Ditemukan 11432 data
- Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
82 — 13
adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai
96 — 60
Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
39 — 24
Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.
64 — 22
dibantu dan bisa menyalurkan beasiswa", maka syarat yang tercantum dalamisi memo menjadi tidak berlaku, karenatelah berubah menjadi perintah lisan dariatasan Terdakwa dan II ;Bahwa oleh karena terdakwa dan II adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) yang secarahirarki kepegawaian wajib taat terhadap"perintah" Walikota Semarang sebagaiatasannya dan berwenang menjalankankebijakan maka memo tanggal 5 Pebruari2003 yang disusul dengan telepon dariWalikota yang meminta agar bea siswadisalurkan melalul jalur partai
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
111 — 69
Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
89 — 44
TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
199 — 174
Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
302 — 68
Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
78 — 59
Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
133 — 84
Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Lampung Utara terhitung sejakitanggal 17 Agustus 2008 masa kampanye telah dimulai, dan berakhir padatanggal 30 Agustus 2008, namun pada tanggal 21 Agustus 2008 caloryBupati dari Partai Golkar ZUBAIDAH HAMBALI meninggal dunia, karenaHal. 2dari31hal Putusan Nomor 1258 K/Pid/2014kejadian tersebut maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPUD mengambillangkah
112 — 53
Jawa Barat tidak terlaksanakarena waktu itu) DPP Partai Golkar mengadakan KonvensiPartai Golkar dan ada pemberitahuan dari Pemda Jawa Baratbahwa Pemda Jawa Barat tidak dapat menerima anggota dewanProp.
AGUS KURNIAWAN SH
Terdakwa:
1.FEBRI CHRISTIYANTO als. SIPEK
2.DANANG FEBRIYANTO als. KANCIL bin alm. MARKIJO
3.YULIKRIS INDARTO als. UCOK bin SUPARDI
4.DWI ANDRIYANTO als. DWI bin AHMADI
5.RUSTAM WIJIYATMOKO
75 — 14
spion,riting lampu belakang dan tidak bisa dipakal:;Bahwa barang bukti yang diamankan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;Bahwa barang bukti stick dan Sepatu diambil dirumah Kancil, Besi shokdiambil diangkringan Timbel:;Bahwa ketika di Polres Sleman Para Terdakwa datang dan minta maaf,Korban tidak memaafkan dan mohon proses di lanjutkan;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN SmnKetika di interogasi kenapa sepeda motor dirusak Para Terdakwamenyampaikan terkait bendera milik Partai
176 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiundangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihan umum" ;Hal. 8 dari 37 hal. Put.
52 — 37
Bahwa terdakwa VI Lauren Puse Alias Ngungsi memakai baju singletwarna putih.Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan juga ada yangmenyangkal, yaitu bahwa terdakwa VI Laurens Puse Alias Ngungsi hanyamelempar satu kali dan menggunakan baju partai, saksi V Yordan Suali Alias Odan menyangkal bahwa dia tidak ada di Desa Tuguaer.10.
77 — 77
proyek di Palembang, Sekayu, dan Empat lawangdengan total nilai sebesar Rp.39.000.000.000(tiga puluh sembilan miliar) danterdakwa perlu/ membutuhkan bahan bangunan, dan terdakwa mau membeli/mengambil alatalat dan bahan bangunan ditoko saksi Rusdi Alwi dan untukmeyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban untuk datangkekantornya guna menunjukan tempat usaha terdakwa, lalu terdakwamemperlihatkan gambargambar proyek tersebut dan saksi korban, dankorban berkata kepada terdakwa kalau dalam partai
115 — 68
jang lari;Bahwa Saksi mengenali saudara Syamsul dimana jarak antara rumahSaksi dengan Syamsul berjarak sekitar 100 (seratus) meter sertaSyamsulpendukung pasangan calon nomor 1, dimana dia adalah salah satujenderal lapangan;Bahwa Saksi mengetahui orangorang sebelum mendatangi rumah Saksiberkumpul di rumah Syamsul disebabkan anatar rumah Saksi denganSyamsul masih terlihat dan dekat;Bahwa mereka berkumpul dirumah Syamsul pada waktu itu awalnyaMenurut info yang saksi dengar mereka akan dibagikan baju partai
68 — 31
Syarat formil dimaksud yaitu berbentuk tertulis,dibuat secara partai yaitu lebih dari 2 (dua) pihak,ditandatangani oleh para pihak dan mencantumkan tanggal dantempat penandatanganan.