Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaanpatungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisipersetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak lain;b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (MenteriBUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariPerusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapanNotaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;16.Bahwa PT.

Sumalindo Hutani Jaya, melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihansaham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam positaangka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT.

Tergugattidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta/ PT.

Terbitnya surat objek gugatan a quo belum mengakibatkan terjadinyapengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengantindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuaiUndangUndang Perseroan Terbatas;e.

Nomor 737 K/Pdt/2017Hak Asasi Manusia Nomor C28638 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Desember2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undanganRUPS, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku yang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatn ataslaporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau DeanHalaman 3 dari 17 hal. Put.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

Nomor 737 K/Pdt/2017setelah dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujuioleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI.40.foto copy minuta Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestigepengalinan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

itu mereka yang membuatnya dan saksi sebagai Notarishanya membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPSyang dibuat oleh perusahaan tersebut jadi saksi hanya menotariilkanRUPS tersebut;Bahwa sebelum saksi menotariilkan RUPS itu sudah ada terlebih dahulu;Bahwa Terdakwa yang menyatakan keputusan rapat tersebut;Bahwa RUPS tersebut dibuat oleh PT GWP dan ditandatangani olehTerdakwa;Bahwa jual beli saham itu dibuat berdasarkan RUPS tersebut;Bahwa jual beli saham diadakan di hadapan saksi;Bahwa

Geria Wijaya Prestigepengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADIHalaman 51 dari 131 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dpsadalah RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Bahwa isi dari RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 adalah terkait jual beli saham antara Hartono Karjadidengan Sri Karjadi untuk saham sebanayak 20 lembar saham dengannilai nominal Rp. 10.000.000, seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000, ;Bahwa atas RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 kemudian

dibuat Akta No. 11 Tanggal 14 November2011 selanjutnya Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 tersebutdikirim ke Depertemen Hukum dan HAM untuk perubahan penguruspemegang saham;Bahwa benar Dalam RUPS PT GWP tanggal 12 Nopember 2011,kedudukan Harijanto Karjadi sebagai Direktur yang memimpin RUPS;Bahwa Staf dari Terdakwa yang membawa RUPS tersebut ke kantorsaksi untuk di Notariilkan;Bahwa saat membuat Akta No. 10 tanggal 14 November 2011 tentangJual beli saham antara HARTONO KARJADI (penjual) dengan

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Jika hendakmenyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris adalahkewenangan penuh dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksijuga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan

HDTI adalah kewenanganpenuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, makakeputusann Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. HDTI tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telahmengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi parapihak.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum PerseroanTerbatas menjelaskan bahwa efektivitas keberlakukan perubahansusunan Dewan Direksi secara internal berlaku sejak tanggalkeputusan RUPS diambil.208.7 Bahwa dikarenakan Penggugat telah menganulir Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT sendiri denganmenganggap masih sebagai Direktur dan Pemegang saham yangsah pada PT.

Iskandar, Bp.Sutarno dan bapak Tulus, acara pengunduran diri semua Direktur;Bahwa tindaj lanjut 9 April 2012 membahas RUPS dan membicarakansahamsaham, tidak dibuat Berita Acara RUPS hanya dibuat suratpernyataan pengunduran diri dan pengembalian saham , dibuat daftarhadir RUPS;Bahwa saksi yang mengetik suratsurat bukti T1 dan T2;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas 2 (dua)orang saksi yang diajukan ParaTergugat tersebut dengan alasan bahwa keduaorang saksi tersebut adalah pekerja yang

diatas, Penggugat sampai sekarang masih menjadi Direktur PTPanca Guna Teknik;Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidakada RUPS atau RUPS LB yang dibuat Notaris yang isinya ada perubahanbahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai direktur PT tersebut;Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti T1 copydari asli daftar hadir (bukan akta RUPS yang dibuat Notaris) dan T2 berupacopy dari asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri an.

Penggugat tersebut tidakdinyatakan dalam RUPS dan tidak dibuat oleh Notaris, maka petitum tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka3, tentang pelepasan saham milik Penggugat, karena bukti T3 berupa suratPernyataan Pengunduran diri an.

Tersebut yang dibuat oleh Notaris paling lambat30 (tiga puluh hari) setelah RUPS dibuat dalam akta Notaris, sebagaimanaditentukan dalam pasal 21 ayat (5) UU No 40 tahun 2007 ;Menimbang, bahwa semua bukti yang diajukan oleh Para PenggugatRekonpensi yaitu T1, T2, T3 dan T4, kesemuanya bukan akta Notaristentang berita acara RUPS/RUPSLB yang berisi pengunduran diri TergugatRekonpensi sebagai Direktur PT Panca Guna teknik dan pengambil alihankepengurusan PT tersebut oleh Penggugat Rekonpensi maka bukti

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH No. 32 tanggal 17 Januari 2004 tentang pernyataanKeputusan Rapat PT ANUGERAH INDAH yangdiselenggarakan dalam RUPS PT. ANUGERAH INDAH padatanggal 12 Januari 2004 dikatakan dalam rapat telahdiambil keputusan dengan sah yaitua. Penjualan seluruh saham milik tuan KHO ENGSIANG ;b. Pengeluaran 1.000, (seribu) saham dalamsimpanan perseroan yang ditawarkan untukdiambil oleh para pemegang saham perseroan =;c.

No. 32tanggal 17 Januari 2004 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT ANUGERAH INDAH hasil RUPS PT. ANUGERAHINDAH tanggal 12 Januari 2004 telahdiberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal4 Administrasi Hukum Umum. Hal itu sesualdengan surat dari Zulkarnain Yunus SH.MH tertanggal 29Januari 2004 No.

yang bertindak atasnama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,surat mana ditujukan kepada Notaris/PPAT PUJIASTUTIPANGESTU,SH ( Vide bukti P2 ) ;Bahwa, sebagai tindak lebih lanjut dari pengalihansaham milik Tergugat I kepada Penggugat, dilakukanjual beli saham di hadapan Notaris Pujiastuti PengestuSH hal itu sesuai dengan akta Notaris PujiastutiPangestu) SH, No. 33 tanggal 17 Januari 2004 ( Videbukti P3);Bahwa, sesuai dengan Keputusan RUPS

Menyatakan bahwa RUPS ( Rapat Umum PemegangSaham ) PT. Anugerah Indah yang dilaksanakanpada tanggal 12 Januari 2004 yang dituangkan dalamakta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH. No. 32tanggal, 17 januari 2004 adalah sah dan berhargaserta mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan..........3. Menyatakan bahwa akta Notaris Pujiastuti PangestuSH No. 33 tanggal 17 Januari 2004 yang berupa jualbeli saham antara Penggugat dengan Tergugat Isebagai sah dan berharga serta mempunyai kekuatanhukum ;4.

diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Halaman 3 Putusan Perkara.

Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaperubahan susunan Direksi Perseroan yang dilakukan dalam RUPStersebut juga dinyatakan batal demi hukum.9.

Nomor 250/PDT/2020/PT DKIPemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat II dan Para Tergugat lainnya bahwa dalilPenggugat tersebut tidak benar karena MRups tersebut telahdiselenggarakan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.11Tahun 2011 aquo dengan tindakantindakan sebagai berikut

:1) Terlebin dahulu telah dilakukan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diumumkan melalui iklansurat kabar nasional, yakni Surat Kabar Koran harian Terbittanggal 22 Oktober 2018.

(Bukti TI,II,III dan IV 7);2) Pengiriman Undangan Rups dengan surat tercatat(Bukti T I,1I,III dan IV 8);3) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh GoenarniGoenawan selaku Direktur karena Presiden Direktur tidakada atau berhalangan berdasarkan Pasal 9 angka (5) AktaPendirian Perseroanaquo (AnggaranDasarPerseroan)dimana bunyi ketentuan tersebut yakni :Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga Rups dipimpin oleh Direktur .Bahwa

laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dan kepada DPRD sebagai laporan;Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3.

MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang berada di Teluk Rumbia Kabupaten Mukomuko dan saksitidak pernah diajak oleh Para terdakwa selaku Direksi untuk mengadakanRapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidakpernah mengesahkan laporan keuangan di RUPS;Bahwa, Para Terdakwa tidak pernahn membuat rencana bisnis danrencana anggaran tahunan PT.

MMS;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu kepada RUPS meminjamkan uang Kas PT.

MMS dengan tidakmengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku; hal initerlihat para terdakwa tidak menyusun rencana kerja dan rencanaanggaran, tidak melakukan RUPS, tidak melaporkan kegiatan usahayang dilakukan dalam mengelola PT. MMS kepada RUPS danmenggunakan uang Kas PT. MMS untuk kepentingan pribadi tanpaseijin RUPS.3) Tidak mengindahkan pembatasan tugas dan wewenang sebagai DireksiPT.

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui DalilPenggugat angka 3 sebab selaku Komisaris Perseroan Tergugattidak pernah diundang untuk RUPS LUAR BIASA membahas danHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Tpgmenetapkan perubahan alamat tempat kedudukan PT.

Urusan pribadi dan keinginankembali ke negara asal tidaklah memberi keabsahan untukmengajukan Gugatan pembubaran Perseroan Terbatas kePengadilan Negeri dengan menyimpangi ketentuan pembubaranPerseroan yang wewenangnya ada RUPS sebagai OrganPerseroan;DALAM REKONVENSI:1.

Bahwa Komisaris perseroan sesuai ketentuan pasal 114 UUPTmengawasi bagaimana Perseroan dijalankan, berwenangmenerima dan meminta Laporan keuangan tahunan Perseroanuntuk dibagas dan disahkan pada RUPS tahunan terkait Laporankeuangan tahunan Perseroan.3. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitidak pernah membuat Laporan keuangan tahunan Perseroan dantidak pernah mengadakan RUPS untuk itu.

Komisaris Perseroantelah dua kali menggunakan wewenang meminta TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Laporan keuangantahunan dan mengadakan RUPS membahas Laporan keuangantahunan tersebut namun tidak diindahkan olehnya.

Bahwa secara sewenangwenang ternyata TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan RUPS LUARBIASA membahas dan menetapkan perubahan alamat tempatkedudukan PT.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilHalaman

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTA PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

Buana Cipta Perkasasebagai berikut:Pasal 18 ayat (1)"Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannyayang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Buana Cipta Perkasa sebagai berikut:Pasal 91.DeRUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;RUPS dipimpin oleh Direktur, Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris

yanghadir dalam rapat;Pasal 101.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telahdipenuhi;Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,keculi apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan daripemegang saham yang hadir dalam RUPS;Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS;RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlan suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang.Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBRBahwa Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil a quo dibuat danditandatangani oleh Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding/dahulu Tergugat, terbukti tidak melalui mekanisme RUPS sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Akta Nomor

Buana Cipta Perkasa,adalah dilakukan tanpa setahu dan seijin dari Pengurus Perseroanlainnya/Dewan Komirasris Perseroan, dan tanpa adanyakesepakatan/persetujuan yang seharusnya dituangkan dalam RUPS,oleh karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuahPerseroan Terbatas;2.

Bali Rich Mandiri; Bahwa saksi tidak pernah menerima panggilan baik dalam bentuk suratelektronik maupun surat lainnya terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015; bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT.

saksi, dari situ Saksi barumengetahui dan mendapatkan Berita Acara RUPS PT.

), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatangani BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksi DJ Haryanto bahwasaksi tidak pernah menerima panggilan atau undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatanganiBerita Acara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015tidak pernah terjadi maka telah nyata bahwa isi dari Berita Acara RUPS tersebutmemuat keteranganketerangan yang tidak benar;Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS PT.

Triyono ;Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

dilaksanakan pada 29 September 2014, dimanasebagai Komisaris Utama saksi yang meminta Direksi untukHal. 15 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN Chimenyelenggarakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut saksi hadir, akan tetapisaksi tidak memimpin Rapat dimaksud ; Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dibeliPT.ATK oleh Terdakwa diatas namakan Terdakwa pribadi dan oleh Terdakwatidak dilaporkan ke PT.ATK ;Bahwa setahu saksi PT.ATK telah mengadakan RUPS, dan terdapatperubahan pengurus

peminjaman untuk PT keBank dengan suatu jaminan, maka harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Direksi diberi kewenangan untuk melakukan peminjaman uangdengan menjaminkan asset perusahaan juga harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Komisaris dengan jaminan secara pribadi, maka Komisaris harusada komitment dengan PT apakah uang pinjaman tadi akan dimasukkansebagai bagian darisaham PT ;Bahwa mengenai pembelian aseet perusahaan, bahwa Direksi diberikewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

luar biasa diadakan sedikitnya ada klaim dari 1/10 pemegangsaham, kalau 1/10 pemegang saham tadi terpenuhi maka bisa sajadilaksanakan tanpa hadirnya Direksi ;Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam RUPS tidak bisa membatalkan hasilRUPS, dimana pengajuan keberatan atas RUPS oleh pihakpihak yang merasadirugikan (pemegang saham), apabila ia tidak mengajukan keberatan makadianggap menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan tidak ada tenggang waktunya,dimana keberatan atas

RUPS dilakukan di Pengadilan Negeri ;Bahwa seorang Komisaris yang mengadakan RUPS tanpa memberitahuDireksi dan tanpa melalui surat permintaan yang harus dilakukan, berarti adapelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS ;Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menanggapinya :Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN ChiBahwa pemanggilan pemegang saham harus melalui surat tercatat, jadiDireksi/oemegang saham harus menerima surat itu;C.Dr.

Penyelenggaraan RUPS fiktif;Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;6.

,tertanggal 11 Desember 2012 telah salah dan keliru dalam memaknaiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena PT.

JASARI samasekali tidak pernah melakukan RUPS untuk melakukan pembeliandan pemasukan aset ( inbreng) terhadap harta bersama (harta gonogini) milik Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, apalagiPemohon Kasasi merupakan salah satu Pemegang saham di PT.JASARI sama sekali tidak pernah diundang dan mengikuti ataupunmenghadiri RUPS untuk permasalahan aset tersebut;Bahwa secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyaiwewenang yang tidak diberikan

Kelll, (Jakarta : SinarGrafika, 2011), hal. 306307);Bahwa kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulanglagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa oleh karena itu, secara umum, kewenangan apa saja yangtidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadikewenangan RUPS, maka, dapat dikatakan RUPS merupakan organtertinggi

JASARI atau Pemegang saham lainnya(dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi);Bahwa dalam hal persetujuan untuk melakukan RUPS dalam mataacara Rencana Kerja Tahunan PT. JASARI, Pemohon Kasasi dalamhal ini, tidak pernah menandatangani suatu dokumen apapun terkaitRencana Kerja Tahunan tersebut, oleh karena itu. Rapat UmumPemegang saham (RUPS) PT.

) karena setiap tindak tanduk perusahaanharuslah berdasarkan RUPS;Bahwa ternyata Direktur Utama PT.

...52.53.34.55.36.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tanggal 07 April 2009, diberi tanda P40;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tanggal 08 April 2010, diberi tanda P41;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tanggal 19 April 2011, diberi tanda P42;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tanggal 11 April 2012, diberi tanda P43;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 08 April 2013, diberi tanda P44;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tanggal 16 April 2014, diberi tanda P45;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tanggal 14 April

2015, diberi tanda P46;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tanggal 12 April 2016, diberi tanda P47;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tanggal 18 April 2017, diberi tanda P48;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 01, tanggal 17 April 2018, diberi tanda P.49;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 21, tanggal 30 April 2019, diberi tanda P50;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 19 Januari 2015, diberi tandaP51;Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat Nomor : PKS/001/A/I/2020,diberi tanda P52;Surat dari Turut Tergugat

Nomor 441/Pdt.G/2020/PN Mdn58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.fad72.73.RUPS/ Berita Acara Rapat No. 8, tertanggal 12 April 2005, diberi tanda T.T54;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 22, tertanggal 20 April 2006, diberi tandaT. 55;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 16 April 2007, diberi tandaT.T56;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 29, tertanggal 15 April 2008, diberi tandaT.T57;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 07 April 2009, diberi tandaT.T58;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 4, tertanggal

08 April 2010, diberi tanda T.T59;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 27, tertanggal 19 April 2011, diberi tandaT.

T60;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 13, tertanggal 11 April 2012, diberi tandaT.T61;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 08 April 2013, diberi tandaT.T62;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 06, tertanggal 16 April 2014, diberi tandaT.T63;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 08, tertanggal 14 April 2015, diberi tandaT.T64;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 04, tertanggal 12 April 2016, diberi tandaT.T65;RUPS/ Berita Acara Rapat No. 17, tertanggal 18 April 2017, diberi tandaT.

Bahwa dalam pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun = 2007tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dalam halDireksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa jelas

merupakan ~ suatu keharusanmelainkan hanyalah merupakan pilihan atau dengan katalain boleh diajukan boleh juga tidak, dan apabila tidakdiajukan permohonan maka RUPSLB tersebut tetap sah, dankeputusan keputusan yang diambil dalam RUPSLBtersebut tetap sah secara hukum, selain itu didalamPasal 82 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwaDalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), danpanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3),keputusan RUPS

tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuanRapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."6. Bahwa sampai saat ini, tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya adalah di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur sebagai berikut:"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir."8.

Fotocopy surat Undangan RUPS PT. Nice Indonesia tertanggal 22Aril 2013 atas nama Direksi PT. Nice Indonesia dengan acaraperubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan, diberitanda bukti P 3.4. Fotocopy Berita Acara Rapat PT.

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah,Kabupaten Bandung Barat, dengan acara perubahan susunan Direksi danKomisaris Perseroan.Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai ketentuan Rapat UmumPemegang Saham, adalah sebagai berikut:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar."

Raya Gadobangkong 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.Menimbang, bahwa Majelis berpendapat RUPS janganlah diartikansecara kaku dalam artian harus ditempat/dialamat itu diadakannya lagi pula11ketentuan pasal 76 ayat (3) menentukan bahwa: tempat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak diwilayah NegaraRepublik Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlasan hukumdan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Mengingat pasal pasal dari peraturan perundang undangan

Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) untuk sebagian secara verstek;

3. Menyatakan bahwa PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) adalah pemohon-pemohon yang beritikad baik;

4. Memberikan izin kepada PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama);

5. Menetapkan mata acara/agenda rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama) sebagai berikut:

6. Menetapkan PemohonI (PT Hanson Energy) atau kuasanya yang sah selaku ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama);

7. Menetapkan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama) yang diselenggarakan oleh PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan ini adalah sah menurut hukum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat;

8. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp654.000,00,- ( enam ratus lima puluh empat ribu rupiah

Hal ini karena sebagaiDirektur, Penggugat memiliki Kewenangan yang bebas menjalankanurusan manajemen dan operasional Tergugat sesuai dengan UndangUndang PT, RUPS dan Anggaran Dasar Tergugat;Lebih lanjut, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja denganPenggugat.

dijadikan landasan sebagai bukti hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena RUPS 2015 Nomor 26 tidakmemenuhi persyaratan hubungan kerja dan bahkan tidak memiliki unsurpekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana telah jelas diatur di dalamUndang Undang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, RUPS 2015 Nomor26 tidak bisa serta merta membuat status Penggugat menjadi PekerjaTergugat;Dalil Penggugat yang menyatakan RUPS 2015 Nomor 26 merupakanbukti adanya Perjanjian Kerja adalah salah dan menyesatkan karenaPasal 1 ayat (14) Undang Undang Ketenagakerjaan secara tegasmenyatakan bahwa:"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ouruh denganpengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak,dan kewajiban para pihak";Halaman 16 dari 35 hal. Put.

Isi RUPS 2015 Nomor 26 yang menyatakan bahwa anggota Direksiadalah Karyawan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu Undang Undang PTI dan Undang UndangKetenagakerjaan karena Direktur pada hakikatnya adalah Pengusaha,bukan Pekerja, sehingga Direktur tidak akan pernah dianggap sebagaiPekerja.

Saham sebagai Direktur sejak tanggal 28April 2014.....dst.Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea 1 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di LuarRapat Para Pemegang Saham Nomor 26, tanggal 8 Desember2015,/RUPS 2015 Nomor 26, didalam di pertimbangan/pendahuluannyapoin (3), ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemegang Sahammembuat RUPS 2015 Nomor 26, guna mengatur mengenai TunjanganAnggota Direksi, menurut pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan(Bukti P2);a.

Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Devidenyang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunaspada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008,RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunas padatahun 2009;3.

RUPS PT RBSJ Nomor 35Tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat Notaris H.

Tutup Buku tahun 2007, RUPS tanggal 30 Juni 2008,Deviden yang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunas pada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunaspada tahun 2009;3.

Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 67 tanggal 13 Agustus2009, yang dibuat dinadapan Notaris He MUCHAMAD AL>~o7Qa0c125HILAL, SH, MKn, di Rembang, pada RUPS tersebut saya ikut,tetapi tidak punya hak suara;2.