwa apabila kita simak gugatan penggugat, dasar dari gugatan (obyekgugatan) adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat , yakniHalaman 67 Dari 78tercantum dalam surat No: 958/PAL WASKITA/MCFSPPiii/2016,AKH/som/III/2016 proyel PLTU Malinau 2 x 3 MW, dimana dinyatakan bahwa :1. Tagihan tagihan CV. Putra Jaya Perkasa telah kami terima dan saat inisedang dilakukan proses pembayaran;2.

TNI AL Nomor 32 tanggal 25Oktober 1985 seluas 1.815 m2 yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan TegalKota Tegal yang telah terdaftar dalam SIMAK BMN TNI AL Register Nomor40365000000257.Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN TGL4 Bahwa Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah melalui Panitia PembebasanTanah Untuk Negara(P2TUN) yang semula tanah tersebut adalah tanah Eigendom Verp.No. 22 atas nama LIEM TAN GIE, LIM BOEN HOK, LIM GWAN TAN terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan

adil yang masyarakat awam yang dibutuhkan jangan malahmempermainkan hukum itu sendiri kata orang Islam Auzhubillahmindhalik,Para Penegak Hukum jangan membolakbalikkan fakta hukum yang ada,yang lemah dikuatkan atau sebaliknya yang kuat dibikin lemah denganbersandar pada pasalpasal tanpa menguraikan makna atau arti yangsebenarnya ;Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding jugaTerbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4dan point 5 tersebut di atas, maka dapat kita simak

Nomor 1345 K/Pdt/2017Cermati, simak dengan seksama bahwa Sertifikat Hak Milik dalampoint 3.89. sampai dengan point 3.143. adalah atas nama:89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atasnama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758tanggal 18 Maret 1989;Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atasnama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759tanggal 18 Maret 1989;Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atasnama

Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat akanketimpangan atau diduga ada permainan, hal apa yang dapat mendorongdugaan tersebut kita simak

./2015dari pendapat hukum dari Judex Facti tersebut dapatlah kita simak sebagaiberikut yang merupakan kelanjutan dari pertimbangan tersebut:Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pejabat Negara (WalikotaYogyakarta dalam hal ini H. Herry Zudianto, S.E.

adalah Harta Pusaka Tinggi dari Kaum TergugatRekonvensi yang merupakan Cancang latiah Galuah Taruko dariPusako Ninik Mamak Kaum Tergugat Rekonvensi.yang sama sekalitidak ada Hak Mutlak (Hak Milik) dari pada Penggugat Rekonvensisedikitpun.perlu Penggugat Rekonvensi sadari Kapasitas PenggugatRekonvensi sendiri adalah sebagai Semenda (Urang Sumando)lbaratkan Abu diatas Tanggul (Abu diateh tunggua),tidak adasedikitpun Hak Penggugat Rekonvensi untuk membahas danmempermasalahkan Objek 3a1 tersebut.coba simak

MESIN LAS LISTRIK WELDING V;U 2310 YO 274129;Bahwa para Terbantah dan Il mengajukan permohonan pelaksanaaneksekusi tersebut sesuai dengan buku ruang lingkup permasalahaneksekusi bidang perdata halaman 182 Sub Penulis M YahyaHarahap,S.H. dapat di kutip sebagai berikut:Eksekusi Riil atas barang hutang";Pertama tama sebaiknya di simak lebih dahulu ketentuan pasal 200ayat (1 ) HIR atau pasal 218 RBG, bunyinya dapat di ringkas : " Jikapihak tereksekusi ( orang yang barangnya di jual lelang ), engganmeninggalkan

Bahwa dari proses tanah objek sengketa sebagaimanadiuraikan diatas, sehingga menjadi kelengkapan administrasipenerbitan Sertipikat Tanah yang telah diterbitkan pada tahun2019, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001;d. bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negarayang sudah dicatat oleh SIMAK BMN Kantor KementerianAgama Kab.

Berkaitan dengan perkara ini saksi juga menginputdata setoran dan tahun 2013 saksi ada menginput data laporan penerimaanbukan pajak dan melaporkan ke KPPN;Bahwa ada ruko 6 blok yang terdaftar di SIMAK yang dikelola oleh Satker UnitPengembangan Kapasitas Tenaga Kebinamargaan Wilayah Ill dan disewaoleh 4 orang;Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPk/2017/PN Dps Bahwa ruko yang dikelola olen Satker Unit Pengembangan KapasitasTenaga Kebinamargaan Wilayah Ill tersebut disewakan sejak tahun 2013sampai

BANKCENTRAL ASIA) tidak dapat bertindak sebagai persoon di forum peradilanperdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari BadanHukum tersebut (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI.No.419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung R.l. tanggal 7Desember 1992 Nomor KMA/321/XI/1992 dan tanggal 5 April 1995 NomorKMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karena yangdihukum

yang bertindak sebagai pemimpin kegiatandalam tindak pidana tersebut.Dimana ketentuan Pasal 116 UndangUndang Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup inisudah memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban badan usahadan siapasiapa yang harus bertanggungjawab apabila terjadipembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga denganmemperhatikan rumusan dari Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, maka dapat di simak

Hal yang perlu diketahui dalam tindakpidana formal dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu,seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturanperundangundangan atau izin.Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,jika di simak lebih lanjut mengandung

Memperhatikan rumusan Pasal 116 ayat (Il)UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapatdi simak bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukanoleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutanpidana dan sanksi pidana dapat dijatunkan kepada:a) Badan usaha; ataub) Badan Usaha dan orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana; atauc) Badan Usaha dan orang yang bertindak sebagaipemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;ataud) Orang yang