Putusan pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri BandaAceh belum berkekuatan hokum tetap karena Penggugat masih mengajukanupaya hukum banding dengan Nomor Putusan 19/PID/TIPIKOR/2012.PTBNA dan upaya hokum kasasi dengan Nomor 2130/K/Pid.Sus.2012. Bahwaputusan yang berkekuatan hokum tetapadalah putusan kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 sehingga seharusnya yang menjadi dasar menimbanghuruf a objek sengketa a quo adalah Putusan Kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 tertanggal 19 Desember 2012.8.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (sesuai dengan fotokopiyang distempel basah);13.

,BNA dan diajtuhi hukuman penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagaiBendahara Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang (Bukti P15 = Bukti T2);Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding kePengadilan Tinggi Aceh dan Kasasi ke Mahkamah Agung, serta telah diputusoleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan Putusan Nomor:19/PID/TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2012 dan Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor : 2130/K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 12 Juni 2017 sampaidengan tanggal 11 Juli 2017;7. Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengantanggal 9 September 2017;8.

Tipikor EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH danH. YUSDIRMAN YUSUF, SH.

kepadaPenuntut Umum melalui surat nomor W16U1/1259/HK.07/V/2020 tanggal 14 Mel2020;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramemeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang olehPanitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telahdimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberitahukandan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui surat nomorW16U1/1311/HK.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal2 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, makaketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alatbukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapiadanya ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuktetap membuktikan dakwaannya (vide ayat 3), tetapi dalam pemeriksaan sidang diPengadilan Tipikor

(dilakukan penuntutan secara terpisah);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 37/PID.Tipikor

O3/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari No. 37/PID.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 Januari 2016, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;HalHal memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa Micle Aryanto

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR

PUTUSANNomor : 142/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 37 Tahun/18 Pebruari 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang padahari RABUTANGGAL 04 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

kerja,terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31Oktober 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTanggi Medan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancaracara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama setelah MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 19 Oktober 2012 Penuntut Umum telahmengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan95Negeri Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Banding No.48/AktaPid.Sus.K/2012/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan No.48/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PNMdn. tanggal 19Oktober 2012

memori banding Penasehat Hukum Terdakwatertanggal 07 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukanoleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding dariPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmempelajari perkara atersebut, salinan resmi Pengadilan Tipikor

6.709.999.900, (EnamMilyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh SembilanSembilan Ratus Rupiah), yang setiap kantor luasnya hanya 120 m2 yangberarti lebin sempit dari luas setipa kantor sesuai kontrak semula, akan tetapibesaran pagu anggarannya tetap;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hartabenda atau berapa harta yang diperoleh oleh terdakwa dari dana anggarantersebut;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

MKn. masingmasing sebagai Hakim TinggiTipikor Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 DESEMBER 2012 Nomor : 204/Pen.Pid.Sus.K/2012/PTMDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari RABU, tanggal 30 JANUARI 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi HakimHakim Anggota

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan atau

, jadi kurang 236 m;Bahwa hasil pengukuran tersebut ada ahli tuangkan ke dalam laporan yangahli tanda tangani adapun yang menandatangani pada lampiran yang adacoretan dilapangan tersebut adalah ahli sendiri, tim tipikor Polisi, darikontraktor yang untuk pembangunan tempat bermain anakanak bernamaAgus Miftah, lalu dari pengawasan konsultan bernama Iswadi sedangkan daripengguna anggaran diwakili oleh PPTK yang bernama Abdullah;Bahwa benar lampiran yang ada coretancoretan ini ditanda tangani dilapangan

ADUN;8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(ima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hariKamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh ABU HANIFAH, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, AINAL MARDIAH, SH..MH. sebagai Anggota dan HAMIDI DJAMIL,SHHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli

ABU HANIPFAH, SH.MH.Hakim Ad Hoc/AnggotaDto.HAMIDI DJAMIL, SH.Panitera Pengganti,Dto.YUSNIDAR,SH.Untuk salinan yang sama .Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh,ANWAR, SHNIP. 19630424198203 1002

Putusan Nomor 19/G/2019/PTUNSRGdengan UU Tipikor, satu atau dua unsurnya tidak dipenuhi maka tidakdapat diterapkan pasalnya dan mengingat yang diuntungkan adalahpesertanya;Bahwa pungutanpungutan tersebut berbeda dengan gratifikasi, karenagratifikas merupakan hubungan pemberian dengan apa yang telahseseorang lakukan, beda pasal dengan pungli, kalau pungli ada korelasiantara uang yang diberikan dengan hasil yang dinilai;Bahwa perbedaan sumbangan sukarela dengan pungli, yakniSumbangan tidak memaksa

dan tidak ada akibatnya atas perbuatannya,hanya hubungan dengan tuhannya, sedangkan pungli ada kalimatmemaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor;Dr.

artinya bahwaseseorang yang akan dijatuhi sanksi tidak perlu ada laporan sepanjangada bukti yang cukup, jadi tidak harus sampai ke Pengadilan, terkaitdengan Pengadilan harus ada laporan terlebih dahulu;Bahwa dalam konteks kepegawaian, kalau ada ASN yang ditahan olehpihak berwajib, ada unsur pidana yang kemudian ditahan, makamekanismenya berbeda, jadi bukan mekanisme hukuman disiplin.Mekanismenya adalah ASN/PNS tersebut harus diberhentikansementara pada saat ditahan pihak berwajib, baik itu kasus tipikor

Yang satu konteksnya pembinaan, yang satu (tipikor)adalah hukuman. Kalau tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormatjika sudah inkract dan dalam putusannya terbukti, namun untukpembinaan harus melalui proses pemeriksaan (pembinaan) danprosedur pemeriksaan sama semua, hukuman disiplin apapun harusdiperiksa;Bahwa pungli harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, tetapidalam tatanan pungutan liar yang disampaikan dalam gugatan ini ituHalaman 64 dari 76.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Ssuratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwae

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 20134. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;6. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;7.

rupiah) itulah yangakan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada bukti baik dariketerangan saksisaksi, sSurat/dokumen yang membuktikan berapasebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjadi tanggungjawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor

PUTUSANNO. 174/PID.SUS/TPK/2016/PN.SURABAYADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikordengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :TERDAKWA:Nama Lengkap : SUGENG MUJIADI, ST;Tempat lahir : Kediri;Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 18 Februari 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal

Sidoarjo Kab.Sidoarjo;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai BUMD / Direktur Utama PDAMDelta Tirta Kabupaten Sidoarjo;Pendidikan : Strata 1 (Sarjana Teknik).Penahanan dan jenis penahanan :Penyidik : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak tanggal 29 April 2016 s/d.18 Mei2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh Penuntut Umumsejak 19 Mei 2016 s/d. 27 Juni 2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 28 Juni

2016 s/d. 27 Juli 2016; Perpanjangan penahanan Il dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 28 Juli 2016 s/d. 26 Agustus 2016;Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d.12September 2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 13 September 2016 s/d. 12 Oktober 2016;Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak

Perkara : PDS07/SIDOA/Ft.1/08/2016 tertanggal O9Januari 2016 yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhi hukuman sebagaiberikut :1.

Putusan tersebut dibacakan pada sidang terouka untukumum pada hari KAMIS' tanggal 26 Januari 2017 dengan dibantu oleh BUDIMULYONO, SH., MH., Penitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Sidoarjodan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA TTD TTDKUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., MATHEUS SAMIAdI, S.H., M.H.

Tipikor/2012/PN.Tte DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama terdakwa :77W777377777Nama Lengkap : Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si ;Tempat Lahir : Lelei ;Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1ll September 1968 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam;Tempat Tinggal : Lingkungan

Jati Kecil RT. 011 / O05Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan TernateSelatan, Kota Ternate, Propinsi MalukuUtara ;Pekerjaan : Dosen ( mantan Kepala BAPPEDA PropinsiMaluku Utara ) ;Terdakwa ditahan masingmasing oleh : Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret s/d tanggal 25 Maret2012 ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak

tanggal 07 April 2012 s/dtanggal 05 Juni 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team PenasehatHukum yaitu Denny Kailimang, SH, MH, A.Patra Mijaya, SH, LLM,S.

yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara di JalanPahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

dariDana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 #=sampai dengan tahun 200825bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan RevolusiNo.l Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

PU TUSANNomor: 21/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R. GUNAWAN ; Tempat lahir : Gunung Kidul.Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 22 Nopember 1965.

Yk/VI/2013; no PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Yyk. terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan para Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal9 Januari 2012 s/d. 7 Pebruari 2012, Rutan ;4. Perpanjangan Ketua Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal8 Pebruari 2012 s/d. 7 April 2012, Rutan ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 April 2012 s/d 7 Mei 2012, Rutan ;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 6 Juni 2012, Rutan ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya baik sendirisendiridan atau bersamasama, yaitu : AGUSNASRI, S.H., ISNAWARDI, S.H.MH.,AFRIZAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor AGUS NASRI, SHISNAWARDI, SH.MH & Rekan beralamat di JI.

Puspanjolo Selatan No. 357Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011,yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor Semarang ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2011 No. 104/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2011No

MUR ARISSUTOTO (telah dipidana oleh Penadilan Tipikor Semarang), yangberkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan TerdakwaDrs. SYAFRIN, MM Bin NURDIN sebagai berikut :e Bahwa untuk menggunakan anggaran Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di Rumah Tangga Gedung Keuangan NegaraSemarang , pada Tahun 2008 senilai Rp 1.559.450.000,00.

kegiatan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Lift Rumah Tangga GKN Semarang l,tahun 2008 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 268.493.874, (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratusSembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah),137dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu,bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atasperan serta atau keikut sertaan dari pihak lainnya yaitu saksi Ir MURARIS SUTOTO (telah dipidana oleh Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :44Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG,tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai

No. 1537 K/Pid.Sus/2013Menimbang, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, kKeuangan Negaratelah dirugikan, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayarkerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari

UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINADEWITA, SE tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR

Lumme, SH dan Leopoldkim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamahjucapkan dalam sidang terbuka untukMajelis dengan dihadiri HakimHakimi Prasetyo, SH.MH., Panitera PenggantiTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.KetuaTtd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,aa Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana Khusus,SUNARYO, SH.MH.NIP. 040 044 338 Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

R.ASSUNGKALANG, MM masih = aktif terakhir menjabatsebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulun sebelumditahan Kejati Kalbar karena menjadi Tersangka dan sekarang menjadiTerdakwa dalam kasus Tipikor Pengadaan Tanah di Desa Pala Pulau yangmerugikan keuangan negara Rp.1.699.088.000, (Satu Milyar Enam RatusHalaman 63 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKSembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yaitu

publik karenafaktanya dimanfaatkan untuk kepentingan ANTONIUS HUSIN Kepala DesaPala Pulau berdasarkan keterangan saksi saksi fakta dan keterangan terdakwaserta fakta fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan PengadilanTipikor Pontianak karena salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun2006 bernama ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yangmembeli tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT yangmenguntungkan ANTONIUS HUSIN yang masih menjadi terdakwa dalampersidangan kasus Tipikor

Tergugatditerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah aquo kepadaSERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI,THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN, B.Sc, SAWINGNARANG dan SYAMSUL BAKHRI, dalil penggugat tersebut adalah tidakberdasar hukum karena Penggugat sudah jelas membebaskan tanah di DesaPala Pulau dengan 13 SKT, yang tanpa dasar, kenyataannya setelah KasusTipikor Kapuas Hulu dengan terdakwa ANTONIUS HUSIN, RADENAMAS SUNGKALANG dan DANIEL Alias ATENG bisa diproses diPersidangan Tipikor

RADEN AMAS SUNGKALANG, MM dan ANTONIUSHUSIN) dalam Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan No.Perkara 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK; 9 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegasdalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i,sebab :9.1.92.Penggugat membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umumtanggal 15 Februari 2006 yang faktanya untuk pembebasan tanah di DesaPala Pulau bukan di Desa Sibau Hilir dimana terletak tanah sertipikat