Ditemukan 977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menjadikan mengantikan sesuatuã seilatu sesulth sestati seswati
Penelusuran terkait : Memberi bantuan Memberi ijin Pengancaman untuk memaksa orang lain agar memberi sesuatu Mengambil sesuatu barang Sutikno Gundul Muaro Memaksa orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Memberi bantuan penggelapan Memberi keterangan kejahatan Memberi Bantuan Kejahatan Memberi ijazah tanpa Memberi keterangan palsu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
132 — 26
  • Kiara Condong/ sekarang Jl.Ibrahim adji No 372 di Bandung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara yaitu kepadage ABDUL GANI ROSYID selaku kepala kantor pelayanan pajak tahun 2006dan 2007de ERIKSON P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
445 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandung, akan tetapi karena Terdakwa berdiam terakhir atau ditahanserta sebagian besar saksisaksi tempat kediamannya lebih dekat denganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, telan memberi
    atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Desember 2015 — PIDANA -IWAN CHERMAWAN
233 — 128
  • UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKANATAU TURUT SERTA MELAKUKAN.Menimbang, bahwa Pasal 55 (1) ke1 KUHP menyebutkan dipidana sebagaipelaku / pembuat (dader) suatu perbuatan pidana;e Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan.e Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dst.e Bahwa karena itu ilmu hukum pidana mensyaratkan beberapa kriteria dalampengertian keturutsertaan yaitu ;e Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih,e Adanya kerja sama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
95 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naripan No.12 14 Bandung Jawa Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undangundang Nomor : 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatanyang masingmasing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau
    menjanjikan sesuatu,yaitu memberi sejumlah uang sebesar Rp. 2.550.000.000, (dua milyar lima ratuslima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Eddi Setiadi, RoyYuliandari, Dedy Suwardi dan Muhamad Yazid selaku Petugas pemeriksa pajakPT.
    Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tanpamenguraikan secara jelas dan mendetil mengenai telah terbuktinyaunsur unsur dalam pasal tersebut terlebih dahulu ;Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatur bahwa :Memberi atau) menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamJabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;Adapun unsur unsur dari ketentuan tersebut di atas adalah :a.
    Memberi atau menjanjikan sesuatu ;b.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-01-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 17/PID.B/2015/PN.BAU
Tanggal 7 Juli 2015 — - NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, S.Ip
91 — 34
  • Teuku Umar No. 26 Kota Baubau atau di tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBaubau, telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, sarana atauketerangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi SYAMSU supayamelakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauyang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
ELIMAN SYAH HIA Als ELI
108 — 24
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu.3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.4. Dengan maksud supaya pegawai Negeri atau penyelenggara negaraberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsur unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yangterungkap di depan persidangan yakni sebagai berikut :Ad. 1.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
396 — 172
  • Pasal 55ayat (1) ke 2 KUHP, menurut Kami Penasehat Hukum,Oditur keliru dalam memasukkan unsur kedua secarabersamasama atau sendirisendir sebagai salah satuunsur untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.Untuk lebih memudahkan kita memahami ketentuanPasal 55 ayat (1) ke2 KUHP, ijinkan kami mengutip secaralengkap isi Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sebagai berikut:Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
612 — 331
  • GULAT dan CECEP bicara soaltanda tangan pada peta;Bahwa saat rekonstruksi ada penunjukan peta oleh CECEPISKANDAR, Saksi menandatangani Berita Acara;Bahwa Saksi Humas di wilayah Pekanbaru untuk PT Darmex Agro,untuk semua anak perusahannya;241Bahwa Saksi tidak pernah memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaTerdakwa dengan membawa bendera PT Duta Palma baik secaralangsung maupun melalui GULAT;Bahwa hasil kerja Saksi, Saksi pertanggunjawabkan kepada bagianlegal;Bahwa tahun 2009 Saksi sudah resign dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
317 — 316
  • Lagi pulapemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutansedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumahsebagai kenalan.Menimbang bahwa pengertian unsur dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya menurut UU Nomor 11 Tahun 1980tentang Tindak Pidana Suap bahwa pengertian dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
144 — 97
  • Wiyono,Pembahasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, hal. 49) ;Menimbang, bahwa pengertian unsur dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya. dalam hukum positif kita, antara lain :1)Menurut UU Nomor 11, Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnyaberbunyi : "Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaseseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
337 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UndangUndangNomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitusejumlah uang sebesar Rp. 31.500.000.000, (tiga puluh satu milyar lima ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1761 — 1587 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 336 K/Pid.Sus/2015480sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger),sehingga unsur "Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana" telah terpenuhi.Terkait dengan Perbuatan Il : Penerimaan hadiah berupa uang terkaitdengan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Lebak.Bahwa menurut kami peran Susi Tur Andayani bukanlah sebagaipihak orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada TerdakwaM.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
92 — 24
  • sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUU No.31 Tahun 1999 JO Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : Dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidanadenda paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).Setiap orang yang memberi
    atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau penyelenggara Negara dengan maksud Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bersangkutan dengankewajibannya.Dari rumusan bunyi pasal tersebut diatas maka unsurunsur dari pasal tersebutadalah sebagai berikut :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
247 — 107
  • A3I) yang menjadi pemenang lelang pekerjaanpengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an TA. 2011.Menurut Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2berbunyi Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang denganmaksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu568dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yangmenyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap ........ dst.Bahwa menurut penjelasan pasal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
107 — 48
  • April 2012, bertempat di rumahdinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi RiauJalan Sumatera Nomor 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau JalanJenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan AurKuning Perumahan Aur Kuning Blok J24 Pekanbaru atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan,memberi
    atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesarRp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kepadapegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Muhammad Dunirselaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 2014 yangditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda)Nomor 6 Tahun 2010 dan M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1017 — 239
  • ACK) terkait biaya pengiriman jasa kargo Benih BeningLobster (BBL) dari Para Eksportir dan pada akhirnya uang tersebut dipergunakanuntuk kepentingan pribadi Saksi Edhy Prabowo, maka menurut pendapat MajelisHakim uang sejumlah Rp24.625.587.250,00 (dua puluh empat miliar enam ratusdua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluhrupiah) tersebut merupakan bagian dari memberi atau menjanjikan sesuatu yangdiberikan secara tidak langsung kepada Saksi Edhy Prabowo;Menimbang,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
358 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 31 PK/Pid.Sus/2016Bahwa dalam Dakwaan Ketiga Pertama yaitu melanggar Pasal 5Ayat (1) Huruf a UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 adapunkualifikasi unsurunsurnya:(a) setiap orang;(6) memberi atau menjanjikan sesuatu(c) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara(d) dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Juris (Tingkat Kasasi)atau Putusan Mahkamah